Rencananya, 19 titik itu akan disebar di seluruh wilayah di Kabupaten Malang. Atau, 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Seperti, Kecamatan Pagak, Donomulyo, Kalipare Sumbermanjing Kulon, Poncokusumo, Turen, Sumberpucung, Ngajum, Wonosari, Wagir hingga Kecamatan Pakisaji. Termasuk, wilayah Kecamatan Lawang, Singosari, Bantur, Dau, Bululawang, Sitiarjo, Sumbermanjing Wetan hingga Kecamatan Kepanjen.

“Keberadaan Posyandu jiwa akan terus kita dorong. Sementara, baru separuh dan masih ada yang belum memiliki posyandu jiwa,” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Mursyidah, Rabu (03/08/2022) tadi.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Sebagaimana diberitakan, bahwa sesuai data Dinkes, sebelumnya tercatat ada sebanyak 43 ODGJ di Kabupaten Malang, yang harus dipasung. Dan melalui pencanangan bebas pasung, telah dipastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi ODGJ yang dipasung.

“Ini akan kita pantau terus. Sebanyak 14 sudah kita rujuk ke RSJ Lawang. Yang 1 di Kasembon dan pihak keluarga tidak bersedia dirujuk dan akan dicarikan solusi,” imbuh Mursyidah.

Guna memastikan bebas pasung, Pemkab Malang juga memfasilitasi biaya perawatan pasien ODGJ selama dirawat di rumah sakit. Salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan adalah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dr. Radjiman Wediodiningrat. Pembiayaan tersebut, akan dilakukan dengan mendaftarkan si pasien ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kalau keluarga tergolong masyarakat miskin, maka akan masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kita buatkan kartu BPJS dengan rekom dari Dinsos,” terang Mursyidah. (sit)

“Semua orang dengan gangguan jiwa, itu bisa disembuhkan dengan perawatan medis. Dan penyelesaiannya, bukan dengan dipasung,” kata Sanusi seusai melakukan evakuasi.

Bupati Sanusi juga meminta kepada masyarakat yang keluarganya mengalami hal sama, juga untuk tidak dilakukan pemasungan. Namun, lebih dibawa untuk melakukan perawatan.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Maka, untuk seluruh masyarakat yang keluarganya dipasung, saya minta kesediaannya untuk di rawat di RSJ. Tujuannya, tentu diharapkan bisa normal kembali. Namun, setelah normal, nanti keluarga tetap wajib berkonsultasi ke rumah sakit,” imbuhnya.

Bupati Sanusi juga menjelaskan, bahwa N sudah di pasung selama 13 tahun dan tergolong anak yang hiperaktif. “Kalau diberi barang selalu dirusak, dihancurkan dan dicari yang aneh-aneh,” jelasnya.

Bupati Malang juga memaparkan, jika warga Kabupaten Malang yang dilepaskan dari pasungan diwaktu yang bersamaan ada sebanyak 14 orang di delapan kecamatan. “Ini bergerak bareng. Jadi, ini nanti kita ketemu di rumah sakit. Hari ini, saya minta eksekusinya serentak melalui puskesmas yang dikoordinir Dinas Kesehatan,” terangnya. (cw1/sit)

Kasatpol PP Kabupaten Situbondo, Buhari, membenarkan jika anggotanya telah mengamankan seorang ODGJ. “Dia diamankan petugas di rumahnya, karena sering mengamuk dan melempar rumah warga dengan menggunakan batu. Setelah berhasil diamankan, atas permintaan keluarganya, IK dititipkan di Puskesmas Jiwa Mlandingan, Situbondo,” ungkap Buhari, Senin (16/05/2022) tadi.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Menurut  Buhari, sebetulnya pihak keluarga akan menitipkan IK di Shelter Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Situbondo. Namun, karena hingga saat ini belum ada jawaban dari petugas Dinsos Kabupaten Situbondo, sehingga IK dititipkan ke Puskesmas. “Akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menitipkan ke Puskesmas Jiwa di Mlandingan,” ujarnya. (her/gie)

“Kami berkoordinasi dengan tim Diskominfo, terkait laporan masyarakat lewat medsos. Karenanya, langsung kita tindaklanjuti dengan satu tim dan truk tangki air untuk pembersihan kotoran di JPO. Pukul 11.00, kondisi JPO sudah bersih kembali,” ujar Kepala DLH Kota Malang, Drs Wahyu Setianto MM, Kamis (05/05/2022).

Petugas DLH Kota Malang mengidentifikasi, bahwa kotoran di JPO tersebut akibat dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di sekitar lokasi. Saat ini, DLH Kota Malang, akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB).

Lebih lanjut dirinya juga menegaskan, bahwa komitmen pelayanan tersebut sudah dibangun dan dijaga bertahun-tahun oleh jajarannya. Terlebih untuk volume sampah yang diprediksi meningkat, seiring pelonggaran kebijakan mudik sehingga banyak pemudik yang pulang ke kampung halamannya di Kota Malang.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Volume sampah dari pantauan awal di TPA naik dibanding volume normal 600 ton per hari. Petugas tetap jalan, yang penting kota bersih. Tapi kita imbau juga agar warga kurangi sampah dan jaga lingkungan masing-masing,” imbuh Wahyu.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengapresiasi kinerja cepat petugas DLH dan peran masyarakat. Termasuk dalam menyikapi hal-hal terkait kebersihan JPO yang menurutnya sangat penting dilakukan kerja sama dan saling pengertian.

“Kota yang maju itu salah satu tandanya ada kebersamaan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Gotong royong, maka apresiasi tentunya atas informasi terkait kebersihan JPO alun-alun pagi tadi. Sudah sat set wat wet (gerak cepat, red) ditangani di lokasi. Saya juga ajak warga agar rayakan libur Lebaran dengan seminim mungkin sampah,” ungkap Wali Kota Sutiaji. (cw2/sit)

Ketua Pansus III DPRD Trenggalek, Mugiyanto, seusai rapat mengatakan bahwa agenda rapat yang digelari di Lantai II Ruang Banmus DPRD Trenggalek, mengagendakan pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa.

“Jadi ini salah satu Perda inisiatif DPRD yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Trenggalek, khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Orang Dengan Gangguan Mental (ODGM),” ungkapnya, Senin (18/10/2021) sore.

Dikatakan Mugiyanto, progres pembahasannya saat ini sudah sampai ke pasal 53 dari 87 pasal. Dalam hal ini, Pansus III bekerjasama dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) merumuskan pasal per pasal demi bisa menjamin perlindungan kepada para ODGJ. 

Mengingat ini Perda inisiatif, dirinya berharap, ada keterpihakan dari Pemerintah Daerah membangunkan rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan kepada ODGJ bisa maksimal. “Dengan begitu, kita tidak perlu merujuk pasien ODGJ keluar daerah seperti di Lawang Malang ataupun Surabaya. Dan cukup kita selesaikan di Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk

Penyandang ODGJ itu, tambahnya, bisa dikategorikan dari sisi ekonomi sedikit kekurangan. Dan ini termasuk kategori masyarakat miskin dan perlu adanya perhatian dari pemerintah. 

“Nantinya, kita juga akan bedakan rumah sakit bagi masyarakat umum dengan ODGJ ini. Meskipun sementara waktu kita sudah ada di Karanganyar Gandusari, tapi itu masih cukup terbatas kapasitasnya,” terang Obeng sapaan akrabnya. 

Oleh karena itu, DPRD membuat regulasi ini dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah merumuskan atau merencanakan bangunan yang layak bagi ODGJ.

Obeng menyebut, terkait shelter yang sudah ada karena tahun kemarin sempat terdampak refocusing. Di tajun 2022 nanti mulai bisa dilakukan penataan pengerasan lokasi. 

“Yang jelas kita tinggal menunggu kebijakan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Kalau memang perlu dianggap segera dibangun, ya dibangun,” paparnya. (mil/sit)

Kobaran api tampak hampir melalap atap rumahnya yang terbuat dari kayu dan menjadi tempat tinggal Fandi. Sebelum aksi membakar rumah warisan orang tuanya, pemuda yang diduga ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang itu hendak melemparkan batu pada tetangga sekitar. Dia diduga bakar rumah dan hendak kabur karena takut dihajar warga setempat.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

“Dia memang memiliki gangguan kejiwaan dan pernah kabur dari tempat rehabilitasi di Sidoarjo. Mungkin dia lagi kumat lalu mau bakar rumahnya. Dia juga mengemasi beberapa pakaian dan langsung mau pergi. Warga di sini kemudian berupaya memadamkan api,” ujar Ketua Rt 05 Lingkungan Krajan, Novindra, Kamis (29/07) sore.

Pengakuan salah seorang warga setempat, Gatot (52), perilaku Fandi memang meresahkan. Dia kerap membawa tongkat kayu dan seringkali mengancam anak-anak serta kadang melempari warung juga rumah-rumah warga dengan batu.

“Kalau diamankan warga, dia selalu bilang alasannya karena tidak tahu kalau melakukan hal itu. Tapi memang ulahnya sangat meresahkan sekali,” kata Gatot, warga Lingkungan Krajan, Kelurahan Dawuhan.

Menurut warga lainnya, Nia (34) menuturkan, bahwa ini bukan yang pertama kali dia membakar rumah. Sebelumnya dia (Fandi, red) juga pernah membakar rumahnya tersebut namun dia menuduh warga yang melakukan itu.

“Dia menuduh warga yang bakar rumahnya, padahal ada warga yang melihat dia yang hendak membakar rumahnya sendiri,” ucapnya.

Lebih lanjut ditegaskan Nia, melihat ada api berkobar pada atap rumah Fandi, warga kemudian berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Mereka menyirami api dengan air agar tidak merembet ke rumah-rumah warga lainnya. “Namun rumah warisan orang tuanya itu nyaris terbakar. Di lokasi kejadian juga ditemukan sejumlah pecahan kaca, tongkat kayu dan sebuah botol plastik bekas berisi bensin,” kata Nia. (mam/ed2)

Program itu, diinisiasi terutama karena stigma di masyarakat yang muncul bahwa ODGJ timbul karena gangguan roh halus. Sehingga, menganggap penyandang sebagai objek yang menakutkan.

Baca juga:

• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Tim FKP yang terdiri dari 15 mahasiswa itu, mematahkan stigma masyarakat terkait ODGJ dengan menciptakan desa rujukan yang ramah guna mendukung penyembuhan. Desa rujukan yang ramah tersebut, di tepatnya di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.

Ketua tim, Uswah Nurul Izzati, menceritakan bahwa ODGJ masih memiliki hak harfiah sebagai manusia untuk dihargai serta dilindungi sehingga fungsi sosialnya dapat pulih kembali. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan dari masyarakat. Tim menyinergikan beberapa aspek yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

“Program utama kami yaitu Sekolah Jiwa dan Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa. Kami mengedukasi masyarakat agar memahami penyebab, pencegahan, penanganan, hingga mengajarkan cara bersikap yang baik saat berhadapan dengan ODGJ. Tentunya dengan metode yang berbeda menyesuaikan usia sasaran,” jelas Izzati, Selasa (27/07) tadi.

Pada gagasan kesehatan, Izzati menjelaskan, bahwa timnya merancang Medical Check Up. “Kegiatan medical check bisa dimanfaatkan masyarakat yang hendak berkonsultasi baik kesehatan secara umum maupun masalah kejiwaan yang dialaminya. Kami turut menggandeng yayasan disabilitas psikososial yang ada di desa tersebut,” ujar Izzati.

Program yang di gagas fakultas Keperawatan (FKP) Universitas Airlangga (UNAIR) saalah satunya Adalah pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan langsung bersama penyandang untuk memperluas sektor usaha yaitu pembuatan lilin. Sementara dalam proses menjangkau aspek lingkungan, tim mengusung Program Bersih Desa.

“Programnya itu menanam beberapa bibit tanaman seperti mint, lavender, dan tulsi. Yang Menarik dari program m,enanam tersebut berkhasiat menurunkan stres dan menjadikan fakultas Keperawatan (FKP) Universitas Airlangga (UNAIR) sebagai penenang,” terang mahasiswa keperawatan itu.

Semua gagasan di atas mendapatkan dana hibah dari Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), sebuah program sociopreneur yang diprakarsai oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Berfokus pada bidang sosial masyarakat untuk organisasi mahasiswa. Tim BEM FKP UNAIR berhasil lolos setelah melewati perjalanan panjang proses seleksi nasional. Ke depannya, Izzati bersama tim berharap dapat menjaga keberlanjutan program dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga dengan terselenggaranya program ini bisa mempunyai dampak. Dimana tidak ada lagi stigma bahwa ODGJ timbul karena gangguan roh halus, masyarakat bisa memanusiakan tanpa menyingkirkan ODGJ” ujarnya. (ade/ed2)

Dengan program bebas pasung tersebut, Bupati Trenggalek berharap seluruh warga di Trenggalek diberlakukan sebaik mungkin.

Baca juga:

• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

“Salah satunya adalah kita ingin memastikan tidak ada satupun warga di Trenggalek yang terpasung. Jadi mereka harus diberikan pelayanan sebaik-baiknya,” ungkap Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat dikonfirmasi, Senin (14/06/2021) sore.

Menurut suami Novita Hardini ini, program bebas pasung tersebut juga selaras langkah yang dilakukan oleh Pemkab Trenggalek dalam mewujudkan kabupaten inklusif. Selain mendapat perawatan secara medis, para ODGJ tersebut juga akan menjalani rehabilitas hingga dinyatakan siap untuk dikembalikan kepada keluarga.

“Ini tadi kita komunikasi dengan keluarga, ada dukungan yang baik, semoga nanti pelepasan, masa pengobatan, masa rehabilitasi bisa dijalani dengan baik, kemudian nanti ketika pulang juga penerimaan warga dan lingkungan sekitar juga kita harapkan baik pula,” imbuhnya.

Diharapkan, pasca mendapat rehabilitasi dan kembali ke masyarakat bisa terselimuti kebahagiaan. “Dengan begitu, mereka bisa terus hidup dengan normal, kebahagiaan keluarga yang dulu pernah ada juga bisa utuh kembali,” harap Mas Ipin sapaan akrabnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dr. Alwi berharap masalah pasung di seluruh Jawa Timur bisa tuntas pada tahun 2023. Dan di tahun 2021 ini Kabupaten Trenggalek telah siap untuk mengawali program bebas pasung.

“Biar mereka itu bersosialisasi, mereka punya aktivitas, apalagi aktivitas yang punya nilai ekonomi, karena tingkat kerawanan itu nanti setelah kembali ke keluarga, kalau saat kembali tidak diterima dikhawatirkan akan re-pasung lagi,” terang dr. Alwi.

Terkait proses rehabilitasi terhadap ODGJ, dr. Alwi menjelaskan bahwa nantinya setelah ditangani secara medis dan dinyatakan bisa kembali, kemudian akan dikembalikan ke daerah untuk sementara waktu ditempatkan di UPT.

“Jadi pelan-pelan tapi pasti, artinya begitu kembali, kembali normal seperti yang diinginkan Pak Bupati, hidup sebagaimana layaknya manusia,” pungkasnya. (mil/syn)

Meskipun terjatuh dari ketinggian sekitar 9 meter dan hanyut ke Sungai Brantas hingga terseret arus sekitar 12 meter, namun Yuyun berhasil selamat. Wanita dengan status Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini hanya mengalami lecet dan memar di lengan, betis dan kaki.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk

Informasi Memontum.com bahwa ada dua versi terkait jatuhnya Yuyun ke Sungai Brantas. Ada yang menyebut bahwa dia ikut terjatuh saat membuang sampah, namun ada pula yang menyebut bahwa Yuyun sengaja menjatuhkan diri.

Suci Nawati (40) istri ketua RT setempat mengatakan, kejadiannya terjadi sekitar pukul 14.30. “Tadi informasinya bahwa korban membuang sampah di jembatan. Memang dia rutin membuang sampah di sungai. Biasanya tiap pagi dan sore. Setahu kami bahwa korban ODGJ sudah cukup lama. Saya tidak tahu pasti bagaimana peristiwa pastinya hingga korban jatuh ke sungai. Sebab ada yang mengatakan setelah buang sampah korban langsung terjatuh ke sungai. Tetapi ada juga yang bilang setelah buang sampah, korban sengaja melompat ke sungai. Setelah kejadian, korban berhasil diselamatkan oleh warga,” ujar Suci.

Kejadian ini selanjutnya dilaporkan ke Polsek Kedungkandang hingga petugas mendatangi lokasi kejadian. Petugas medis dari PMI Kota Malang juga tiba di lokasi kejadian. Usai dapat penanganan medis dari PMI Kota Malang, korban dibawa ke IGD RSSA Malang untuk memdapatkan perawatan medis.

Asmayar (50), Ketua RW 06 Mergosono, menduga Yuyun sengaja menjatuhkan diri ke sungai. “Diduga korban sengaja melompat dari jembatan. Koddisi kejiwaan korban terganggu dan pernah di rawat di rumah sakit jiwa,” ujar Asmayar. (gie)