Sejak digulirkan pada 2014, program pelayanan kesehatan mata gratis ini, telah berhasil mengoperasi katarak lebih dari 4.500 warga. Pada pelaksanaan kali ini, sebanyak 718 warga telah terdaftar untuk mengikuti operasi katarak gratis yang berlangsung selama lima hari, atau sejak Selasa (28/04/2026) hingga Sabtu (02/05/2026) mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengatakan bahwa bakti sosial operasi katarak tahap pertama ini ditargetkan mampu menjangkau 300 hingga 350 pasien. “Kami sangat berterima kasih kepada PMI Banyuwangi dan John Fawcett Foundation yang terus konsisten memberikan layanan ini,” kata Sekda Guntur, saat membuka acara operasi katarak gratis.

Dirinya menambahkan, program operasi katarak gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain membantu memulihkan penglihatan warga, bakti sosial ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga program ini terus berkelanjutan agar semakin banyak warga yang terbantu,” tambah Sekda Guntur.

Selain operasi katarak gratis, pada kegiatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan mata gratis kepada 1.500-2.000 orang, penanganan 151 pasien refraksi, serta penggantian bola mata palsu (protesa) kepada 15 pasien. Bakti sosial ini, melibatkan 7 dokter spesialis mata, 32 tenaga medis, serta relawan dari Dinas Kesehatan, PMI dan berbagai lintas sektor. Sementara pelaksanaan operasi sendiri, dilakukan di dua lokasi, yakni Markas PMI Banyuwangi dan RSUD Blambangan.

Baca juga :

Ketua JFF Indonesia, I Gede Bingin, menyampaikan bahwa John Fawcett Foundation berkomitmen untuk terus mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi kebutaan, khususnya yang disebabkan oleh katarak. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan senantiasa memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Senada diungkapkan oleh JFF Australia Board Member dr Joss Meyer. Dirinya mengaku sangat senang dapat hadir di Banyuwangi dan terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Australia, Indonesia, John Fawcett Foundation dan masyarakat Banyuwangi. Terima kasih kepada para pasien dan keluarga atas kepercayaannya. Kami sangat menantikan hasil positif dari kegiatan ini bagi kesehatan mata warga,” ungkap dr Joss.

Salah satu pasien operasi katarak, Sayunah (52), warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, mengaku telah menderita katarak pada mata kirinya selama 3 tahun terakhir. Selama itu pula, dirinya kerap mengeluhkan kondisi mata yang terus berair. “Saya sangat bersyukur bisa ikut operasi karena pelayanan ini gratis. Ini sangat membantu warga seperti saya. Semoga setelah ini saya bisa melihat dengan normal kembali,” ujarnya.

Manfaat program ini, juga dirasakan oleh M Misbahul Munir (32), warga Tulungagung ini rela menempuh perjalanan jauh ke Banyuwangi untuk menjalani prosedur pemasangan bola mata palsu. Ini merupakan kali kedua Munir mengikuti Program JFF, setelah sebelumnya pernah ikut pada tahun 2023.

Munir menceritakan bahwa kerusakan matanya bermula dari kecelakaan kerja saat terkena percikan las. Dirinya mengetahui informasi program gratis ini melalui Facebook dan sengaja pulang dari tempat kerjanya di Kalimantan demi mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya sangat bersyukur ada program ini. Saya sempat bertanya ke rumah sakit di Tulungagung, biaya pemasangan bola mata palsu itu paling murah sekitar Rp 6-8 juta, bahkan yang kualitas bagus bisa mencapai Rp 15 juta,” ungkap Munir. (kom/bwi/gie)

Pernyataan tegas ini, disampaikan dalam pelaksanaan Operasi Pasar (OP) LPG 3 kg di Kencong, Jombang dan Gumukmas, Senin (20/04/2026) tadi. Operasi pasar yang dilakukan ini, adalah jawaban langsung atas ‘jeritan’ warga yang mengeluh sulitnya mencari LPG yang biasa disebut LPG melon. Sementara dalam operasi pasar itu, nampak antusiasme ratusan warga menyerbu lokasi pasar murah demi mendapatkan gas seharga Rp 18 ribu pertabung.

Pj Kepala Desa Kencong, Thomas Heru Indra, dalam kesempatan itu secara tegas menyebutkan bahwa sebelum pasar murah ini digelar, pihaknya bersama Muspika sudah melakukan Sidak lapangan. Hasilnya, ditemukan adanya ketidakteraturan pasokan yang membuat harga di pasar melambung tinggi.

“Hari ini kita guyur langsung dengan stok baru. Di Kencong ada 300 tabung, masing-masing desa dapat 60 tabung. Aturannya, 1 KK 1 tabung, tidak boleh lebih,” tegasnya.

Baca juga :

Langkah ini, ujarnya, dirasa efektif untuk meredam keresahan. Warga yang sebelumnya panik dan bingung, kini bisa bernapas lega. Salah satunya, seperti Rodiyah (40) dan Aminah (45), dua warga yang ikut mengantre, kompak menyatakan bahwa operasi pasar ini sangat membantu dapur mereka tetap mengepul. Harga Rp 18 ribu adalah harga ‘waras’ yang seharusnya mereka dapatkan setiap hari, bukan harga spekulasi yang mencekik kantong rakyat kecil.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah ancaman sanksi bagi pangkalan nakal. Heru mengingatkan, agar pangkalan resmi tetap patuh pada aturan main. Jika masih ada pangkalan yang nekat menjual di atas HET atau menimbun barang saat warga sedang kesulitan, pemerintah tidak akan ragu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pencabutan izin pangkalan.

“Kita tindak tegas kalau masih ada yang nakal. Kasihan warga kalau terus-terusan jadi korban permainan harga,” tambahnya.

Kesuksesan pelaksanaan operasi pasar yang berlangsung di tiga kecamatan itu, menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menstabilkan kondisi Jember secara keseluruhan. Dengan pengawasan digital melalui KTP dan pengawasan fisik oleh aparat di lapangan, diharapkan rantai distribusi LPG kembali normal.

Warga berharap, ketegasan pemerintah ini tidak hanya muncul saat operasi pasar saja, tetapi menjadi standar pengawasan harian agar LPG melon selalu tersedia dengan harga yang adil bagi rakyat kecil. (rio/gie/adv)

Sementara langkah ini, bukan sekadar penindakan administratif, melainkan pesan keras bahwa distribusi LPG bersubsidi harus berpihak pada masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut diambil, sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), agen dan pangkalan LPG yang digelar sebelumnya, menyusul meningkatnya keluhan warga terkait kelangkaan gas melon di berbagai wilayah.

Bupati Indah menegaskan, kelangkaan LPG 3 kilogram tidak terjadi begitu saja. Melainkan, karena kuat dugaan dipicu oleh praktik yang menyimpang dari ketentuan distribusi. Karena itu, pemerintah daerah bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan.

“Kelangkaan ini, tidak bisa dilepaskan dari dugaan praktik penimbunan. Karena itu, kami langsung lakukan pengecekan,” tegas Bupati Indah.

Hasil inspeksi menunjukkan, adanya jumlah tabung LPG yang jauh melampaui batas kewenangan pangkalan. Temuan ini, menjadi bukti kuat bahwa distribusi tidak berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. “Tapi setelah ada bukti yang akurat, hari ini kami tindak tegas,” lanjutnya.

Baca juga :

Dampak dari penyimpangan tersebut, dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain sulit diperoleh, harga LPG bersubsidi di tingkat pengecer, juga harganya dilaporkan melonjak hingga Rp 24 ribu sampai Rp 25 ribu pertabung. Bahkan di wilayah terpencil, harga bisa menembus Rp 35 ribu, jauh di atas harga yang seharusnya.

Kondisi ini dinilai tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga mencederai tujuan utama subsidi energi yang seharusnya melindungi kelompok rentan. Pemerintah daerah pun menilai praktik seperti ini tidak bisa ditoleransi. “Saya mengingatkan untuk yang kesekian kalinya, jangan main-main soal pelayanan kepada rakyat,” ujar Bupati Indah.

Dirinya juga mengingatkan seluruh mata rantai distribusi LPG 3 kilogram, mulai dari SPBE, agen, hingga pangkalan agar menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Transparansi dan kepatuhan terhadap aturan, menjadi kunci agar distribusi tetap adil dan merata.

Penindakan ini, juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola energi yang lebih akuntabel di daerah. Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan akan terus memperkuat pengawasan, termasuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melaporkan indikasi penyimpangan.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan distribusi LPG 3 kilogram dapat kembali normal, harga lebih terkendali dan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari praktik yang merugikan kepentingan bersama. (kom/adi/gie)

Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT di Kabupaten Tulungagung. “Benar,” ujarnya singkat.

Saat ditanya apakah Bupati Gatut ikut diamankan, pihaknya kembali membenarkan. “Iya,” tambahnya.

Baca juga :

Meski begitu, Fitroh belum mengungkapkan terkait apa dan siapa saja yang juga diamankan pada operasi kali ini. Dirinya juga belum mengungkapkan, barang bukti yang disita dalam OTT tersebut.

Sebaliknya, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang ditangkap dalam OTT. Sementara saat ini, sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung mulai berdatangan di Polres Tulungagung. (gie)

Dalam serangkaian pelaksanaan itu, Wabup Ulfiyah yang tiba di Pelabuhan Jangkar, langsung menuju Kapal KN P498 milik KPLP KSOP Kelas IV Panarukan. Selanjutnya, rombongan meninjau langsung proses pencarian serta melaksanakan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi para korban.

Baca juga :

Di momen itu, suasana haru menyelimuti prosesi tabur bunga di tengah laut. Kehadiran pemerintah daerah bersama unsur TNI–Polri dan instansi terkait, menjadi simbol kepedulian serta komitmen dalam penanganan musibah.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan di laut, rombongan Wabup kembali ke Pelabuhan Umum Jangkar. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Situbondo.

Bati Tuud Koramil 0823/09 Jangkar, Pelda Anton Iswahyudi, mengatakan bahwa pelaksanaan itu diikuti seluruh personel yang bersinergi untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar. “Kami bersama unsur terkait melaksanakan pengawasan dan pengamanan (Waspam) guna mendukung kelancaran kunjungan Wakil Bupati dalam rangka peninjauan Operasi SAR gabungan serta kegiatan tabur bunga,” ujarnya. (her/gie)

Selain mengirim LPG melon ke seluruh pangkalan, seperti biasa, agen gas LPG juga diminta menggelar operasi pasar di seluruh kecamatan. Seperti yang terlihat tadi, di Kantor Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Giri, masing-masing menggelar operasi pasar dengan menyediakan 360 LPG.

“Ini memang ekstra droping dari Pertamina. Pemkab telah meminta Pertamina agar agen menggelar operasi pasar di titik yang telah ditentukan. Kami drop 360 tabung, yang itu sebenarnya adalah jatah pengiriman besok. Tetapi karena ada operasi pasar, kami tarik jatah besok sebanyak 360. Sisanya, ya kami tetap kirim ke pangkalan sesuai jadwal yang ada,” kata pegawai administrasi agen elpiji PT Syifa Mustika Migas, Andreansyah.

Baca juga :

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menambahkan bahwa Pemkab Banyuwangi telah mendengar keluhan warga terkait kelangkaan gas LPG subsidi dan meminta PT Pertamina untuk segera menggelar operasi pasar. “Sebenarnya sejak awal puasa, kami telah berkirim surat ke Pertamina untuk meminta tambahan droping dan ini sudah dilakukan sejak H-7 Lebaran. Namun, masih tetap ada kelangkaan, maka kami minta segera dilakukan operasi pasar agar warga mudah mengakses,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya mengaku, terus memantau kondisi di lapangan terkait kelangkaan LPG. “Kami akan terus memantau bersama tim. Pertamina juga terus kami minta responsif terkait kondisi ini,” tambah Bupati Ipuk.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Nanin Oktaviantie, menambahkan bahwa setiap operasi pasar, seluruh LPG melon habis terdistribusi kepada masyarakat dengan harga sesuai HET yakni diangka Rp 18 ribu. “Setiap harinya kami melakukan operasi pasar di enam titik kecamatan. Besok atau Sabtu lebaran berhenti dahulu dan Minggunya kami gelar kembali,” kata Nanin.

Untuk gelaran yang berlangsung Jumat, Operasi Pasar berlangsung di Kantor Kecamatan Pesanggran, Banyuwangi, Giri, Bangorejo, Kabat dan Siliragung. Sementara untuk Minggu (22/03/2026) besok, akan berlangsung di tujuh titik, yakni di Kecamatan Licin, Srono, Glagah, Kalipuro, Tegalsari, Singojuruh dan Purwoharjo. (kom/bwi/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dirinya menilai, penghargaan tersebut menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemkab Sidoarjo dengan berbagai pihak, khususnya Basarnas dalam menangani musibah runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Khoziny.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama, bantuan dan semangat bahu-membahu dalam menolong para korban. Tanpa kerja sama yang baik dari semua pihak, penanganan musibah tersebut tentu tidak dapat berjalan dengan cepat,” kata Bupati Subandi.

Baca juga :

Selain itu, bupati juga menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah, adalah penanganan banjir di wilayah timur Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan membangun rumah pompa di beberapa titik rawan banjir.

“Jika sewaktu-waktu terjadi banjir akibat hujan deras atau pasang air laut, tidak menutup kemungkinan bantuan dari Basarnas juga diperlukan, misalnya untuk membantu proses evakuasi warga terdampak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Basarnas Nanang Sigit menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Sidoarjo selain untuk menyerahkan penghargaan juga dalam rangka mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah. Dirinya juga menyampaikan salam dari Kepala Basarnas RI kepada Bupati Sidoarjo, sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama Pemkab Sidoarjo dalam proses penanganan korban pada peristiwa runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran.

“Tanpa bantuan serta kerja sama yang maksimal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, proses penanganan dan evakuasi tentu tidak akan berjalan dengan mudah dan cepat,” tambahnya. (puj/gie)

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengatakan bila rencana tersebut merupakan hasil koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan dalam rapat kesiapsiagaan pengamanan mudik yang melibatkan aparat keamanan dan instansi terkait. Sementara dalam apel kesiapsiagaan yang digelar sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya antisipasi terhadap sisa musim hujan yang masih berpotensi memicu cuaca ekstrem.

“Dalam rapat koordinasi bersama stakeholder, termasuk dengan jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur, disampaikan bahwa kita harus mengantisipasi kemungkinan curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem pada sisa musim hujan ini,” kata Gatot, Minggu (15/03/2026) tadi.

Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Jatim berencana melakukan modifikasi cuaca selama 10 hari. Terhitung, mulai 16 Maret hingga 26 Maret 2026, bertepatan dengan periode padat pergerakan masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran.

Menurutnya, operasi tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat. “Ini dilakukan untuk mengantisipasi wilayah yang kondisi tanahnya sudah jenuh akibat hujan dalam beberapa bulan terakhir. Jangan sampai ketika masyarakat sedang melakukan perjalanan mudik atau meninggalkan rumah, justru terjadi hujan ekstrem yang memicu longsor maupun banjir,” jelasnya.

Baca juga :

BPBD Jatim juga memetakan, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian selama masa mudik. Jalur Selatan Jawa Timur, disebut memiliki potensi tinggi terhadap bencana longsor, terutama di kawasan perbukitan yang dilalui jalur transportasi utama.

Selain itu, beberapa daerah yang selama ini dikenal rawan banjir juga masuk dalam pemantauan intensif. Seperti, wilayah Lamongan, Pasuruan, hingga Probolinggo. “Wilayah-wilayah tersebut perlu diantisipasi, agar tidak terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama yang dapat memicu banjir,” tambahnya.

Tidak hanya jalur transportasi, kawasan wisata juga masuk dalam radar pengawasan. Gatot juga menilai, sejumlah destinasi wisata berpotensi dipadati pengunjung selama libur Lebaran sehingga risiko bencana perlu diantisipasi sejak dini.

Di sisi lain, BPBD Jatim juga menyiapkan skenario penanganan jika terjadi bencana selama masa mudik. Koordinasi telah dilakukan dengan berbagai instansi teknis, termasuk dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional serta Dinas Pekerjaan Umum untuk penanganan cepat apabila terjadi longsor di jalur transportasi.

Sementara untuk potensi tanggul jebol atau banjir, BPBD telah berkoordinasi dengan dinas pengairan agar alat berat dapat segera diterjunkan jika terjadi kerusakan infrastruktur air. “Kalau terjadi longsor, alat berat dari PU baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota bisa langsung diturunkan. Begitu juga jika ada tanggul jebol, penanganan darurat bisa segera dilakukan,” tambahnya. (kom/sby/gie)

Untuk empat Pospam sendiri, berada di Alun-Alun Bangil, Arteri Gempol, Cimory Prigen dan Tosari yang menjadi jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Sementara dua Posyan, didirikan di Rest Area KM 66 A dan KM 66 B Tol Pandaan–Malang. Begitu pula untuk Pos Terpadu, berada di Taman Dayu Pandaan yang menjadi pusat kendali operasi lapangan.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, mengatakan bahwa untuk mendukung pengamanan tersebut, Polres Pasuruan menyiapkan 220 personel Polri. Dari jumlah tersebut, 110 personel ditempatkan pada Pos Pam, Posyan dan Pos Terpadu, sementara 110 personel lainnya bertugas di Posko dan Satuan Tugas (Satgas) Operasi.

Selain itu, operasi ini juga melibatkan 242 personel dari berbagai instansi terkait, yang akan ditempatkan di pos-pos operasi. Serta, 153 personel yang disiagakan di Mako sebagai cadangan. Adapun unsur yang terlibat, diantaranya berasal dari TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Jasa Marga, Senkom Mitra Polri, Banser, Pramuka, hingga organisasi komunikasi masyarakat.

“Pos-pos tersebut kami tempatkan di sejumlah titik strategis yang memiliki mobilitas tinggi,” kata Kapolres, Minggu (15/03/2026) tadi.

Diketahui, Operasi Ketupat Semeru 2026 berlangsung selama 13 hari, mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Tujuannya, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta kelancaran arus lalu lintas selama momentum Lebaran.

Baca juga :

AKBP Harto menambahkan, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat mudik maupun arus balik, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Termasuk, penggelaran Pos Pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu.

“Polres Pasuruan bersama TNI dan instansi terkait siap melaksanakan Operasi Ketupat Semeru 2026 guna memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman,” kata AKBP Harto Agung Cahyono.

Kapolres menambahkan, bahwa pengamanan tidak hanya difokuskan pada jalur mudik, tetapi juga pada lokasi dengan potensi keramaian. Seperti, pusat perbelanjaan, kawasan wisata, rumah ibadah, terminal, serta titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

“Melalui sinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder, kami berharap situasi Kamtibmas tetap kondusif serta arus mudik dan balik di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat berjalan aman, lancar dan terkendali,” ujar AKBP Harto.

Selain pengamanan jalur, Polres Pasuruan juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas, bencana alam, hingga lonjakan kendaraan di jalur wisata dan jalan Tol yang menjadi lintasan utama pemudik di wilayah tersebut.

“Kami optimis Operasi Ketupat Semeru 2026 dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik maupun merayakan Idul Fitri di wilayah Kabupaten Pasuruan,” paparnya. (kom/pas/gie)