Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Jember, Jupriono, menegaskan bahwa Gerakan Indonesia Asri ini bukanlah kampanye estetika belaka. Dirinya ingin, masyarakat Jember merasakan perubahan fungsional yang nyata pada infrastruktur jalan.

“Gerakan ini adalah wujud kehadiran kami secara nyata di tengah masyarakat. Kami menyadari bahwa menjelang Lebaran, mobilitas warga akan meningkat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, kami ingin menghadirkan lingkungan yang nyaman dan jalanan yang layak huni bagi semua,” jelas Jupriono, saat meninjau salah satu lokasi pengerjaan, Kamis (12/03/2026) tadi.

Agar perbaikan ini efektif, ujarnya, Satgas telah memetakan 10 titik kerusakan utama yang menjadi prioritas pengerjaan. Di wilayah perkotaan, fokus utama tertuju pada kawasan padat aktivitas di Tawangmangu, Kecamatan Sumbersari. Mengingat, wilayah ini adalah jantung kegiatan ekonomi dan pendidikan.

Perbaikan di Tawangmangu sendiri, diharapkan dapat mengurai potensi kemacetan akibat jalan rusak. Mengingat, perhatian pemerintah tidak berhenti di tengah kota. Sementara, perbaikan sendiri merata hingga ke pelosok-pelosok kecamatan agar tidak ada wilayah yang merasa dianaktirikan.

Baca juga :

“Bagi warga wilayah timur, jalur penghubung Lembengan hingga Cumedak di Ledokombo kini sedang dalam tahap pengaspalan ulang. Begitu pula dengan ruas Gayasan menuju Jatirejo di Kecamatan Jenggawah yang juga sudah menjadi lebih halus,” jelasnya.

Bergeser ke wilayah selatan dan barat, Tim Satgas melakukan penambalan intensif sepanjang jalur Ambulu hingga Mangli, yang kemudian dilanjutkan ke arah Sukoreno di Kecamatan Kalisat. Akses penting lainnya, seperti Jalan Basuki Rahmat di Kecamatan Jombang dan jalur Kemuningsari Lor menuju Tamansari di Bangsalsari juga mendapatkan porsi perbaikan yang sama seriusnya.

Tidak ketinggalan, lintasan Kertosari-Antirogo di Kecamatan Pakusari serta ruas Kasiyan-Grenden di Kecamatan Puger, juga masuk dalam daftar pemeliharaan rutin. Perbaikan juga menyasar jalur Karangbayat menuju Mangungan di Kecamatan Sumberbaru, yang menjadi titik batas pemerataan infrastruktur di berbagai penjuru Kabupaten Jember.

Pemkab Jember menargetkan, seluruh perbaikan teknis ini tuntas pada 19 Maret 2026. Pemilihan tanggal ini, bukan tanpa alasan. Itu karena, tim ingin memastikan aspal sudah kering sempurna dan stabil sebelum dilalui ribuan kendaraan pemudik.

Jupriono berharap, dengan kondisi jalan yang mantap, risiko kecelakaan akibat lubang jalan dapat ditekan hingga ke titik terendah. “Selama masa perbaikan ini, mohon untuk tetap bersabar dan berhati-hati saat melintasi area yang sedang dikerjakan. Kurangi kecepatan kendaraan demi keselamatan bersama,” imbuhnya. (rio/gie/adv)

Diketahui, bahwa momentum Idul Fitri selalu diikuti peningkatan pergerakan masyarakat, baik untuk kegiatan mudik, wisata, maupun aktivitas ekonomi. Karena itu, kesiapan seluruh unsur mulai dari pengamanan jalur transportasi, pelayanan masyarakat, hingga mitigasi berbagai potensi gangguan, perlu dipastikan sejak dini agar masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman.

Rakor ini, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri. Kegiatan tersebut, merupakan bagian dari agenda pengamanan nasional Operasi Ketupat Semeru 2026, yang setiap tahun dilaksanakan guna memastikan situasi tetap kondusif di berbagai daerah.

Wabup Yudha juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran kepolisian serta seluruh pihak, yang selama ini berperan menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Lumajang. Dirinya menilai, situasi yang kondusif saat ini merupakan hasil dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan.

“Kita perlu mewaspadai berbagai persoalan, seperti lalu lintas dan potensi kemacetan, termasuk titik-titik rawan bencana. Selain itu, peningkatan kunjungan masyarakat ke tempat wisata saat libur Lebaran juga harus menjadi perhatian bersama,” kata Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, bahwa kesiapan pengamanan tidak hanya berfokus pada kelancaran arus mudik. Namun, juga mencakup pengelolaan kawasan wisata, pusat keramaian, serta pelayanan publik yang akan mengalami peningkatan aktivitas selama libur panjang.

Sementara itu, Wakapolres Lumajang, Kompol Suwarno, menegaskan bahwa keberhasilan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, pengamanan momentum besar seperti Idul Fitri membutuhkan kolaborasi lintas sektoral yang kuat, dengan setiap instansi menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.

“Keberhasilan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bukan hanya kewajiban satu institusi. Polri membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak agar pengamanan Idul Fitri dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi terkait diharapkan dapat menyatukan langkah dan strategi dalam menghadapi berbagai dinamika selama masa mudik dan libur Lebaran. Baik itu mulai dari pengamanan tempat ibadah, pengaturan lalu lintas, hingga antisipasi potensi bencana dan lonjakan wisatawan.

Dengan sinergi lintas sektor yang semakin kuat, paparnya, Kabupaten Lumajang diharapkan mampu menjaga stabilitas daerah. Sekaligus, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri di kampung halaman. (kom/adi/gie)

Hal ini, disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, dalam penyerahan bantuan becak listrik di Pendopo Arya Wiraraja, Sabtu (13/12/2025) tadi. “Ketika moda transportasi semakin ramah lingkungan, dampaknya akan dirasakan bersama. Kota menjadi lebih nyaman bagi warga dan lebih menarik bagi wisatawan,” ungkap Bunda Indah.

Penyaluran becak listrik kepada tukang becak di Kabupaten Lumajang tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat agenda lingkungan perkotaan. Penggunaan becak listrik menjadi bagian dari upaya transisi menuju moda transportasi rendah emisi yang lebih ramah bagi kualitas ruang kota.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa becak listrik dirancang untuk mendukung mobilitas yang lebih bersih dan berkelanjutan, terutama di kawasan perkotaan dan destinasi wisata yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat cukup tinggi.

“Becak listrik mengurangi emisi dan kebisingan. Ini memberi manfaat bukan hanya bagi pengemudi, tetapi juga bagi lingkungan kota dan masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya,” ujarnya.

Selain menekan polusi udara, penggunaan becak listrik juga berkontribusi pada pengurangan kebisingan lalu lintas. Hal ini dinilai penting dalam mendukung kenyamanan kawasan perkotaan yang padat aktivitas serta destinasi wisata yang mengutamakan pengalaman pengunjung.

Melalui dukungan terhadap becak listrik, Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Yayasan GSN berharap dapat mendorong perubahan bertahap menuju sistem transportasi yang lebih bersih, humanis dan berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda lingkungan perkotaan dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi rakyat dan pelayanan transportasi lokal. (kom/adi/gie)

Di Posko Pengungsian SDN Supiturang 04, tercatat ada 214 warga menempati beberapa ruang kelas, yang difungsikan sebagai tempat istirahat sementara. Diantara mereka, terdapat Munawaroh, seorang ibu hamil dua bulan yang telah berada di lokasi pengungsian selama tiga hari terakhir.

Munawaroh menyampaikan harapannya, agar fasilitas bagi ibu hamil dapat ditambah untuk mendukung kebutuhan hariannya. “Semoga fasilitasnya bisa lebih difokuskan untuk ibu hamil juga,” ujarnya.

Baca juga :

Menindaklanjuti berbagai kebutuhan di lapangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Agus Triyono, memastikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah penguatan layanan, khususnya bagi ibu hamil, Balita dan Lansia. “Kami sudah menginstruksikan agar fasilitas penunjang di posko ditingkatkan. Penambahan kasur darurat, layanan kesehatan, serta akses sanitasi menjadi perhatian utama,“ ujar Agus Triyono, Sabtu (22/11/2025) tadi.

Dirinya menyebutkan, bahwa penanganan ini dilakukan melalui sinergi antara Pemkab Lumajang, BPBD, Dinas Kesehatan, relawan serta dukungan dari pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut memungkinkan pemenuhan logistik dan layanan dasar berjalan lebih merata di seluruh titik pengungsian.

“Penanganan darurat membutuhkan kerja bersama. Kami memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan layanan sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Pemkab Lumajang mengimbau masyarakat, untuk tetap mengikuti petunjuk petugas dan menjaga kondisi masing-masing selama berada di pengungsian. Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah berharap seluruh warga, termasuk kelompok rentan dapat menghadapi situasi ini dengan lebih tenang dan terjamin. (kom/adi/gie)

Diuraikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, teknologi sederhana ini bukan sekadar alat pemantau, tetapi juga menjadi simbol kehadiran pemerintah dalam mendukung keamanan masyarakat. Dengan CCTV yang berfungsi optimal, pemantauan wilayah menjadi lebih mudah, sementara masyarakat merasa lebih terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Pengaktifan CCTV di desa-desa bukan hanya soal keamanan. Ini adalah bentuk nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat, untuk mempermudah pemantauan dan memastikan lingkungan tetap kondusif untuk bekerja, belajar dan beraktivitas,” kata Bupati Lumajang.

Baca juga :

Bunda Indah juga menegaskan, bahwa keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan dan aparat keamanan. Kolaborasi tersebut, menjadi fondasi agar teknologi CCTV dapat berfungsi optimal sekaligus menumbuhkan rasa aman yang dirasakan seluruh warga.

Bunda Indah juga menambahkan, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman. Karenanya, warga diminta untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan aktif berkoordinasi dengan aparat desa apabila ada situasi yang memerlukan perhatian.

“CCTV membantu pemantauan, tapi lingkungan yang aman akan lebih kuat jika semua pihak, antara pemerintah dan warga bekerja sama. Dengan begitu, kita wujudkan desa yang aman, nyaman dan kondusif,” jelas Bunda Indah.

Dengan dorongan pengaktifan CCTV ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan publik dan keamanan, sekaligus menegaskan bahwa keberadaan pemerintah hadir nyata di setiap lapisan masyarakat. (kom/adi/gie)

Mas Dhito menyampaikan, bahwa CPNS maupun PPPK yang telah menerima SK pengangkatan, diharapkan tidak lama dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang telah menanti, seperti penuntasan angka kemiskinan ekstrem, stunting, maupun peningkatan pelayanan kesehatan.

“Jangan merasa nyaman, jangan merasa bermalas-malasan. Karena, begitu sudah diangkat dan mulai bekerja, pasti nanti akan terbentuk yang namanya zona nyaman dan terjebak di zona nyaman itu,” kata Mas Dhito.

Bupati Kediri juga menekankan, agar saat menjadi pegawai di Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Pihaknya tak menginginkan, ada pegawai yang bermalas-malasan karena sudah merasa tidak bekerja pun tetap mendapatkan gaji.

“Jangan sampai mindsetnya seperti itu, karena apa yang telah didapatkan itu adalah uang yang dibayarkan oleh masyarakat dan mereka berharap ada timbal baliknya,” tambahnya.

Baca juga :

Mas Dhito dalam sambutannya juga meminta maaf, tidak bisa menghadiri acara tersebut secara langsung karena tengah cuti untuk menjalankan ibadah haji. Bupati muda ini berharap, 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatan dapat bekerja dengan nyaman dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Secara detail, 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatannya siang itu untuk formasi CPNS sebanyak 139 orang. Rinciannya tenaga kesehatan 28 orang dan tenaga teknis 111 orang. Sementara untuk formasi PPPK, ada 629 orang, dengan rincian guru 95 orang, tenaga kesehatan 21 orang dan tenaga teknis 513 orang.

Mereka akan mulai melaksanakan tugas terhitung 2 Juni 2025. Khusus bagi CPNS, mereka akan menjalani orientasi selama 4 hari di Balai Pengambangan Kompetensi ASN di Kecamatan Tarokan dan dilanjutkan kegiatan magang selama 2 minggu di kecamatan.

Tujuan kegiatan magang di kecamatan ini, supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu prioritas daerah dan tidak hanya terpaku pada tugas pokok. Setelah orientasi bagi CPNS selesai akan dilanjutkan PPPK.

Sejalan dengan Mas Dhito, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, yang hadir langsung di lokasi berpesan kepada seluruh pegawai untuk tidak menjadi pribadi yang berbeda setelah menerima SK pengangkatan CPNS dan PPPK. “Jangan sampai panjenengan yang telah mendapatkan amanah dan dapat sedikit tambahan rezeki menjadi berbeda dari yang dulu dikenal baik keluarga maupun lingkungan,” pesan Mbak Dewi. (kom/pan/gie)

Selain itu, respon ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir kemacetan akibat banyaknya pemakaian kendaraan pribadi saat musim Mudik. Termasuk, menjaga keamanan kendaraan selama ditinggal Mudik.

Kasi Humas Polsek Lowokwaru, Aiptu Eko Hariyanto, menyampaikan bahwa layanan ini bukan hanya untuk masyarakat asli Kota Malang, melain juga untuk mahasiswa atau pendatang. “Sasaran layanan ini tidak terbatas hanya warga asli Kota Malang. Namun, juga berlaku bagi perantauan yang ingin mudik dan meninggalkan kendaraannya. Layanan yang diberikan, juga termasuk apabila ada masyarakat yang kendaraanya trobel saat melintasi area Lowokwaru,” kata Aiptu Eko, Senin (10/03/2025) tadi.

Aiptu Eko menjelaskan, bahwa pihaknya sudah mempersiapkan lahan sebagai tempat penitipan kendaraan. Sehingga, penitip kendaraan tidak perlu risau.

“Lahan sudah siap dan penyebaran informasi sudah kami mulai melalui media sosial. Tinggal penekanan di manajemen internal, agar nantinya layanan dapat berjalan secara optimal,” jelasnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa layanan ini tidak dipungut biaya apapun. Sementara persyaratannya sangat mudah, yakni cukup membawa Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Silahkan kepada masyarakat yang ingin menitipkan kendaraanya. Syarat yang wajib dibawa cukup KTP dan STNK, sebagai bukti keabsahan,” terangnya.

Dengan adanya penitipan kendaraan gratis ini, imbuhnya, diharapkan bisa sangat membantu masyarakat. Sehingga, selama ditinggal mudik Masyarakat juga tidak khawatir mengenai kendaraannya.

Selain mengenai layanan penitipan kendaraan gratis, dirinya juga menyampaikan mengenai keberadaan Pos Pelayanan. Pos tersebut, nantinya sebagai tempat pelayanan arus mudik dan dapat digunakan sebagai tempat istirahat bagi pemudik.

“Nantinya pos tersebut akan didirikan di seberang Jembatan Soekarno Hatta di depan gerbang Universitas Negeri Brawijaya. Dan, kami akan melayani selama 17 hari, sejak malam tanggal 21 Maret sampai 06 April 2025,” tambahnya. (cw1/gie)

Diketahui, Ice Breaking ini dilaksanakan seminggu sekali usai WBP melaksanakan senam pagi rutin. Kali ini, Ice Breaking dilaksanakan di Lapangan Lapas Kelas IIB Jombang, yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Jombang, M Ulin Nuha, Senin (10/02/2025) tadi.

Kalapas Ulin Nuha mengatakan, bahwa tujuan diadakannya Ice Breaking untuk membangun hubungan dan mengurangi ketegangan serta kecanggungan antara jajaran Lapas dengan WBP. “Ice Breaking untuk menciptakan peningkatan interaksi, sehingga membuat suasana lebih santai dan menyenangkan,” ujarnya.

Baca juga :

Terlihat, saat melaksanakan Ice Breaking para WBP sangat senang dan bahagia. “Disamping itu, diadakannya Ice Breaking bagi para WBP adalah guna memberikan semangat kepada warga binaan yang disebut sebagai santri Lapas. Hal tersebut dilakukan karena para tahanan dan narapidana juga menjadi warga Jombang,” tambahnya.

Selain itu, adanya Ice Breaking kepada WBP diharapkan dapat membangkitkan semangat mereka ke depannya. “Karena kehidupan mereka tidak hanya sampai di sini saja, tetapi mereka bisa lebih semangat untuk membuat motivasi diri agar bisa berkembang ke depannya,” jelasnya.

Kalapas berharap, ke depannya WBP bisa mengembangkan diri untuk keluarga, diri sendiri dan masyarakat Jombang. “Serta ketika mereka kembali ke masyarakat tidak putus asa, dapat diterima oleh masyarakat, dapat bermanfaat dan bisa kembali bekerja untuk dirinya serta keluarganya,” tambahnya. (azl/gie)

Salah satu pengunjung, Santi Wahyu (25), mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik untuk mengunjungi pasar tersebut, karena ada beragam kuliner yang sudah viral di media sosial. Terlebih, saat ini sedang di musim libur panjang.

“Mumpung ponakan lagi libur sekolah, jadi sekalian mampir ke Pasar Klojen karena juga sering muncul di sosial media. Suasananya hari ini ramai sekali, tempatnya bersih, antrean di stand makaman panjang banget, terutama di kuliner yang sering direkomendasikan warganet. Bisa sampai sejam antre,” ujar Santi, Rabu (29/01/2025) tadi.

Baca juga :

Masih menurut Santi, dibandingkan dengan Pasar Oro-Oro Dowo, Pasar Klojen menawarkan lebih banyak pilihan kuliner. “Kalau soal variasi kuliner, Pasar Klojen lebih banyak pilihannya. Tapi kalau dari segi parkir, mungkin lebih leluasa di Pasar Oro-Oro Dowo karena lahannya lebih luas,” tambahnya.

Selain itu, pengunjung lainnya Eddy (24), warga asal Bandung mengaku jika dirinya sering datang ke Pasar Klojen, hanya untuk berburu kuliner khas maupun kekinian. Dirinya juga mengapresiasi kemudahan transaksi di beberapa stand, yang sudah menerapkan pembayaran non tunai.

“Kebetulan suka hunting kuliner, terus ketemulah pasar ini. Tadi udah antre pesen gyoza, pisang wijen, sama niatnya mau ngopi-ngopi di warung kopi depan. Meskipun tidak bawa uang tunai, tapi disini bisa memanfaatkan pembayaran non tunai karena dibeberapa stand telah menyediakan dan sangat memudahkan,” imbuh Eddy. (rsy/sit)