Ketua Forum Honorer PGRI Jawa Timur, Ilham Wahyudi, mengatakan bahwa ternyata di situs BKN RI, BKP dan SDM Bondowoso, belum mengajukan NIP dari 315 peserta tes PPPK yang sudah dinyatakan lolos. “Saya mendapat keluhan ini, dari peserta tes PPPK yang sudah lolos tapi tidak kunjung dapat NIP. Untuk menyelamatkan mereka, seharusnya Pemkab Bondowoso, menambahkan formasinya,” kata Ilham, Rabu (23/02/2022).

Sebetulnya, tambah Ilham, jika memang Pemkab Bondowoso peduli terhadap warganya, maka bisa mengajukan penambahan formasi pada Pemerintah Pusat. Khususnya, pada Kementrian Pendidikan.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Oleh karena itu, Ilham menyarankan pada Pemkab, agar segera mengajukan NIP mereka yang sudah lolos tes. Sehingga, nasibnya tidak terkatung-katung.

Ditambahkannya, jika Pemkab tidak mengajukan NIP mereka, maka selamanya tidak akan bisa menjadi ASN PPPK. Karena, baru setelah NIP keluar, bupati akan mengeluarkan SK pada yang bersangkutan.

Di daerah lain, terangnya, seperti Kabupaten Sampang, Situbondo, Jember, Bangkalan, Banyuwangi sudah mengajukan NIP peserta yang lulus tes ASN PPPK. Bahkan, sudah ada yang 100 persen, rampung.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKP dan SDM, Asnawi Sabil, melalui sambungan telepon selulernya mengatakan bahwa pengajuan NIP PPPK sudah diajukan. Bahkan, dilakukan melalui aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

“Menunggu antrean, ini kan bukan hanya PPPK Bondowoso. Tetapi, PPPK se-Jatim. Apalagi, saat ini staf kami banyak yang terpapar Virus Corona,” kata pejabat ini singkat.

Sementara itu, mengenai informasi ini juga menuai respon Bupati LSM LIRA, Ahroji SH. Pihaknya pun sangat menyesalkan dengan respon BKP dan SDM Pemkab Bondowoso. Padahal di satu sisi, peserta PPPK bersusah payah untuk bisa lulus.

“Kalau di kabupaten lain bisa bekerja cepat, mengapa BKP SDM Pemkab Bondowoso lelet. Anggaran sudah disiapkan, termasuk sarana dan prasarananya. Lalu, apa pekerjaan BKP dan SDM,” ujar Roji-sapaannya, Rabu (23/02/2022).

Harusnya, kata Roji, NIP itu sudah muncul tahun 2022. Sehingga, Bupati KH Salwa Arifin tinggal mempersiapkan SK-nya. Ingat ya, sebagian anggaran tes ASN PPPK ini dari anggaran Sekretariat DPRD ya.

Karenanya, pun Roji mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya PGRI yang merupakan satu-satunya wadah guru, ikut mengawasinya. Agar, pemerintah tidak lelet melayani kebutuhan masyarakat.

“Kalau tidak mampu menjadi Kepala BKP dan SDM, mengundurkan diri saja. Jangan hanya senang menjadi Kepala OPD, tapi diberi amanah mengurus NIP ASN PPPK, tidak bisa. Kasihan mereka,” ungkapnya. (zen/sit)

SK pengangkatan CPNS diserahkan langsung secara virtual oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dari Smart Center Trenggalek dengan dua orang CPNS sebagai simbolis perwakilan.

Simbolis perwakilan penyerahan SK diserahkan kepada 2 orang CPNS, Robi Nur Amarul Mukarom yang merupakan peraih nilai tertinggi laki-laki dengan nilai 90,48 unit kerja SD Negeri 1 Gondang Tugu dan Arini Farifatul Jannah, peraih nilai tertinggi perempuan dengan nilai 92,2 unit kerja SD Negeri 1 Sukosari Trenggalek.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dalam arahannya menuturkan kepada seluruh CPNS agar yakin dan percaya bahwa masuk dan bisa diangkat menjadi CPNS dapat diraih atas kemampuan sendiri.

“Tentunya ini karunia dari Tuhan, tapi yg terpenting ini adalah hasil kerja kalian sendiri. Maka tidak ada kekuatan lobi, titipan, apalagi lewat jalur ekonomi,” ucap Bupati Trenggalek, Kamis (31/12/2020) siang.

Untuk itu, apabila terdapat pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang meminta untuk menyetor sejumlah uang atau meminta imbalan sesuatu hal maka hal tersebut adalah murni penipuan.

Hal ini dikarenakan seluruh tahapan seleksi pengadaan CPNS beberapa tahun terakhir dilaksanakan dengan transparan dan tanpa ada rekayasa.

“Saya juga mengingatkan atas bergabungnya CPNS dengan Pemkab Trenggalek kali ini bisa menjadi suntikan sumberdaya manusia yang luar biasa untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Dikatakan suami Novita Hardiny ini, tantangan pembangunan berkelanjutan ini harus ikut dijawab oleh seluruh pihak terutama CPNS.

“CPNS juga akan menjawab tantangan berkelanjutan dengan cara mengabdikan jiwa raganya untuk Kabupaten Trenggalek kedepannya,” terang Bupati Arifin.

Selain itu, Bupati juga menekankan bahwa agenda kedepannya adalah agenda besar perubahan dimana arah Pegawai Negeri Sipil harus berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Ini bertujuan agar masyarakat di Kabupaten Trenggalek bisa terpuaskan akan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek Eko Juniati menerangkan dari total pendaftar seleksi CPNS Formasi 2019 sebanyak 5.713 orang.

“Untuk total pendaftar CPNS formasi 2019 adalah sebanyak 5.713 orang. Sedangkan sejumlah 428 orang yang lulus seleksi hingga di tahap akhir,” jelas Eko.

Seluruh peserta yang lulus seleksi selanjutnya diangkat menjadi CPNS dan ditetapkan NIP nya terhitung mulai 1 Desember 2020 dan akan melaksanakan tugas terhitung mulai 4 Januari 2021 mendatang. (mil/syn)