Disampaikan Zulfikarr Arse Sadikin atau yang akrab di sapa Bang Zul, mengatakan bahwa masyarakat Situbondo harus mampu beradaptasi dengan tata kelola keuangan di tengah masyarakat. Jangan terlalu mudah melakukan pinjaman online (Pinjol) tanpa mengetahui legalitasnya.

“Sebab bila masyarakat sudah terjerumus ke pinjaman online, yang tentunya tidak jelas legalitasnya, maka masyarakat bisa menjadi korban dan akan terbelit hutang,” ujar Bang Zul.

Untuk itu, tambahnya, dirinya mengajak OJK hadir secara intens ke tengah masyarakat Situbondo, guna memberikan sosialisasi. “Tujuannya, tentu agar masyarakat tidak menjadi korban Pinjol Ilegal,” paparnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Situbondo, Rahmad, yang turut hadir juga berharap pada ratusan masyarakat dan peserta yang hadir khususnya, agar betul-betul memanfaatkan acara tersebut. Sehingga, bisa menjadi bekal dalam keseharian dan tepat menentukan pilihan pinjaman andai mendesak.

“Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bang Zul yang telah bersedia hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Situbondo, dengan menghadirkan sosialisasi yang sangat bermanfaat. Sehingga, masyarakat tidak bisa paham dan tahu, dalam menentukan baik dan buruknya,” paparnya.

Acara sosialisasi yang berlangsung sore ini, juga diakhiri dengan acara buka puasa bersama dengan seluruh peserta. Turut hadir di acara tersebut, anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Golkar, anggota pengurus DPD Golkar dari 17 kecamatan, AMPG, AMPI dan seluruh anggota sayap Golkar Kabupaten Situbondo. (her/sit)

Hal itu, disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri edukasi keuangan pada masyarakat yang digelar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember di Pendopo Bupati, Senin (27/02/2023) pagi. “Edukasi keuangan yang digelar OJK saat ini sangat tepat sekali, banyak masyarakat yang terjerat kasus Ojol, investasi bodong dan sejenisnya,” kata Kyai Salwa-sapaan Bupati dalam sambutannya di depan ratusan peserta yang hadir.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI Komisi XI, Zulfikar Arse Sadikin, yang telah berinisiatif mengadakan acara edukasi keuangan ini di Bondowoso. “Semoga kegiatan ini memberi manfaat, baik bagi masyarakat maupun Pemkab bondowoso. Secara umum perkenomian Bondowoso selama 3 tahun terahir mengalami fluktuasi yang disebabkan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dijelaskan, bahwa sebelum pandemi Covid-19, perekonomian di Bondowoso tumbuh secara positif hingga 5,9 persen. Namun pada tahun 2019, saat pandemi menurun hingga 1,3 persen dan pada tahun 2020 hingga 2021 bangkit kembali menjadi 3,4 persen.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Pemkab Bondowoso mempuyai kewajiban membangun kemandirian masyarakat, hususnya dalam bidang ekonomi, dengan meningkatkan kesejahteraan sosial sampai normal kembali,” jelasnya.

Pondasi yang harus dibangun, lanjutnya, yaitu penguatan literasi keuangan bagi pengusaha dan perorangan atau masyarakat, agar mampu menghadapi dinamika perkenomian yang terjadi. Edukasi keuangan sendiri, merupakan salah satu upaya peningkatan literasi atau pengetahuan dan kecakapan, agar bisa mengambil keputusan yang efektif dalam pengelolaan keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Tim OJK juga memaparkan tentang manfaat, resiko, biaya dan yang lainnya supaya dapat terhindar dari investasi bondong. Diharapkan, kegiatan ini bermanfaat, sehingga pergerakan ekonomi di Bondowoso mengalami pertumbuhan. (zen/gie)

Menurut Zulfikar, bahwa salah satu mitra kerja Komisi XI adalaah OJK. Adapun lembaga keuangan non bank yang menjadi ruang lingkup pengawasan OJK, diantaranya finance tekhnologi atau masyarakat umum biasa dikenal dengan nama Pinjol.

“Ya banyak Pinjol yang belum terdaftar di OJK. Untuk itu masyarakat diminta untuk berhati-hati jika menggunakan layanan pinjaman online. Saya juga menyarankan agar masyarakat selalu selektif dalam memilih lembaga keuangan online agar tidak tertipu oleh Pinjol ilegal,” ujar Zulfikar.

Baca Juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Kepala Sub Bagian Pengawasan IKNB dan Pasar Modal-Kantor OJK Jember, Aditia Seolaksono, banyak mengupas tentang Satgas Waspada Investasi (SWI). Diantaranya, memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan investasi ilegal.

“Selain itu, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik investasi ilegal serta pemantauan potensi terjadinya investasi ilegal,” papar Aditia.

Aditia menambahkan, pihaknya juga mengupas tentang identitas yang telah dihentikan SWI, serta investasi yang di awasi OJK. Untuk itu, Aditia meminta kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika menerima penawaran dan juga hati hati tentang pinjaman online illegal. “Kami juga meminta untuk selalu menjaga tentang data pribadi,” ujar Aditia.

Terakhir kegiatan sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, A Busairi dan Ketua DPD Golkar Situbondo, Rachmat. Keduanya banyak mengupas tentang materi dari aspirasi masayarakat awam yang tidak mengerti tentang pinjaman online yang legal dan ilegal.

“Oleh sebab itu dari kegiatan ini, kami menilai sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih jenis Pinjol,’ ujar Politisi Partai Golkar ini. Adapun peserta yang hadir dari Kader Golkar dan simpatisan dari Dapil I dan Dapil VI. (her/gie)

Dalam kegiatan itu, dirinya menyampaikan mengenai sinergi penguatan inklusi dan literasi keuangan dalam momentum pemulihan ekonomi. Disampaikannya, bahwa saat ini ekonomi di Kota Malang mulai tumbuh dengan signifikan. Hal itu, ditunjang karena sektor pariwisata yang mulai membaik.

“Indikator pariwisata menjadi dominan di kota Malang. Apalagi, nanti ada Malang Creative Center (MCC) yang harapannya bisa beroperasi menjadi satu basic ekonomi kreatif (ekraf) yang bisa menguatkan,” jelas Wali Kota Sutiaji, Selasa (17/05/2022) tadi.

Dengan sektor pariwisata yang membaik ini, dirinya berharap Kota Malang dapat menjadi penyangga untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi, di Kota Malang tamu yang datang 99,89 persen mereka wisatawan domestik. Salah satu wisata yang banyak dikunjungi wisatawan saat ini Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

“Dengan mengandalkan TNBTS, ini dikuatkan penyangganya. Kota malang bisa dijadikan tempat singgah dan tempat kongkow (nongkrong, red) di daerah Kayutangan Heritage hingga Sarinah,” imbuhnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Dijelaskannya, ketika sektor pariwisata menjadi primadona maka itu bisa menjadi sumber utama untuk penambahan devisa negara. Dirinya meyakini, bahwa ketika sektor wisata dibuka, maka itu semakin bagus karena wisatawannya begitu luar biasa. Okupansi dinilai sudah bagus, dan inflasi itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sudah mulai membaik.

“Kolaborasi chanelling dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), aktivasi destinasi pariwisata, dan ekraf menjadi penopang, dan itu menjadi penguatan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), Sugiarto Kasmuri, mengatakan bahwa untuk pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini ada tiga klaster. Pertama, dengan penguatan ekonomi dana pusat yang akan dialokasikan ke enam sasaran strategis. Diantaranya, pariwisata, ketahanan pangan, dan kesehatan.

“Untuk penguatan ekonomi ini, dana pusat 178 Triliun dialokasikan ke enam sasaran strategis. Itu bukan nilai kecil dan pasti punya dampak,” kata Sugiarto. (hms/cw2/sit)

Selain itu, juga hadir Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, Kepala OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri, Kepala Perwakilan BI Malang, Samsun Hadi, beserta jajaran pejabat terkait lainnya.

Wali Kota Malang dalam kesempatan itu mengatakan bahwa diperlukan penguatan literasi keuangan masyarakat guna mengimbangi geliat pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. “Inklusi kita bagus, tapi literasi perlu dikuatkan. Karena saya sering komunikasi terus menerus dengan OJK. Kami ingin menguatkan bagaimana (literasi, red) pinjaman online dan saat ini crypto. Sehingga, literasi masyarakat semakin hari semakin kuat dan tidak ada lagi investasi bodong,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Dirinya juga menjelaskan, bahwa OJK bersama industri jasa keuangan perlu senantiasa meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendorong penguatan literasi keuangan masyarakat. “Bahwa eksistensi OJK ini semakin bisa memberikan edukasi, literasi dan penguatan berkaitan dengan masalah industri jasa keuangan,” imbuhnya.

Wali Kota Sutiaji berharap, ada strategi hexahelix yang terbangun dapat mendorong terwujudnya pemberdayaan ekonomi Kota Malang. “Kami sudah memasukkan perbankan merupakan salah satu sektor. Kalau dulu pentahelix, sekarang hexahelix. Yang menjadi komunitas tersendiri, menjadi bagian sendiri untuk mewujudkan kolaborasi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Baik pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan di Kota Malang,” tambahnya.

Wali Kota Malang juga berharap, bahwa keberadaan Gedung Kantor OJK yang baru diresmikan, dapat menjadi pendorong semangat bagi seluruh pejabat dan pegawai OJK untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan bagi masyarakat dan industri jasa keuangan, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah di Kota Malang. “Sekarang kantor sudah bagus. Ini akan bisa menguatkan bagaimana OJK memberikan fasilitasi. Untuk menguatkan program-program dari perbankan maupun industri jasa keuangan yang lain. Akan mengangkat pertumbuhan ekonomi bisa semakin bagus. Itulah ekspetasi kami, sebagai kepala daerah. Mudah-mudahan ini bisa kita tangkap bersama-sama,” terangnya. (hms/cw1/sit)

Pelaksana harian (Plh) Kepala OJK Jember Zulkifli, mengatakan bahwa berdasarkan asessmen yang dilakukan Senin (06/12/2021) hingga pukul 18.00, dirinya mengidentifikasi ada 2.713 debitur yang terdiri dari tiga bank umum dan enam BPR.

Khusus kepada debitur yang terdampak Gunung Semeru itu, tambahnya, OJK merekomendasikan Industri Jasa Keuangan (IJK) memberikan bantuan berupa keringanan kepada debitur terdampak. Keringanan itu, dapat dilakukan melalui program restrukturisasi.

“Rekomendasi OJK menindaklanjuti kondisi Gunung Semeru terhadap debitur yang terdampak. Perbankan atau layanan jasa keuangan dapat meringankan bagi debitur melalui program restrukturisasi,” ujar Zulkifli, Senin (06/12/2021) malam.

Fasilitas restrukturisasi yang diberikan berbeda dengan restrukturisasi terhadap warga terdampak Covid-19. Restrukturisasi terhadap debitur terdampak Gunung Semeru ini, masuk kategori restrukturisasi reguler yang sudah diatur dalam Peraturan OJK.

“Restrukturisasi yang diberikan ini berbeda dengan restrukturisasi Covid-19. IJK dalam restrukturisasi terdampak Gunung Semeru melalui ketentuan khusus yang disiapkan OJK,” lanjut Zulkifli.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sesuai aturan tersebut, IJK dapat memberikan restrukturisasi berdasarkan hasil asessmen yang dilakukan IJK. IJK dapat memutuskan debitur yang berhak mendapat restrukturisasi ataupun yang tidak berhak.

Zulkifli memastikan, sejauh ini layanan IJK di Kabupaten Lumajang, berjalan lancar. “Sampai Senin pukul 18.00, kami belum menerima informasi lebih lanjut adanya gangguan layanan perbankan di Lumajang. Artinya, layanan masih berjalan lancar,” papar Zulkifli.

Sebagai informasi IJK dan OJK telah mendatangi tempat pengungsian warga terdampak erupsi gunung Semeru, hari Senin kemarin. Pada kesempatan itu, IJK dan OJK memberikan bantuan senilai Rp 750 juta kepada korban.

Bantuan yang disalurkan berupa dana tunai melalui rekening Baznas Kabupaten Lumajang serta logistik berupa sembako, obat-obatan dan perlengkapan lain. Bantuan berupa logistik itu dibagikan secara langsung kepada korban yang berada di Kecamatan Candipuro, Lumajang.

Dilain pihak, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, saat menerima bantuan itu secara simbolis menyampaikan terima kasih kepada IJK dan OJK, atas kepeduliannya terhadap korban Awan Panas Guguran Gunung Semeru. (rio/sit)

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten Malang melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan perbankan dan orientasi jasa keuangan (OJK), di salah satu hotel di Kota Malang, Senin (9/11) tadi. Pelaksanaan itu, dimaksudkan untuk meningkatkan strategi keuangan yang telah ditetapkan Presiden RI, Joko Widodo, pada 1 September 2016 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang strategi Inklusi Nasional.

“Salah satu syarat dari keberhasilan negara adalah terciptanya sistem keuangan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Pjs Bupati Malang, Sjaichul Ghulam, Senin (9/11).

Bagaimana kesejahteraan masyarakat, lanjut Ghulam, dapat menjadikan sektor jasa keuangan bisa semakin berpengaruh besar. Seperti inklusi keuangan, inklusi pengeluaran dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan survey inklusi keuangan, jumlahnya sebesar 59,74 persen. Dimana, penggunaan jasa oleh masyarakat masih didominasi pada sektor keuangan dan keberagaman penggunaan konsep keuangan.

“Untuk wilayah Kabupaten Malang, diharapkan dengan digelarnya inklusi keuangan hari ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan sistem lembaga keuangan,” tambahnya.

Seperti yang telah di contohkan, dengan terbukanya kredit produktif, dapat memberikan manfaat dan mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. “Dalam hal ini, satu akses untuk Indonesia. Tujuannya, untuk inklusi ini semakin berkembang di masyarakat dan juga literasinya semakin besar,” urainya. (riz/sit)

Memontum Malang – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Sugiarto Kasmuri, mengingatkan kepada masyarakat atas konsekuensi yang timbul apabila percaya dengan investasi bodong atau ilegal. Konsekuensi yang dimaksud, yakni lenyapnya dana investasi yang sudah disetorkan kepada para pelaku investasi ilegal.

Sugiarto menjelaskan, dalam kasus investasi bodong tersebut tidak ada kaitannya dengan lembaga perbankan. Sehingga, hal tersebut sulit untuk bisa di kembalikan.

“Dananya tidak masuk ke sistem perbankan. Ini resiko yang harus di tanggung masyarakat, ketika melakukan investasi ke lembaga yang tidak legal dan tawarannya tidak logis,” ujar Sugiarto Kasmuri, Kepala OJK Malang, Rabu (4/11).

Sugiarto menambahkan, berbeda dengan kasus Skimming. Ketika Bank mendapat laporan, dari situ akan ada mekanisme investigasinya untuk membuktikan dan pihak bank bisa bertanggung jawab.

“Kalo skimming agak berbeda, ada mekanisme investigasinya dan dalam investigasi itu bisa terlihat dan terbukti dananya hilang karena kejahatan Skimming, itu bisa diberikan kembali oleh Bank. Itu kan konteks perbuatannya memang berbeda ya,” ungkap Sugiarto, menanggapi aksi penipuan yang bermodus investasi dan berhasil dibekuk Polres Malang.

Dari situ, tambahnya, masyarakat agar kritis dan waspada terhadap apa yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang memberikan jaminan yang tak logis tersebut. “Ada dua hal yang penting, yakni masyarakat harus memperhatikan lembaga tersebut legal atau ilegal, terdaftar di OJK atau kementrian lain yang resmi. Ke dua, masyarakat juga harus kritis, tawaran yang diberikan logis atau tidak. Itu harus di waspadai,” tambahnya.

Pihak OJK juga akan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat dengan kegiatan literasi dan sosialisasi. Bagaimana bisnis perbankan dan bisnis lembaga investasi lainnya. Bagaimana juga pembiayaannya juga.

“Ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, jika ingin tahu lebih lanjut juga bisa melihatan di website OJK.co.id atau di sikapiuangmu.ojk.co.id, disitu ada lembaga-lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh OJK,” tutupnya. (riz/sit)

Sebelumnya, kasus yang bermula dari pinjaman modal ke Bank BNI digugat oleh pemilik jaminan karena apraisal yang didatangkan Bank milik BUMN itu dinilai terlalu kecil. Pemilik jaminan kemudian melawan karena dinilai merugikan.

Namun, Bank BNI bersikukuh dengan apraisalnya. Pihak BNI mendaftarkan Agunan berupa SHM ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilelang. Namun, karena tidak memiliki surat keterangan tanah (SKT) KPKNL juga digugat.

MBPru selaku kantor jasa penilai publik juga digugat karena tidak sesuai dengan hasil penilaian tim apraisal independen pemilik jaminan/agunan. Dalam sidang perdana hanya MBPru yang menghadiri sidang. Sisanya kompak abstain.

Mulyadi selaku pemilik jaminan CV Nirmala Karya juga melaporkan kasus tersebut ke OJK. Mulyadi menilai keluarganya merasa diinjak-injak dengan sengketa tersebut.

“Kami sengaja melaporkan kasus yang masih dalam sengketa di pengadilan ini ke OJK. Keluarga saya merasa diinjak-injak dengan kasus ini. Tapi, ini belum seberapa sebab masih kasus yang lebih bombastis lagi,” paparnya.

Disinggung mengenai respon OJK, Mulyadi menilai OJK Profesional dalam menjalankan tugas. Terbukti, laporannya diterima dengan baik dan terbuka.

“Kami langsung terhubung dengan petugas OJK. Dan akan menindaklanjuti kasus ini,” paparnya.

Petugas OJK Icha melalui aplikasi whatsapp mengaku sudah menerima laporan Mulyadi. Namun, pihaknya meminta pengadu untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis.

Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya, OJK mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, lembaga keuangan non bank (Seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, fintech P2PL, dll) dan sektor perbankan.

“Menanggapi keluhan Bapak Mulyadi perihal permintaan SHM di Bank BNI dengan ini kami sampaikan bahwa jika terdapat pengaduan terkait dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Konsumen dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada PUJK,” kata Icha

Selanjutnya, PUJK wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikannya dalam jangka waktu maksimal 40 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, bapak Muladi dapat mengupayakan penyelesaian secara tertulis terlebih dahulu dengan menghubungi Bank yang bersangkutan,” sarannya. (adi/yan)