Raihan predikat WTP tersebut, menjadikan Pemkot Malang berhasil dipertahankan oleh Pemkot Malang hingga 11 tahun berturut-turut. Karena itu, Wawali Sofyan Edi Jarwoko, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, prestasi itu bisa diraih atas peran antar elemen di Pemkot Malang yang berkomitmen menjaga kinerja akuntabilitas keuangan daerah.

“Capaian ini merupakan wujud kerja keras dan koordinasi yang baik dari perangkat daerah serta seluruh elemen hexahelix. Predikat WTP yang diterima ini menjadi motivasi kami untuk terus menguatkan komitmen dalam meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat dan menyajikan laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntable,” ujar Wawali Bung Edi.

Menurutnya, konsistensi dari perencanaan, hingga pertanggungjawaban, serta kerja sama dari seluruh elemen menjadi kunci yang akan dikuatkan. Tentunya, agar predikat WTP sebagai indikator tertinggi kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan.

Baca Juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Pariwansa, menyampaikan bahwa penghargaan WTP ini adalah instrumen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Dirinya berharap outcome dari diperolehnya Opini WTP ini dapat meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat.

“WTP yang diterima ini diharapkan bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jatim. Kami berharap penghargaan yang diberikan ini memberikan motivasi untuk terus bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP serta outcome yang terukur dan ptoduktif pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Khofifah.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa capaian yang berhasil diraih oleh kabupaten/kota tersebut sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. Terutama mengingat di tahun 2021 masih kondisi efek pandemi Covid-19.

“Capaian opini WTP pada tahun ini menunjukan tren yang cukup positif. Dengan mempertahankan capaian pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 37 Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Gubernur Khofifah juga menyerahkan piagam penghargaan Opini WTP kepada 37 kabupaten/kota di Jatim. Dirinya berharap penghargaan tersebut, bisa memotivasi Daerah yang belum mendapatkan opini WTP untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya. (hms/rsy/sit)

Penghargaan tersebut, diterima langsung oleh Pjs Bupati Malang, Drs. Sjaichul Ghulam, M.M dari Gubernur Jawa Timur di Ball Room Hotel Grand City, Kota Surabaya, Senin (19/10).

Tahun ini, penghargaan dalam bentuk plakat yang ditanda tangani Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten/Kota dengan catatan menerima lima kali ke atas secara berturut-turut.

Sementara bagi Pemkab Malang, penghargaan WTP tahun ini, diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malang tahun 2019. Sedangkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dengan predikat OPINI WTP telah diserahkan oleh BPK-RI perwakilan Jawa Timur ke Bupati Malang pada (30/06), lalu.

“Penghargaan WTP ini diberikan lantaran ada kaitannya dengan akuntabilitas kinerja dari Pemerintahan Kabupaten Malang. Selamat juga kepada teman-teman ASN dari seluruh OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang bekerja dengan sangat bagus,” ujar Abi Ghulam-sapaan Pjs Bupati Malang.

Seluruh proses transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2019, yang telah diaudit oleh BPK RI, tidak ditemukan permasalahan dan kewajaran pada penyajian pos-pos akutansi atas laporan keuangan dalam semua hal. Sehingga, diberikan penghargaan WTP sekaligus menjadi penghargaan untuk kali enam kali berturut-turut.

“Mudah-mudahan prestasi ini menjadi tolak ukur teman-teman OPD Kabupaten Malang untuk bekerja lebih baik dan tertib serta akuntabilitas,” tutupnya. (riz/sit)