Dalam sambutannya, Wali Kota Wahyu menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang para PPPK yang telah melalui proses seleksi hingga akhirnya mendapatkan kepastian status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Hari ini kita menyaksikan momen penting dalam perjalanan karir PPPK di lingkungan Pemkot Malang. Tentu ini hasil dari penantian yang panjang. Alhamdulillah, pada hari ini saudara-saudari telah menerima SK pengangkatan,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menekankan, bahwa status sebagai PPPK bukan sekadar pengakuan administratif saja. Namun, sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme dan integritas. Tak hanya itu, dirinya juga mengingatkan pentingnya netralitas serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca juga :

“PPPK adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Saya berharap saudara-saudari segera menyesuaikan diri, memahami tugas masing-masing, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Dalam penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan tenaga teknis, pendidikan dan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Wahyu juga menegaskan bahwa kinerja para PPPK akan terus dibina dan diawasi guna mendorong kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah.

Salah satu penerima SK PPPK tahun anggaran 2024, Hariani, menyampaikan rasa syukurnya setelah hampir dua dekade mengabdi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). “Perasaan saya tentu bahagia sekali, akhirnya bisa menjadi ASN setelah menanti begitu lama. Saya sudah menjadi PTT hampir 20 tahun. Harapannya, semoga ke depan ada jenjang karir, bisa mengasah kompetensi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” imbuh Hariani. (pro/rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy mengingatkan kepada jajaran, agar pelayanan publik harus diberikan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada. Baik berupa pelayanan kesehatan, bantuan sosial, maupun gaji honorer para guru ngaji.

“Yang pertama, kami berpesan kepada seluruh ASN, agar mengutamakan pelayanan kepada Masyarakat Jangan karena Pilkada, pelayanan kepada masyarakat terganggu,” katanya.

Baca juga :

Bupati Hendy juga meminta kepada seluruh ASN, agar menjelang Pilkada yang tinggal dua hari lagi, ASN sebagai pelayan rakyat tetap menjaga integritas diri. “Tiap ASN harus menjaga integritas, karena ASN adalah abdi negara dan pelayan bagi masyarakat. Jangan condong memberikan dukungan kepada salah satu calon. Jadi, ASN harus netral,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Hendy juga mengintruksikan kepada camat dan juga lurah, agar undangan coblosan untuk masyarakat, segera terdistribusikan. “Kami meminta kepada seluruh camat dan juga lurah-lurah, agar mengecek kembali undangan hak pilih rakyat, mengingat waktu tinggal dua hari lagi. Jangan sampai ada yang terlewatkan, karena ini hak rakyat untuk menentukan pemimpin Jember di masa yang akan datang,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Seremoni pelaksanaan serah terima tugas dari Penjabat sementara (Pjs) Bupati Jember, Imam Hidayat, kepada Bupati Jember (definitif), Hendy Siswanto, berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (24/11/2024) tadi. Sementara pelaksanaan proses tersebut, disaksikan langsung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Jember.

Dalam sambutannya, Hendy Siswanto, mengatakan bahwa ASN sebagai abdi negara berkewajiban untuk melayani kepentingan umum. ASN harus benar-benar menjamin terlaksananya layanan publik.

Menurutnya, birokrat wajib netral supaya pelayanan dasar untuk masyarakat tidak tereduksi oleh kepentingan politik praktis. “Bagi yang melanggar netralitas, tentunya bakal dikenai sanksi. Sementara untuk pelayanan terhadap publik, tentunya harus berjalan lancar dan tanpa mengurangi hak-hak masyarakat. Tugas kita adalah melayani masyarakat dan jangan bertindak zalim,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, dirinya juga kembali menekankan pentingnya sikap profesional dari seluruh ASN. Karenanya, diharapkan tidak mudah tergoda masuk ke lintasan politik praktis yang tentu bisa menjerumuskan ASN ke masalah netralitas.

“Jangan ada yang miring-miring atau coba-coba kasak-kusuk, menggunting dalam lipatan. Setiap tindakan ketidak netralan, akan mendapatkan sanksi sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku. Profesional melayani masyarakat itu tugas pokoknya ASN. Karena ASN bukan pelayan kandidat,” tegas Bupati Hendy.

Khusus untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember, Bupati Hendy memerintahkan agar secepatnya merealisasikan hak-hak masyarakat. “Seperti, insentif guru ngaji dan Bansos yang telah lama ditunggu oleh calon penerima manfaat. Nanti setelah 27 November, insyaallah segera kita realisasikan penyaluran insentif guru ngaji dan Bansos karena itu hak rakyat,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Koordinator aksi, Rolis Barson Sembiring, menyampaikan bahwa aksi tersebut digelar untuk menolak politik uang, politik sembako dan menuntut netralitas aparat utamanya TNI/Polri. Pihaknya pun sangat prihatin, dengan dugaan pelanggaran yang dapat mencoreng integritas Pilkada 2024.

“Kami menolak politik uang, politik sembako dan menuntut netralitas aparat, terutama TNI/Polri. Temuan yang kami lihat di Kota Malang, itu menunjukkan indikasi adanya pelanggaran-pelanggaran itu. Kami mendesak, agar penyelenggara Pilkada menjalankan tugas sesuai fungsinya,” kata Rolis.

Dirinya juga menegaskan, bahwa politik uang dan pembagian sembako tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi praktik korupsi. “Ketika politik uang terjadi, calon tertentu pasti akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Itu yang kami tidak inginkan,” tambahnya.

Baca juga :

Rolis juga menegaskan, agar Bawaslu yang memiliki tugas pengawasan dalam Pilkada ini, dapat segera menindaklanjuti temuan pelanggaran dan memastikan Pilkada berjalan bersih dan jujur. 

Sementara itu, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 11 laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024 dan masih memprosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami menolak segala bentuk politik uang dan akan menindak tegas dugaan pelanggaran yang terbukti. Kami juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan hingga hari pemungutan suara,” ujar Hasbi. 

Dirinya mengapresiasi aksi mahasiswa dan berharap partisipasi mereka dapat mendukung terciptanya Pilkada yang adil. “Pilkada harus menjadi ajang demokrasi yang jujur dan bersih, dari rakyat untuk rakyat. One man, one vote, one value,” imbuh Hasbi. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Pj Bupati Teguh Narutomo mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun politik yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Itu karena, ini merupakan momentum pesta demokrasi terbesar dan serentak yakni Pilkada yang diselenggarakan di seluruh Indonesia.

“Kabupaten Jombang telah sukses menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif pada 14 Februari 2024, dengan aman dan damai. Keberhasilan tersebut mencerminkan kedewasaan demokrasi bangsa kita dan menjadi motivasi untuk menjaga keberhasilan yang sama pada Pilkada 2024 mendatang,” katanya.

Baca juga :

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), ujarnya, memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Trantibum Linmas), khususnya dalam rangka penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jombang. “Saat menjalankan tugas, Satlinmas diharapkan mengutamakan pelayanan yang berbasis kearifan lokal dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain menjaga keamanan tugas, Satlinmas juga membangun rasa aman dan nyaman bagi warga yang akan menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara,” ujarnya.

Pj Bupati Teguh Narutomo juga menegaskan, bahwa netralitas adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas. “Satlinmas harus bekerja secara profesional dan fokus pada tugas pokok, yakni menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, netralitas juga sangat penting agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi,” paparnya.

Dirinya juga berpesan kepada Satlinmas, bahwa selain menjaga keamanan, pihaknya juga harus senantiasa waspada terhadap setiap bentuk provokasi atau upaya yang berpotensi memecah belah masyarakat. “Apel pasukan Satlinmas merupakan wujud komitmen bersama untuk persiapan Pilkada 2024 agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai kesuksesan, tentunya membutuhkan kolaborasi koordinasi Sinergi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat,” paparnya. (azl/sit)

Dalam pengawasannya, Pj Wali Kota Iwan juga berharap agar Bawaslu juga memiliki aturan yang jelas. Sehingga, pengawasan tidak hanya dari internal ASN, namun juga dari Bawaslu.

“Kami selalu mengingatkan bahwa ASN harus netral dalam Pilkada. Pengawasan ASN tidak hanya dilakukan oleh saya, sebagai kepala daerah atau jajaran pejabat untuk mengawasi para ASN. Tetapi juga ada dari independennya, yaitu Bawaslu. Namun, itupun juga tidak hanya mengawasi ASN saja, tapi seluruh penyelenggara Pilkada serentak di Kota Malang,” jelas Pj Wali Kota Iwan, Rabu (09/10/2024) tadi.

Kemudian, terkait dengan larangan penggunaan dana APBD untuk kepentingan kampanye, Iwan menegaskan bahwa aturan tersebut juga sudah jelas. Dalam hal ini, menurutnya, pengawasan dilakukan secara ketat oleh KPU dan Bawaslu.

Baca juga :

“Fungsi dan tugas Bawaslu sangat penting dan kami berharap mereka bisa menjalankannya dengan baik agar Pilkada berjalan lancar tanpa ada hambatan atau permasalahan,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Sebab, masih ada beberapa tempat pemasangan yang tidak sesuai dengan aturan.

“Kami telah berdiskusi dengan stakeholder terkait lokasi pemasangan APK yang lebih layak dan minggu depan kami akan melakukan kunjungan untuk memastikan kesiapan gudang penyimpanan,” tambahnya.

Imbauan ini juga terus disampaikan kepada seluruh pihak terkait agar tetap mematuhi aturan dan menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Sehingga, diharapkan proses demokrasi di Kota Malang dapat berjalan dengan baik, lancar dan damai. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyampaikan bahwa netralitas ASN saat ini menjadi hal penting dalam pelaksanaan Pilkada dan itu harus terus diingatkan. “Di setiap pertemuan dan forum resmi, baik yang dipimpin saya maupun Pak Sekda, selalu menyampaikan mengenai netralitas ASN ini,” kata Pj Wali Kota Iwan, Kamis (03/10/2024) tadi.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan bahwa pengawasan terkait netralitas ASN telah diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang. Bawaslu juga akan memantau, mengevaluasi dan mengambil langkah jika ditemukan pelanggaran oleh ASN terkait keterlibatan dalam Pilkada 2024 ini.

Baca juga :

“Untuk saat ini, belum ada indikasi pelanggaran netralitas ASN. Jika ada, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu, karena mereka yang memiliki tugas utama dalam pengawasan ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, mengenai pengawasan perilaku ASN di media sosial menurutnya juga menjadi salah satu fokus dalam menjaga netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung. Iwan mengaku akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan ASN tidak melanggar aturan tersebut.

“Kami akan berkoordinasi jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan netralitas ASN, baik secara langsung maupun di media sosial. Jika ada pelanggaran, kami akan mencari solusi dan sanksi yang tepat bersama Bawaslu,” imbuhnya.

Pj Wali Kota Iwan berharap, agar melalui komitmen ini dapat menjaga integritas ASN dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang adil, damai dan demokratis di Kota Malang. (rsy/sit)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ferry Djatmiko, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut meminta bantuan kepada seluruh TNI, Polri dan ASN untuk bersama-sama sukseskan Pilkada 2024. “Ini adalah komitmen kita bersama, sebagai ASN, TNI dan Polri untuk mengawal Pilkada Kota Kediri agar berjalan dengan aman, kondusif, tertib dan lancar,” katanya.

Dirinya juga berharap, dengan komitmen tersebut, situasi Pilkada di Kota Kediri nantinya bisa adem, tidak ada konflik, tidak ada permasalahan dan tidak ada pelanggaran. “Dengan situasi tersebut, kita bisa mensukseskan Pilkada. Sehingga nantinya, akan terpilih pemimpin atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri sesuai dengan pilihan hati nurani rakyat Kota Kediri,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa digelarnya sosialisasi ini selain bertujuan untuk menjaga kondusifitas Pilkada. Juga sebagai upaya pencegahan tindak pelanggaran pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sekaligus menekankan ASN, TNI dan Polri wajib bersikap netral.

Baca juga :

“Di Undang-undang Pilkada, ketika masuk bab kampanye pertama kali yang disebutkan adalah netralitas ASN, TNI, Polri wajib bersikap netral dalam membuat keputusan atau tindakan tanpa menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak manapun dan jika ada pelanggaran ternyata bukan hanya ada sanksi disiplin, tapi juga ada sanksi pidananya,” ungkap Yudi.

Untuk mencegah adanya pelanggaran tersebut, Yudi mengatakan Bawaslu Kota Kediri akan terus menggelar giat semacam ini, terlebih mengingat persinggungan sangat besar sekali dengan tahapan Pilkada, terutama ketika masuk tahap kampanye. “Selama masa kampanye ini ada pembagian zonasi yang menyasar ke kelurahan-kelurahan. Untuk itu kami akan terus melakukan hal serupa sampai masa kampanye selesai,” ungkapnya.

Dijelaskan oleh Yudi, selain sosialisasi pihaknya juga memiliki patroli netralitas ASN di tingkat kecamatan. “Tim patroli ini akan berkunjung ke setiap kelurahan per kecamatan untuk melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan secara bergantian,” jelasnya.

Untuk melakukan pengawasan di dunia maya, Bawaslu Kota Kediri juga akan segera membentuk tim cyber yang akan bekerja sama dengan kepolisian daerah setempat. “Hari ini kita juga telah menerima Surat Edaran (SE) dari Bawaslu RI, untuk itu kami juga akan segera membentuk tim cyber,” ungkapnya

Hadir sebagai nara sumber pada sosialisasi tersebut, Kepala Bagian Logistik Polres Kediri Kota, Kompol Kusumardi, Pasi Ops Kodim 0809, Mulyanto dan Kepala Kantor Regional II BKN A, Darmuji. (kom/pan/gie)

Sebelum melakukan acara inti, terlebih dahulu Pangdam beserta rombongan melaksanakan penanaman pohon mangga sebagai simbol sinergi dan keberlanjutan.

Pangdam V/Brawijaya sendiri dalam pengarahannya, menekan agar selalu disiplin dalam menjalankan tugasnya serta menjaga kesehatan. “Kesehatan merupakan kebutuhan mutlak yang harus jaga. Karena kesehatan diri dan keluarga, modal utama untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain itu, saya juga mengapresiasi profesionalitas Danramil dan Babinsa di wilayah Kodim Situbondo,” kata Mayjen TNI AD Rudy Saladin.

Baca juga :

Tidak hanya, Pangdam juga mengingatkan kepada para prajurit pentingnya menjaga nama baik TNI dan bersiap menghadapi masa pensiun dengan baik. Termasuk, mengingatkan semua anggota Kodim 0823 Situbondo menjaga keharmonisan keluarga.

“Kami harap ibu-ibu jangan terlalu banyak menuntut. Jika ada permasalahan, agar dibicarakan baik-baik. Dengan demikian, keharmonisan dalam rumah tangga akan terjaga,” papar Pangdam kepada ibu-ibu Persit Chandra Kirana Kodim Situbondo.

Menyinggung Pilkada, Pangdam V/Brawijaya menegaskan kepada seluruh prajurit harus netral dan peka dan berpedoman pada aturan dan SOP pimpinan atau komando atas TNI. “Jika menemukan sesuatu yang berpotensi konflik sosial, langsung komunikasikan dengan Polres dan pihak terkait lainnya untuk segera meredamnya,” tegasnya.

Sekedar informasi, turut hadir menyambut rombongan Pangdam V Brawijaya, seperti Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Darmawan, Kajari Situbondo, Ginanjar Cahya Permana, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Achmad Rasjid, Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Sugiono, mewakili Bupati Situbondo. (her/sit)