Kerjasama kolaborasi penggalangan dana ini sesuai dengan tujuan Waria WPA Turen paguyuban para transgender yang juga anggota WAMARAPA Malang ini yaitu membantu sesama di bidang kesehatan, lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia serta menghilangkan stigma diskriminasi terhadap kaum marginal atau ODHA yang terpinggirkan dan terkucilkan.

Donasi shelter WPA Turen. (ist)

“Masih banyak masyarakat yang menstigma ODHA bahkan Kami para Waria atau yang biasa disebut transgender. Sebenarnya Kami sendiri tidak berniat atau punya cita-cita sejak kecil menjadi Waria, akan tetapi karena proses kehidupan dan takdir Kami seperti ini. Kami hanya ingin dihargai, saling toleransi serta saling bekerjasama untuk bersama meningkatkan produktivitas bermasyarakat,” kata Mama Gita koordinator Waria WPA Turen.

Waria yang juga pemilik Salon Gita ini telah bergabung bersama WPA Turen ini sejak tahun 2014. Dia menuturkan melalui kegiatan ini pihaknya bisa berkontribusi untuk Warga Peduli AIDS dan Shelter Rumah Singgah ODHA khususnya.

“Karena memang selama ini dengan keberadaan WPA Kami bisa lebih produktif dan mencegah serta menanggulangi penularan bahkan memutus mata rantai penularan virus HIV. Kami menganggap shelter yang berada di Talok ini seperti rumah kedua bagi Kami untuk saling bekerjasama, saling bersilaturahim, saling tolong menolong serta saling berkeluh kesah seperti saudara karena memang tidak ada batasan dan sekat-sekat semua bersama menjadi satu mulai dari ODHA, Waria, kader masyarakat umum,” terang Mama Gita.

Sementara itu, Ketua WPA Turen, Tri Nurhudi Sasono ,M.Kep. mengatakan pihaknya bersyukur giat berjalan sukses.

” Alhamdulillah kegiatan penggalangan dana hari ini berjalan lancar dan sukses meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19 saat ini, Kami tetap menjalankan prinsip sesuai protokol kesehatan dengan perilaku hidup bersih sehat selalu cuci tangan saat beraktivitas dan saling jaga jarak serta tetap selalu gunakan masker,” terang pria yang juga dosen STIKES Kepanjen ini.

Penggalangan dana di depan shelter banyak diikuti oleh para relawan tidak hanya waria tetapi juga kader WPA, KDS ODHA, Relawan Turen Bersatu, Srikandi Tuber, Tagana, Mahasiswa Pusdiva STIKes Kepanjen, dan Warga Desa Talok.

Kegiatan dibagi lima kelompok ada yang bertugas sebagai tukang untuk membenahi atap shelter yang telah rusak, kelompok kedua membersihkan halaman dan interior rumah, ketiga sebagai kelompok penggalang dana dengan sasaran pengguna jalan, kelompok empat mobilisasi material serta kelompok terakhir kelima sebagai seksi konsumsi.

Hasil penggalangan donasi hari ini dilaporkan mendapatkan hasil Rp.546.700 dari pengguna jalan dan tambahan Rp. 300.000,- dari Puskesmas Turen. Tidak hanya bantuan dalam bentuk uang tetapi banyak juga masyarakat yang membantu misalnya dalam bentuk makanan dari Bunda Maratus Warga Desa Talok, teman-teman WPA Turen serta banyak pihak lain di relawan Turen Bersatu yang berpartisipasi dan membantu lancarnya kegiatan Renovasi Shelter Rumah Singgah ODHA WPA Turen ini.

” Semoga semua bentuk partisipasi bersama Kita berkah dan bermanfaat bagi sesama,” pungkas Tri. (*/yan)

Sekretaris KPA Sidoarjo, dr Muhammad Atho’ilah mengatakan berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo sejak awal ditemukan kasus HIV Tahun 2001 sampai dengan Desember 2018 secara kumulatif mencapai 2.948 kasus. Disusul Tahun 2018 ditemukan 447 kasus.

“Perkembangan data kasus ini akumulasi dari kasus yang dilaporkan dari wilayah Sidoarjo,” terangnya kepada Memo X, Kamis (27/06/2019).

Selama ini lanjut Atho’, KPA Sidoarjo sudah melakukan berbagai kegiatan yang mendorong stakeholder (pemangku kepentingan) terkait penyelenggara program pencegahan penularan dan penanggulangan HIV/ AIDS. Kegiatan itu baik yang dilaksanakan instansi pemerintah, LSM (swasta), warga peduli AIDS serta kelompok populasi kunci, serta peran dari lintas sektor terkait dalam mendukung program dan kegiatan KPA.

“Tetapi harus diakui upaya yang dilakukan selama ini belum terkoordinasi dan termobilisasi secara optimal hingga kemampuan penanggulangan HIV/AIDS belum seimbang dengan tingginya kecepatan penularan HIV,” imbuhnya.

Bagi mantan Kepala Puskesmas Sidoarjo Kota ini yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan pola epidemi kasus menuntut agar program-program yang dikembangkan harus sesuai dengan kondisi objektif yang dialami penderita HIV/Aids. Karena itu KPA Sidoarjo secara kelembagaan dituntut terus memobilisasi dan mengembangkan seluruh sumberdaya terkait agar mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya.

“Terutam dalam memberikan dukungan baik berupa kebijakan maupun dukungan teknis kepada semua komponen penggiat HIV secara optimal agar akselerasi program pencegahan penularan dan penanggulangan HIV/Aida dapat lebih ditingkatkan serta tidak ada stigma dan diskriminasi di masyarakat,” tegasnya.

Dalam dialog itu, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mendengarkan semua keluh kesah yang menjadi ODHA. Termasuk dari dinas terkait yang menjadi mitra KPA Sidoarjo, sejumlah Puskesmas di Sidoarjo, LSM dan organisasi masyarakat yang menjadi mitra KPA serta masyarakat umum yang peduli Aids.

“Kami berharap Pemkab Sidoarjo lebih memperhatikan para ODHA. Diantaranya memberikan fasilitas rumah singgah agar ada pelatihan keterampilan bagi ODHA. Selain itu lebih memperhatikan peningkatan gizi bagi ODHA,” pintah salah seorang peserta audiensi itu.

Sementata Koordinator, Yayasan Bambu Nusantara, dr Titik Sugiyanti memaparkan informasi serta berdiskusi terkait program pencegahan penanggulangan serta memberikan informasi dan edukasi tentang HIV/Aids di lingkungan masyarakat Sidoarjo. (Wan/yan)

Pendamping WPA, Ariadi Kusworo mengatakan, selama ini jenazah ODHA masih dianggap riskan untuk ditangani. “Dalam penyelenggaraan jenazah ODHA ini pasti ada SOP-nya, doharapkan para peserta pelatihan dapat memahami, kemudian bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat, sehingga bahaya yang muncul dalam menangani jenazah ini bisa dihilangkan,” katanya

Ariadi menjelaskan, bahwa virus HIV AIDS yang terdapat pada jenazah ODHA bakal mati setelah 4 jam, maka perlu pendiaman selama waktu tersebut, sebelum jenazah dilakukan penanganan. “Nah, WPA yang dulunya hanya mensosialisasikan apa itu AIDS, bahayanya, kini mereka diberi bekal penanganannya untuk disampaikan pada masyarakat, ” tegasnya.

Pemegang Program HIV AIDS Puskesmas Pesantren II Tutik Kusumawati menyebutkan, ada peningkatan jumlah penderita penyakit HIV-AIDS di Kota Kediri, terutama di wilayahnya yang telah ditangani, banyak penderita Infeksi Menular Seksual (IMS) yang tidak mau berobat atau periksa sejak dini karena malu. “Jadi selama 2018 ini banyak sekali di masyarakat ditemukan, tapi mereka takut berobat, alasannya mungkin malu karena terkait infeksi virus menular seksual,” ungkapnya.

Dengan pembekalan kepada 30 peserta itu diharapkan mampu memberi pendampingan kepada masyarakat. Sehingga, mereka lebih dekat dengan masyarakat, tahu keluhannya, dan bisa sharing.(mid/aji/yan)

Media Gethering tersebut dihadiri berbagai (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD, Satker, Universitas yang ada di Kota Probolinggo dan LSM terkait serta perusahaan pengusaha tempat hiburan. Dalam pertemuan ini, Badrut Tamam, Pengelola Program Di KPA memaparkan, masih banyaknya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Orang dengan HIV-AIDS (ODHA). Padahal, diskriminasi termasuk dalam pelanggaran Perda itu sendiri. Karena ini sudah ada perdanya untuk mengatur itu semua.

“Ini sudah ada Perda nya tapi implementasinya tidak maksimal, ini karena banyak yang belum paham tentang bagaimana menghargai ODHA dan penularan HIV itu sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu Dr Taufiqurohman selaku Sekdinkes, menerangkan bahwa kegiatan ini harus benar benar di pahami seluruh satker, SKPD, LSM, Universitas, karena dengan dipahami tentang apa ODHA tersebut, maka implementasi tentang penanganan penderita ODHA tersebut bisa teratasi.

“Terkait SOP dan Kesepakatan, paling tidak semua elemen harus memahami dulu tengtang ODHA, termasuk SKPD, satker, LSM terkait dan universitas.” ungkapnya. “Hal hal terkait penanganan dan penyaluran penderita harus lengkap dulu persyaratannya, agar tidak terjadi mis komunikasi.” tambah Taufiq.

Menurut Joesminingsih, Kabid P2P Dinas Kesekatan Kota Probolinggo, menjelaskan, Untuk menyeimbangkan permasalahan ini, dari hasil lokakarya tahap pertama, dibutuhkan banyak sosialisasi ke bawah tentang bagaimana bahaya dan bagaimana penanganan terkait ODHA.

“Agar masyarakat paham dan mengrti tentang ODHA dan tidak ada diskriminatif jika terdapat ODHA di wilayahnya.” jelasnya. Kita sudah ada di puskesmas Kanigaran komunitas peduli ODHA, dan kita melibatkan juga penderita yang mau pro aktif untuk sosialisasi terkait ODHA ini,”imbuhnya.

Dari hasil pertemuan yang bertempat di ruang orin Probolinggo tersebut, nanti akan di buatkan Perwali Kota Probolinggo, sehingga nantinya akan tahu mekanisme aturannya terkait SOP Penanganan ODHA. Juga SKPD, Satker, LSM terkait dan pihak lain yang terlibat akan mengerti akan tupoksi pekerjaannya. (pix/yan)