Capaian penghargaan KLA Kategori Nindya tersebut, merupakan sudah keempat kalinya berturut-turut sejak tahun 2022 bagi Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan rasa syukurnya sekaligus optimisme untuk meningkatkan peringkat ke kategori Utama pada tahun depan.

“Tentu harapan dan target kota Malang adalah kategori utama. Namun, capaian ini tetap harus kita syukuri, karena ini bagian dari komitmen kita semua untuk makin menjadikan lingkungan kota Malang, lingkungan yang ramah anak,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa target peningkatan tersebut sejalan dengan program Dasa Bakti Kota Malang, yang meliputi Ngalam Pinter, Ngalam Ngopeni dan Ngalam Nyaman. “Melalui Ngalam Pinter ini untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah dan terpenuhinya hak pendidikan. Kemudian, Ngalam Ngopeni untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak, mencegah eksploitasi dan kekerasan. Lalu, Ngalam Nyaman ini untuk mewujudkan lingkungan kota dan ruang publik yang ramah anak,” jelas Wali Kota Wahyu.

Sebagai informasi, untuk mewujudkan kota dan kabupaten sebagai Kota Layak Anak, ada enam pilar yang harus dipenuhi. Pertama, ada kelembagaan, kedua, hak sipil dan kebebasan, ketiga lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Keempat kesehatan dasar dan kesejahteraan, kemudian pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Wahyu Hidayat didampingi Kepala Dinsos-P3AP2KB, Donny Sandito, Kepala Diskominfo, Nur Widianto dan Sekretaris Bappeda Kota Malang, Teddy. (pro/rsy/sit)

Wabup Trenggalek turut menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran dan juga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Trenggalek, karena menurutnya ini tidak hanya capaian pemerintah melainkan capaian dari seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek. “Terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, pihak-pihak terkait dan tentunya seluruh masyarakat Trenggalek yang telah mendukung upaya pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Tentunya PR kita masih banyak dan kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak,” ucapnya seusai menerima penghargaan, Senin (24/07/2023) siang.

Dirinya berharap, kedepannya Kabupaten Trenggalek bisa masuk kategori utama. Mengingat, target tersebut merupakan bentuk komitmen dari Bupati Trenggalek untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

Baca juga:

“Kita semua tahu komitmen Bupati Trenggalek dalam mewujudkan Trenggalek sebagai Kabupaten Trenggalek Anak sangat tinggi. Makanya, pencapaian ini bisa menjadi motivasi semua pihak untuk mewujudkan sebuah kabupaten yang benar-benar memperhatikan anak,” terang Wabup Syah.

Suami Fatihatur Rohmah ini juga berharap agar kedepan anak-anak di Kabupaten Trenggalek selalu terpenuhi hak-hak dasarnya dan juga terlindungi semua permasalahannya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati, menambahkan bahwa penghargaan KLA untuk Kabupaten Trenggalek ini bukan kali pertama. Seingatnya penghargaan ini adalah penghargaan ke delapan yang di terima Trenggalek.

“Ini adalah penghargaan ke delapan yang diterima. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak akan sia-sia bila masyarakat secara keseluruhan tidak ikut mengawal. Percuma bila perda-perda kita susun namun masyarakat tidak mendukung upaya pemerintah,” kata Ratna.

Dicontohkannya, seperti adanya Peraturan Daerah kawasan tanpa asap rokok. Apakah semua orang sudah mematuhi. Ini contoh kecil upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada anak. Akan tetapi, kadang masyarakat itu abai akan hal tersebut.

“Kita sudah membuat Perda Kabupaten Layak Anak. Kemudian komitmen untuk menurunkan jumlah perkawinan usia anak dan masih banyak regulasi yang lainnya. Semua tujuannya memberikan perlindungan kepada anak. Terus ada juga pusat pembelajaran keluarga yang berfungsi memberikan edukasi pola pengasuhan yang benar dan sebagainya,” jelasnya

Menurutnya, satu bukti yang bisa dirasakan saat ini ada banyak penurunan jumlah angka perkawinan usia anak yang cukup signifikan. Tahun 2021 angka perkawinan anak ini mencapai angka 7,8, sedangkan di tahun 2022 bisa turun menjadi 3,5.

Semua ini, sambungnya, dicapai melalui komitmen bersama bukan hanya dicapai oleh Dinas Sosial PPPA saja. Sudah ada komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tokoh agama, pengadilan agama dan beberapa pihak terkait lainnya. Semuanya sepakat untuk membuat SOP perkawinan usia anak.

Setiap anak yang mau menikah dengan alasan apapun itu wajib dilakukan assesment oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang diasuh oleh psikolog dari Dinas Sosial. Kemudian kepala desa boleh mengeluarkan formulir N1 kalau sudah ada rekomendasi dari Puspaga. Upaya ini dirasa cukup sangat efisien mencegah perkawinan anak.

“Kalau dulu masyarakat merasa dihalang halangi dan sekarang tidak. Dengan perlakuan ini para orang tua sudah banyak yang sadar bawasannya undang-undang perkawinan anak menetapkan batas usia minimal diperbolehkan dalam perkawinan itu 19 tahun. Mereka sadar untuk dicukupkan dulu usia yang diperbolehkan,” papar Ratna. (mil/sit)

“Raihan penghargaan tersebut merupakan satu bukti komitmen yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo bersama stakeholder dan pihak terkait lainnya, untuk terus melakukan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-haknya. Dan ini merupakan kolaborasi bersama sehingga Kabupaten Situbondo meraih penghargaan KLA kategori Nindya berturut-turut selama 2 tahun,” kata Bupati Karna Suswandi, Senin (24/07/2023) tadi.

Pemkab Situbondo, tambahnya, akan terus meningkatkan komitmen untuk meningkatkan hak-hak anak. “Kami akan teruskan dan meningkatkan kolaborasi, agar di tahun 2024 dan seterusnya kita bersama-sama bisa semakin memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak,” tambahnya.

Untuk mencapai kategori KLA yang lebih tinggi lagi, sambung Bupati Karna, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan semua elemen, dalam menyamakan dan memperkuat perspektif. Sehingga, semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama, dalam mewujudkan KLA yang lebih tinggi. Serta, terus melakukan sosialisasi maupun pendampingan dan advokasi tentang ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Program KLA.

Baca juga:

“Kami ucapkan terima kasih atas sinergi yang telah dilakukan bersama, pemerintah dengan masyarakat, forum anak, akademisi, swasta dan unsur lain, juga rekan-rekan media yang ikut mensosialisasikan Program Kabupaten Layak Anak. Ke depan, Pemkab Situbondo akan menjalankan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor. Mulai dari sektor kewilayahan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pendampingan hukum, hingga peribadatan di rumah ibadah,” jelasnya.

Anugerah KLA Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Padma Semarang ini, juga mengundang para gubernur penerima penghargaan Provinsi Layak Anak dan para bupati yang mendapat Piala KLA kategori Nindya dan Utama. “Ada 24 indikator penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang telah dipenuhi semua oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Dan kita akan terus berupaya meningkatkan kepedulian terhadap hak-hak anak,” tutur Bupati Situbondo yang akrab di sapa Bung Karna.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023 kepada 360 kabupaten/kota, yang terdiri dari 19 kategori Utama, 76 kategori Nindya, 130 kategori Madya, dan 135 kategori Pratama. Penghargaan Provila pun turut diberikan kepada 14 provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan kabupaten/kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA. (her/gie/adv)

Sebagai bagian dari kluster kelima, dalam hal ini LPKA ikut berperan serta berpartisipasi dalam tujuan untuk bersama mewujudkan dan menyukseskan Kota Bengkulu, menjadi Kota Layak Anak (KLA) berpredikat Nindya. LPKA Kelas II Bengkulu, nantinya akan semangat membantu dan mendukung program pemerintah Kota Bengkulu. Untuk itu, LPKA berharap dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dalam mewujudkannya.

“Kita meminta dukungan dari Pemkot Bengkulu, mengenai sarana dan prasarana. Yang mana, LPKA ikut berperan serta berpartisipasi dalam tujuan untuk bersama mewujudkan Kota Bengkulu layak anak,” ujar Ahmad.

Menurutnya, KLA sendiri akan terwujud dengan diikuti suksesnya pemenuhan dan perlindungan kepada setiap anak. “KLA ini pasti akan kita raih, jika kita semua bisa memastikan hak tumbuh dan berkembang. Serta, perlindungan dari kekerasan dapat kita berikan kepada setiap anak. Tentu program-program yang telah kita lakukan harus terus menerus dibenahi. Salah satunya pemenuhan sarana dan prasarana,” jelasnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sebagai informasi, terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi oleh setiap peserta KLA. Keenamnya dibagi menjadi enam klaster. Pertama, klaster kelembagaan mencakup keberadaan Perda KLA, kelembagaan KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media. Kedua, klaster hak sipil kebebasan, yang meliputi keberadaan dan kemudahan akses akta kelahiran, informasi layak anak, dan partisipasi anak.

Klaster ketiga adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan (perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua/anak, lembaga pengasuhan alternatif dan infrastruktur ramah anak). Klaster keempat adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi persalinan di Faskes, prevalensi gizi, Faskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok.

Klaster kelima, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, mencakup PAUD, wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak dan pusat kreativitas anak. Keenam, klaster perlindungan khusus, terutama bagi korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum/terorisme/stigma. (mc/bkl/gie)

Mengawali pertemuan, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, didampingi Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani serta Sekdakab Situbondo, Syaifullah, menekankan agar OPD dapat mengevaluasi apa saja yang menjadi kewenangan dan tugasnya dalam menunjang dan mendukung program KLA. Artinya, menjaga yang sudah baik dan membahas mengenai masih rendahnya beberapa indikator evaluasi KLA.

Ditambahkan Bung Karna panggilan akrab Bupati Situbondo, mengatakan bahwa program KLA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah. Semua itu yang terdiri dari klaster kelembagaan dan 5 klaster hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

“Melalui Pertemuan ini, saya meminta kerja sama dan koordinasi yang baik kepada tim dan pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam KLA untuk dapat saling mengisi dan melengkapi. Seperti dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan indikator,” tambah Bung Karna

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Bung Karna, pihaknya tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini ajak seluruh gugus tugas kabupaten layak anak Situbondo untuk melakukan pengisian indikator dan penghimpunan data setiap kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

“Saya berharap, semua data yang diminta dapat dilengkapi untuk mewujudkan Situbondo menjadi kota layak anak yang merupakan tugas kita bersama. Artinya pengisian indikator dan penghimpunan data ini menjadi acuan penting untuk mengembangkan Kabupaten Situbondo menuju Situbondo Kabupaten Layak Anak secara sistematis dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selanjutnya, pertemuan diisi dengan diskusi. Dalam diskusi tersebut, agar seluruh OPD harus bersungguh-sungguh untuk memenuhi tahapannya. (her/sit)

“Beberapa program unggulan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang mendukung KLA yakni Pelayanan Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan atau yang disingkat Sego Boran, Layanan Laboratorium (LALA) Mobile, Canting Instan dan masih banyak yang lain. Alhamdulillah di tahun 2021 ini bisa membuat Kabupaten Lamongan naik peringkat ke Kategori Nindya pada Penghargaan KLA,” ungkap Abdul Rouf.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Abdul Rouf menambahkan bahkan di Tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengesahkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini untuk mendukung terwujudnya KLA di Kabupaten Lamongan.

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terkait atas dukungan dan kerjasama lintas perangkat daerah yang telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Lamongan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspa Yoga, mengungkapkan penilaian KLA di Thun 2021 ini adalah untuk melihak konsistensi pemerintah daerah, dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di masa pandemic Covid 19.

“KLA ini merupakan system pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Khusus di tahun 2021 kita melihat konsistensi pemerintah daerah, dalam pemenuhannya tersebut kepada anak di masa pandemic Covid 19, bagaimana bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada,” ungkap Bintang Puspayoga.

KLA telah dikembangkan sejak tahun 2006 dan direvitalisasi di tahun 2011 dengan jumlah 15 kabupaten/kota, di tahun 2019 sebanyak 247 kabupaten/kota dan di tahun 2021 ini diikuti oleh 270 kabupaten/kota.

Jika sebelumnya di tahun 2019 Kabupaten Lamongan menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya, di Tahun 2021 Kabupaten Lamongan menerima penghargaan KLA Kategori Nindya. Artinya Kabupaten Lamongan telah naik satu tingkat dari sebelumnya. (zud/zen/ed2)