“Hari ini kita kedatangan dari tujuh perwakilan organisasi profesi, yang bernaung di Dinas Kesehatan. Yang mana, mereka menyampaikan aspirasinya ke Kantor DPRD,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi seusai menemui perwakilan organisasi profesi di Aula Kantor DPRD, Senin (28/11/2022) sore.

Adapun beberapa alasan yang membuat mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, tambahnya, salah satunya adalah Undang-undang harus mengikuti prosedur soal keterbukaan kepada masyarakat. Sedangkan dalam RUU Kesehatan Omnibus Law, mereka sama sekali tidak tahu menahu terkait pembahasan itu. Bahkan, terkesan tertutup dan tersembunyi.

“Nantinya, diharapkan wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD, ini bisa meneruskan kepada pemangku kepentingan terkait RUU Omnibus Law Kesehatan,” imbuhnya.

Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan kali ini, ungkapnya, diantaranya dari profesi perawat yakni jika RUU ini disahkan. Maka, ini akan sangat merugikan. Misalnya, jika tenaga perawat asing yang dinilai kurang kompeten harus menggantikan posisi perawat yang sudah ada di Trenggalek.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Dampak lain, jika tenaga perawat asing ini menggantikan posisi perawat yang ada. Tentunya, ini akan menyempitkan ruang tenaga perawat dalam negeri. Sehingga, menimbulkan permasalahan baru yaitu bertambahnya pengangguran yang ada di Trenggalek,” terang Samsul.

Selain itu, ujarnya, ada pula yang menyatakan jika Undang-undang terkait keperawatan yang baru saja disahkan di tahun 2014 dan baru ditindaklanjuti tahun 2019, dalam waktu yang singkat harus dijadikan satu dalam RUU Omnibus Law. Hal ini, dinilai sangat tidak efektif dan efisien.

“Oleh sebab itu, kami mencoba memberi ruang kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya melalui narasi dan diksi, yang nanti akan ditindaklanjuti di tingkat DPRD melalui masing-masing fraksi,” jelasnya.

Dengan demikian, ujarnya, diharapkan para pemangku kepentingan bisa mengakomodasi aspirasi yang disampaikan organisasi profesi yang ada di bidang kesehatan.

Dalam aksi damai itu, tidak hanya meneriakkan kata-kata orasi. Namun, bentuk penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law, yang dilakukan aksi masa adalah dengan membentangkan spanduk bertuliskan RUU Kesehatan Omnibus Law Mengancam Keselamatan dan Kepentingan Masyarakat, Menolak RUU Kesehatan Omnibus Law Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan Korbankan Hak Sehat Rakyat. (mil/sit)

Ribuan massa gabungan beberapa serikat buruh dan organisasi seperti LBH Surabaya, KSPI, FBTPI-KPBI, KASBI, JARKOM SP Perbankan, LEM SPSI, WALHI Jatim, BEM SI Jatim, KontraS Surabaya, FSBI, KSN, KSBSI, KHM, FSPMI dan PMII.

DEMO – Ribuan massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur memadati Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu (11/03/2020)

“Kami sengaja memusatkan di Bundaran Waru karena tempatnya strategis untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law. Kami serentak bersama rakyat, mahasiswa dan LSM bergerak agar pemerintah Jokowi mempertimbangkan pasal yang merugikan rakyat di Omnibus Law,” terang Ketua Umum KSPKEP-KSPI, Sunandar di Bundaran Waru, Sidoarjo, Rabu (11/3/2020).

Sunandar menjelaskan gerakan 11 Maret 2020 ini merupakan momen penting untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak membahas RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR RI.

“Kami berharap suara para buruh didengarkan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara untuk mengamankan dan memberikan kelancaran terkait aksi demonstrasi dari ribuan buruh dan mahasiswa di Bundaran Waru, Sidoarjo, personel gabungan diturunkan ke lokasi. Pasukan gabungan itu terdiri dari Polresta Sidoarjo, jajaran TNI, Dishub, dan Satpol PP.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji memimpin pengamanan aksi demo dari para buruh dan mahasiswa.

“Dalam aksi ini ada sekitar 1.200 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi dari para buruh dan mahasiswa di Bundaran Waru ini,” ungkapnya.

Selain itu, Sumardji menjamin aksi demo menyuarakan penolakan Omnibus Law berjalan aman dan kondusif. Pihaknya menghimbau kepada pendemo agar menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

“Para personel gabungan Sidoarjo juga mengawal dari titik awal gerak massa hingga Bundaran Waru. Setelah itu, jika buruh dan mahasiswa bergerak ke Surabaya, akan disambut dan dikawal jajaran Polrestabes Surabaya,” tandasnya. Wan/yan