Kasatreskrim Polresta Malang Kota, Kompol Muhammad Soleh, menjelaskan bahwa kedua tersangka ini ditangkap di sebuah warung kopi di kawasan Jalan Ki Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Jumat (01/11/2024) dini hari. “Kami mendapat informasi adanya aktivitas judi online. Kami kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap keduanya,” ujar Kompol Soleh, Rabu (06/11/2024) tadi.

Baca juga :

Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka bermain judi jenis slot online. “Jadi, mereka awalnya mengunduh aplikasi permainan judi slot lalu memainkannya di handphone (HP). Keduanya sudah cukup lama bermain Judol. Sudah hampir 3 bulanan, mereka ini kecanduan judi online. Pada ponselnya, ada bukti debit sekitar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta, yang dipakai untuk judi online,” tegasnya.

Pihaknya akan terus menindak dan membrantas pelaku Judol di Kota Malang. “Apa yang kami lakukan ini, merupakan bentuk dukungan serta sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kami akan memberantas seluruh pelaku judi online termasuk ke bandarnya. Judi online sangat merugikan masyarakat dan negara,” tambahnya.

Atas perbuatannya, keduanya dikenakan Pasal 27 Ayat 2 Juncto Pasal 45 Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan atau Pasal 303 KUHP. (gie)

Hal itu, disampaikan bupati yang akrab disapa Mas Dhito, seusai menerima aspirasi dari salah satu guru TK asal Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri, Khoirunnisa. Saat itu dirinya menyampaikan, bahwa ia selama ini masuk dalam salah satu penerima manfaat insentif. Meski demikian, guru yang telah mengabdi selama 31 itu berharap agar insentif yang diberikan bisa ditambah.

“Saya mohon kesejahteraan dari bapak. Saya dapat insentif Rp 100 ribu,” ujarnya kepada Bupati Kediri di acara Jumat Ngopi, Jumat (24/11/2023) tadi.

Mendengar aspirasi iti, orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu menjelaskan bahwa pihaknya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berencana akan menaikkan insentif bagi guru non ASN di tahun depan. Rencananya, dari alokasi sekitar Rp 14 miliar di tahun 2023, akan ditingkatkan sekitar Rp 7 miliar di tahun 2024.

Baca juga:

Dari rencana tersebut, guru Tapos yang sebelumnya belum mendapatkan insentif, di tahun depan direncanakan bakal mendapatkan insentif sebesar Rp 100 Ribu untuk tiap bulannya. “Tahun 2023 anggaran kami Rp 14 miliar. Namun di tahun 2024, akan menjadi Rp 21 miliar,” jawab Mas Dhito.

Dengan meningkatnya kesejahteraan bagi guru non ASN, Mas Dhito berharap kualitas pendidikan di Kabupaten Kediri juga akan meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muksin, lebih rinci menjelaskan bahwa jumlah guru Tapos yang akan mendapatkan insentif ini sebanyak 1000 guru. Sedangkan bagi guru PAUD, TK dan Kelompok Bermain yang awalnya Rp 100 ribu akan menjadi Rp 200 ribu dan guru SD serta SMP yang mulanya Rp 100 ribu naik 100 persen.  

“Untuk guru eks K2 dahulu Rp 500 ribu, akan naik 50 persen menjadi Rp750 ribu,” bebernya. (kom/pan/sit)

Kerja sama ini melibatkan beberapa aspek, termasuk riset untuk menciptakan inovasi produk semen dan turunannya yang praktis dan berkelanjutan. Selain itu, SIG dan BRIN akan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana secara bersama sesuai dengan kebutuhan riset. Aspek advokasi kebijakan juga menjadi bagian dari kerja sama ini untuk mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini juga bertujuan untuk menyediakan solusi produk dan layanan jasa yang mendukung pemulihan ekonomi nasional serta tanggap terhadap perubahan iklim. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus kerja sama ini.

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menyatakan bahwa pengembangan produk berbasis riset memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah suatu produk. BRIN siap memberikan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sumber daya manusia yang terampil. BRIN juga akan memfasilitasi produk yang telah dikembangkan agar dapat masuk ke dalam katalog inovasi.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menekankan komitmen perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai amanat Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan ini telah melaksanakan upaya dekarbonisasi dalam praktik bisnisnya sebagai bagian dari sustainability roadmap Perusahaan. SIG telah melakukan berbagai upaya dekarbonisasi, seperti optimasi proses produksi untuk menghasilkan produk semen berkualitas tinggi, pemanfaatan bahan bakar alternatif berupa sampah perkotaan yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF), serta penggunaan teknologi hydrogen injection dan efisiensi energi termal (STEC).

SIG juga telah mendukung pengembangan energi terbarukan melalui penggunaan panel surya sebagai sumber energi listrik pada unit operasionalnya. Pemanfaatan gas panas buang dari proses produksi semen (Waste Heat Recovery Power Generation) juga menjadi salah satu upaya SIG dalam mencapai dekarbonisasi.

Donny Arsal menyatakan bahwa untuk mencapai dekarbonisasi yang lebih cepat, SIG membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk BRIN. Perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi melalui solusi dan inovasi berkelanjutan, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pada tahun 2022, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) telah berhasil menunjukkan kinerja keberlanjutan yang didasarkan pada prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Prestasi ini terlihat dalam pencapaian penghargaan PROPER Emas yang diraih oleh Pabrik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Cilacap. Selain itu, pabrik-pabrik SIG lainnya juga telah meraih penghargaan PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan PROPER Hijau menegaskan bahwa SIG telah berusaha sepenuhnya mematuhi peraturan lingkungan yang ketat yang ditetapkan oleh pemerintah.

SIG juga dinobatkan dengan penghargaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian, sebagai apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan praktik industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa SIG telah berusaha keras untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara bijaksana.

Prestasi terbaru yang patut diapresiasi adalah kemenangan PT Semen Tonasa yang berhasil meraih penghargaan Award of Excellence in Energy Management dari Clean Energy Ministerial (CEM) pada acara the 2023 CEM’s Energy Management. Prestasi ini menunjukkan bahwa SIG telah sukses dalam mengelola energi secara efisien dan berkelanjutan. Penghargaan ini juga membuktikan komitmen SIG dalam berperan aktif dalam penggunaan teknologi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.

Secara keseluruhan, prestasi dan penghargaan yang diraih oleh SIG menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. SIG telah membuktikan dedikasinya dalam mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik dalam seluruh lini bisnisnya. Prestasi ini juga mengukuhkan posisi SIG sebagai perusahaan yang berkomitmen pada praktik bisnis berkelanjutan dan mendukung agenda global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Melalui upaya dekarbonisasi, penggunaan energi terbarukan, dan inovasi-inovasi berkelanjutan lainnya, SIG telah menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya merupakan komitmen, tetapi juga bagian integral dari strategi perusahaan. Dengan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, SIG berperan penting dalam menciptakan perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

Prestasi SIG dalam bidang keberlanjutan ini juga menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk mengikuti jejak yang sama, mendorong adopsi praktik bisnis berkelanjutan yang lebih luas. Dengan kolaborasi yang kuat antara sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (*)

 Penulis adalah Dosen UNTAG Banyuwangi, Andhika Wahyudiono.

Pasalnya sudah jelas ada surat dari PBNU perihal penghentian proses pemilihan rektor tetapi ngotot tetap melaksanakan. Bahkan hingga proses pelantikan rektor, yang saat itu terpilihlah saudara Maskuri.

Sumber Memo X sempat mengatakan dalam statuta Unisma mempunyai yayasan yang dibawahnya PBNU. Otomatis harusnya patuh pada lembaga yang memayungi. Tapi yang terjadi tidak demikian.

Selain itu dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar yayasan Unisma menurut para sumber seorang rektor hanya boleh menjabat 2 kali. Faktanya sampai menjabat 3 kali.

Entahlah, yang jelas kalau sebuah perguruan tinggi yang notabene isinya para intelektual dalam urusan seperti ini sampai menghalalkan segala cara merupakan preseden buruk. Pastinya, kita semua ingin yang normatif saja. Semoga masalah itu ketemu solusinya. Amin (*)

Penulis adalah Dirut Memo X Grup, Prayogi Pangestu.

Boleh jadi ekonomi menggeliat dan tidak lepas kucuran bantuan ke masyarakat dari pemerintah. Pastinya rakyat yang membituhkan bantuan bersuka ria.

Kembali ke wisata, orang yang ingin berwisata tentu ingin mendapat hiburan alias penyegaran dari kepenatan keseharian. Namun apa jadinya kalau berwisata malah tidak mendapat hiburan alias sebaliknya. Ekspektasi tidak seindah realisasi.

Itu terjadi ketika berwisata mendapati jalanan yang buruk, jalan aspal bergelombng dan penuh tambalan. Itu dapat dilihat langsung saat menuju kota wisata Batu.

Banyak promosi soal keindahan kota wisata itu, tetapi insfastruktur jalan tidak sesuai dengan promosi yang mereka tawarkan. Lihat saja jalan aspal mulai dari kawasan Karangploso hingga ke pusat kota Batu.

Jalanan aspal itu bergelombang juga ada yang berlubang terus penuh kotak-kotak tambalan. Artinya jalanan itu tidak nyaman dilalui kendaraan bermotor roda 2 maupun 4.

Menurut ahli otomotif sering melintasi jalan seperti itu dengan muatan penuh, bakal merusak onderdil kendaraan. Jadi, banyak ruginya. Sekali lagi ingin healing malah menjadi pening.

Terakhir, pastinya jalanan seperti itu ada penanggungjawabnya. Mulailah bertanggungjawab ketika mendapat amanah dari rakyat. Entah dari kalangan pejabat eksekutif ataupun legislatif. Semoga ini bisa menjadi prioritas panjenengan semua. Semoga (*)

Penulis adalah Dirut Memo X Grup, Prayogi Pangestu.

Sama halnya dengan kondisi saat ini, ketika terjadi pendemi covid-19. Entah disadari atau tidak, sebenarnya banyak fenomena baru atau fenomena mendadak yang terjadi. Mendadak kampanye hidup sehat, mendadak masuk rumah lepas sandal, mendadak sering cuci tangan, mendadak waspada dan mendadak perhatian.

Kali ini yang saya tulis adalah mendadak perhatian, yang saya anggap mewakili mendadak lainnya. Ini pun berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bukan berdasarkan olah kata, atau guyon tumon. Karena saya juga tidak mau terseret ke fenomena mendadak juga.

Sejak tahun 1992, saya kuliah di Unair. Saya yang berasal dari kota kecil, yaitu Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, saat itu dipandang sebagai mahasiswa yang gagap sosial. Wajar saja karena saya pemuda asal kota kecil, yang masuk ke kota besar, Surabaya. Kota terbesar kedua setelah Jakarta. Sementara saya, arek ndeso begitu.

Saya akui, saya butuh adaptasi dengan lingkungan sekitar. Terutama iklim dan udara Surabaya. Aromanya beda dengan aroma alam di kampung saya. Kabut pagi juga terasa lengket di kulit lengan. Panas siang, sangat terik dan menyengat. Suhu lingkungan tinggi, sehingga sepanjang hari kulit berkeringat. Apalagi kalau naik motor, dari kampus Fisip ke THR kemudian ke tempat kos di Jl Srikana, wajah pasti penuh debu yang nempel di keringat.

Karena itu, selama saya di Surabaya, selalu pake helm fullface dan masker. Masker? Ya masker. Kenapa heran? Karena saat itu belum ada namanya pemerintah mewajibkan pake masker. Helm saja masih banyak yang tidak pakai. Masker saya sudah modis, ada yang warna merah, hijau, biru, hitam, kuning dan orange. Bahkan udeng juga saya pakai masker.

Tapi saat itu, namanya lebih keren, yaitu bandana dan scraft. Apa sebab? Karena saya gak kuat dengan debu dan polusi udara Surabaya. Rasanya lengket di lubang hidung. Makanya kemana-mana saya selalu bawa bandana atau scraft atau tutup hidung. Tapi kebiasaan saya ini, nyaris membawa petaka di sekitaran tahun 1999. Saat itu meledak isu ninja, semua kampung siaga, warga mengawasi gerak-gerik orang asing. Termasuk helm fullface, wajib dilepas saat masuk kampung.

Ndilalah saat itu saya pulang ke Lawang, karena sudah lulus kuliah dan mulai pindahan kos. Maka motor saya bawa pulang. Tiba di jalan sebelah kecamatan Lawang, saya dicegat warga setempat yang sedang jaga di gang belakang kecamatan. Saya pikir, ada kecelakaan atau kejadian lain. Saya dihentikan, disuruh buka helm fullface dan disuruh lepas masker. Supaya wajah bisa dikenali. Sempat bersitegang juga karena ada yang minta KTP saya. Untungnya saat itu ada seorang warga yang tahu jika saya sering main ke rumah teman saya di seputaran kecamatan Lawang. Hingga cegatan pun menjadi acara ngopi.

Nah ketegangan semacam itu, sudah terasa saat ini. Jalan-jalan kampung ditutup. Kalau tahun 1999 cegatan ninja, kalau sekarang kampung lockdown. Lebih kerenlah. Pos kamling aktif lagi. Bahkan kewaspadaan terhadap mobil bernopol luar kota pun meningkat. Teman saya, yang rumahnya di Merjosari Dinoyo, saat silaturahmi di sebuah kawasan di Kota Batu, sempat didatangi Ketua RT dan beberapa warga. Pasalnya, plat nopolnya L.

Padahal setiap hari dipakai, selama ini tidak ada yang perhatian. Nah Sabtu (18/4/2020) ketika sholat subuh, ketegangan sosial menimpa saya sendiri. Ketika mau berangkat ke masjid, saya sudah merasakan sesuatu. Maka saya pun bawa masker, sajadah dan hand sanitizer. Lha dalah, terjadi beneran. Di pintu masuk tertulis peringatan wajib pakai masker dan bawa sajadah.

Bahkan karena saya belum pakai masker saat di tangga, marbot masjid mengejar saya dan menanyakan mana masker dan sajadah saya. Setelah saya tunjukkan sajadah dan bandana milik saya, marbot pun membolehkan saya masuk masjid. Bagaimana jika tidak bawa masker dan sajadah? Boleh sholat tapi di teras masjid.

Kondisi ini mungkin yang menurut jangka Jayabaya adalah wolak-walike jaman. Selang 21 tahun dari tahun 1999, terbalik kondisinya. Saat itu, orang pakai masker dicurigai, dihentikan disuruh melepas. Tak peduli apapun alasannya, sakit atau tidak. Sedang flu atau tidak, pokoknya masuk kampung, wajah harus terlihat jelas. Kini di tahun 2020, terbalik. Masker diwajibkan. Tak peduli punya duit apa tidak, untuk beli masker. Tak peduli status soslal, pekerjaannya apa, sekolah dimana, mau kemana, ada dimana, bahkan muncul kabar hoax jika tak pakai masker akan ditahan polisi. Sebegitu wajibnya masker saat ini, hingga mendadak perhatian ataukah ketakutan yang berlebihan?.

Bagaimana tidak berlebihan jika mencegah virus dengan mblokade jalan kampung mendirikan dinding batako. Ada orang batuk, pilek, bersin dipandang dengan penuh curiga. Seseorang nyetir mobil sendirian wajib pakai masker. Bahkan ada pejabat di depan publik menyatakan jika suami istri gak boleh boncengan, tapi kalau naik ojek boleh. Terjadi bersitegang, antara suami dan aparat, yang menolak istrinya disuruh pindah duduk di belakang. (*)

Penulis :
Januar Triwahyudi
Pemred Memontum.com

Sebelumnya, saya telah menulis dampak sosial covid-19, yaitu banyak bermunculan ‘profesor’ WA. Apa itu? ‘Profesor’ WA yang saya maksudkan, adalah seseorang atau mereka yang memposting atau men-share tips-tips atau kiat-kiat tentang teknis pembuatan disinfektan, bilik sterilisasi, hand sanitizer dan pembuatan masker. Jika itu digunakan untuk konsumsi pribadi mereka, ya gak apa-apalah.

Tapi akan menjadi persoalan jika digunakan oleh orang lain. Apalagi jika ada ajakan, agak maksa lagi. Lebih lagi jika seseorang ini dijadikan referensi, padahal dia tidak punya kompetensi di bidang kimia atau medis. Luar biasa lagi, jika seseorang tanpa kompetensi di bidang kimia dan medis, malah berani ngeyel jika seorang profesor kimia ITS, guru besar lagi, bukan bidangnya menyampaikan teknis bilik disinfektan. Jika berdampak buruk, siapa yang bertanggungjawab?

Baca : Corona dan ‘Profesor’ Grup WA

Kali ini, tulisan saya soal hoax kejadian kriminal. Saya contohkan, kejadian aksi massa menghajar seorang penjahat. Wartawan saya yang ngepos di liputan hukum dan kriminal, masih kelabakan nyari data dan konfirmasi, tiba-tiba vidio beredar. Seorang pemuda diinterogasi massa, sambil dikaploki di pos kamling. Postingannya, dikasih keterangan rampok tertangkap di Jl Hamid Rusdi Bunulrejo. Saya juga sempat mengirimkan vidio itu ke wartawan saya.

Ternyata dia sudah melakukan peliputan, dan ternyata bukan rampok. Tapi kasus penipuan dan korbannya teman pelaku sendiri. Bahasa malangan, adalah sanjipak. Baca : Sempat Dihajar Massa Dikira Maling HP, ‘Jebule Sanjipak’

Meski begitu, sebagian masyarakat masih ngeyel itu rampok. Padahal keterangan resmi dari Polsek Blimbing adalah pidana penipuan/penggelapan alias sanjipak. Itulah yang saya maksudkan polisi medsos. Lalu apa hubungannya dengan corona?

Terhubung erat karena Menkumham saat terjadi covid-19, membuat kebijakan memberikan asimilasi atau pembebasan bersyarat ke warga binaan. Hingga muncul asumsi jika gara-gara warga binaan dibebaskan, tingkat kriminalitas meningkat. Padahal tidak ada bukti, jika semua yang dapat asimilasi berbuat jahat. Mantan napi juga manusia, mereka juga punya hak untuk bertobat. Juga punya hak untuk mendapat reward atas perilaku baik selama di dalam Lapas.

Apa tidak ada yang berbuat jahat lagi? Ada, ini buktinya. Baca: Residivis Curanmor Dihajar Massa Baru 3 Hari Bebas Asimilasi dari Lapas Madiun

Apakah pelaku berbuat jahat karena dibebaskan dari Lapas? Ya bukanlah! Siapapun orangnya, dia berbuat jahat dikarenakan punya niat jahat dan ada kesempatan. Bukan soal diberi asimilasi Kemenkumham.

Sebelum pendemi corona, sudah terjadi kejahatan. Di Kota Malang, tiap hari terjadi curanmor. Tapi masyarakat tidak begitu memperhatikan. Ketika wabah corona, mendadak banyak orang menjadi ‘polisi’, ‘jaksa’ sekaligus ‘hakim’. Banyak kejadian kejahatan, tanpa melalui media pers, tanpa ada keterangan atau konfirmasi dari pihak yang bersangkutan atau pihak yang berwenang, sebuah rekaman cctv luar negeri beredar dan dikasih tulisan kejadian di Sawojajar Kota Malang di toko anu.

Tanpa ada wawancara dengan korban atau polisi yang menangani, tanpa ada keterangan hari tanggal jam kejadian. Tapi yang men-share ngeyel bahwa itu benar. Padahal dia tidak punya kompetensi membenarkan kejadian perampokan. Ini yang mungkin tidak disadari masyarakat kita. Bahwa yang punya kompetensi memberitakan peristiwa, kejadian, kegiatan dan menayangkan artikel, adalah media pers. Person yang punya kompetensi menulis berita adalah wartawan yang diatur UU Pers 40/1999. Parah lagi, jika yang menyebarkan berita hoax adalah mereka yang berstatus pendidikan menengah ke atas.

Apalagi ditengah pendemi corona, maka bijaklah dalam bermedsos. Sadarilah jika bukan wartawan, maka jangan asal memberitakan, jangan asal posting, jangan asal men-share. Karena sekali lagi, jika berdampak buruk, siapa yang bertanggungjawab? (*)

Penulis :
Januar Triwahyudi
Pemred memontum.com

Bahkan “jurnalis” WA, Fesbuk, IG dan Tweeter ini, ngeyelnya luar biasa. Ngalah-ngalahi wartawan atau jurnalis yang sudah bersertifikasi UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Jangankan UKW muda atau madya, wartawan dengan UKW utama pun, bisa kalah eyel-eyelan.

Namun, saya teringat pesan H Agil, pendiri koran Memorandum. Bahwa wartawan itu punya harga karena karya tulisnya. Selain itu, salah satu tugas jurnalistik, adalah menyampaikan fakta ke masyarakat. Di era kekinian, jurnalisme juga berkewajiban menangkal info hoax.

Jujur saja, info atau berita hoax itu, lebih mudah diterima oleh masyarakat. Meskipun tidak memenuhi kaidah jurmalistik. Karena berita hoax sengaja dibuat tidak lengkap, tidak jelas narasumbernya, sehingga membuat penasaran. Dan, sifat dasar manusia adalah keingintahuan. Semakin bikin penasaran, semakin menarik keingintahuan seseorang.

Pada perkembangannya, media pers tidak lagi menjadi parameter validitas informasi. Masyarakat tidak lagi mempertimbangkan informasi itu dari mana, faktualitasnya, aktualitasnya, akuntabilitasnya, dari media yang legal atau tidak, media yang terverifikasi apa tidak. Asal ada share info, asal forward saja.

Masyarakat tidak lagi bisa membedakan web perusahaan pers siber atau media siber, dengan web pribadi. Karena seseorang dengan namanya pribadi pun bisa punya web, seperti blogger. Bahkan belakangan muncul media siber bodong, yang jelas tidak akan bisa memenuhi standar verifikasi dewan pers.

Karena itulah saya menyusun tulisan ini, dengan harapan bisa memberikan gambaran antara karya jurnalistik, dan bukan alias hoax. Saya contohkan di sebuah grup WA yang saya ikuti. Saya share link berita soal bilik disinfektan.

BACA : Dosen ITS Jelaskan Manfaat dan Bahaya Bilik Sterilisasi

Karena tidak baca lengkap, seorang anggota grup, langsung menyatakan jika yang membuat artikelnya bukan orang di bidangnya. Katanya menyesatkan, membuat masyarakat bingung. Uniknya, setelah 30 Maret 2020, anggota grup lain memforward, soal bilik disinfektan tidak direkomendasi WHO. Dan tidak ada yang membantah.

Padahal dalam berita yang saya share, di dalamnya disebutkan juga rekomendasi WHO. Sumber beritanya adalah, Prof Dr rer nat Fredy Kurniawan MSi, guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), jabatannya, Kepala Departemen Kimia ITS. Kurang kompeten apanya? Lha guru besar.

“Profesor kan ada jurusannya……” itu kalimatnya saya copas dari grup WA. Tertulis pas di bawah kalimat saya, yang menjelaskan kompetensi Prof Fredy.

Saya sempat bingung. Namun kemudian, saya memahami mungkin dia tidak baca konten berita. Hanya judul saja. Link nya tidak di klik. Atau juga malas baca, karena naskah beritanya panjang. Dari cerita pengalaman saya pribadi ini, bahwa saya wartawan yang sudah memiliki sertifikasi UKW Utama pun, masih bisa dieyel oleh medsos yang gak jelas sumbernya. Dibantah oleh orang yang tidak tahu ilmu jurnalistik.

Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana halnya di grup WA lain, yang anggota grupnya tidak ada yang berprofesi wartawan. Betapa gencarnya info dan berita menyesatkan, tanpa ada yang bisa meluruskan. Sedangkan saya sendiri, merasa kelabakan bagaimana menjelaskan di grup WA, beda antara berita/news dengan artikel. Lha wong profesor kimia ITS, masih bisa diragukan oleh profesor grup WA, yang lebih percaya postingan tanpa sumber daripada berita media pers yang terverifikasi. (*)

Penulis :

Januar Triwahyudi
Pemred memontum.com

Ada 4 kabupaten di Jatim, yaitu Ngawi, Sumenep, Malang dan Lamongan yang calon bupatinya mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Posisi PDI Perjuangan saat ini, sedang menjadi fokus perhatian masyarakat.

Masyarakat menunggu langkah strategis apa yang diambil PDI Perjuangan. Apalagi pelaku politik, baik tingkat nasional, regional maupun tingkat kampung (baca: botoh). Sebagai partai pemenang pemilu dan pengusung presiden, sudah barang tentu PDI Perjuangan merupakan mesin politik paket komplit.

Saat ini pun, PDI Perjuangan untuk Pilkada di Jatim baru menerbitkan rekomendasi di 4 kabupaten, bahkan Surabaya saja belum. Apalagi kabupaten/kota lainnya. Dilepas? Gak mungkinlah. Lalu? Inilah strategi.

Sekian hari lalu, saya bertemu dengan Bapilu PDIP Kabupaten Malang, Santoko. Sempat diskusi singkat soal pilkada. Pertanyaan saya sederhana, siapa calon yang diusung PDIP? Santoko, saat itu malah curhat. Karena setiap ketemu wartawan, selalu ditanya itu. Dan, dia tidak bisa memberikan kepastian, karena rekomendasi calon kepala daerah adalah wewenang DPP.

Belum ada seminggu saya bertemu Santoko, beredar pdf softfile undangan DPP PDI Perjuangan ke calon kepala daerah. (Baca: https://kabupatenmalang.memontum.com/2352-pilkada-kabupaten-malang-2020-pdi-p-jatuhkan-rekom-untuk-sanusi-didik).

Sanusi-Didik, bukan orang baru. Sanusi adalah politikus murni. Terbukti ketika dia mendapat kepastian tidak lagi diusung PKB, Sanusi bergerak cepat merapat ke PDI Perjuangan. Padahal saat itu, Sri Untari, kader asli PDIP juga mengikuti penjaringan bakal calon bersama lainnya.

Didik Gatot Subroto, juga tidak asing lagi. Mantan Kades Tunjungtirto, Kecamatan Singosari ini, massa grassroot nya cukup kuat dan solid. Namun, rekomendasi ini membawa konsekuensi politis bagi mereka.

Didik harus sudah mundur sebagai anggota/ketua dewan kabupaten, saat namanya ditetapkan KPU Kab Malang sebagai calon bupati. Lain halnya dengan Sanusi. Dia cukup menonaktifkan diri dari jabatan Bupati Malang.

Nah, saat ini setidaknya sudah ada gambaran siapa bakal calon bupati Malang. Saya yakin, bahwa saat ini sudah ada lobi politik, pemetaan, penyiapan tim hingga lingkungan di sekitar kita. Saling mengukur kekuatan, tim kampanye sudah mulai konsolidasi. Tim survey dan konsultasi politik menyusun analisa.

Untuk mengusung calon bupati Malang, PDIP tak perlu koalisi. Karena saat ini sudah punya 15 kursi, sedangkan regulasi menetapkan calon bupati diusung partai yang minimal punya 10 kursi di dewan kab Malang. Jika PDIP tak berkoalisi, dimungkinkan partai lain yang memiliki 10 kursi akan mengusung calonnya sendiri.

Masih ada 35 kursi. Artinya, masih bisa muncul 3 pasangan calon lagi. Itu pun masih ada 5 kelebihan kursi. Ini tidak boleh disia-siakan. Karena kursi di dewan adalah konversi dari suara rakyat. Maka masing-masing kursi punya peluang yang sama kuatnya. Peluang menjadi kawan atau lawan, peluang jatuh atau dijatuhkan. (*)

Penulis:
Januar Triwahyudi
Pemred Memontum.com
Praktisi Penyelenggara Pemilu 2008/2010, 2013/2015, 2018/2019