Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipotret sejak tahun 2023 hingga tahun 2026, jumlah APS berhasil ditekan dari sekitar 5 ribu anak menjadi sekitar 1.700 anak. Penurunan itu, merupakan hasil kajian bersama antara Komisi D DPRD Kota Malang dan Dinas Pendidikan, dengan memetakan secara rinci penyebab anak putus sekolah di Kota Malang.

“Kalau kita lihat datanya, ini memang belum nol, tapi trennya terus turun. Tahun 2024 masih di angka sekitar 3 ribu, tahun 2025 hampir 2 ribu dan data terakhir menuju 2026 sudah di bawah 2 ribu, sekitar 1.700 anak,” ujar Suryadi, Senin (02/02/2026) tadi.

Dari hasil pemetaan tersebut, faktor terbesar penyebab APS masih didominasi alasan bekerja, dengan jumlah mencapai sekitar 450 anak. Sementara faktor tidak mau sekolah juga terbilang cukup tinggi, mencapai lebih dari 150 anak.

“Ini perlu dibedakan. Anak tidak mau sekolah itu berbeda dengan anak tidak punya biaya. Yang tidak punya biaya justru relatif kecil, hanya sekitar 30-an anak,” katanya.

Selain itu, penyebab lain APS antara lain merasa pendidikan sudah cukup, ada sekitar 20 anak. Kemudian, faktor menikah atau mengurus rumah tangga ada sekitar di bawah 20 anak, faktor kesehatan dan disabilitas ada di bawah 30 anak, serta perundungan dan kekerasan di sekolah masih ditemukan kasus di bawah 10 anak.

Baca juga :

“Seragam gratis nol persen masalahnya, akta kelahiran juga nol. Artinya negara hadir. Beasiswa dari SD, SMP, SMA/SMK sampai perguruan tinggi juga sudah disiapkan,” tuturnya.

Sebagai kota yang menyandang predikat Kota Pendidikan, Suryadi mengakui angka APS masih menjadi ironi. Namun, pihaknya optimis dengan hadirnya Sekolah Rakyat dan penguatan pendidikan formal, informal, serta nonformal seperti Paket A, B, dan C, angka APS di Kota Malang bisa terus ditekan.

“Kami optimis tahun 2026 ini bisa di bawah 1.000, bahkan harapannya di bawah 500. Syukur-syukur bisa hanya ratusan,” tambahnya.

Dalam hal ini, menurutnya upaya menuntaskan APS tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Namun, juga membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari orang tua, lingkungan, hingga masyarakat sekitar.

“Terutama untuk anak yang sudah bekerja. Ini yang paling sulit. Perlu pendekatan persuasif ke anak dan orang tuanya, karena kalau sudah nyaman bekerja, biasanya enggan kembali sekolah,” tegasnya.

Suryadi berharap, ke depan tidak ada lagi anak di Kota Malang yang terpinggirkan dari akses pendidikan. “Pendidikan di Kota Malang harus untuk semua. Tidak boleh hanya dinikmati anak-anak dari keluarga mampu saja. Jangan sampai ada lagi anak putus sekolah,” imbuh Suryadi. (rsy/sit)

Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Presiden Prabowo, merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. “Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Presiden Prabowo.

Dalam keterangannya, Kepala Negara Indonesia ini juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Presiden Prabowo pun menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia.

“Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” tegasnya.

Baca juga :

Terkait keanggotaan BoP, Presiden Prabowo mengatakan bahwa forum ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. “Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina,” kata Presiden.

Sementara itu, Presiden Trump dalam sambutannya menyebut BoP sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah. Presiden Trump menekankan bahwa BoP dihimpun dari para pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar untuk mendorong perdamaian global.

“Semua orang di ruangan ini adalah bintang. Ada alasan mengapa kalian di sini dan kalian semua adalah bintang, kalian adalah orang-orang terbesar, orang-orang terpenting di dunia, orang-orang paling berpengaruh di dunia. Dan ketika kalian menggunakan kejeniusan yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi itu, ketika kalian menggunakannya untuk perdamaian,” kata Presiden Trump.

Presiden Trump mengatakan bahwa pihaknya sangat menantikan pertemuan penting ini. “Saya hanya ingin mengatakan bahwa sungguh luar biasa bisa bersama anda. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting yang kita lakukan. Ini yang terpenting. Saya sangat menantikan untuk berada di sini,” imbuhnya. (kom/set/gie)

Kepala Disdukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, mengaku bila capaian di tahun 2025 belum maksimal. Hanya saja, pihaknya optimis bila target IKD masih dapat digenjot dan tercapai pada 2026, seiring semakin terbukanya dukungan dari instansi pengguna di tingkat pusat.

“Target 2025 memang 30 persen, dan realisasinya baru sekitar 17 persen. Mudah-mudahan di 2026 bisa tercapai, insyaallah,” ujar Lusi, Jumat (09/01/2025) tadi.

Salah satu upaya percepatan yang tengah didorong, ujarnya, adalah perluasan kerja sama dengan instansi pengguna, termasuk sektor perbankan. Disdukcapil Kota Malang telah melakukan koordinasi awal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar pemanfaatan IKD bisa benar-benar diterapkan di layanan perbankan.

“Harapannya nanti nasabah yang sudah menggunakan IKD tidak perlu lagi fotokopi KTP. Cukup menunjukkan IKD saja. Itu sebenarnya tujuan dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Baca juga :

Selain kerja sama lintas instansi, strategi utama Disdukcapil dalam meningkatkan capaian IKD adalah layanan jemput bola. Aktivasi IKD tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan dengan berbagai layanan administrasi kependudukan.

“Setiap warga yang mengurus layanan, baik akta kelahiran, perekaman KTP, maupun layanan lainnya, sebelum dilayani kami arahkan untuk aktivasi IKD dulu. Sekarang pintu masuknya seperti itu,” tambahnya.

Pola serupa juga akan diterapkan di block office dan Mal Pelayanan Publik (MPP). Bahkan, Disdukcapil berencana mendorong kebijakan agar seluruh pengunjung MPP melakukan aktivasi IKD sebelum mendapatkan layanan, meski wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas perangkat daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Malang, M Wahyu Hidayat, menjelaskan skema jemput bola di MPP akan diperkuat dengan penempatan petugas khusus di area depan layanan. “Nanti petugas bisa ditempatkan di depan, sebelum antrean. Jadi sambil antre, masyarakat bisa langsung aktivasi IKD. Di MPP kan banyak layanan seperti BPJS dan lainnya, potensinya besar,” ujarnya.

Untuk 2026, Disdukcapil menargetkan lonjakan signifikan capaian IKD, seiring regulasi dari pemerintah pusat yang semakin membuka ruang pemanfaatan IKD oleh instansi pengguna. Koordinasi dengan OJK menjadi langkah awal untuk mempercepat adopsi IKD di sektor layanan publik dan jasa keuangan.

“Mudah-mudahan ke depan ada kabar baik terus dari pusat, sehingga masyarakat semakin antusias menggunakan IKD,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Arif, itu mengatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan pembangunan di Kota Malang wajib membayarkan BPJS Ketenagakerjaan sesuai regulasi. Termasuk proyek dengan nilai kontrak besar, seperti pembangunan hotel berbintang.

“Contohnya Novotel yang mulai pembangunan bulan ini. Selama 32 bulan ke depan, mereka wajib membayar BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 430 juta. Itu untuk meng-cover pekerja ber-KTP Kota Malang,” jelas Arif, Kamis (11/12/2025) tadi.

Tidak hanya itu, menurutnya juga akan ada dua hotel baru yang mulai dibangun pada Januari 2026. Arif menegaskan, hal ini otomatis menambah kontribusi pembayaran Jamsostek di Kota Malang.

Baca juga :

“Artinya, setiap investasi yang masuk harus membayar di BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang. Jangan sampai dibayarkan di daerah lain. Karena ketika ada kecelakaan kerja, layanan medisnya tetap di sini,” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya Wali Kota Malang juga telah menginstruksikan agar investor dapat memprioritaskan pekerja dari Kota Malang. Dengan begitu, dampak ekonominya langsung menyentuh warga.

Untuk saat ini, dari total angkatan kerja sebanyak 400.326 orang, yang sudah ter-cover BPJS Ketenagakerjaan baru 172 ribu. Sementara itu, pekerja rentan yang dibiayai melalui DBHCHT berjumlah 25.808 orang. Dengan kontribusi investasi yang terus berjalan, Arif optimis target perlindungan pekerja bisa selesai jauh lebih cepat.

“Target nasional lewat RPJP itu 2045. Tapi dengan tren investasi sekarang, kami optimis Kota Malang bisa selesai 100 persen pada 2035,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa keseluruhan pandangan fraksi menunjukkan garis besar yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting untuk mempercepat pembangunan tahun 2026.

“Saya semakin optimis bahwa tahun depan pembangunan Jember akan meningkat signifikan. Eksekutif dan legislatif hampir seratus persen berada dalam pemikiran yang sama, terutama pada sektor pertanian, UMKM, dan pendidikan,” ujar Bupati Fawait.

Seluruh fraksi DPRD, pada dasarnya memberikan apresiasi atas sejumlah pencapaian Pemerintah Kabupaten Jember, terutama pada sektor kesehatan melalui capaian Universal Health Coverage (UHC) yang mendekati 99 persen, serta rencana pengembangan layanan Home Care yang akan mulai berjalan pada Januari 2026. Beberapa fraksi turut menggaris bawahi kebijakan sosial, seperti insentif bagi puluhan ribu guru ngaji, program kuliah gratis bagi warga tidak mampu, serta berbagai langkah peningkatan kualitas layanan publik yang dinilai semakin terarah.

Di bidang pendidikan, fraksi-fraksi menilai bahwa keberhasilan Jember memperoleh bantuan rehabilitasi ruang kelas terbesar secara nasional, merupakan capaian yang tidak dapat dilepaskan dari kerja sama eksekutif dan legislatif. Dukungan pemerintah pusat yang mencapai Rp 90 miliar di tahun 2025, adalah angka terbesar sepanjang sejarah dan dinilai menjadi bukti bahwa strategi komunikasi dan kolaborasi keduanya berjalan dengan baik.

Baca juga :

Sementara itu, beberapa fraksi lainnya memberikan catatan konstruktif mengenai perlunya penguatan layanan kesehatan dasar, integrasi data kesehatan, serta pengendalian klaim BPJS agar peningkatan cakupan UHC dapat diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Pada saat yang sama, perhatian terhadap pembangunan dari pinggiran, pengembangan Bandara Notohadinegoro, hingga keberlanjutan program pemberdayaan seperti Gerobak Cinta dan Beasiswa Cinta Bergema turut mendapatkan sorotan positif.

Fraksi-fraksi juga mengapresiasi langkah Bupati Jember, yang bersikap tegas untuk tidak menaikkan pajak daerah meskipun dana transfer pusat menurun cukup drastis. Sikap tersebut dipandang mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat, dengan penekanan bahwa optimalisasi pajak yang ada serta penutupan kebocoran dinilai lebih relevan dari pada menaikkan tarif pajak baru. Beberapa fraksi, juga mendorong agar optimalisasi PAD dilakukan melalui digitalisasi pajak, penertiban reklame dan penyempurnaan strategi teknis agar hasilnya dapat lebih terukur.

Dalam kesempatan itu, Bupati Jember juga menanggapi sorotan mengenai serapan APBD yang masih berada pada posisi sekitar 50 persen. Dirinya menegaskan, bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi, terutama menjelang penetapan Perda SOTK.

Rapat Paripurna ini, sekaligus menegaskan bahwa eksekutif dan legislatif memiliki komitmen yang sama untuk membawa Jember menuju kemandirian fiskal, peningkatan layanan publik, dan penguatan sektor-sektor strategis di tahun 2026. Keselarasan pandangan tersebut, menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk menghadirkan pembangunan yang lebih cepat, tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (kom/rio/gie)

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa pihaknya optimis target tersebut bisa tercapai. Hingga semester pertama tahun 2025, capaian realisasi investasi tercatat sudah mencapai Rp 1,6 triliun.

“Artinya, sekitar separuh dari target tahunan telah terpenuhi. Tentu capaian itu akan terus bergerak hingga akhir tahun, apalagi sejumlah proyek besar sedang dalam tahap penyelesaian. Kami masih kurang sekitar Rp 1,6 triliun lagi. Tapi kami optimis bisa tercapai,” kata Arif, Sabtu (25/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa kenaikan target investasi tahun ini, merupakan hasil evaluasi atas capaian tahun 2024. Saat itu, dengan target Rp 1,2 triliun, realisasi justru menembus Rp 2,8 triliun.

“Karena hal itu membuat Pemkot Malang menaikkan target investasi hampir dua kali lipat untuk tahun berjalan,” tambahnya.

Baca juga :

Disebutkannya, bahwa dari sisi komposisi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dengan porsi sekitar 70 persen, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sekitar 30 persen. “Dari total Rp 2,8 triliun tahun lalu, sekitar Rp 2,1 triliun merupakan PMDN, sedangkan PMA berkisar Rp 500–600 miliar. Tahun ini tren serupa, PMA kita masih di kisaran Rp 300 hingga 400 miliar,” katanya.

Sektor yang paling berperan dalam mendongkrak investasi di Kota Malang tetap berasal dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diikuti oleh sektor properti, real estate dan perhotelan. Salah satu proyek yang disebut memberikan kontribusi besar adalah pembangunan hotel apartemen di kawasan Dinoyo, dengan nilai investasi sekitar Rp 400 hingga 500 miliar.

“Proyek tersebut ditargetkan rampung dan terealisasi pada akhir tahun 2025 ini,” lanjutnya.

Untuk mempercepat pencapaian target, Arif menyampaikan bahwa tim Disnaker PMPTSP secara rutin melakukan monitoring mingguan ke lapangan. Kegiatan tersebut, mencakup pengecekan kelengkapan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pendampingan bagi pengusaha yang mengalami kendala administratif.

“Setiap minggu kami turun langsung untuk memastikan pelaku usaha sudah melaporkan LKPM-nya. Kalau ada kendala, kami bantu penyelesaiannya,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Kegiatan tahunan yang diinisiasi oleh Indonesia Creative Cities Network (ICCN), ini menegaskan semangat kolaborasi lintas daerah untuk mendorong Jawa Timur menuju predikat Creative Province. Rangkaian acara ICCF 2025, mencakup pembukaan di Kota Batu, Festival Mbois di Malang Creative Center (MCC), hingga Festival Nusantaraya di Kabupaten Malang.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang turut hadir dalam kegiatan Taklimat Media, menegaskan kesiapan Kota Malang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan ajang kreatif nasional tersebut. “Kesiapan Kota Malang untuk ICCF sudah sampai tahap akhir. Kami memastikan seluruh elemen, mulai narasumber, lokasi, hingga fasilitas, siap digunakan. MCC akan menjadi pusat kegiatan utama,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (15/10/2025) tadi.

Dirinya juga menyebut, Kota Malang memiliki beragam produk ekonomi kreatif yang lahir dari 17 subsektor. Termasuk, digitalisasi layanan publik melalui aplikasi Mbois yang dikembangkan oleh anak muda lokal.

Baca juga :

“Festival Mbois 10 yang menjadi bagian dari ICCF 2025, membuktikan bahwa kolaborasi kreatif di Malang Raya bukan sekadar wacana, tapi kekuatan yang nyata tumbuh dari bawah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Organizing Committee (OC) ICCF 2025, Vicky Arief H, menjelaskan bahwa ribuan delegasi dari 260 kota dan kabupaten kreatif di seluruh Indonesia akan hadir memeriahkan kegiatan ICCF 2025. “ICCF bukan sekadar festival, tapi pergerakan besar. Kota Batu dengan potensi gastronominya, Kota Malang dengan media art dan Kabupaten Malang dengan kekuatan budaya semuanya bersenyawa untuk mendorong Jawa Timur menjadi Creative Province,” ujarnya.

Adapun rangkaian kegiatan dimulai pada 6 November di Kota Batu dengan Opening ICCF 2025 dan peresmian Selecta Living Museum. Dilanjutkan pada 7 November dengan City Tour bertema Agro Kreatif dan Produk Lokal Fest.

Sementara di Kota Malang, kegiatan akan dipusatkan di MCC pada 8 November, meliputi International Conference Future Creative Ecosystem yang menghadirkan pembicara dari India, Inggris dan Australia, serta Festival Mbois 2025 dan pembukaan Kongres ICCN.

Puncak acara akan digelar pada 9 November di Kabupaten Malang, melalui Festival Nusantaraya dan ICCF Awarding Night, yang diselenggarakan serentak di tiga titik. Yakni, Boon Pring, KEK Singhasari dan salah satu candi bersejarah di Kabupaten Malang. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Handi, itu menyampaikan bahwa berdasarkan data, ada 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah. Sebagian besar, telah melampaui dari target yang ditetapkan.

“PBJT Jasa Makanan dan Minuman terealisasi Rp 133,4 miliar dari target Rp 106,2 miliar, sehingga surplus Rp 27,2 miliar. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga surplus Rp 10,8 miliar dengan realisasi Rp 65,6 miliar dari target Rp 54,75 miliar. Bahkan, pajak air tanah surplus hingga Rp 1 miliar dengan realisasi Rp 2,5 miliar dari target Rp 1,57 miliar,” jelasnya.

Selain itu, PBJT Jasa Parkir mencatatkan kinerja tertinggi secara persentase, dengan realisasi Rp 4,4 miliar dari target Rp 3 miliar. Pajak hiburan, reklame, hingga tenaga listrik juga melampaui target. Hanya satu jenis pajak yang masih di bawah capaian, yakni Opsen BBNKB dengan realisasi Rp 39,7 miliar dari target Rp 43,3 miliar.

Baca juga :

“Hingga akhir tahun 2025 ini nanti kami optimis target dapat terpenuhi semua,” tambahnya.

Untuk mengejar sisa target di triwulan terakhir, Bapenda Kota Malang juga menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya melalui Gebyar Sadar Pajak, Sambang Kelurahan, Bapenda Sobo RW, Singgah Perumahan, hingga relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi PBB dan pajak daerah lainnya.

Selain itu, optimalisasi teknologi juga digencarkan lewat e-tax di restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir, serta penyampaian himbauan percepatan pembayaran PBB dan BPHTB kepada masyarakat maupun notaris.

“Kami juga intensif melakukan pendataan pajak daerah lain serta berkelanjutan mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi,” tutur Handi.

Sementara itu, untuk di tahun 2026 Handi menyebut proyeksi PAD Kota Malang ditargetkan sebesar Rp 1,061 triliun. Angka tersebut, terdiri dari pajak daerah Rp 872,9 miliar, retribusi Rp 129,7 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 32,4 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp 87,04 miliar. (rsy/sit/adv)

Diuraikan Dedi, optimisme tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih kuat, investasi swasta maupun pemerintah. Kemudian, juga dorongan dari ekspor seiring perbaikan kondisi mitra dagang utama.

“Investasi infrastruktur dan program sosial, pariwisata, serta produktivitas pertanian juga jadi faktor pendorong,” jelasnya, Senin (22/09/2025) tadi.

Namun, menurutnya juga ada sejumlah faktor penahan pertumbuhan. Diantaranya, perubahan kebijakan ekonomi global, biaya operasional sektor publik dan swasta yang tinggi, hingga tantangan di sektor pertanian tebu.

Baca juga :

“Tebu ini banyak tantangannya. Harga gula pasir di tingkat konsumen tahun ini relatif rendah karena ada masuknya gula rafinasi ke pasar. Dampaknya stok gula di pedagang besar dan pabrik menumpuk, sehingga harga pembelian tebu turun. Implikasinya pendapatan petani ikut menurun,” katanya.

Hal tersebut, menurutnya perlu diperhatikan. Mengingat wilayah Malang, Pasuruan hingga Probolinggo, cukup banyak terdapat pabrik gula. Turunnya pendapatan petani dikhawatirkan akan memengaruhi daya beli masyarakat.

“Tetapi kami tetap optimis sektor pariwisata, konstruksi, perdagangan dan industri pengolahan bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di sisa 2025. Insyaallah semuanya masih positif,” tambahnya.

Sementara itu, outlook inflasi 2025 diproyeksikan tetap terkendali. Hal ini tidak lepas dari kolaborasi yang semakin baik dalam pengendalian inflasi pangan di daerah.

“Karena memang ada banyak hal dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi yang semakin bagus. Sehingga ketika ada gejolak harga pangan, langsung bisa ditangani,” imbuh Dedi. (rsy/sit)