Memontum Malang – Perjuangan Hj Lilik Mufidah (53), seorang petani asal Desa Kepuharjo RT19/RW07 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang akhirnya menggelinding ke PN Kelas 1B Kepanjen Kabupaten Malang.

Dalam perkara perdata yang melibatkan Niti Ahmad Kepala Desa Ngenep selaku tergugat Kamis (14/3/2019) siang tadi, Lilik harus menjalani sidang perda di PN setempat.

“Saya minta pertanggung jawaban Niti Ahmad selaku seorang Kepala Desa Ngenep. Dia telah bertindak sewenang-wenang, dengan memboldozer tanah saya tanpa lewat jalan musyawarah, ” ujar Lilik ditemui Memontum.Com (Memo X Group) seusai menjalani persidangan.

Sementara, Syamsul SH, selaku kuasa hukum penggugat mengatakan, perkara ini tidak masuk dalam perkara ringan.Tetapi menurut pertimbangan hukum, ini juga bukan masuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Baca : Lahan Dibuldozer Kades, Petani Ngenep Karangploso Tuntut Keadilan

“Apakah itu nanti perkara perdata maupun pidana, karena masih perlu pembuktian. Kita pertimbangkan sesuai putusan hakim. Itu nanti harus saya pelajari,” terang Syamsul.

Di tempat yang sama, H Edy yang duduk sebagai salah seorang saksi mengatakan, penyerobotan lahan dengan menggunakan alat berat ini betul-betul dilakukan oleh Niti Ahmad selaku Kades Ngenep.

Kata Edy, itu sesuai pengakuan Sularso salah seorang perangkat desa ketika itu. Dan liciknya,paska kejadian tersebut, Kades justru menghindar,ketika keluarga Lilik datang minta pertanggung jawaban.

Baca Juga : Dianggap Tak Becus Pimpin Desa, Kades Ngenep Karangploso Dituntut Mundur

“Guna memecahkan permasalahan ini,beberapa kali juga dilakukan mediasi, itupun buntu. Akhirnya kami lapor Polisi dan berlanjut ke Pengadilan. Kami tetap menuntut hak dan minta keadilan hukum atas kesewenang-wenangan Niti Ahmad selaku Kades Ngenep, ” pinta Edy yang juga putra Hj Lilik Mufidah ini mengakhiri. (sur/oso)

Hal itu seperti disampaikan puluhan warga desa dalam aksi unjuk rasa dikantor desa setempat Kamis (28/2/2019) siang tadi.

Achmad Rizaly, koordinator aksi mengatakan, warga menuntut, agar Kedes Niti Ahmad mundur dari jabatannya, karena dinilai telah menimbulkan konflik.

JELASKAN : Unjuk rasa di Kantor Desa Ngenep (H Mansyur Usman/Memontum.Com)

“Kades sangat arogan dan sewenang-wenang. Sebab telah menghentikan secara sepihak tiga perangkat desanya,” ungkapnya.

Dalam aksi damai ini, perwakilan warga dipersilahkan untuk masuk guna mengikuti mediasi yang di gelar di aula kantor Desa Ngenep. Dalam mediasi ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops. Polres Malang, Kompol Sunardi Riyono.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Ngenep Niti Ahmad mengatakan, pihaknya telah memberhentikan ke-tiga perangkat tersebut dikarenakan mereka telah lalai dalam tugasnya dan diduga telah menggelapkan uang untuk proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca : Lahan Dibuldozer Kades, Petani Ngenep Karangploso Tuntut Keadilan

“Ketiga perangkat itu dua merupakan Kepala Dusun (Kasun), ydan satu Kepetengan (keamanan). Mereka yaitu Kasun Babaan bernama Supangkat, Kasun Tumpangrejo bernama Misriono, dam Imron Rosyadi,” ungkapnya.

Dengan Kapasitasnya sebagai seorang Kades, Niti Ahmad menbuldozer lahan seluas sekitar 180×4 hingga 5 meter ini tahun 2017 lalu dan itu tanpa seijin pemilik.

“Alasannya untuk jalan tembus,padahal,jalan itu sejak dulu sudah ada, kendati berfungsi untuk jalan setapak, ” ujar Lilik ditemui di PN Kepanjen Kamis (21/2/2019) siang tadi.

Disinggung terkait besarnya kerugian yang ia derita, menurut pelapor yang juga didampingi seorang kuasa hukum dan H Edy putranya ini, perkara ini tidak bisa diukur dengan materi.

“Saya hanya tuntut keadilan atas kesewenang,-wenangan Kades.Dalam perkara ini tidak bisa di ukur dengan materi,” tandas Lilik dengan nada kecewa.

Sebelumnya, Lilik juga melaporkan Kades ke Polres Malang dengan perkara tindak pidana, memakai tanah tanpa seijin pemilik seperti tertuang dalam pasal 2, pasal 6 Perpu no 51 tahun 1960.

Berawal dari laporan tersebut, Kades Ngenep Niti Ahmad SH, harusnya menjalani sidang perdana atas gugatan yang dilayangkan oleh pelapor Kamis (21/2/2019) siang tadi. Sayangnya, dalam persidangan tersebut Kades justru tidak hadir.

“Ketidakhadiran Kades dalam persidangan ini berdalih ada demo. Itu tidak benar. Yang betul,di Desa Ngenep hari ini ada penyerahan sertifikat tanah, ” ujar salah seorang saksi dari pihak Lilik dengan nada kecewa. (sur/oso)