Pengumuman pemenang dari lima wilayah itu, nantinya akan dilaksanakan pada Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44 tingkat Provinsi Jawa Timur, di JX International Convention Exhibition (Jatim Expo) pada 16 Oktober 2024.

Ketua Tim Juri Award Peduli Ketahanan Pangan 2024, Teguh Soedarto, menyampaikan bahwa nominasi ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras masing-masing daerah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program inovatif. “Ada beberapa aspek yang kami telaah, yang diantaranya adalah pengembangan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan teknologi pertanian dan pelatihan bagi petani. Kelima daerah ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan,” ujar Teguh, Senin (14/10/2024) tadi.

Tim Juri Award Peduli Ketahanan Pangan 2024, ujarnya, terdiri dari perwakilan Universitas Pembangunan Nasional (Veteran) Jawa Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur dan The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP).

Baca juga :

Teguh menambahkan, bahwa tim juri telah melakukan audiensi dengan setiap kepala daerah serta meninjau lapangan untuk menilai langsung upaya yang telah dilakukan. “Beberapa indikator penilaiannya mencakup kelembagaan pangan, pembangunan sistem ketahanan pangan (termasuk penyediaan data, program dan anggaran), prestasi dan penghargaan yang telah diraih serta dokumentasi terkait ketahanan pangan,” jelasnya.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Jawa Timur, Pujiati Ningsih, menjelaskan tiga tujuan utama pemberian Award Peduli Ketahanan Pangan 2024. Pertama, penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kepala daerah yang berhasil menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, pemanfaatan lahan marjinal, peningkatan kualitas hasil produksi, serta pengelolaan cadangan pangan.

“Kedua, penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang sukses mengatur dan mengawasi kelancaran distribusi pangan, sehingga akses masyarakat terhadap pangan menjadi lebih mudah,” jelas Pujiati.

Ketiga, penghargaan diberikan kepada kepala daerah yang berhasil meningkatkan pemanfaatan pangan, seperti melalui penganekaragaman dan diversifikasi pangan lokal serta peningkatan keamanan pangan. “Ini bertujuan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka,” imbuhnya.

Pujiati menambahkan, proses penjaringan peserta dan seleksi calon penerima Award Peduli Ketahanan Pangan 2024 dilakukan berdasarkan penilaian proposal yang diajukan. Penilaian administrasi berlangsung pada 1–5 September 2024 lalu. “Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak daerah untuk terus berinovasi dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya,” tambahnya. (kom/sby/gie)

Atas raihan itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan rasa apresiasi yang setinggi-tingginya. Itu karena, keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras semua pihak. Sehingga, Kota Malang terpilih sebagai wakil Indonesia dalam nominasi Kota Kreatif Dunia Unesco 2025,” kata Pj Wali Kota Iwan, Kamis (10/10/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa capaian ini merupakan amanah besar bagi Kota Malang, untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Karena itu, Pj Wali Kota Iwan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam mempersiapkan kota menjelang penilaian oleh Unesco tahun 2025 mendatang.

“Ini amanah besar yang memerlukan komitmen bersama. Dengan kolaborasi hexahelix yang sudah terbangun, saya optimis Kota Malang mampu melangkah lebih jauh,” tambahnya.

Pencapaian ini, menurut Iwan, juga sebagai langkah awal sebelum memasuki tahap seleksi tingkat dunia. Dirinya berharap, sinergi yang telah terbentuk, ditambah dengan daya saing sumber daya manusia (SDM), dukungan ekosistem kreatif dan keberadaan Malang Creative Center (MCC), dapat menjadi kekuatan utama Kota Malang dalam seleksi Internasional mendatang.

“Dukungan seluruh pihak, termasuk ekosistem kreatif yang semakin baik, akan menjadi praktik terbaik yang kita bawa untuk menjadikan Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

Plh Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK, Jhonson Ridwan Ginting, menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi mencukupi beberapa kriteria untuk menjadi nominasi kabupaten anti korupsi di Indonesia. “Kami melihat dari nilai-nilai dan prestasi yang sudah diraih oleh Kabupaten Banyuwangi,” kata Jhonson.

Ditambahkannya, ada 19 indikator yang masuk dalam enam komponen yang akan dinilai dari tiap kabupaten dan kota nominator. Beberapa indikator itu, antara lain seperti pelestarian kearifan lokal, peningkatan sistem, pengawasan dan lainnya.

Analis Tindak Pidana Korupsi KPK, Andhika Widiarto, menambahkan bahwa secara keseluruhan jumlah nominator daerah anti korupsi terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota yang berasal dari enam provinsi. Selain KPK, pemilihan tersebut juga bakal melibatkan instansi lain terkait seperti Kemenkeu, Kemenpan-RB, Kemendagri, BPKP dan Inspektorat Provinsi.

Baca juga :

“Nantinya akan kami pilih dan tetapkan dua kabupaten dan dua kota anti korupsi di Indonesia,” sambungnya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, merespon hal itu menyampaikan ucapan terima kasih karena telah menjadikan Banyuwangi menjadi salah satu nominasi. Masuknya Banyuwangi sebagai nominator kabupaten anti korupsi, tidak lepas dari kinerja jajaran.

“Mungkin KPK sebenarnya sudah melihat apa saja yang sudah Pemkab Banyuwangi lakukan,” papar Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, dalam proses tanya jawab observasi yang dilakukan KPK, juga berlangsung lancar dan mengalir. (kom/gie)

Setelah melalui proses seleksi, Pemkab Lamongan juga menerima kunjungan lapangan dari Tim Penilai iBangga Awards Jatim 2023 di Ruang Command Center Setda Kabupaten Lamongan, Selasa (13/06/2023) tadi. Lomba iBangga Awards (Kabupaten/Kota Peduli Pembangunan Keluarga) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini, merupakan kegiatan yang pertama kali diselenggarakan dan belum pernah ada sebelumnya. Baik itu untuk di tingkat nasional maupun tingkat provinsi di Indonesia. Lomba ini, juga telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, BKKBN RI, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Akademisi Perguruan Tinggi (Universitas Airlangga Surabaya) dan Koalisi Kependudukan Jawa Timur, yang selanjutnya menjadi tim penilai lomba.

Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Siti Kholisoh, mengungkapkan bahwa Lamongan dipilih sebagai nominasi karena proses yang dilakukan, komitmen serta sinergi dari berbagai pihak yang terkait di dalamnya. “Lomba ini tujuan salah satunya, karena kami ingin mengapresiasi program kerja yang dilaksanakan dari daerah. Kenapa Lamongan? Kami melihat tidak dari tertinggi angka iBangganya tapi dari prosesnya. Peningkatan nilai iBangga Lamongan dari 2021 ke 2022 itu besar, yang berarti dalam hal tersebut ada program yang bagus. Maka, nanti dalam hal ini kita akan melakukan kunjungan lapangan untuk menggali lebih dalam,” ungkapnya, Selasa (13/06/2023) tadi.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkan, melihat kondisi di Lamongan, sudah layak mendapatkan penghargaaan. “Dari sini sebenarnya Lamongan layak mendapatkan penghargaan. Karena terlihat, komitmennya sudah ada dan ini ada Bupati Lamongan, Wakil Bupati Lamongan, Sekda dan Kepala Dinas lainnya yang turut serta, kelihatan ada sinergitas dan komitmen daerah,” ujarnya.

Memaparkan visi misi Lamongan, program prioritas, IPM juga Indeks Kesalehan Sosial Lamongan, inovasi serta tiga dimensi penilaian (Ketentraman, Kemandirian, Kebahagiaan) yang telah terlaksana dan linier dengan 11 program prioritas Lamongan. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, sendiri merasa program-program yang dilakukan ini telah membantu meningkatkan rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk masyarakat Lamongan.

“Ada banyak inovasi yang kami lakukan. Diantaranya, Home Care Service dan Laserku yakni pelayanan kesehatan langsung jemput bola mengunjungi rumah warga, ada Spiker Perak untuk pengaduan kekerasan perempuan dan anak, ada Gerlamsesaku (Gerakan Lamongan Membaca Sehari Satu Buku), ada Sekolah Lansia, ada sekolah orang tua hebat dan banyak lainnya. Jadi Lamongan ini dinominasikan bukan karena tinggi nilai iBangganya, tapi karena komitmen, konsistensi, dan konsentrasinya terhadap pembangunan keluarga,” katanya. (zen/gie)

“Desa Deketagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, menjadi salah satu desa di Jawa Timur yang menjadi nominator berdasarkan hasil desk audit profil kampung KB tahun 2022,” ucap Ali Imron, yang sekaligus Dosen Universitas Negeri Surabaya.

Diungkapkan Ali Imron, selain melakukan penilaian, pihaknya juga akan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan kampung KB. Diharapkan, ini bisa menjadi miniatur BKKBN untuk mendekatkan Program Bangga Kencana agar bisa diakses oleh masyarakat dengan mendatangkan beberapa layanan.

“Lomba ini juga menjadikan Kampung KB semakin tangguh sehingga dampak positif sosial dan ekonominya dapat dinikmati masyarakat,” imbuhnya.

Mendengar kabar membanggakan tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengungkapkan bahwa hal ini seiring dengan peningkatan SDM yang semakin sadar akan pentingnya pengelolaan dan manajemen desa. Dimana menurutnya, terdapat 111 kampung KB di Kabupaten Lamongan yang terus dibina kualitasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Bupati Yuhronur juga mengurai, banyak desa di Lamongan yang memiliki potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Salah satunya, Desa Deketagung yang terbukti telah mengukir prestasi diantaranya Juara I Lomba Kampung KB tingkat Kabupaten Lamongan, Juara Harapan Favorit Lomba Kampung Tangguh tingkat Kabupaten Lamongan, dan Juara Genre tingkat Kabupaten Lamongan.

“Seperti pemanfaatan Sendang Bawono untuk menjadi destinasi wisata. Selain untuk wisata juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan yang hasilnya bisa dikonsumsi masyarakat sehingga bisa menanggulangi stunting. Selain memanfaatkan wisata sendang, pihak desa juga memanfaatkan pekarangan seluas 2 hektar yang dipenuhi pohon buah untuk dijadikan objek wisata,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lamongan, dr Fida Nurfaida, menuturkan sebuah kampung/desa harus memiliki syarat untuk bisa lolos menjadi kampung KB percontohan, diantaranya kampung KB harus memiliki prospek yang bagus baik dari segi desa wisatanya sudah berkembang, dari segi manajemennya juga sudah terbentuk dengan baik, para kader PPKBD dan Sub PPKBDnya juga bisa diajak kerjasama dengan baik.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Sekda Moh Nalikan, Ketua TP PKK Lamongan Anis Yuhronur Efendi serta kepala OPD terkait. (zen/sit)

Pencapaian tersebut, ternyata juga diapresiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Melalui Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI), Yusuf Susilo Hartono, menyampaikan 10 Nomine AK-PWI yang didalamnya termasuk Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

Ke 10 kepala daerah yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat Tim Juri AK – PWI pada Jumat (03/12/2021) sore, mereka beragam usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja. “Masing-masing kepala daerah tersebut berhasil dengan baik menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru,” ungkap Yusuf Susilo Hartono, Minggu (05/12/2021).

Bahkan menurutnya, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19, di antara daerah-daerah tersebut sudah memiliki ‘protokol warisan nenek moyang’ dalam menghadapi wabah, yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat. “Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari harta karun kulturalnya itu. Sehingga, pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi, untuk melawan Covid-19. Sekaligus untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang, seperti sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” imbuh Yusuf Susilo Hartono.

Bupati Yuhronur dalam kesempatan yang berbeda, menyampaikan bahwa sejak meningkatnya kasus persebaran Covid-19, di kabupaten Lamongan yang diawali klaster Desa Sidodowo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Pemkab Lamongan bergerak cepat untuk mengatasinya. Tidak hanya pendekatan medis dan kebijakan (hukum) yang dilakukan, tetapi pemerintah memasukkan pendekatan budaya (socio-cultural) dalam penangan persebaran virus corona.

“Kami menggunakan pendekatan socio-cultural meliputi dua aspek yaitu pendekatan kultural-persuasif yaitu pendekatan pada nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat dan berkembang di suatu masyarakat dan pendekatan budaya populer yang dilakukan untuk membangun kewaspadaan masyarakat tentang bahaya pandemi dan mensosialisasikan sopan santun kebiasaan baru,” ungkap Bupati Yuhronur, Minggu (05/12/2021).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pendekatan socio-cultural, tambahnya, dimasukkan kedalam kebijakan untuk memutus rantai persebaran Covid-19. Hasilnya pada tanggal 7 September 2021, Kabupaten Lamongan menjadi satu-satunya daerah seJawa-Bali yang berhasil meraih status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 1. Perubahan status ini, berdasarkan data hasil penelitian dan assesmen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bupati Yes juga menyampaikan, upaya nyata yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya baik pendekatan kultural persuasif maupun budaya populer dalam penanganan Covid-19 serta memulihkan ekonomi daerah. “Kami mengadakan doa bersama dengan ulama yang bertajuk doa bersama untuk keselamatan bangsa agar segera terbebas dari pandemi Covid-19 yang disiarkan langsung melalui zoom meeting dan kanal youtube milik pemkab Lamongan,” imbuhnya.

Selanjutnya, budaya gotong-royong dan kebersamaan dalam penerapan protokol kesehatan serta gerakan vaksinasi secara massif dengan bekerja sama antar semua elemen masyarakat. Kegiatan-kegiatan vaksinasi dilakukan bekerja sama TNI dan Polri serta PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kabupaten Lamongan, juga dengan para pelaku seni dan budaya.

Vaksinasi yang dilakukan setelah berkolaborasi ini, telah mencapai target 70 persen dosis pertama, lebih tepatnya 757.320 orang atau 71,21 persen dari total sasaran 1.063.543 orang (Lansia, Anak & Umum). “Sedangkan pendekatan budaya populer yang dilakukan untuk kebangkitan ekonomi yakni membuat Platform penjualan yang berbasis digital. Inovasi pembuatan POL (Pasar Online Lamongan) menjadi salah satu solusi di tengah pandemi, masyarakat dengan mudah belanja kebutuhan sehari-hari tanpa harus keluar rumah. Kampanye untuk membangkitkan ekonomi masyarakat kabupaten Lamongan juga dilakukan dengan membuat gerakan dukungan atas UMKM, Gerakan #ayobeliproduklamongan, #ayoditumbasi, #ayodolennanglamongan dan #ayonguliner,” imbuhnya.

Keberhasilan penanganan Covid-19 dan membangkitkan ekonomi masa pandemi, tidak dilepaskan dari strategi kolaborasi. Pemerintah daerah memilih menggunakan pendekatan pentahelix dimana aktornya terdiri dari jajaran pemerintahan baik Pemkab, TNI dan Polri, pihak swasta, masyarakat, akademisi, media massa dan masyarakat yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Setelah masuk pada 10 Nomine Anugerah Kebudayaan PWI-HPN 2022, nantinya ke-10 kepala daerah tersebut akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, pada 15 sampai 16 Desember 2021. Tujuannya, untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri.

Beberapa nominator yang akan bersaing dengan Bupati Yuhronur, beberapa diantaranya yakni Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan Bupati Sumbawa Barat, Musyarifin. (zud/zen/sit).

Bupati Lumajang dalam sambutannya, meminta kepada TP PKK Kabupaten Lumajang, agar terus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, untuk mempromosikan program Pawon Urip secara masif. Sehingga, ke depannya akan ada program Pawon Urip di seluruh kecamatan maupun sekolah-sekolah di Kabupaten Lumajang.

“Setelah di seluruh tempat pelayanan ditingkat kecamatan, kemudian di sekolah-sekolah ada program Pawon Urip yang masif itu akan menjadi luar biasa,” ujarnya.

Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang berharap, tahun depan kegiatan Pawon Urip lebih meriah. Sehingga, bisa menjadi penyemangat agar semua masyarakat dapat terus melaksanakan kegiatan Pawon Urip. Serta, dengan adanya Pawon Urip, betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

“Saya berharap program Pawon Urip menjadi sebuah ciri khusus untuk Program TP PKK bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang. Sehingga, suatu saat nanti Pawon Urip benar ada dan nyata dapat dirasakan oleh masyarakat. Tahun depan diharapkan Pawon Urip juga dapat digelar lebih masif dan meriah lagi,” paparnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Musfarinah Thoriq, menjelaskan bahwa program Pawon Urip adalah upaya untuk membangkitkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial antar tetangga. Pawon Urip sendiri, bertujuan untuk ketahanan pangan dan gizi keluarga terutama di masa pandemi Covid-19 dan menuju recovery pasca pandemi.

Langkah yang dilakukan yaitu sosialisasi, penguatan tingkat kecamatan dan desa, pembentukan Pawon Urip di masing-masing desa serta lomba Pawon Urip.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan piagam penghargaan pemenang lomba Pawon Urip Tahun 2020. (Kom/lmj/sit)

Nominasi Pawon Urip terbaik Tahun 2020
1. Desa Tempursari Kecamatan Tempursari
2. Desa Labruk Lor Kecamatan Lumajang
3. Desa Gucialit Kecamatan Gucialit

Nominasi 3 kategori Pawon Urip
1. Kategori kreatif Desa Senduro Kecamatan Senduro
2. Kategori inovatif Desa Klakah Kecamatan Klakah
3. Kategori inspiratif Desa Bodang Kecamatan Padang

Nominasi Majalah Dinding ‘Mbabat Alas’ Pawon Urip
1. Desa Kebonsari Kecamatan Senduro
2. Desa Sumberwringin Kecamatan Klakah
3. Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumbersuko

Nominasi Video Kreatif Vlog Pendamping Sahabat PKK
1. Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko
2. Desa Sumberwringin Kecamatan Klakah
3. Desa Jatirejo Kecamatan Kunir

Nominasi Video Kreatif Profil Pawon Urip Kelurahan
1. Kelurahan Tompokersan

Pada 18 Juni 2019 dilakukan tahap finalisasi penilaian melalui paparan di Jakarta (oleh Kepala Daerah) dihadapan Tim Juri, dan akan ditetapkan 4 (empat) role model kabupaten/kota kreatif Indonesia. Yang menarik dan berbeda dibanding daerah lain, kota Malang masuk nominasi pada sub sektor aplikasi dan game.

Foto bersama Walikota Malang dan jajarannya, beserta Bekraf. (ist)

“Ini baru pertama dan satu-satunya, daerah-daerah lain kebanyakan bergerak pada sub sektor kuliner, kriya atau fashion. Kota Malang sangat spesifik dan kekinian, tentu ini jadi poin tersendiri,” ungkap Loli Amalia Abdullah, Tim PMK3I Deputi Infrastruktur BeKraf pada saat melakukan pertemuan dengan 4 aktor ekonomi kreatif (komunitas kreatif, OPD, Akademisi dan pelaku bisnis) di Ivory Room Hotel Atria, Kamis (13/6/2019).

“Komitmen membangun ekonomi kreatif tertuang secara tegas dalam salah satu misi kota Malang dan telah dipayungi dalam peraturan daerah. Ini memperlihatkan keseriusan kami (Pemkot) dalam mengarusutamakan sektor ekonomi kreatif sebagai tulang punggung pembangunan daerah. Karenanya, atas kepercayaan untuk menjadikan kota Malang sebagai daerah unggulan, tentu akan menjadi pemicu sekaligus pemacu untuk terus menguatkan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Khususnya potensi potensi pelaku bidang game dan aplikasi. Saya berkeyakinan, tumbuh kembang secara subur komunitas dan pelaku game developers di kota Malang, akan menjadi salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran terbuka di kota Malang,” ujar Sutiaji.

Hal yang sama juga diutarakan Loli Amalia, Tingkat Pengangguran Terbuka untuk kota Malang cenderung dikontribusi oleh (lulusan) perguruan tinggi yang tidak kembali ke daerahnya dan menetap beraktifitas di kota Malang. Keberadaan ekonomi kreatif khususnya komunitas start up dan atau game developers mampu mewadahi para sarjana dari berbagai disiplin ilmu.

“Karena bicara aplikasi, bicara game itu tidak hanya bicara IT, tapi juga ada pelibatan aspek psikologi, aspek manajemen, aspek seni, dan lainnya. Sehingga, ke depan sektor ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game di kota Malang mampu menjadi rujukan ideal,” imbuh Loli.

Dalam kaitan itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Deputi Insfrastruktur memiliki salah satu program unggulan, yaitu penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia(PMK3I). Kegiatan PMK3I merupakan kegiatan yang di lakukan untuk membantu kabupaten/kota di seluruh indonesia untuk mengenali potensi Ekonomi Kreatif di wilayahnya sebagai penggerak roda perekonomian kabupaten/kota tersebut.

Tujuan utama program ini adalah Pemerintah Daerah di Indonesia dapat mengenali potensi Ekonomi Kreatif unggulan di wilayahnya, sehingga dapat berjejaring dengan pelaku kreatif di simpul geografis maupun simpul subsektor lainnya. Proses penilaian melibatkan 4 aktor yaitu Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah Daerah dan 5 proses rantai ekonomi kreatif kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi.

Tercatat ada 347 kabupaten/kota yang telah tergabung sebagai kota/kabupaten kreatif. Terseleksi hanya 55 kabupaten/kota yang lolos dalam uji petik, dan terpilih 10 kabupaten/kota yang masuk nomimasi dalam penentuan penilaian akhir di Jakarta pada Selasa (18/6/2019). (adn/yan)