Hadirnya kepala daerah bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, menjadi wujud nyata sinergi dan kebersamaan dalam mempererat Ukhuwah Islamiyah. Termasuk, memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Momentum Hari Raya Idul Adha tersebut, tidak hanya sebagai pelaksanaan ibadah semata, namun juga sebagai sarana meningkatkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama melalui ibadah kurban. Nilai-nilai pengorbanan dan keteladanan Nabi Ibrahim AS, diharapkan mampu menjadi inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Bupati Sanusi dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat persatuan, gotong royong dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. “Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Semangat inilah yang harus terus kita jaga dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memperkuat kebersamaan dan solidaritas sosial di Kabupaten Malang,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

Bupati Sanusi juga menyampaikan harapannya, agar momentum Idul Adha dapat semakin mempererat tali silaturahmi antar warga, serta membawa keberkahan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

Sementara itu, dalam pelaksanaan Salat Idul Adha sendiri berlangsung tertib, aman dan penuh kekhusyukan. Usai pelaksanaan salat, masyarakat tampak saling bersilaturahmi dan bermaafan, memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Dalam momen yang sama itu, masyarakat Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, juga mendapat perhatian khusus berupa bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Sapi kurban berbobot lebih dari 1 ton itu, secara simbolis diserahkan oleh Bupati Sanusi kepada Takmir Masjid Nurul Iman.

Bantuan sapi kurban tersebut, disambut antusias oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar. Sekaligus, menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam perayaan Hari Raya Idul Adha.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib, melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Riyadlus Sholihin, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Wabup Lathifah juga menyerahkan satu ekor hewan kurban kepada takmir masjid setempat untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. (pro/gie)

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, dalam program itu hadir sebagai nara sumber utama. Dalam pemaparannya, ditegaskan bahwa integritas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi mutlak dalam menjaga marwah pendidikan dan meningkatkan daya saing sekolah.

“Untuk meningkatkan public trust itu kita butuhkan integritas Bapak Ibu. Jika panjenengan bisa meningkatkan kepercayaan publik, insyaallah sekolah akan mempunyai daya saing,” kata Sekretaris Dispendik Kabupaten Malang.

Rosyta juga menjelaskan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tidak datang dengan sendirinya. Integritas dalam pelayanan, kedisiplinan ASN dan transparansi pengelolaan, menjadi syarat utama agar masyarakat yakin menitipkan anak-anaknya di sekolah negeri.

Diuraikan Rosyta, integritas ASN telah memiliki payung hukum yang jelas, mulai dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, hingga aturan terkait kehidupan pribadi ASN. “Integritas itu mencerminkan martabat pribadi, keluarga, dan institusi yang kita wakili sebagai pendidik,” tambahnya.

Rosyta menjelaskan, tantangan sekolah dasar negeri saat ini semakin berat. Banyak SD mengalami penurunan jumlah peserta didik, karena masyarakat lebih memilih lembaga lain yang dinilai memiliki daya tarik khusus, terutama di bidang keagamaan.

Baca juga :

Menjawab persoalan itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah meluncurkan program Sekolah Plus Ngaji. Program ini, dirancang untuk memperkuat pendidikan karakter dan keagamaan di sekolah umum tanpa mengubah identitas dasarnya sebagai sekolah umum.

Rosyta juga mengingatkan, agar sekolah tidak terjebak dalam kompetisi yang tidak seimbang. “Kalau lembaga lain unggul di sisi keagamaan, sekolah dasar jangan memaksakan bersaing di sisi yang sama. Harus dicari keunggulan lain yang bisa ditawarkan kepada masyarakat,” paparnya.

Dirinya juga mendorong sekolah, untuk menggali potensi lokal, inovasi pembelajaran dan pelayanan prima sebagai nilai tambah yang membedakan dengan sekolah lain. Dalam kesempatan itu, Rosyta juga menyinggung pentingnya penghapusan budaya iuran syukuran dan pemberian hadiah kepada petugas dinas, dalam setiap proses administrasi. Dirinya meminta, agar ASN pendidikan fokus pada pelayanan murni tanpa embel-embel materi.

“Kalau Bapak Ibu puas dengan pelayanan kami, cukup doakan agar kami tetap sehat dan bisa melayani dengan baik. Tidak perlu ada pemberian dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Dirinya juga mengajak seluruh insan pendidikan, agar mengimplementasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Di akhir sesi, Rosyta memberikan penekanan khusus terkait perlindungan anak di lingkungan sekolah. Dirinya mengingatkan kepala sekolah dan guru, untuk tidak melakukan tindakan perundungan, baik fisik maupun verbal, yang dapat merusak psikologis siswa.

“Tolong ini menjadi perhatian kepala sekolah. Guru jangan sampai melakukan bullying kepada murid. Pelecehan bukan hanya kontak fisik, tetapi verbal juga bisa melukai psikologis anak. Tolong beristighfar. Kita semua harus menjaga marwah profesi pendidik,” paparnya.

Melalui Dispendik on The Road, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berharap seluruh satuan pendidikan dapat memperkuat budaya integritas. Termasuk, meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan publik demi terciptanya pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing. (hms/gie/adv)

Perlu diketahui, bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi secara langsung dari tenaga kesehatan maupun masyarakat, terkait berbagai kebutuhan dan tantangan di lapangan. Dalam momen itu, Bupati Sanusi juga meninjau sejumlah fasilitas pelayanan, mulai dari ruang pelayanan pasien, instalasi rawat inap, hingga sarana penunjang medis lainnya.

Di momen itu, dirinya juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan tenaga medis dan pasien, guna memperoleh gambaran nyata terkait kualitas layanan yang diberikan. Bupati juga menegaskan, akan pentingnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, baik dari sisi sumber daya manusia, kelengkapan fasilitas, maupun kenyamanan lingkungan pelayanan.

Baca juga :

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap seluruh jajaran tenaga kesehatan dapat terus memberikan pelayanan terbaik dengan penuh dedikasi dan profesionalisme,” kata Bupati Malang.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj Anis Zaidah Sanusi, turut memberikan perhatian pada aspek pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong penguatan peran keluarga dalam menjaga kesehatan. Dirinya mengapresiasi, upaya tenaga kesehatan yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan fasilitas kesehatan di Kecamatan Ngantang, dapat terus meningkatkan. Termasuk, kualitas pelayanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. (pro/gie)

”Terima kasih Ibu Gubernur, telah menerima audiensi terkait usulan kenaikan status jalan Ngantang (Malang) – Wlingi (Blitar) atau ruas jalan Ngambal – Selorejo – Krisik – Wlingi. Termasuk, mensetujui kenaikan status jalan tersebut menjadi jalan provinsi, mengingat strategisnya akses ruas jalan tersebut dan akan segera memproses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa ruas Jalan Ngantang – Wlingi, secara keseluruhan memiliki total panjang sekitar 33,43 km. Yang mana, terdiri dari dua ruas jalan Kabupaten Malang, yaitu Selorejo – Krisik (12,1 km) dan Kambal – Selorejo (2,95 km) serta ruas jalan Kabupaten Blitar, yaitu Wlingi – Batas Kabupaten Malang atau Krisik (18,38 km). Jalan itu, merupakan jalan strategis karena selain menghubungkan dua kabupaten, juga merupakan jalur ekonomi yang mendukung pertanian dan perkebunan serta penunjang pariwisata di kedua daerah.

”Selain itu, akses jalan ini merupakan akses terpendek yang menghubungkan Malang Selatan – Blitar – Batu dan Malang Barat,” tambahnya.

Bupati Malang juga menyebut, khusus ruas jalan Kambal – Selorejo – Krisik di wilayah Kabupaten Malang, telah mencapai 100 persen. Bahkan, pada tahun 2026 akan dilakukan pelebaran jalan pada beberapa spot, untuk memenuhi readiness criteria peningkatan status jalan menjadi Jalan Provinsi.

”Ruas jalan Kambal – Selorejo dan Selorejo – Krisik mendukung beberapa pariwisata yang ada di Kecamatan Ngantang, Pujon dan Kasembon serta destinasi wisata Kota Batu. Selain itu, ruas jalan ini merupakan koridor utama transportasi yang menghubungkan antara wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar,” ungkapnya. (pro/mlg/sit)

Dalam momen berharga itu, Bupati Sanusi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, juga turut berbaur mengikuti jalan sehat bersama dengan masyarakat, yang menempuh jarak sekitar 3 kilometer. Kegiatan ini, mengusung tema ‘Membangun Koperasi Menuju Kedaulatan Ekonomi Berkeadilan’, dan mengacu tema nasional ‘Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur’.

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan apresiasi atas peran strategis koperasi dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat. “Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi gerakan ekonomi rakyat yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan kemandirian. Melalui koperasi, kita membangun perekonomian dari oleh dan untuk rakyat,” kata Bupati Sanusi.

Dirinya juga menambahkan, bahwa seluruh kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, koperasi, pelaku usaha lokal hingga masyarakat luas. Dirinya juga menegaskan, pentingnya transformasi koperasi agar adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan pasar global.

“Pengelolaan koperasi harus jujur supaya organisasinya dapat benar-benar memberikan manfaat dan membawa keberkahan bagi kesejahteraan anggotanya,” tambahnya.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Malang terus mendorong pembinaan koperasi dan UMKM agar naik kelas. Diantaranya, melalui pelatihan manajemen, fasilitasi legalitas usaha, pembukaan akses permodalan hingga dukungan dalam pemasaran produk.

Dengan semangat kebersamaan, Bupati Malang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat berkoperasi. “Kita bangun koperasi yang modern, sehat dan berkelanjutan demi terciptanya kedaulatan ekonomi yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Malang,” papar Bupati Sanusi.

Baca juga :

Di sisi lain, peringatan Hari Koperasi ke-78 ini sekaligus menjadi ajang untuk menampilkan produk-produk unggulan koperasi dan UMKM se-Kabupaten Malang. Mulai dari produk pertanian, kerajinan, olahan pangan, hingga inovasi industri kreatif, semuanya dipamerkan dalam Pasar Rakyat. Hal ini, sebagai wujud nyata kontribusi koperasi dalam memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Apresiasi dan penghargaan, juga disampaikan oleh Dewan Pengawas Koperasi Indonesia, Sri Untari Bisowarno, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur, Slamet Susanto, dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Malang, Dwi Sucipto.

Sri Untari dalam sambutannya menyebut bahwa Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki concern tinggi dalam pengembangan koperasi. Terlebih, saat ini tercatat 390 Koperasi Desa Merah Putih telah diresmikan di 378 desa dan 12 kelurahan di wilayah Kabupaten Malang. Satu diantaranya, bahkan telah menjadi mockup Koperasi Desa Merah Putih secara nasional, yakni Koperasi Desa Merah Putih Randugading di Kecamatan Tajinan.

“Kabupaten Malang ini termasuk yang paling responsif terhadap keberlangsungan koperasi, untuk itu mari bersama-sama kita jadikan koperasi sebagai instrumen ekonomi Republik Indonesia,” jelas wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur ini.

Dirinya juga mengajak, agar seluruh pegiat koperasi yang ada di Kabupaten Malang untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. “Koperasi Desa Merah Putih ini harus disambut. Jangan ada marah dengan Koperasi Desa Merah Putih, ini adalah cara dari pemerintah pusat juga pemerintah daerah untuk memakmurkan Indonesia dari desa,” kata Sri Untari.

Termasuk yang harus menjadi perhatian, yakni desa-desa di Kabupaten Malang yang lokasinya begitu jauh dari pusat daerah. “Kita punya bupati yang sangat rajin. Apa lagi dengan mobilitas respon masyarakat sangat bagus, kalau sampai koperasi ini mati, semuanya harus bertanggungjawab bersama,” imbuh pelopor koperasi wanita nasional itu.

Sri Untari juga mengajak agar seluruh lapisan masyarakat, para pemangku kepentingan dan utamanya para pegiat koperasi di Kabupaten Malang untuk menyambut baik keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. ” Mari kita bangun ekonomi dengan koperasi, semua harus saling bermitra, jangan gelut dan jangan geger,” tegas Untari.

Turut hadir dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-78 Tahun 2025, Anggota DPRD Kabupaten Malang, Feri Andi Suseko, Pengurus PKPTR Kabupaten Malang, KH Khoiruddin dan hajaran Pimpinan Bank Jatim, BSI, BRI, serta BNI 46. (pro/mlg/gie)

Mengawali prosesi peresmian, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Plt Ivan Drie, mengatakan bahwa beberapa langkah yang dilakukan Pemkab Malang adalah sebagaimana instruksi Presiden Prabowo. Diantaranya, seperti langkah penguatan sumber daya manusia (SDM) serta layanan untuk masyarakat. Di mana, untuk kesehatan gratis juga telah berlangsung dan berjenjang akan kepada kesehatan lain di masyarakat. Termasuk, pembangunan rumah sakit (RS) yang lengkap berikut kualitasnya, yang mana dalam pelaksanaan hari ini adalah peresmian RSUD Ngantang.

“Perlu kami sampaikan, bahwa Pemkab Malang sangat konsisten dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini, terlihat sebagaimana searah dengan mata angin, yang mana di Utara sudah ada RSUD Lawang, RSUD Ngantang, RSUD Kanjuruhan dan insyallah ke depan RSUD Dampit, untuk di masing-masing wilayah kabupaten,” kata Plt Kadinkes Ivan Drie.

Mengurai mengenai RSUD Ngantang atau RS Tipe D itu, dirinya menjelaskan bahwa hingga peresmian dilakukan, untuk kebutuhan dokter spesialis telah memiliki tiga dokter. Diantaranya, dokter spesialis bedah umum, spesialis anak dan spesialis penyakit dalam. Sehingga, menyisakan kekurangan satu dokter spesialis.

“Kami masih kurang satu (dokter spesialis, red). Namun mudah-mudahan, Maret ini bisa terselesaikan. Sehingga, keberadaan dokter spesialis di RSUD Ngantang lengkap memiliki empat dokter spesialis,” terangnya.

Selain kekurangan satu dokter spesialis, Plt Kadinkes juga menjelaskan, bahwa pihaknya juga tengah berkoordinasi mengenai penanganan terkait BPJS. Itu karena, ketika empat dokter spesialis lengkap, maka BPJS harus segera mendapatkan solusi.

“Ketika nantinya dokter spesialis sudah terpenuhi empat, maka mau tidak mau harus segera melangkah ke BPJS. Karenanya, ini kami target April bisa segera mendapatkan solusi,” imbuhnya.

Baca juga :

Menyinggung terkait layanan gratis dan cek kesehatan dan persalinan, ditambahkannya bahwa Bupati Malang sangat menyambut positif dan memberikan dukungan penuh. Karenanya, kepada OPD lintas sektor hingga camat, turut melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sehingga, terjadi peningkatan pemeriksaan oleh masyarakat.

“Mengenai pemeriksaan gratis, sebenarnya Februari sudah kita lakukan. Namun saat itu memang belum optimal, karena pendaftaran masih maintance. Sementara terkait dengan pendaftaran, masyarakat juga sudah bisa mendaftar melalui Aplikasi Satusehat,” terang Ivan Drie.

Sementara itu, Bupati Sanusi dalam sambutannya berharap bahwa dengan telah dilakukannya peresmian, maka operasional RSUD Ngantang bisa maksimal. Termasuk, memberikan dukungan penuh terhadap pelayanan masyarakat, selain yang sudah dilakukan 39 Puskesmas dan RSUD Lawang hingga RSUD Kanjuruhan.

“Khusus BPJS di RSUD Ngantang, saya berharap Pak Wagub juga memberikan bantuan salam mengcover. Sehingga, persoalan BPJS bisa segera selesai,” kata Bupati Sanusi.

Di tempat sama, Wagub Emil Dardak merespon sejumlah pelaksanaan itu, menyampaikan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan langkah besar yang sudah dilakukan Pemkab Malang. Karena, di mana ada masyarakat kabupaten, maka di situ ada layanan kesehatan melalui RSUD dan Puskesmas. 

“Dengan adanya RSUD Ngantang, maka dari ujung ke ujung sudah ada RSUD dan Puskesmas untuk menjangkau masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan terkait BPJS, Wagub berjanji akan mencoba mencarikan solusi. Termasuk, mengenai kekurangan satu dokter spesialis. “Mengenai BPJS, memang ini nanti harus ada solusinya. Termasuk dokter spesialis, nanti akan dicoba bantu oleh Pak Kadinkes Provinsi. Yang pasti, saya mengucapkan terima kasih kepada tiga dokter spesialis yang sekarang sudah. Terima kasih sudah mau memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Malang,” paparnya.

Serangkaian pelaksanaan peresmian dan launching sendiri, diakhiri dengan penyerahan bantuan dua unit ambulance, pemukulan gong dan penandatanganan prasasti. Termasuk, pengecekan ruang dan fasilitas RSUD Ngantang. (sit)

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dr Nur Syamsu, menjelaskan bahwa kegiatan yang pertama di RSUD Ngantang yakni dengan pembuatan ruang operasi Modular Operation Teater (MOT). Jadi, ruang operasi dengan konsep yang modern. Sehingga, nantinya ruang operasi itu bisa digunakan untuk berbagai macam operasi .

“Penataan udara yang baik dengan ada filter udara tekanan negatif kemudian tata cahaya yang cukup serta sirkulasi udara yang baik,” katanya, Jumat (23/08/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, MOT di RSUD Ngantang dengan menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Dinkes. Secara keseluruhan, anggaran DBHCHT yang diterima Dinkes senilai Rp 14 miliar dan Rp 3 miliar.

“Ruang operasi di RSUD Ngantang nantinya bisa dipergunakan hingga layanan pasien sampai 50 orang. Sehingga, RSUD Ngantang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat di Ngantang, Kasembon, Pujon dan sekitarnya,” tambahnya.

Masih menurut Kadinkes Kabupaten Malang, melalui ruang operasi yang fleksibilitas, maka akan kian menunjang dan ideal untuk pelayanan. Apalagi, berdasarkan pengalaman Covid-19 dan lain-lain, hanya ruang operasi yang sekarang itu dilengkapi dengan filter udara tekanan negatif. (tim/yon/sit)

Kapolres Batu, AKBP Oscar Syamsuddin, mengatakan bahwa untuk pengamanan kegiatan tersebut dikerahkan 585 personel gabungan. “Jadi, kami mengerahkan 585 personel gabungan untuk mengamankan Rakernas PSHT se Indonesia di Kecamatan Ngantang,” terangnya, Jumat (06/10/2023) tadi.

Baca juga :

Total petugas gabungan itu, paparnya, terdiri atas kekuatan dari Brimob Polda Jatim, TNI, Dalmas Polda, Satpol PP, Dishub, Orari dan Rapi. Dalam pelaksanaan pengamanan, seluruh anggota tidak diperbolehkan membawa senjata api.

“Saya berharap, semua bisa berjalan lancar. Saya tegaskan kembali kepada seluruh rekan-rekan yang melaksanakan pengamanan, agar tidak membawa senjata api maupun alat-alat lainnya yang dapat memicu emosi,” tegasnya. (put/gie)

“Karena izin operasional RSUD Ngantang sudah turun, makanya sekarang rumah sakit itu sudah beroperasi. Hanya saja, untuk rencana launching, itu memang masih menunggu. Karenanya, sementara beroperasi dahulu, sambil menentukan waktu launchingnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, Selasa (19/09/2023) tadi.

Ditambahkannya, bahwa rencana operasional RSUD, sebenarnya sudah lama. Hanya saja, memang ada beberapa izin yang harus dirampungkan. Karenanya, menunggu izin terlebih dahulu, sebelum akhirnya beroperasi dan launching.

Baca juga:

“Kemarin sempat terkendala izin. Namun sekarang, izin semua sudah turun. Sehingga, sudah bisa beroperasi,” tambahnya.

Masih menurut Wiyanto, selain masalah izin, beberapa kelengkapan rumah sakit juga sudah diberikan. Seperti salah satunya, penambahan daya listrik. Sehingga, diharapkan tidak ada kendala. “Untuk daya listrik, sudah dilakukan. Sehingga, diharapkan akan sangat membantu,” imbuhnya.

Mengenai tenaga di RSUD, Wiyanto menjelaskan, karena nantinya sudah ada direktur dan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), maka akan dibenahi bertahap. Hanya saja, untuk tenaga nantinya juga akan dicoba dari rencana penerimaan PPPK.

“Untuk tenaga, nanti akan mencoba koordinasi dari penerimaan PPPK. Sementara untuk dokter spesialis, nanti secara bertahap. Yang pasti, direktur rumah sakitnya dalah dokter spesialis jantung,” paparnya. (sit)