Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menyampaikan jika kemandirian operasional tersebut harus segera dilakukan di tahun 2025 mendatang. Sebab, dalam waktu dua tahun sejak diresmikan belum ada pemasukan sama sekali.

“Gedung MCC inikan sudah berjalan sejak tahun 2022 lalu dan inikan sudah dua tahun. Jadi, cukuplah untuk persiapan. Prediksi saya, perhitungan pemasukan saya kira 50 persen dari total biaya itu sudah baik, sekitar Rp 3 miliar,” kata Arief, Selasa (02/07/2024) tadi.

Diuraikannya, jika pemasukan itu bisa didapatkan dari beberapa tempat yang dikomersialkan. Yakni ada di gedung bioskop dengan dua teater, hall yang berada di Lantai 7 dan sarana restoran yang sudah disediakan di Lantai 7.

Baca juga :

“Memang beberapa bisa dikomersialkan, tetapi tidak mengurangi hak-hak untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif (Ekraf),” ucapnya.

Namun, Arief menegaskan jika dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga masih dibutuhkan. Akan tetapi, dari sisi pendapatan gedung dan pemanfaatan harus dapat diatur dengan baik.

“Intinya di sana. Tentu ini bertahap, tidak mungkin langsung jadi. Walaupun seluruh perlengkapan itu ada, tetapi tetap kami rasa itu akan bertahap,” tambahnya.

Di sisi lain, Arief juga menyampaikan bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan MCC harus ada regulasinya, melalui Peraturan Walikota (Perwal). Arief menargetkan itu dapat dilakukan sebelum tahun 2025 mendatang.

“Kalau bisa sebelum pembahasan APBD 2025 itu sudah kelar semua. Sehingga kita bisa mengalokasikan anggaran untuk 2025 dengan tepat. Perwal ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun kegiatan di tahun 2025 yang kaitannya dengan APBD,” imbuh Arief. (rsy/sit)

Tiga diantaranya, nanti terpilih menjadi calon direktur utama, tiga lainnya calon direktur administrasi dan keuangan. Sementara calon direktur teknik (Dirtek) masih nihil.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa untuk direktur teknik nantinya akan dilakukan seleksi kembali. Namun, dengan membentuk panitia seleksi (Pansel) yang baru.

“Dirtek ini nanti karena persyaratannya cukup rumit, saya minta kepada Pansel nantinya agar koordinasi ke Mendagri untuk bisa mempermudah persyaratannya. Tapi itu nanti kewenangannya Pansel, bukan saya. Saya hanya memberi masukan. Kalau Mendagri disetujui, ya persyaratannya akan diatur lagi nanti,” jelas Pj Wali Kota Wahyu, Sabtu (29/06/2024) tadi.

Ditambahkan Wahyu, untuk persyaratan tes Dirtek yang menjadi rumit yaitu karena membutuhkan sertifikat kompetensi manajemen air yang berlaku selama 90 hari sebelum masa awal pendaftaran seleksi. Dari calon kandidat yang mendaftarkan, itu sudah mengikuti.

Baca juga :

“Mereka sudah mengikuti, tapikan tidak tahu masa berlakunya itu sampai kapan. Kalau misalkan cukup dengan surat keterangan bahwa sudah pernah mengikuti, itukan sama saja. Kecuali belum mengikuti, masih dalam proses, itu yang masalah. Tapi kalau sudah mengikuti meskipun sertifikasinya berlaku 90 hari, itu nanti kita coba untuk diberikan kemudahan,” tambahnya.

Sebagai informasi, untuk sertifikat yang dibutuhkan tersebut yaitu sertifikat kompetensi manajemen air minum atau air limbah tingkat madya bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum atau air limbah, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapat lisensi dari BNSP.

Lebih lanjut, mengenai kelanjutan tes wawancara untuk enam orang yang lolos dalam seleksi tersebut, nantinya akan diagendakan pada pekan depan. Padahal wawancara itu sebelumnya telah terjadwal pada Kamis (27/06/2024) lalu.

“Karena kemarin kan ada kunjungan Pak Wakil Presiden ke Kota Malang, tidak enak kalau saya sebagai tuan rumah tapi meninggalkan agenda kunjungan kerja Pak Wapres,” imbuhnya. (rsy/sit)