“Pemkot melalui DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), masih konsen dengan dengan visi dan misinya menghadirkan Kota Bengkulu religius dan bahagia. Untuk itu, Nikah Balai di tahun 2023, masih akan digelar. Namun, karena terbatasnya anggaran, untuk kuotanya hanya 10 pasang dan bagi warga Kota Bengkulu yang tidak mampu,” terang Kepala Dinas DP3AP2KB, melalui Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan Mayarakat Afriyenita, Senin (16/01/2023) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkannya, bahwa program Nikah Balai yang akan dilakukan DP3AP2KB, akan bekerjasama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Rencananya, kegiatan nikah balai akan dilaksanakan pasca hari Raya Idul Fitri.

Alasan pelaksanaan itu, ujarnya, mengingat bulan tersebut merupakan bulan baik dalam melaksanakan ikatan pernikahan. “Untuk anggarannya, teralokasikan di tahun ini. Sementara mengenai penjaringannya, itu melalui kecamatan se-Kota Bengkulu dan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Bengkulu,” paparnya. (bkl/sit)

Pada nikah massal kemarin, ada 37 pasangan yang dinikahkan. Mayoritas di antara mereka sudah menikah terlebih dahulu, akan tetapi belum memiliki buku nikah. Sayangnya, Kemenag Situbondo tidak memiliki data jumlah warga Situbondo berstatus nikah sirri itu.

BERIRINGAN: Pasangan nikah massal diarak dari alun-alun menuju Kantor Kemenag menggunakan becak hias. (imam)

Kepala Kemenag Situbondo, Misbahul Munir menerangkan, yang pasti, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam mendapatkan dokumen-dokumen pernikahannya.

“Karena itu, tahun depan kita berharap ada sinergi dengan pemkab atau pihak lain,” ujarnya.

Jika ada sinergi dengan pemerintah daerah, otomatis bisa mengcover lebih banyak pasangan. Kemudian dalam pelaksanaanya, bupati langsung yang akan memberikan pengarahan.

“Kalau nanti bisa bersinergi dengan pemkab, bisa saja akadnya dilaksanakan di masjid agung dan resepsinya di pendopo ,” katanya.

Munir mengaku, berdasar laporan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, masih banyak pasangan yang tidak bisa tercover dalam nikah massal, kemarin. Karena itu, perlu terus dilakukan upaya-upaya dalam memudahkan masyarakat mendapatkan keterangan nikahnya.

“Mereka belum memiliki buku nikah karena keterbatasan biaya,” katanya.

Faizin, salah satu pasangan mengaku bersyukur karena pernikahannya langsung tercatat. Pria asal Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih itu mengatakan, dirinya ikut nikah massal karena lebih mudah mendapatkan surat-surat nikah.

“Saya belum nikah karena terkendala biaya. Kalau seperti ini lebih mudah,” ujarnya.

Oleh sebab itulah, suami Ani Ernawati itu mengaku sangat terbantu dengan kegiatan nikah massal. Faizin mengatakan, sebenarnya dirinya sudah lama merencanakan pernikahan. Akan tetapi karena terkendala biaya, akhirnya tertunda. “Karena kami sudah lama berpacaran,” katanya.

Ke 37 pasangan nikah massal kemarin diarak dari alun-alun menuju Kantor Kemenag Situbondo menggunakan becak hias. Kemudian mereka diakad. Setelah mengucapkan ijab-qabul pernikahan, langsung mendapatkan surat-surat nikah langsung. (im/yan)

Pembentukan kepanitiaan itu dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan suami isteri yang belum mempunyai surat nikah (Nikah Sirri) di Desa tersebut.

Otomatis, berakibat mereka kesulitan mengurus akte kelahiran untuk anak -anaknya maupun layanan administratif lainnya.

Ketua panitia Ustadz Imam Syafi’i mengatakan, program Isbath Nikah Massal ini bertujuan Untuk membantu masyarakat yang tidak mengerti cara mengurus Isbath Nikah .

“Kami berinisiatif untuk menggelar kegiatan Isbath nikah massal bersifat mandiri ini untuk membantu masyarakat, karena rata rata mereka tidak tahu,” ujar Imam minggu (20/1/2019) siang.

Bukan tidak menggunakan biaya (Gratis), memakai sesuai dengan permintaan dari Pengadilan Agama,” maka kita akan minta kepada masyarakat untuk membayar biaya tersebut,” terang Imam.

Terobosan ini dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Wongsirejo bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi.

Dikatakan Camat Wongsorejo, Sulistyowati saat ini masih banyak warga Banyuwangi, khususnya warga Kecamatan Wingsorejo yang melakukan menikah secara agama. Agar pernikahannya bisa dicatat dalam arsip Negara, pihaknya menghimbau agar warga yang masih menikah siri (menikah secara agama-red) bisa melakukannya.

“Sebenarnya ini bukan program baru, dan pernah dilakukan oleh perimtah kecamatan Wongsorejo, agar warga memiliki buku nikah, untuk kepentingan anaknya, hendaknya Kepala Desa mensosialisasikan program ini kepada warganya,”pinta Camat Wongsorejo.

Camat Wongsorejo mengatakan, pencatatan nikah sebenarnya sudah berlaku sejak zaman Indonesia baru merdeka. Para ulama dalam kompilasi hukum Islam telah menetapkan, setiap pernikahan harus dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk pelaksanaan sidang isbat, menurutnya, bisa dilakukan di KUA atau di Kecamatan. Sedangkan sumber data, berasal dari masukan pihak desa.dan para tokoh masyarakat.

“Kades harus selektif dengan masalah ini, jangan sampai orang yang sudah mempunyai suami atau mempunyai istri di suruh mengukuti sidang isbat,”tandasnya.

Terkait biaya, lanjut Sulistyowati bagi warga yang menikah dan melajukan sidang isbat di Kantor Urusan Agama, tidak ada biayanya, kalau pencatatan nikah dilaksanakan diluar KUA dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 600 ribu.

“Bagi warga yang menikah di KUA ya gratislah, kecuali bukahnya diluar KUA atau manggil, dikenakan biaya Rp 600 ribu,”terangnya.

Sementara, Kepala Kantor Kemenag Banyuwangi, melalui Wakil ketua Kemenag Banyuwangi, Drs. H. Moh. Khazin, M.HES. mengatakan, melalui program isbat nikah ini maka penetapan waktu nikah akan berlaku surut atau disesuaikan dengan saat pasangan tersebut melakukan nikah siri.

”Karena berlaku surut maka dalam buku nikah akan tercantum hari, tanggal, bulan dan tahun pada saat pelaksanaan nikah siri,” kata Drs. H. Moh. Khazin, M.HES. di Aula Kecamatan Wongsorejo Jum’at (11/5/2018).

Untuk program sidang isbat ini, kata Mohammad Khazin kuota untuk Kecamatan Wongsorejo sebanyak 112 pasangan.
“Jatah untuk Kecamatan Wongsorejo sebanyak 112,”katanya. (adi/yan)