Normalisasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kediri tersebut, menyasar sungai-sungai yang berpotensi terjadinya banjir di daerah barat sungai. Seperti di Wilayah Kolokoso, Hadisingat hingga Bakung.

Plt Kepala DPUPR Kabupaten Kediri, Irwan Chandra, mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai yang terjadi pendangkalan akibat adanya sendimentasi. “Normalisasi ini dalam rangka mengembalikan fungsi sungai secara optimal, akibat terjadinya proses pendangkalan yang dikarenakan sedimentasi. Serta, perbaikan tanggul-tanggul yang kritis,” katanya pada Jumat (14/10/2022) pagi.

Dengan pengembalian fungsi sungai tersebut, lanjut Irwan, luapan pada sungai dapat diminimalisir. Sehingga, bisa mencegah terjadinya banjir yang sering terjadi. Utamanya, seperti di desa yang dilewati oleh Sungai Bakung.

Baca Juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sungai dengan panjang kurang lebih 4,1 kilometer itu, melewati lima desa di Kecamatan Tarokan. Yakni Desa Jati, Cengkok, Sumberduren, Kedungsari, serta Desa Kaliboto.

Irwan juga menambahkan, normalisasi tersebut menindaklanjuti instruksi Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana. Yang mana, pihaknya juga melakukan inventarisir titik yang mengalami sedimentasi hingga daerah rawan banjir.

“Normalisasi ini program tahunan dari Dinas PUPR, sesuai dengan arahan Mas Dhito. Dimana, kami juga mengidentifikasi daerah yang berpotensi banjir untuk dilakukan normalisasi,” tuturnya. 

Selain sungai, normalisasi juga dilakukan terhadap jaringan irigasi dan sumber mata air yang lama tidak dinormalisasi. “Kami juga koordinasi dengan PUPR wilayah Nganjuk yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri untuk dilakukan juga normalisasi di wilayahnya,” paparnya.

Secara terpisah, Bupati Hanindhito mengatakan, bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada DPUPR untuk terus memantau kondisi sungai yang ada di Kabupaten Kediri. Sungai yang terjadi pendangkalan dan rawan terjadinya luapan, untuk bisa dilakukan normalisasi.

“Berkaca dari tahun sebelumnya, banjir terjadi karena luapan air dari sungai. Dari hasil inventarisir, saya perintahkan untuk dinormalisasi. Jangan menunggu banjir, baru dinormalisasi,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito.

Memasuki musim penghujan, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kediri, untuk mengenali potensi bencana yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk mencegah banjir, selain upaya normalisasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat juga dihimbau untuk ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Selain pendangkalan, luapan air bisa juga karena saluran yang tersumbat sampah. Saya menghimbau masyarakat untuk mengecek saluran air di lingkungan sekitarnya,” paparnya.(kom/pan/sit)

Proyek tersebut merupakan pemeliharaan berkala yang rutin dilakukan Pemkab Sumenep dalam mencegah sedimentasi. Proyek pengerjaannya sendiri akan dilaksanakan selama 90 hari kalender.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Kab Sumenep, Chainur Rasyid, menyebutkan tujuan normalisasi sungai tersebut untuk mengantisipasi terjadinya banjir pada musim hujan yang akan segera datang. “Kita keruk untuk memperlancar aliran air sehingga mengurangi terjadinya banjir,” jelas Inung sapaan akrabnya saat ditemui di kantornya, Senin (06/09).

Senada dengan Inung, Kepala Bidang (Kabid) Waduk Sungai dan Pantai Dinas PU SDA Sumenep, Nor Risal Ambiya, menyatakan pengerukan Sungai Sokra merupakan pemeliharaan rutin dalam menyambut musim hujan.

“Sebelum musim hujan terjadi, kita mengangkat sedimen itu. Tujuannya, supaya nanti ketika musim hujan, saluran itu bisa menampung debit banjir,” ujar Risal saat ditemui di ruangannya.

Lebih lanjut, Risal, menyebutkan pengerjaan pengerukan yang akan dilakukan total panjang 1.500 meter pada kedua sisi sungai. “Kurang lebih 1.500 meter kanan kiri, secara kontrak. Tapi mungkin nanti ada perubahan di lapangan,” jelasnya.

Selain normalisasi Sungai Sokra di Kecamatan Lenteng, Risal menyebutkan ada total delapan sungai yang juga dilakukan pengerukan di tahun ini. “Untuk pengerukan sedimentasi tahun ini ada delapan titik. Lokasinya yakni Afor C1 Kecamatan Batuan, Afor C3 Kecamatan Batuan, Sungai Sokra Lenteng, Sarang Pembuangan C7 Saronggi, Sungai Saroka Saronggi, Sungai Ambat Gapura dan Kali Patrean Kecamatan Kota,” sebut Risal menjelaskan. Dengan adanya proyek normalisasi tersebut, Risal berharap dapat mengantisipasi terjadinya banjir pada musim hujan. “Mudah-mudahan upaya yang dilakukan untuk normalisasi ini bisa mengantisipasi banjir. Mudah-mudahan tidak terjadi lah, karena sudah diperlebar dan diperdalam sungainya,” harap Risal. (roz/edo/ed2)

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang langsung meninjau pelaksanaan normalisasi mengatakan, memang hasil kerukan berupa gundukan sediman sengaja ditumpuk di bantaran Kalimas.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Sebab untuk memudahkan petugas melakukan pemindahan atau pengangkutan ke dump truk.

“Sampai saat ini sudah ada sekitar 10 ribu meter kubik yang sudah diambil, dan ini terus dilakukan,” kata Armuji, Kamis (12/08) tadi.

Normalisasi ini, kata dia, adalah langkah yang harus dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas air, termasuk mencegah potensi munculnya genangan saat musim hujan tiba.

“Apalagi ini sungai satu-satunya yang ada di tengah kota, jadi harus dinormalisasi,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta masyarakat bisa lebih menyadari soal kebersihan lingkungan, dengan tak membuang sampah sembarangan.

“Tolong jangan membuang sampah ke sungai, supaya tidak kebiasaan dan supaya lalu lintas air bisa lancar, tidak tersendat oleh sampah,” harap Armuji. Sementara itu, berdasarkan prediksi dari BMKG, musim kemarau akan berakhir di bulan Oktober mendatang. (ade/ed2)

Kadis PUPR Kota Probolinggo, Agus Hartadi, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa PUPR Kota Probolinggo melalui petugas kebersihan tengah membidik aliran sungai dan saluran air. Langkah ini, untuk antisipasi meluapnya air sungai atau saluran air akibat adanya sedimentasi, sampah atau benda lainya di sungai.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi

“Pembersihan ini lebih kepada upaya untuk mengembalikan fungsi sungai yang sebenarnya. Hal ini dilaksanakan secara rutin. Sehingga saat debit air meningkat, maka tidak sampai meluap atau sampai menimbulkan genangan di titik tertentu,” ujar Agus.

Lebih lanjut Agus menambahkan, bahwa secara umum kondisi sungai dan saluran air di Kota Probolinggo, sudah baik. Namun demikian, tingginya intensitas hujan yang terjadi dan bertambahnya volume air dengan cepat membuat terjadi genangan di beberapa titik, namun paska hujan reda akan segera kembali normal.

“Kita ketahui Kota Probolinggo merupakan daerah hilir. Selain sedimentasi, pasang surut air laut juga mempengaruhi perjalanan air menuju muara,” paparnya.

Agus Hartadi juga mengimbau, kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan sungai dan saluran air lainya. Hal ini mengingat, jika memasuki musim hujan. Selain itu pula, Kota Probolinggo yang bertumpu pada sektor pariwisata juga wajib menjaga kebersihan lingkungan.

“Selain menyebabkan air meluap akibat berkurangnya daya tampung sungai, sampah juga akan bergerak menuju muara. Dampaknya, ini mengotori pantai. Jadi, masyarakat dimohon untuk tidak membuang sampah sembarangan, terlebih di sungai atau saluran air,” ujar Kepala PUPR. (geo/sit)

Kepala Dinas Pengerjaan Umum Sumber Daya Air (Kadis PU SDA) Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan jika pihaknya berencana akan menggencarkan program normalisasi aliran sungai. Ini dilakukan, sebagai upaya mengentaskan persoalan banjir yang selama penghujan sering melanda.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Dalam situasi yang seperti ini, kita memang harus melakukan langkah-langkah pencegahan. Meski pun, anggarannya minim,” terang Chainur Rasyid, yang akrab dipanggil Inung itu.

Diterangkan Inung, dengan normalisasi, sungai-sungai akan mampu menampung arus air hingga ke hilir. Sehingga, akan mengurangi adanya luapan air yang berdampak pada banjir. “Ketika dilakukan pelebaran, sungai akan lebih banyak menampung air. Sehingga, bisa mengurangi resiko terjadinya banjir,” imbuhnya.

Ditambahkan, ada tiga sungai yang menjadi prioritas. Ketiganya, merupakan sungai-sungai yang tidak jauh dari Kota Sumenep. Yakni, Sungai Patrean di Kecamatan Batu Putih, Kalianjuk di Kecamatan Rubaru dan Kali Sokra di Kecamatan Lenteng.

“Ketiga sungai tersebut yang menjadi prioritas kami. Sebab, ketiganya merupakan sungai yang paling besar. Lokasinya, pun berdekatan dengan kota,” paparnya.

Insinyur kawakan ini menghimbau, masyarakat Sumenep untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat utamanya di Sungai. Sehingga, tidak menyumbat aliran sungai yang bisa mengakibatkan banjir.

“Janganlah membuang sampah sembarangan. Jaga kebersihan sungai. Jadi, kita bekerjasama demi kenyamanan kita bersama,” ujarnya. (roz/edo/sit)

Plt Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi, Guntur Priambodo, melalui Sekretaris Dinas, Riza Al Fahroby, mengatakan bahwa dalam rangka antisipasi banjir pada musim hujan, pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan cara melakukan normalisasi sungai.

Tindakan pencegahan antisipasi banjir ini, sudah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu hingga saat ini.

“Pada tahun 2020, kami melakukan normalisasi di 40 saluran badan sungai. Normalisasi ini, sampai sekarang masih kita lakukan karena di aliran sungai masih banyak sedimennya,” ujar Sekretaris PU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby.

Baca Juga: WGS Favorit Baru Wisata Alam Banyuwangi, Presiden RI Pernah Singgah

Riza menjelaskan, beberapa aliran sungai sudah dilakukan normalisasi. Seperti, Kali Sodong Kecamatan Wongsorejo, Sungai Kubro Desa Gambor, Dam Bajulmati dan Saluran Kesilir.

“Sebagai upaya pencegahan banjir, kami terus melakukan normalisasi sungai,” terangnya.

Riza sapaan akrab Riza Al Fahroby menghimbau, kepada seluruh masyarakat Banyuwangi, hendakya jangan membuang sampah di sungai. Serta, tetap menjaga kebersihan sungai. Sehingga, tidak menyumbat aliran sungai yang bisa mengakibatkan banjir.

“Jaga kebersihan sungai itu penting. Makanya, buang sampah jangan di sungai,” himbaunya. (ras/sit)

Bahkan saat menyambangi kampung rawan banjir itu, BHS menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi masalah tahunan langganan banjir. Selain menyiapkan program menormalisasi sejumlah sungai yang kondisinya sudah mulai dangkal juga bakal menormalisasi sejumlah saluran air yang ada di pinggir jalan raya agar lancar menuju kanal-kanal (sungai) pembuangan.

LANGGANAN BANJIR – Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyambangi Dusun Bakalan, Desa Cemengbakalan, Kecamatan Sidoarjo yang menjadi salah satu desa langganan banjir setiap musim penghujan, Rabu (14/7/2020)

Berdasarkan datanya, sejumlah desa langganan banjir itu tersebar di sejumlah wilayah kecamatan. Diantaranya di Kecamatan Sidoarjo ada 4 desa. Diantaranya Desa Magersari, Sumput, Cemengbakalan, dan Desa Sarirogo. Kemudian di Kecamatan Jabon ada 5 desa. Diantaranya Desa Kupang, Tambak Kalisogo, Kedungrejo, Semambung dan Desa Kedungpandan. Tidak hanya itu di Kecamatan Prambon juga ada Desa Bulang yang menjadi langganan banjir serta di sejumlah wilayah desa di Kecamatan Tarik dan Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Waru serta sejumlah desa di Kecamatan Porong.

“Seharusnya Desa Cemengbakalan ini tidak boleh banjir. Apalagi warganya cukup padat. Apalagi berdekatan dengan kanal sungai yang cukup besar. Seharusnya pembuangan air lancar dan tidak menggenangi jalan raya maupun pemukiman warga,” ujar Bambang Haryo Soekartono, Rabu (14/07/2020) usai berkeliling melihat kondisi saluran air di Desa Cemengbakalan didampingi sejumlah Ketua RT.

Saat melihat kondisi lapangan, kata pria yang akrab dipanggil BHS itu menjelaskan hasilnya didapat fakta jika saluran air di desa itu kondisinya kurang dalam dan sangat sempit. Akibatnya, saat musim penghujan, air dari saluran meluber ke jalan desa dan pemukiman warga setempat.

“Sebenarnya sudah ada saluran air. Hanya saja, kurang besar dan kurang lebar. Sehingga saluran air ini perlu direvitalisasi. Kalau saya diamanahi sebagai bupati Sidoarjo, ini akan jadi program prioritas saya. Apalagi ini masih wilayah perkotaan dan warganya cukup padat,” imbuhnya.

Alumnus Perkapalan ITS Surabaya ini menguraikan dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun 2019 terutama di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumberdaya Air (PUBM-SDA) Pemkab Sidoarjo yang mencapai Rp 288 Miliar, seharusnya masalah banjir di Desa Cemengbakalan bisa ditangani dengan baik. Begitu juga dengan langganan banjir di sejumlah desa lainnya. Karena itu, bagi BHS pihaknya bakal memaksimalkan penggunaan anggaran agar tidak ada Silpa yang cukup tinggi terutama untuk pembangunan Sidoarjo

“Kalai nanti saya dimanahi sebagai Bupati Sidoarjo, saya bakal menuntaskan sejumlah wilayah dan belasan desa yang menjadi langganan banjir. Termasuk yang ada di wilayah Jabon dan kota Sidoarjo,” tegasnya.

Mantan anggota DPR RI periode 2014 – 2019 ini mengaku selain ingin membenahi saluran air di wilayah langganan banjir, juga bakal melakukan normalisasi sejumlah sungai yang kondisinya sudah mulai mengalami pendangkalan. Salah satunya sungai yang ada di wilayah Desa Cemengbakalan itu. Menurutnya, sungai ini butuh dinormalisasi. Apalagi, saat dalam kondisi normal, air sungai sudah di atas permukaan jalan. Hal ini harus diselesaikan.

“Selayaknya ke depan, tidak ada lagi wilayah di Sidoarjo yang menjadi langganan banjir. Saat banjir terjadi, bakal menganggu semua aktifitas masyarakat, termasuk menganggu produktifitas dan pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo. Selain pemukiman, Sidoarjo juga wilayah industri. Apalagi bisa dimanfaatkan untuk aliran air persawahan agar produktifitas padi bisa panen 3 kali setahun untuk mendukung swasembada pangaj,” jelasnya.

Sementara salah satu tokoh masyarakat yakni Ketua RT 16 RW 04 Dusun Bakalan, Desa Cemengbakalan, Sunyoto mengaku di desanya selalu menjadi banjir saat musim penghujan. Bahkan ada 4 RT yang menjadi langganan banjir.

“Meski banjirnya hanya sehari bisa surut, tapi banjir membuat warga susah. Kami ingin kalau musim hujan tidak ada banjir lagi. Kalau banjir, terkadang ketinggian air mencapai 30 sentimeter hingga masuk ke rumah-rumah warga di 4 RT langganan banjir,” tandasnya. Wan/yan

Pj Kepala Desa Semambung, Jema’in melalui Sekretaris Desa (Sekdes) Samsul Huda mengatakan, sungai batas desa itu memang perlu normalisasi. Dikarenakan mengalami pendangkalan, dan dikwatirkan airnya meluap ke rumah warga, ucapnya

Kasun Penumpaan Desa Semambung Kecamatan Jabon Nanang HS menunjukkan lokasi jalan alternatif tanpa PJU dan normalisasi sungai

“Lihat saja kondisi air sungai, dengan bibir tangkis. Terlihat hampir rata dan terlihat tidak memiliki tangkis. Padahal disisi barat sungai, ada lahan sawah dan tambak. Jika hujan sedikit saja, air sungai akan meluap dan mereka para petani sawah tidak bisa bercocok tanam,” kata Samsul Huda

Menurutnya , pendangkalan sungai itu hampir 8 tahun. Hal itu hingga saat ini, belum tersentuh bantuan sama sekali. Pihak Pemerintah Desa berusaha, berupaya mengajukan proposal bantuan, kepada instansi terkait Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namum belum ada jawaban, atau realisasinya.

“Kami berharap, pengajuan bantuan normalisasi sungai segera direalisasikan Pemerintah Kabupaten. Agar warga Desa Semambung merasa aman, nyaman dan terbebas banjir,” ujarnya

Sebenarnya persoalan dihadapi Pemerintah Desa Semambung tidak hanya itu saja. Pertama, Penerangan Jalan Umum (PJU) berada dilingkungan RT. 01 sampai RT. 04, RW. 05. Sampai sekarang tidak ada penerangan, sehingga malam hari nampak gelap padahal jalan itu adalah jalan alternatif akses menuju desa lain.

Kedua, pembuatan jembatan baru panjang 4 meter lebar 3 meter diarea lahan pertanian. Saat ini jembatan tersebut, masih terbuat dari sesek bambu. Sehingga petani maupun petambak, merasa kesulitan ketika mengangkut hasil panen.

” Tidak dipungkiri pembuatan jembatan baru itu, menelan anggaran diperkirakan mencapai Rp. 300 juta. Saya kira Pemerintah Desa tidak mampu mengerjakan pembangunan, dan anggaran dari mana. Sedangkan jembatan itu kondisinya mengkwatirkan, sebagian bambunya sudah kropos dan rapuh mudah patah,” pungkas Samsul Huda (gus/yan)

Selain itu, 49 embung dan sungai ini sudah mengalami pendangkalan. Sehingga jika tidak dilakukan normalisasi, dikhawatirkan tidak mampu lagi menampung air saat musim penghujan dan bisa menyebabkan banjir.

Anggaran sebesar Rp 5,6 miliar itu seperti disampaikan Kabag Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan sebagian besarnya, Rp 4,6 miliar untuk pengerukan embung. Rabu (16/10/2019). Sementara sisanya untuk pengerukan sungai.

Embung desa yang dikeruk diantaranya yakni Embung Tlogoanyar Lamongan, Embung Desa Kedungsoko dan Embung Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup, serta Embung Desa Datinawong kecamatan Babat

Sedangkan di Kecamatan Tikung ada tujuh embung yang akan di keruk. Yakni Embung Banaran, Embung Langkir, Embung Takeran, Embung Kemendung, Embung Leboyo dan Embung Pilanggot serta Embung Mojoranu.

Untuk wilayah Utara ada Embung Desa Tunggul Kecamatan Paciran, dan Telaga Dusun Sekaran.

Sementara untuk sungai yang dikeruk meliputi sungai Kalipatih, Balongputih, Platukan dan Kawistolegi, Sumosari, serta Mertani di Kecamatan Karanggeneng. Kemudian untuk Kecamatan Kalitengah meliputi Sungai Mungli dan tunjungmekar.

Agus Hendrawan menambahkan, dengan adanya pengerukan ini juga diharapkan dapat membantu para petani untuk irigasi pertanian.

“Dengan adanya pengerukan ini diharapkan dapat menampung air saat musim hujan. Sehingga bisa dimanfaatkan sebagai irigasi untuk pertanian,” imbuh Agus Hendrawan.

Sedangkan beber Agus, sampai tanggal 10 Oktober 2019 kondisi 44 Waduk dan Embung di Lamongan volumenya tinggal 1 persen. Dari total kapasitas 112.785.371 meter kubik, saat ini menyisakan 1.367.766 meter kubik.

Selain itu, Waduk yang masih menyisakan air adalah Waduk Gondang di Kecamatan Sugio tersisa 1.150.753 meter kubik, dari kapasitas maksimal 19.909.752 meter kubik.

Bahkan, Waduk Jajong di Kecamatan Laren hanya tersisa 100 ribu meter kubik dari kapasitas maksimal 951.600 meter kubik.

Dan Waduk Prijetan di Kecamatan Kedungpring dari kapasitas maksimal 5.644.752 meter kubik tinggal tersisa 116.973 meter kubik. (tyo/zen/yan)