Dalam aksinya, mereka meminta Kepala Inspektorat Pamekasan mengembalikan kembali kasus pelimpahan Mobil Sigap ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Abdus Salam, dalam orasinya mengatakan, bahwa kebijakan Kepala Inspektorat Pamekasan dalam menerima pelimpahan kasus yang sudah memasuki tahap penyidikan tolol.

“Sampean tolol menerima pelimpahan kasus ini. Padahal dalam undang-undang sudah jelas,” kata Abdus Salam.

Menurutnya, Inspektorat Pamekasan terlambat dalam menangani kasus dugaan korupsi Mobil Sigap yang menelan anggaran mencapai Rp 38 miliar.

Harusnya, kata dia, Inspektorat bukan malah menerima pelimpahan kasus dari kejaksaan, melainkan mengawasi sedari awal penganggaran.

“Bukan malah menerima pelimpahan kasus dari kejaksaan. Ini sudah jelas menciderai proses hukum,” terangnya.

Baca Juga : Viral Bupati Pamekasan Foto Bareng Cewek Tanpa Gunakan Masker

Selain itu, koordinator lapangan (Korlap) Aksi, Zaini Wer Wer, sangat kecewa dengan penjelasan kepala inspektorat karena tidak melalukan audit sebagaimana yang diminta teman-teman demonstran.

Demonstran juga sempat bakar ban bekas di hadapan kantor inspektorat sebagai bentuk kekecewaannya, akan tetapi seketika itu dimatikan oleh aparat kepolisian setempat.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pamekasan, Moh Alwi, menjelaskan bahwa dirinya tidak langsung menerima pelimpahan kasus dari Kejari Pamekasan.

Akan tetapi, kata dia, kejaksaan menyerahkan kasus Mobil Sigap kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, yang kemudian Bupati melimpahkan ke Inspektorat.

“Tidak langsung ke Inspektorat, jadi dari pak bupati kemudian diserahkan ke Inspektorat,” kata Moh Alwi di depan masa aksi.

Ia menerangkan bahwa dirinya berhak melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi Mobil Sigap dikarenakan telah menerima surat dari kejaksaan.

“Atas surat dari kejaksaan tersebut, kami kan juga pengawas, Sehingga, kami berhak menerima pelimpahan kasus Mobil Sigap dari Kejaksaan,” terangnya. (fid/adi/ed2)

Saling Hujat Bapaslon membuat prihatin NGO di Kota Pasuruan. ”Hujatan atau menjelekkan Bapaslon itu tidaklah terpuji dan fitnah juga polemik tak menyehatkan,” tutur Lujeng, Koordinator NGO.

Menurutnya, kedua bakal pasangan calon (Bapaslon) agar lakukan pembuktian terbalik dan lebih transparan serta akuntabel. Sehingga warga bisa cerdas dalam memberikan pilihannya berdasarkan fakta dan realita yang disuguhkan,” terangnya.

Menurutnya, saat ini banyak pelintiran di dunia medsos mengarah pada pembuktian pembunuhan karakter. “Karena itu masyarakat jangan dijejali dengan hoax yang membunuh karakter bapaslon. Misalkan ada rumor ijazah yang dipermasalahkan, maka itu perlu dilakukan pembuktian terbalik. Sehingga masyarakat akan percaya dan bukan hanya berdasarkan isu atau rumor yang tak jelas,” papar dia.

Terkait kedewasan dalam berpolitik, juga diamini oleh NGO yang lainya seperti Rachmad Tjahjono, LSM Laskar Merah Putih yang inginkan agar pembuktian terbalik sebelum penetapan. ”Kalau mau nyalon dengan niatan untuk membangun jangan ambil keuntungan. Berikan pendidikan yang baik pada masyarakat,” ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Yono ini, inginkan agar kedua pendukung jangan saling menjatuhkan atau koar koar di media sosial seperti Whatsup Group. “Saya berharap kedua bakal pasangan calon tunjukkan program-program yang jelas dalam membangun Kota Pasuruan,” ucap Yono.

Pihaknya, sebagai NGO menghimbau agar kedua bakal pasangan calon menunjukkan program-program yang disuguhkan dalam ajang pilkada ini, dan BAWASLU harus mampu menujukkan kinerjanya. Jangan sampai nanti ada permasalahan baru. (bw/arf)