Bupati Warsubi mengatakan, bahwa uji kompetensi dan evaluasi dilakukan untuk menyegarkan dan meningkatkan kinerja organisasi guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang. “Proses ini adalah bagian hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Kami ingin memastikan, bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tepat, agar Jombang bisa maju dan sejahtera,” kata Bupati Warsubi.

Ditambahkannya, bahwa dalam uji kompetensi kali ini, menyasar sebanyak 21 pejabat yang telah menjabat lebih dari dua tahun. Rinciannya, 17 orang mengikuti uji kompetensi (job fit), karena masa jabatannya sudah lebih dari dua tahun. Sedangkan empat orang dievaluasi kinerjanya, karena telah menjabat lebih dari lima tahun.

“Jika ada posisi yang kosong setelah rotasi, Pemkab Jombang akan segera menggelar seleksi terbuka. Siapa pun yang memenuhi syarat dan regulasi bisa mendaftar,” tambahnya.

Baca juga :

Dirinya menjelaskan, bahwa proses pelantikan akan dilakukan setelah hasil job fit dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mendapatkan persetujuan. “Kami akan mengikuti semua prosedur yang ada. Insyaallah, pelantikan bisa dilaksanakan secepatnya, setelah semua berkas kami serahkan ke BKN Jakarta,” ungkapnya.

Disinggung terkait salah satu pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bupati membenarkan bahwa yang bersangkutan juga diikutsertakan dalam job fit. “Masa hukuman disiplin Pak Senen sudah selesai. Oleh karena itu, kami sertakan beliau dalam uji kompetensi ini, untuk menentukan penempatan selanjutnya,” jelasnya.

Demi menjamin proses yang kredibel, lanjutnya, tim penguji uji kompetensi ini melibatkan lima pihak independen. Diantaranya, terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Perwakilan dari BKD Jawa Timur, dua orang Perwakilan dari Universitas Brawijaya (UB) dan satu orang Perwakilan dari Universitas Airlangga (Unair).

Bupati Warsubi juga berharap, rotasi dan uji kompetensi ini dapat meningkatkan kapasitas organisasi. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berkembang. (azl/gie)

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jawa Timur terkait status Cabor anggar. Apalagi, dalam hal ini juga telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) oleh KONI Jatim bersama 22 kontingen yang mengirimkan atlet anggar.

“Per 22 Juli lalu, sudah ada rapat yang dihadiri semua ketua KONI se-Jawa Timur. Hasilnya, semua diminta menunggu keputusan dari Ibu Gubernur terkait status Cabor anggar,” kata Baihaqi, Jumat (01/08/2025) tadi.

Menurutnya, apabila hasil dari keputusan resmi menyatakan bahwa pertandingan anggar dibatalkan akibat dualisme organisasi, maka pemberian penghargaan atau reward terhadap atlet Kota Malang akan dikaji ulang. “Atlet Kota Malang ada yang meraih medali emas, perak dan perunggu dari Cabor anggar. Kalau ternyata Cabor ini dinyatakan tidak sah, kami akan bahas skema penghargaan yang sesuai. Tapi yang pasti, mereka tetap akan mendapatkan perhatian dari Pemkot Malang yang sudah mengharumkan nama Kota Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah bentuk penghargaan akan sama seperti atlet Cabor lain. Sebab, hal itu tergantung pada hasil pembahasan lebih lanjut. “Yang jelas, mereka sudah berjuang dan tidak semestinya menjadi korban konflik organisasi. Mereka bertanding dengan sungguh-sungguh, dan kami ingin tetap memberikan apresiasi,” ungkapnya.

Terkait protes dari beberapa atlet anggar yang merasa dirugikan, Baihaqi menilai hal tersebut sebagai bentuk keresahan yang wajar. Tentu dirinya juga menyesalkan atas situasi yang terjadi saat ini, karena berdampak pada semangat dan psikis para atlet.

“Ini harus jadi catatan penting ke depan. Jangan sampai dualisme organisasi cabor kembali terjadi, karena bisa mengganggu suksesnya Porprov dan merugikan atlet,” ujarnya.

Di akhir, Baihaqi berharap, agar ke depan Disporapar Kota Malang dapat mendorong validitas dan kejelasan kepengurusan organisasi Cabor untuk menjadi syarat mutlak sebelum pelaksanaan ajang Porprov berikutnya. “Organisasi cabor harus sudah solid dan tuntas secara administrasi sebelum bertanding. Agar pelaksanaan ajang bisa berlangsung lancar tanpa ada dampak negatif ke atlet,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang menegaskan pentingnya organisasi pelajar sebagai wadah strategis untuk membentuk karakter, nilai-nilai kepemimpinan serta etika generasi muda. Dirinya menyampaikan, pengalaman berorganisasi tidak hanya memberi bekal teknis, tetapi juga membentuk visi dan mentalitas yang kuat dalam menghadapi masa depan.

“Saya sendiri adalah produk dari PII. Di organisasi inilah saya belajar tentang leadership, membangun karakter dan etika bermasyarakat. Apa yang saya capai hari ini, itu tidak lepas dari pengalaman tersebut,” kata Bunda Indah.

Dirinya juga menekankan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas ruang partisipasi bagi organisasi pelajar, baik intra maupun ekstra sekolah. Menurutnya, pelajar yang aktif berorganisasi cenderung memiliki karakter kepemimpinan yang lebih tangguh dan visioner.

“Saya bisa membedakan dengan jelas, mana pemimpin yang punya pengalaman organisasi dan mana yang tidak. Kematangan berpikir dan kepemimpinannya sangat berbeda,” tegasnya.

Baca juga :

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Indah juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka ruang kolaborasi yang inklusif bagi organisasi pelajar untuk berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia. Termasuk, mendukung program-program sosial dan pendidikan yang dirancang PII.

Salah satu program tersebut, lanjutnya, adalah bimbingan belajar (Bimbel) gratis bagi siswa kurang mampu, yang akan segera dijalankan oleh PII di Lumajang dengan dukungan fasilitas sekretariat yang telah tersedia. Program ini, diharapkan menjadi kontribusi nyata organisasi pelajar dalam memperluas akses pendidikan dan menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar dari keluarga prasejahtera.

Kegiatan Konferwil ini, juga menjadi ajang refleksi dan konsolidasi internal bagi PII Jawa Timur. Sejak berdiri pada tahun 1947, telah melahirkan banyak tokoh nasional berpengaruh seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung dan Ahmad Muzani.

“PII adalah organisasi yang tidak pernah kehilangan arah. Sejak awal berdiri, telah menjadi kawah Candradimuka bagi pemimpin-pemimpin bangsa. Karenanya, mari kita lanjutkan estafet ini dengan tekad yang kuat dan komitmen yang lurus,” imbuhnya.

Konferwil ini menjadi momen penting bagi kader PII se-Jawa Timur, untuk memperkuat peran organisasi pelajar sebagai bagian dari pembangunan karakter dan arah masa depan bangsa. (kom/adi/gie)

Dalam pelaksanaan itu, Satpol PP Kabupaten Malang kembali menggandeng sejumlah pihak. Diantaranya, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, Beny Setiawan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Malang, Redam Guruh Krismantara, Plt Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Malang, Liswan Nobiyana Tulee dan Kepala Bidang Damkar (pemadam kebakaran) Kota Batu, Santoso Wardoyo.

Mengawali sambutannya, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang, Teddy Wiryawan Priambodo, menjelaskan bahwa alokasi anggaran DBHCHT terbagi atas tiga bidang pelaksanaan. Tiga bidang itu, yakni bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan dan bidang penegakan hukum.

“Untuk Satpol PP Kabupaten Malang sendiri melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum. Dalam setiap pelaksanaan, itu melibatkan sejumlah pihak. Seperti hari ini, ada dari Kantor Bea dan Cukai, DPRD Kabupaten Malang hingga Kepala Damkar Kota Batu serta organisasi masyarakat,” kata Teddy.

Melalui pelaksanaan sosialisasi penegakan hukum ini, tambahnya, diharapkan mendapat feedback yang positif kepada peserta. Terutama, dalam memberikan edukasi hingga informasi untuk peserta, yang selanjutnya bisa diteruskan ke masyarakat.

“Melalui pelaksanaan ini, diharapkan akan muncul feedback yang baik dalam penegakan hukum. Terutama, pada titik-titik rawan di Kabupaten Malang. Karenanya, diharapkan pemberdayaan masyarakat melalui relawan dan organisasi masyarakat bisa kian maksimal,” imbuhnya.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, dalam penyampaiannya menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai pelaksanaan sosialisasi perundangan bidang cukai. Diantaranya, seperti menjelaskan mengenai apa itu cukai hingga mekanisme pemungutan dan tarif cukai.

“Cukai adalah penguatan negara yang dikenakan secara selektif pada barang dengan karakteristik. Mengenai hal ini, ada perundang-undangan bidang cukai.

Karena aturannya jelas, sehingga harus diantisipasi dalam penggunaan. Apalagi, dari sisi kesehatan juga jelas ada,” ujarnya.

Sementara mengenai mekanisme pemungutan dan tarif cukai, dirinya memaparkan akan dijelaskan secara terperinci oleh Bea dan Cukai. Termasuk, mengenai hukum dan sanksi.

“Untuk pemungutan dan tarif cukai, nanti akan disampaikan dari nara sumber Kantor Bea dan Cukai. Termasuk, mengenai penegakan hukum dan sanksi. Yang pasti, karena sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk semua masyarakat, karenanya turut melibatkan peran organisasi masyarakat,” terangnya.

Sedangkan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama/Ahli Pertama, Beny Setiawan, dalam penjelasannya mengurai dari beberapa poin penting yang sudah disampaikan terkait perundangan bidang cukai. Termasuk, mengenai penegakan hukum dan sanksi. (sit/adv)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa Pemkot Malang berkomitmen untuk selalu menjadi rumah yang nyaman dan aman bagi kelompok rentan, termasuk Lansia. Bahkan, Pemkot Malang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Berdasarkan Perda tersebut, dijelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, serta memberi perlindungan bagi Lansia. Sehingga, Kota Malang yang ramah Lansia dapat terwujud.

Lebih lanjut Donny menyebut, bahwa dalam kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin, melalui Dasa Bakti Ngalam Tahes, Ngalam Ngopeni dan Ngalam Santun, Pemkot Malang berkomitmen untuk memberikan jaminan sosial bagi Lansia. “Ini adalah program unggulan Wali Kota Malang yang mencakup berbagai bidang yang salah satunya menyentuh kesejahteraan sosial dan kesehatan Lansia,” ujar Donny.

Baca juga :

Dirinya juga menyebut, bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Malang tercatat meningkat setiap tahun. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, UHH Kota Malang pada tahun 2024 adalah 75,54. Angka ini, lebih tinggi dari UHH Jawa Timur di angka 75,07 dan nasional 74,15. Capaian ini, pun menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Malang yang cukup baik.

Dalam kesempatan ini, dilakukan juga pelantikan pengurus Forum Karang Wreda 2025-2030 yang diketuai Wasto. Dengan pergantian tampuk pimpinan ini, Donny berharap Karang Wreda di Kota Malang makin berdampak bagi masyarakat, terutama untuk menjadi wadah berorganisasi dan bersosialisasi Lansia.

“Harapan kami, Karang Wreda ini dapat juga dapat merangkul berbagai organisasi Lansia dengan tujuan bersama untuk meningkatkan angka harapan hidup di Kota Malang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Forum Karang Wreda 2025-2030, Wasto, mengajak seluruh pengurus dan anggota Karang Wreda untuk saling berkolaborasi untuk mewujudkan Lansia Kota Malang yang Smart. ”Kita kepingin segala pikiran, tindakan dan realisasi hubungan kita itu positif. Saya yakin di Karang Wreda ini kita bisa bertumbuh bersama dan Lansia di Kota Malang ini makin sejahtera,” imbuh pria yang pernah menjabat Sekda Kota Malang ini. (kom/mlg/gie)

Rektor UIBU, Nurcholis Sunuyeko, mengatakan acara riyoyoan sudah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia, yang selalu dilakukan oleh umat Muslim, setelah Ramadan atau saat Lebaran Idul Fitri. “Riyoyoan menjadi ajang untuk memulai lembaran baru dengan saling bermaaf-maafan,” kata Nurcholis.

Baca juga :

Adapun beberapa organisasi profesi wartawan yang ada di Malang Raya, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia dan Jaringan Media Siber Indonesia, turut hadir meramaikan acara tersebut. “Kami ingin memperkuat silaturrahmi antara UIBU dengan awak media melalui riyoyoan ini,” tambah Nurcholis.

Dirinya berharap, melalui kegiatan Riyoyoan UIBU ini, kerja sama dan kolaborasi yang sudah terjalin antara media dengan UIBU dapat semakin erat. Terlebih dengan pergantian nama UIBU yang sebelumnya dikenal sebagai IKIP Budi Utomo, semakin membawa kebermanfaatan bagi mahasiswa maupun masyarakat.

Suasana Riyoyoan berlangsung cukup hangat dengan ditemani oleh ceramah keagamaan bersama salah satu ustadz terkenal di Kota Malang. Di akhir acara semua yang hadir saling bersalaman saling memaafkan. (gie)

Dalam suasana hangat penuh kekeluargaan itu, sejumlah pegawai bersalam-salaman dengan Bupati Haris dan istri. Setelahnya, dilanjutkan dengan ramah tamah dengan menu khas lebaran seperti opor ayam dan soto ayam.

Bupati Haris menyampaikan, beberapa pesan penting terkait silaturahmi, seperti peningkatan etos kerja dan penguatan budaya organisasi. Momentum pasca Idul Fitri, harus menjadi titik balik dalam memperbaiki semangat kerja di lingkungan Pemkab Probolinggo.

“Hari ini adalah kesempatan untuk menyambung kembali silaturahmi, merekatkan hubungan yang sempat renggang dan mengawali kerja dengan semangat baru. Saya ingin kita semua membangun Kabupaten Probolinggo ini bersama-sama,” kata Bupati Haris.

Lebih lanjut bupati menegaskan, bahwa setiap pegawai, baik ASN maupun non ASN adalah bagian dari satu tubuh besar Pemkab Probolinggo. “Saya tidak menganggap panjenengan sebagai bawahan. Tetapi, panjenengan bagian dari keluarga besar. Kita semua adalah satu kesatuan, mulai kepala, tangan dan kaki yang saling terhubung dan harus saling merasakan,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Haris juga menyoroti, akan pentingnya transisi menuju sistem kerja yang lebih digital dan kolaboratif. Enam bulan ke depan, akan dijadikan masa evaluasi bagi para pimpinan unit kerja, terutama dalam hal loyalitas, pelayanan dan pengelolaan data digital satu pintu.

“Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan pola kerja konvensional. Kita harus satu data, satu aplikasi dan satu semangat. Saya harap kerja sama semua pihak agar transisi ini berjalan maksimal,” tegasnya.

Tidak lupa, Bupati Haris juga mengingatkan bahwa pelayanan publik menjadi prioritas utama. “Rencana besar menuju disterilisasi pelayanan publik berbasis digital akan segera diterapkan di berbagai lini, termasuk pengelolaan pajak dan pelayanan PBB,” lanjutnya.

Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, mewakili jajaran Pemerintah Daerah. Sekaligus, mengajak seluruh ASN dan Non ASN untuk menempatkan semangat pelayanan sebagai bentuk ibadah dan dedikasi kepada masyarakat.

“Mari kita tunjukkan bahwa kita hadir untuk melayani. Saya ingin pemerintahan ini menjadi rumah kedua bagi kita semua,” paparnya. (kom/pro/sit)

“Jadi kita belum melakukan pembahasan soal perubahan SOTK. Setelah proses efisiensi anggaran selesai, baru kami bahas. Intinya, kita harus pastikan dulu kondisi keuangan di Kabupaten Trenggalek stabil,” kata Doding, Selasa (11/03/2025) tadi.

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, pentingnya kehati-hatian dalam merancang kebijakan baru, agar tidak memperberat beban keuangan daerah. “Jangan sampai kebijakan ini mempengaruhi anggaran secara signifikan. Kalau harapan kami, lebih baik ada penggabungan, bukan penambahan dinas baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengungkapkan bahwa pemisahan dinas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah. Salah satu yang diusulkan, adalah pemisahan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) menjadi dua instansi. Yaitu pengelolaan aset dan keuangan untuk mengoptimalkan potensi aset daerah dan mendukung indeks pencegahan korupsi.

Baca juga :

Mas Ipin-sapaan akrabnya menambahkan jika Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) juga akan dipecah menjadi dua. Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda dan Olah Raga. “Untuk optimalisasi pengelolaan aset daerah, kita perlu kiranya pemisahan Bakeuda. Sementara pemisahan Disdikpora, dimaksudkan untuk lebih memperkuat peran pemuda serta meningkatkan pendapatan melalui fasilitas olah raga,” jelas Bupati Arifin.

Kemudian, sambungnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup akan menjadi dinas tersendiri untuk mendukung target Net Zero Carbon Trenggalek, sedangkan Bidang Cipta Karya akan digabung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selanjutnya, Badan Riset Daerah, rencana pembentukan badan ini bertujuan memperkuat inovasi dan penelitian daerah sebagai landasan kebijakan pembangunan berkelanjutan. “Kita ingin setiap sektor lebih fokus dan maksimal dalam menjalankan fungsinya, terutama untuk mendukung visi pembangunan jangka panjang,” tambahnya. (mil/gie)

Disampaikan Pj Bupati Yuyun-sapaan akrabnya, notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan profesinya dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karenanya, pembinaan dan pengawasan oleh INI sangat dibutuhkan untuk memastikan notaris bekerja dengan standar profesionalisme yang tinggi.

“Peran organisasi INI selaku lembaga pembinaan dan pengawasan kode etik notaris sangat penting. Notaris harus menjalankan profesi mereka dengan baik, meningkatkan kualitas profesionalisme dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat,” kata Pj Bupati Yuyun.

Baca juga :

Dirinya juga mengingatkan, agar para notaris untuk selalu berpegang pada moral etika profesi dan undang-undang yang berlaku. Dengan begitu, notaris dapat menghasilkan akta autentik yang menjadi bukti hukum kuat dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait.

“Notaris harus menjaga perilaku dan tindakannya agar tidak rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Mari bersama-sama mematuhi dan memahami aturan yang berlaku,” tambahnya.

Dengan pengawasan yang ketat dan pembinaan yang konsisten, lanjutnya, diharapkan para notaris di Lumajang dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat terus meningkat. (kom/adi/gie)