Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menjelaskan bahwa penanganan banjir dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengacu pada masterplan drainase Kota Malang. Untuk langkah utama yang dilakukan tahun ini meliputi normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase, serta pemeliharaan rutin infrastruktur pengendali banjir.

“Penanganan pertama kita lakukan normalisasi, yaitu pengerukan sedimen. Kedua peningkatan saluran yang ada, kemudian pemeliharaan secara rutin,” jelas Dandung, Selasa (07/04/2026) tadi.

Dandung menilai penerapan masterplan drainase mulai menunjukkan hasil positif. Meski genangan masih terjadi di beberapa titik saat hujan deras, dampaknya kini jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau saya katakan penerapan masterplan drainase ini efektif. Memang masih ada titik banjir, tapi ketinggian air sudah berkurang dan durasi surutnya jauh lebih cepat,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk saat ini apabila terjadi genangan, air surut dalam waktu 20 hingga 30 menit setelah hujan reda. Kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya, ketika genangan bisa bertahan hingga dua sampai tiga jam.

“Sekarang setelah hujan reda sekitar 20 sampai 30 menit sudah surut. Dulu bisa sampai dua jam bahkan tiga jam,” tambahnya.

Selain itu, DPUPRPKP Kota Malang juga melakukan normalisasi sedimen secara rutin. Karena hampir setiap harinya dilakukan di berbagai titik yang terpantau mengalami sedimentasi dan penumpukan sampah. Salah satu lokasi yang rutin ditangani adalah kawasan Langsep yang memerlukan pembersihan berkala setiap dua minggu sekali.

“Tidak bisa dihitung per titik karena satu lokasi bisa kita normalisasi berkali-kali dalam setahun, bisa enam sampai delapan kali tergantung kondisinya,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk memperkuat gerakan tersebut, DPUPRPKP juga menggagas program Jumat Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS). Program itu melibatkan satuan tugas DPUPRPKP bersama perangkat daerah lain, kecamatan, hingga kelurahan.

“Satgas DPU setiap hari melakukan normalisasi, dan setiap Jumat kita kolaborasi melalui Gerakan Jumat GASS,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Susanti Edi Peni, mengatakan tujuan dilaksanakannya normalisasi tidak lain untuk mengurai penyumbatan, pendangkalan dan penyempitan sungai akibat sedimentasi atau tumpukan sampah. Untuk saat ini, normalisasi ada yang sudah selesai dilakukan dan sebagian tengah dikerjakan. Namun, khusus untuk yang telah dikerjakan mencapai 22 kilometer di 20 titik yang tersebar di beberapa kecamatan.

“Seperti hari ini misalnya, kita lakukan normalisasi di pertemuan dua titik. Yakni saluran pembuang jaringan irigasi Sumberjudeg dan saluran pembuang Jalan Sumber Banyubiru,” kata Santi, Jumat (24/10/2025) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, normalisasi sungai dan aliran air menjadi agenda rutin tahunan, yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi risiko banjir. Terutama, seperti di wilayah rawan genangan seperti Winongan, Rejoso dan Gempol.

“Prioritas kegiatannya berdasarkan prioritas dan aduan warga. Terutama, seperti di daerah yang kerap tergenang,” tambahnya.

Santi menegaskan, bahwa pekerjaan normalisasi menggunakan dua metode. Pertama, untuk pekerjaan normalisasi menggunakan alat berat dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar, serta serapan sekitar Rp 800 juta. Sedangkan kedua, adalah normalisasi manual dengan alokasi total anggaran mencapai Rp 2,4 miliar dan telah terserap seluruhnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Pasuruan berharap potensi banjir tahunan bisa diminimalkan, sekaligus menjaga kelancaran aliran air di wilayah hulu atau hilir yang kawasannya padat penduduk.

“Normalisasi sungai ini tidak bisa menghilangkan banjir. Namun, setidaknya mengurangi lama dan luas genangan,” ujarnya. (kom/pas/gie)

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby, mengatakan jika meluapnya air sungai akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi Juni lalu di Alas Malang, dan menyebabkan penumpukan sedimentasi di area bendungan. Tumpukan material setinggi sekitar 3 meter di dasar bendungan tersebut, digali menggunakan alat berat.

Adapun volume material sedimen yang terbawa sungai, mencapai sekitar 8.268 meter kubik. Sementara normalisasi ini, telah dilakukan sejak 2 Oktober dan ditargetkan selesai dalam 10 hari kerja.

Baca juga :

“Dari pengalaman sebelumnya, luapan air disebabkan oleh penyumbatan jembatan di area bendungan. Makanya kami normalisasi, agar sungai memiliki kapasitas yang cukup sebelum air masuk ke jembatan,” ujar Riza, Selasa (07/10/2025) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa normalisasi tersebut dilakukan atas permintaan warga setempat karena musim hujan akan segera tiba. “Normalisasi ini kami lakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan agar aliran air tetap lancar dan tidak menimbulkan banjir, sesuai harapan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut Riza menjelaskan, Bendungan Garit berfungsi mengairi sekitar 475 hektare areal persawahan yang tersebar di 6 desa. Oleh karena itu, pembersihan dilakukan secara intensif agar aliran air yang mengalir ke areal persawahan petani kembali normal. “Normalisasi ini sudah menjadi kegiatan rutin kami, tidak hanya di Bendungan Garit, tetapi juga di saluran-saluran lain yang membutuhkan penanganan rutin,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Kepala DPUPR Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, mengatakan bahwa sejumlah kegiatan itu telah dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi. Termasuk, mendukung langkah swasembada pangan hingga mengurangi risiko banjir serta memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat.

“Ada sekitar 3.178 meter jaringan irigasi yang telah dilakukan pemeliharaan di Kabupaten Jombang. Ditambah dengan rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 565 meter. Pemeliharaan sendiri, dilakukan pada saluran yang masih berfungsi namun terganggu. Karenanya, dilakukan pemeliharaan. Sementara untuk rehabilitasi, dilakukan pada saluran irigasi yang rusak. Hal ini dilakukan untuk menunjang sektor pertanian,” katanya, Kamis (24/04/2025) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, upaya menjaga aliran air agar tetap lancar, juga dilakukan melalui Bidang SDA (Sumber Daya Air) melalui normalisasi embung dan saluran air. Ada empat lokasi embung yang dinormalisasi DPUPR Jombang. Diantaranya, Embung Sidowayah, Embung Randulawang, Embung Jinggring dan Embung Wringin Pitu.

“Normalisasi embung ini bertujuan untuk mengembalikan kapasitas tampungan air dan menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Hal ini, juga untuk mendukung penyediaan air guna kebutuhan pertanian dan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, ungkapnya, sepanjang tahun 2024 lalu, DPUPR juga melakukan rehabilitasi empat bendungan yang direhabilitasi. Bendung ini, fungsinya adalah berhubungan langsung dengan irigasi, yang tujuannya agar aliran air jadi lebih baik.

Tidak hanya itu, DPUPR juga melakukan pembersihan eceng gondok dan sangkrah di beberapa sungai serta pembersihan limbah tahu di Sumbermulyo, yang masuk ke saluran air. “Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas saluran untuk menampung dan mengalirkan air dengan baik, mengurangi risiko banjir dan genangan air di beberapa titik rawan,” tambahnya. (azl/gie)

Wali Kota Wahyu menyampaikan bahwa rencana normalisasi sebetulnya sudah akan dilakukan. Hanya saja, penghujan terus-menerus turun. Sehingga, rencana normalisasi tidak bisa dilakukan.

“Rencana normalisasi sebenarnya sudah saya rencanakan. Namun apa boleh buat, Sabtu (15/03/2025) kemarin hujan turun duluan dengan intensitas yang begitu tinggi. Jadi, saya minta Senin ini dilakukan normalisasi,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga mengungkapan, bahwa dari peninjauan yang dilakukan tersebut, ditemukan banyak sekali sampah yang menyumbat. Karenanya, temuan sampah-sampah ini sampai membuat heran.

“Kok bisa, ini botol-botol masuk begitu banyaknya di saluran air. Ini seperti ada sengaja atau bagaimana, sampai heran saya,” ungkapnya.

Baca juga :

Karenanya, melalui langkah normalisasi yang dilakukan, pihaknya berharap ada kesadaran dari masyarakat. Termasuk, berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Malang.

“Kalau dari pemerintah sudah mengupayakan, namun masyarakat tidak mampu mengimbanginya melalui kesadaran dan partisipasinya, ya kita gak bisa apa-apa. Sehingga, banjir ya akan terus saja ada,” imbuhnya.

Masih menurut Wali Kota Wahyu, dalam normalisasi nantinya, juga akan dilakukan beberapa pembongkaran. Seperti salah satunya, adalah pembongkaran bak kontrol air. Ini dilakukan, guna dilakukan pengecekan menyeluruh apakah ada sumbatan atau tidak.

“Bangun yang menutupi bak kontrol air, itu akan dilakukan pembongkaran. Karena kalau tidak dibongkar, maka kita tidak tahu itu tersumbat atau tidak,” ujarnya.

Selanjutnya, Wali Kota Wahyu juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan sempadan jalan menjadi bangunan. Karena dikhawatitkan, ketika suatu saat diperlukan, maka akan dilakukan pembongkaran dan semacamnya.

“Paling tidak, dari bibir jalan itu sekitar 7,5 meter,” paparnya. (cw1/sit)

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 07.30 WIB itu, diawali dengan apel pagi, yang kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti pembersihan. Pria yang menduduki kursi N1 di Pemkot Malang itu, menyampaikan bahwa pelaksanaan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Saya bersama dengan jajaran Forkopimda dan Pak Sekda ikut turun langsung ke lokasi untuk memotivasi dan bergotong royong bersama masyarakat. Saya sangat mengapresiasi semangat gotong royong dari seluruh pihak, termasuk warga yang begitu peduli membantu sesama yang terdampak bencana,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Ditambahkannya, bahwa kerja bakti yang dilakukan tersebut difokuskan pada pembersihan tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Karena, hal itu menjadi salah satu penyebab utama banjir. Apalagi, akses untuk alat berat menurutnya juga sulit.

Baca juga :

“Dengan gotong royong dan tenaga padat karya ini, kami berharap tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai dapat selesai hari ini. Karena alat berat juga tidak dapat masuk, dapat kami lihat sendiri aksesnya jalannya kurang,” ujarnya.

Selain itu, dampak dari terjadinya banjir tersebut juga menyebabkan kerusakan infrastruktur di dua jembatan. Dalam hal ini menurutnya Pemkot Malang akan segera melakukan perbaikan melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2025.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk menangani jembatan yang rusak. Sementara itu, normalisasi sungai akan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) karena membutuhkan alat dan teknis khusus yang tidak dimiliki Pemkot,” jelasnya.

Di akhir, Pj Wali Kota Iwan berharap dengan dilakukan kerja bakti yang melibatkan berbagai elemen masyarakat tersebut dapat terus dilakukan. Termasuk juga dapat terus menjaga dan membantu masyarakat Kota Malang yang membutuhkan.

“Dengan sinergi dan rasa saling memiliki, kita bisa bersama-sama menjaga Kota Malang dari dampak bencana di masa yang akan datang,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (rsy/sit)

Dalam pelaksanaan itu, Dinas Perhubungan Kota Kediri berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri. Selama melakukan normalisasi, petugas menemui sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas jalur sepeda. Tidak hanya itu, penertiban ini juga menyasar petugas parkir yang kedapatan memarkirkan kendaraan yang menutupi jalur sepeda.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Didik Catur, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat di Kota Kediri untuk bersepeda cukup tinggi. Karenanya, perlu dilakukan langkah-langkah edukasi dalam kaitan keselamatan jalan.

“Di samping masuknya aduan masyarakat yang mengeluhkan beralihnya fungsi jalur sepeda, kegiatan ini kami jalankan sebagai edukasi kepada masyarakat dalam kaitan kenyamanan dan keselamatan di jalan,” katanya.

Baca juga :

Dengan adanya normalisasi ini, ujarnya, maka dapat meminimalisir terjadinya Laka Lantas. “Sebelum ada kejadian, sudah kami antisipasi terlebih dahulu. Dengan demikian, diharapkan jangan sampai ada kasus Laka Lantas akibat pemanfaatan fasilitas umum yang tidak semestinya,” imbuh Didik.

Dirinya juga mengatakan, bahwa penertiban ini tidak hanya dilakukan di Jalan Agung Suprapto. Melainkan juga, di jalan-jalan lain yang didapati penggunaan jalur sepeda yang tidak sebagaimana mestinya.

“Jalan-jalan lain akan kami lakukan penertiban dan normalisasi secara bertahap. Sekaligus, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara humanis,” paparnya.

Sementara itu, warga Kelurahan Mojoroto, Rudi (27), mengapresiasi upaya Pemkot Kediri dalam menormalisasi fungsi dari jalur sepeda. “Saya rasa, langkah Pemkot Kediri ini sangat bagus untuk menormalisasi jalur sepeda. Sehingga, pesepeda semakin nyaman dan aman saat berkendara,” katanya. (kom/pan/sit)

Kepala DPUPR Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, mengatakan bahwa dinasnya melalui Bidang Sumber Daya Air melakukan normalisasi sungai dengan cara pemberantasan sampah Sangkrah, supaya tidak terjadi penyumbatan air di sungai. “Kegiatan pelaksanaan normalisasi sungai dengan cara pembersihan sampah di Kabupaten Jombang, saat ini sangat penting dilakukan. Karena, salah satu tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan irigasi,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, jika daya tampung air sungai bisa normal dan bebas dari sampah, maka akan membuat aliran air sungai menjadi lancar. Sekaligus, bisa mengurangi resiko bencana banjir di Kabupaten Jombang, diantaranya dengan pembersihan sampah ataupun sangkrah yang mengakibatkan sumbatan aliran air di sungai ataupun saluran.

Baca juga :

“Pembersihan sampah merupakan bentuk antisipasi terjadinya penumpukan sampah. Pembersihan sampah rutin dilakukan, dengan tujuan agar tercapainya kualitas air sungai yang baik. Sehingga, dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Selain itu, langkah ini juga untuk menciptakan sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien. Sehingga, terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, menjaga serta melestarikan sungai dan bantaran supaya bersih dan sehat. Kemudian, menumbuh kembangkan nilai kegotong royongan dan kemasyarakatan dalam mengaktualisasikan fungsi sungai yang ramah lingkungan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sungai.

“Pembersihan sampah ataupun sangkrah sendiri, dilakukan dengan menggunakan alat berat (Excavator) untuk mengangkat sampah yang berada di air sungai. Adapun sampah tersebut, sebagian berupa batang pohon, ranting pohon, tanaman liar dan sampah rumah tangga. Selain dapat mengganggu aliran sungai, dikhawatirkan juga dapat membahayakan pondasi jembatan,” paparnya. (azl/sit)

Langkah tersebut, diambil untuk mengatasi masalah banjir yang menjadi ancaman berulang setiap musim penghujan. Serta, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Daerah akan segera menormalisasi Sungai Curah Menjangan di Desa Kutorenon, karena menjadi faktor utama terjadinya banjir,” kata Pj Bupati Yuyun, saat melakukan kunjungan di lokasi banjir di Desa Kutorenon, Jumat (19/04/2024) tadi.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa normalisasi Sungai Curah Menjangan, akan melibatkan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait. Proyek normalisasi tersebut, direncanakan akan dilaksanakan sepanjang 1 kilometer, meliputi wilayah Desa Kutorenon dan Desa Dawuhan Lor.

Baca juga :

“Dalam upaya menormalisasi Sungai Curah Menjangan, kami mengharapkan kerja sama dan koordinasi yang baik agar penanganan banjir dapat berjalan lancar,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kutorenon, Faisal Rizal, memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang akan dilaksanakan oleh Pj Bupati Lumajang, dalam menangani bencana banjir yang sering melanda wilayahnya. “Kami menyampaikan rasa terima kasih pada Pj Bupati Lumajang, Ibu Yuyun, yang telah turun langsung ke lokasi banjir di desa kami untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik dalam penanganan bencana ini,” ujarnya.

Dirinya berharap, agar upaya menormalisasi Sungai Curah Menjangan segera dilaksanakan. Sehingga, dapat mengurangi dampak buruk banjir bagi masyarakat Desa Kutorenon. Normalisasi tersebut, ujarnya, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi warga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. “Kami, sebagai Pemerintah Desa Kutorenon, berharap agar upaya normalisasi Sungai Curah Menjangan segera direalisasikan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi agar warga kami dapat terhindar dari ancaman banjir,” paparnya. (adi/sit)