Bupati Fadeli berharap MoU tersebut dapat membantu perjalanan pemerintahan desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di desa.

“Sehingga Dana Desa bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Selaim itu, Fadeli membeberkan untuk Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamongan tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamongan tahun 2020 sebesar Rp 371, 7 miliar. Naik dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 367 miliar,” tandasnya. (fjr/zen/yan)

Dalam penandatanganan kesepakatan itu digelar di Aula Kejari Sidoarjo. Kegiatan ini dihadiri Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak beserta seluruh Komisoner dan Staf KPU. Selain itu, dihadiri Kepala Kejari Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono beserta seluruh Kasi dan stafya.

“Tujuan utama MoU ini, sebagai langkah menjaga integritas KPU dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Sidoarjo. Dengan MoU bersama Kejari, KPU berharap tidak ada persoalan apa pun dalam penggunaan anggaran. Selain itu, KPU akan banyak mendapatkan masukan terkait bidang hukum serta mendapatkan pendampingan dari Kejaksaana Negeri Sidoarjo,” terang Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak usai Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara KPU dengan Kejari Sidoarjo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2020, Selasa (4/2/2020).

Lebih jauh, Iskak memaparkan dengan adanya pelaksanaan MoU ini, KPU berharap Kejaksaan Negeri Sidoarjo selalu memberikan masukan terkait sejumlah masalah dan sengketa Pilkada. Termasuk di dalamnya soal pengelolaan anggaran Pilkada yang mencapai Rp 74,9 miliar itu.

“Kami (KPU) berkeinginan setelah Pilkada selesai, maka pertanggung jawabannya bisa clear (selesai) seluruhnya,” pintahnya.

Sementara Kepala Kejari Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono mengapresiasi atas pelaksanaan MoU antara KPU Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo itu. Apalagi, kata Budi Kejaksaan Negeri bakal berencana mensosialisasikan Pilkada Sidoarjo di setiap kecamatan. Hal itu, tak lain sebagai bagian dalam mensukseskan pelaksaan Pilkada Sidoarjo.

“Kami berharap KPU bisa menjaga integritasnya dalam pelaksanaan Pilkada ini. Sehingga Pilkada Sidoarjo benar-benar berjalan baik dan profesional,” tandasnya. Wan/yan

Dalam Gerakan Menuju 100 Smart City ini, hanya kabupaten dan kota yang memenuhi beberapa parameter unggulan yang bisa tergabung. Seperti kondisi keuangan daerah, peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta Indeks Kota Hijau.

Dengan menjadi bagian Gerakan Menuju 100 Smart City, Lamongan akan memulai rangkaian kegiatan untuk mendorong pemanfaatan teknologi. Bukan hanya untuk menjadi solusi atas permasalahan, namun juga untuk mendorong potensi di Lamongan.

“Lamongan sudah sejak lama menjadikan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, “ ungkap Bupati Fadeli.

Tak hanya itu, dengan menjadi bagian dari gerakan ini, menurutnya akan mempercepat apa yang sudah dimulai oleh Kabupaten Lamongan. Dimana, setiap penggunaan teknologi harus relevan dan memberi manfaat secara langsung bagi masyarakat.

Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan melaunching Rumah Kreatif Lamongan (RKL). Lewat RKL ini, UMKM Lamongan akan mendapatkan pembinaan untuk peningkatan kualitas produk, termasuk akses pemasaran melalui media daring.

Kemudian laman Si Sapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertujuan mendekatkan peternak dengan pembeli. Laman yang juga menyediakan info ketersediaan dan harga ternak ini juga diharapkan bisa mengektifkan rantai distribusi jual beli.

Kabupaten Lamongan melalui gerakan ini selanjutnya akan mendapatkan pendampingan dari akademisi dan praktisi smart city dari lintas institusi dalam penyusunan master plan. Seperti dari Universitas Indonesia, ITB, dan Perbanas.

Master plan itu mencakup rencana pembangunan smart city dalam 5 hingga 10 tahun kedepan. Selain itu juga ada program jangka pendek yang sudah bisa dirasakan masyarakat dalam waktu setahun kedepan. (ifa/zen/yan)