Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama, aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Untuk mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan usaha mikro kecil. Penjelasan secara terperinci mengenai hal tersebut akan dilakukan oleh menteri koordinator atau menteri terkait,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/07).

Menindaklanjuti keputusan Presiden tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, merespon dengan mengoptimalkan seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dengan bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemensos, bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.

Pemerintah juga telah mengalokasikan BST sebesar Rp 15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan, yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp 600 ribu per KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Alokasi BPNT/kartu sembako sebesar Rp 42,3 triliun akan menyasar sebanyak 18,8 juta KPM dan mendapat tambahan dua bulan, yakni bulan Juli dan Agustus dengan indeks Rp 200 ribu per KPM per bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Anggaran PKH sebesar Rp 28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan tiga komponen, yakni komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan anak balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. Lalu, komponen kesos terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

“PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST merupakan bantuan sosial yang eksisting. Artinya, program yang sudah berjalan sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maupun level 4,” ujar Mensos.

Program bansos terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan bagi 5,9 juta KPM yang sama sekali baru dengan data yang diusulkan dari pemerintah daerah dengan indeks sebesar Rp 200 ribu per KPM selama Juli-Desember 2021. Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,08 triliun.

Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg yang khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di Jawa dan Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM dengan penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.

Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras dan sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi. (hms/sos/aye/ed2)

“Dengan dilaksanakannya program Serbuan vaksinasi Kodim 0823 Situbondo, maka kita berharap bisa membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dalam meningkatkan target vaksinasi. Dengan target, salah satunya hingga 1500 dosis,” jelas Dandim Situbondo, Letkol Inf Neggy Kuntagina.

Baca Juga:

• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda

Lebih lanjut Dandim Neggy menjelaskan, dengan adanya Serbuan vaksinasi ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Situbondo, mau ikut dalam vaksinasi. Sehingga, imun tubuh masyarakat kian kuat. “Dengan vaksin Covid-19 ini, Herd Immunity masyarakat bisa meningkat dan bisa mengurangi resiko penularan,” ujarnya.

Selain itu, Dandim Neggy juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak takut melakukan vaksinasi dan jangan terpengaruh isu-isu hoax tentang vaksinasi berbahaya yang dilontarkan orang-orang tak bertanggungjawab. “Vaksin aman dan halal ini bisa melindungi kita dari ancaman penularan Covid-19. Bagi masyarakat yang belum vaksin agar segera datang ke tempat-tempat pelayanan vaksinasi yang sudah tersedia. Persyaratan vaksin hanya bawa KTP dan Nomor Handphone,” jelas Dandim Neggy. (her/ed2)

“Mengenai rumah sakit, kita bekerja sama dengan BNPB di DKI Jakarta akan membangun 900 tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19 di Wisma Haji, Pasar Rebo. Mudah-mudahan itu bisa selesai dalam dua hari ke depan. Ada 900 tempat tidur yang bisa kita pakai dan ditambah 50 tempat tidur ICU yang bekerja sama dengan Kementerian BUMN,” ujar Menteri Kesehatan dalam keterangan pers secara virtual seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video pada Selasa, (06/07) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Lokasi lain yang telah dipersiapkan sebagai tempat isolasi yaitu, rusun Nagrak dan rusun Pasar Rumput dengan daya tampung sekitar 7 ribu tempat tidur. Dengan dipersiapkan dua lokasi tersebut, Menkes mengatakan bahwa kemampuan penanganan pasien Covid-19 di Wisma Atlet akan dinaikkan dua kali lipat.

“Kita sudah menaikkan dua kali lipat kemampuan Wisma Atlet. Untuk tempat isolasi, dengan bantuan BNPB, kita siapkan sekitar 7 ribu tempat tidur isolasi di Wisma Nagrak dan Rusun Pasar Rumput. Dengan demikian, bisa kita tampung untuk masuk ke tempat tidur isolasi terpusat atau juga masuk ke tempat tidur rumah sakit. Tempat tidur isolasi terpusat ada tadi sekitar 7 ribu, sedangkan tempat tidur rumah sakit ada tambahan sekitar 950 tempat tidur,” Ungkapnya.

Selain itu, Kemenkes juga telah melakukan kerja sama dengan sebelas platform telemedicine untuk membantu pasien konfirmasi Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Menurut Budi, melalui platform tersebut, pasien dapat melakukan konsultasi gratis dengan dokter dan mendapatkan layanan obat gratis dari Kemenkes.

“Untuk sementara, layanan telemedicine dengan sebelas platform ini dilakukan di DKI Jakarta. Dan berlaku untuk orang yang sudah positif terkena Covid-19 yang telah dikonfirmasi dari data laboratorium yang ada di basis data Kemenkes. Kemudian, mereka dapat melakukan konsultasi gratis oleh telemedicine dan obatnya akan digratiskan dari kita,” jelasnya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah memastikan program satu juta vaksin per hari di bulan Juli dapat tercapai. Bahkan jika memungkinkan, Presiden Jokowi berharap target vaksinasi dapat dinaikkan hingga lima juta dosis per hari. “Jadi kami sampaikan bahwa bulan Juli ini akan datang 31 juta dosis vaksin. Kami memperkirakan dengan satu juta dosis rata-rata harusnya kita bisa capai. Bulan Agustus akan datang lagi 45 juta dosis vaksin. Jika kita bisa naikkan vaksinasinya setiap hari, maka beberapa hari bisa sampai ke dua juta vaksin per hari. Presiden tadi juga menambahkan kalau perlu bisa dinaikkan sampai lima juta vaksin per hari,” ucapnya. (hms/neg/aye/sit)

Pernyataan itu disampaikan Pak Hendy, panggilan akrab Bupati Jember, usai memimpin rapat koordinasi Forkopimda, OPD, Camat dan Kades di Pendopo Wahyawibawa Graha, Senin (21/06).

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Selain itu, Bupati Hendy juga mengaku mempunyai cara sendiri untuk memacu bangkitnya ekonomi. Hendy menyebutnya strategi gas dan rem.

Strategi ini akan diterapkannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Strategi ini dinilai efektif selain untuk percepatan ekonomi, juga  pemulihan kesehatan bisa berjalan seiring.

“Disaat wabah Covid-19 menurun, kita tancap gas bagaimana ekonomi bisa tumbuh, tapi disaat terjadi lonjakan Covid kita rem dengan pengetatan ekonomi. Itu yang dimaksud strategi gas dan rem, dan yang tahu terjadi lonjakan atau tidak adalah penanggung jawab penanganan Covid (pemerintah) dan jajarannya,” ujar Bupati Hendy.

Anggaran yang tersedia di APBD, harus terserap secara optimal sesuai dengan skedul setiap bulannya. “Mari Pak Camat dan Pak Kades untuk merealisasi dan mengimplementasikan anggaran secepat mungkin,” ajak Hendy.

Bupati Hendy mengaku tidak menghendaki anggaran yang tersedia terealisasi di bulan terakhir menjelang akhir tahun. “Kalau itu terjadi anggaran itu tidak akan ada manfaatnya. Kalau terealisasi setiap bulan, pertumbuhan ekonomi akan terukur, pasar akan terus bergerak. Oleh sebab itu, mari kita bersama menjalankan program yang telah disepakati dan direncanakan bersama. Ekonomi bangkit, penanganan covid di Jember akan semakin baik,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Hendy juga mengajak seluruh jajarannya untuk mempertahankan daerah-daerah yang sudah masuk zona hijau dan kuning dengan tetap menerapkan anjuran pemerintah (5M) jangan sampai kendor.

 “Bagaimana jumlah kematian akibat Covid menurun, jumlah pasien sembuh meningkat, jumlah tempat tidur pasien dibawah 70 persen, melakukan respon cepat, dan ini menjadi kebijakan bersama. Yang tahu wilayah itu Camat dan Kades serta Rt, Rw, dan saya harap mereka terus berkoordinasi dan mewaspadai daerahnya masing-masing. Karena kami masih melihat di daerah, masih banyak masyarakat yang tidak pakai masker,” tegas Hendy.

Sementara itu Ketua DPRD Jember, Itqon Sauqi, mengaku bersama seluruh anggota DPRD lainnya, terus mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan dengan 5M. “Kami menggunakan relawan-relawan di masing-masing dapil terus kampanye penerapan 5 M. Melalui konstituen yang ada, kami terus bergerak untuk memutus rantai penyebaran virus di Jember,” urainya.(rio/ed2)

Pelaksanaan seleksi sendiri, diikuti sedikitnya sekitar 60 peserta. Targetnya, untuk membidik guide, dalam mempromosikan dan memberikan jalan keluar saat ada wisatawan asing yang berkunjung ke Bondowoso.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

“Kebijakan nanti, lisensi dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa timur. Akan tetapi, untuk seleksi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso,” ungkap Kepala Bidang Pariwisata Bondowoso, Arif Setyo Rahardjo.

Ditambahkan Arif, dari jumlah peserta seleksi tour guide yang telah masuk, nantinya akan di verifikasi ulang. Sehingga, total jumlah 60 peserta seleksi tidak seluruhnya bisa masuk menjadi tour guide.

“Masih kami seleksi lagi. Kemungkinan kita akan ambil 30 peserta. Akan tetapi, itu masih akan kami seleksi lagi. Sehingga, para seleksi itu harus mengambil lisensi bahasa yang mereka pahami,” ujarnya.

Disamping itu, lanjut Arif, kriteria tour guide yang masuk kategori harus bisa atau mumpuni di bidang pariwisata. Semisal, dalam mempromosikan tempat atau fasilitas-fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut. “Jadi, nanti ada beberapa kriteria yang di syaratkan untuk teman-teman pramu wisata atau calon guide yang mengikuti seleksi ini. Salah satunya, harus memilih bahasa asing yang menjadi materi dasar dan harus bisa memahami profil Wisata yang ada di Kabupaten Bondowoso,” paparnya. (dul/sit)

Tidak berlakunya UPTD karena Pemkab Malang menjalankan ketentuan yang sudah dilakukan pemerintah pusat. Dalam persoalan ini pegawai fungsional akan mendapatkan tunjangan profesi pendidikan.

”Nantinya korwil akan dapat gaji saja ini bukan karena Bupati, karena pak sekda atau kepala dinas pendidikan,” ujar Bupati.

Keinginan Bupati, semua mantan kepala UPTD menjadi pengawas tetapi syarat menjadi pengawas harus berusia sebelum 56 tahun. Karena aturan usia yang membatasi mantan kepala UPTD jadi pengawas sehingga kordinator wilayah sebagai solusi dalam membantu pendidikan di wilayah kecamatan.

“Jadi karena aturan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya minta semua legowo karena aturan,’ ujarnya.

Korwil nanti tidak mempunyai staff. Tetapi apabila ingin menjadi pejabat struktural para staf akan dicarikan posisi kasi kecamatan. Korwil masih mendapatkan bantuan staf untuk membantu kerjanya.

Korwil nanti akan bisa mengawasi kegiatan kependidikan mulai taman kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Pertama di kecamatan masing masing. Rendra mengajak aparatur sipil negara untuk selalu setia kepada Pancasila dan negara ini karena semua pengabdi negara.

Nurman Ramdansyah, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Malang, mengatakan pengukuhan kali ini ada 350 personil dimana perubahan UPTD menjadi korwil ada 33 personil, kepala Sekolah Dasar yang dirotasi ada 268 kepala sekolah, kepala SMP ada 39 dan 1 Taman Kanak-kanak .

Tujuan rotasi sebagai penyegaran bagi kepala sekolah rotasi juga mengacu amanah aturan yang ada harus empat tahun dipindah untuk menjalankan sesuai ketentuan dan grade-nya harus turun .

Korwil ini nanti berasal dari jabatan fungsional seperti dari guru dan pengawas dari 33 UPTD. Dimana 23 tidak bisa memenuhi aturan sehingga ada 23 tidak bisa menjadi pemilik dan pengawas.

Pihaknya terpaksa menskenariokan berdasarkan SK Bupati menjadi PNS yang diberi tugas tambahan tetapi sisanya berasal dari guru, pemilik dan pengawas. “Amanah aturan baru seperti itu,” ujarnya. (sur/yan)