Menanggapi kinerja PT BPR Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim pada tahun buku 2025, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah, menilai orientasi pembiayaan pada sektor produktif menjadi pendekatan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Pembiayaan tersebut, dinilai mampu mendukung kelangsungan usaha, menjaga aktivitas produksi, serta memperkuat struktur ekonomi lokal.

“Pembiayaan sektor produktif berperan dalam memastikan kegiatan usaha masyarakat dapat berjalan secara konsisten. Ketika pelaku usaha memperoleh akses permodalan yang sesuai, maka roda perekonomian daerah dapat bergerak lebih stabil,” kata Bunda Indah, dalam acara RUPS Bank UMKM Jawa Timur, di Hotel Wyndam Surabaya, Selasa (10/02/2026) tadi.

Bunda Indah menjelaskan, bahwa sektor-sektor seperti perdagangan, pertanian, peternakan dan jasa merupakan bagian penting dari perekonomian daerah. Dukungan pembiayaan terhadap sektor tersebut dinilai dapat mendorong kesinambungan usaha dan menjaga kontribusinya terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Baca juga :

Bupati Indah menambahkan, bahwa penguatan sektor produktif perlu dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha, tetapi juga menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan stabilitas lembaga keuangan.

Diuraikan Bunda Indah, keberlanjutan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha lokal dalam mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, pembiayaan yang diarahkan ke sektor produktif menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam menjaga konsistensi aktivitas ekonomi masyarakat.

Bupati Lumajang juga menilai, bahwa perbankan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan melalui penyaluran pembiayaan yang selaras dengan potensi dan karakteristik wilayah. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah secara bertahap.

“Selama akses pembiayaan dikelola secara tepat dan berkesinambungan, aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dengan baik, sehingga stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Dalam arahannya, Bupati Arifin mengajak para peserta untuk bersama-sama membangun persepsi baru di kalangan aparatur sipil negara, bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat. “Mari kita sama-sama berusaha, kita merubah persepsi masyarakat. Kita semua yang dianggap pegawai, dibayari dari pajaknya rakyat, mungkin menghabiskan sebagian besar presentase APBD kita. Jadi, ya tolong diganti,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025) tadi.

Dirinya menyinggung isu publik yang menyebut pengangkatan PPPK secara besar-besaran, menjadi beban anggaran daerah. Bupati menegaskan, anggapan itu hanya bisa dipatahkan, jika para PPPK menunjukkan kinerja terbaiknya. “Tunjukkan kinerja profesional, agar keberadaan kalian justru menjadi solusi, dan bukan beban bagi APBD. Budaya kerja yang harus sekarang dibudayakan, jangan menjadi orang yang pasif. Kita mempunyai ruang diskusi sebelum semuanya diambil menjadi satu keputusan dan kalau sudah keputusan, ya kita jalankan dengan sungguh-sungguh sesuai peraturan yang ada,” terang Bupati Arifin.

‎Lebih lanjut Bupati muda tersebut juga menekankan, pentingnya peran ASN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas kerja maupun kehidupan sehari-hari. “Karena APBD adalah instrumen memutar dan menumbuhkan ekonomi. Saya berharap, semua pengeluaran dan aktivitas panjenengan itu punya manfaat ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga :

‎Sebagai contoh, suami Novita Hardini itu menceritakan kebiasaannya menyalurkan kewajiban zakat dan pendapatan melalui BAZNAS Trenggalek, agar manfaatnya dapat kembali ke masyarakat setempat. Dirinya juga mengimbau seluruh pegawai, untuk mendukung perputaran ekonomi lokal dengan berbelanja dan berwisata di wilayah Trenggalek.

‎“Sebisa-bisanya kita mengeluarkan sesuatu, entah membeli makanan, nongkrong atau belanja, diputar di Kabupaten Trenggalek. Seviral-viralnya tempat healing di luar sana, lebih baik panjenengan belanjakan dan berwisata di Trenggalek,” kata Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Dirinya juga meminta seluruh peserta, untuk mengikuti kegiatan orientasi dengan sungguh-sungguh, sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan pemahaman budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. “Tolong serius mengikuti orientasi ini. Saya saja sebagai bupati, pernah diminta mengikuti retreat selama seminggu di Magelang. Jadi ini retreatnya panjenengan, hanya dua hari untuk mengenali semuanya,” paparnya.

‎Perlu diketahui, kegiatan Orientasi PPPK Tahun 2025 ini diikuti oleh 240 peserta dari formasi tahun 2024 tahap 1, yang terdiri atas tenaga pendidikan dan jabatan pelaksana di lingkungan sekolah dasar dan SMP. Kegiatan berlangsung mulai 20 Oktober hingga 6 November 2025, terbagi dalam enam angkatan.

‎Melalui kegiatan ini, diharapkan para PPPK baru dapat memahami nilai-nilai dasar ASN, etika pelayanan publik, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. (mil/sit)

Rapat Paripurna ini, mengagendakan tiga agenda utama. Diantaranya, penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD, serta pengambilan keputusan DPRD sebagai bentuk persetujuan legislatif terhadap raperda yang diajukan oleh pihak eksekutif.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam pidatonya menegaskan bahwa persetujuan ini merupakan hasil dari proses pembahasan intensif dan komprehensif antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Dirinya menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penajaman dokumen anggaran.

“Hari ini kita menyepakati Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ini bukan sekadar formalitas anggaran, melainkan pijakan penting untuk menyempurnakan arah pembangunan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Dirinya juga menginstruksikan, agar Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, dan Perangkat Daerah terkait segera menyusun dan melengkapi seluruh dokumen pendukung. Termasuk, Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 beserta lampiran-lampirannya. Dokumen ini, akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi.

Baca juga :

“Saya berharap seluruh perangkat daerah menjalankan tindak lanjut ini secara tertib dan tepat waktu, agar proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan administratif,” tegasnya.

Persetujuan terhadap perubahan APBD tahun ini, ujarnya, memiliki dimensi strategis. Selain sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan pembangunan terkini, keputusan ini juga menjadi simbol akuntabilitas politik antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kepercayaan publik.

Sejumlah catatan penting yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dalam pendapat akhirnya, juga menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas belanja publik, memperkuat kontrol internal, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang meyakini, bahwa melalui sinergi kelembagaan dan semangat transparansi, perubahan APBD 2025 akan memperkuat program prioritas daerah, mulai dari peningkatan infrastruktur layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, hingga akselerasi pembangunan berkelanjutan. (kom/adi/sit)

Pj Bupati Indah Wahyuni dalam sambutannya mengatakan bahwa gerakan Pramuka ini adalah gerakan yang sangat penting dan strategis. Itu karena, menjadi tumpuan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan karakter anak anak dan remaja di tengah-tengah ancaman globalisasi dan dekadensi moral.

Baca juga :

“Semoga melalui kegiatan ini, kita semua dapat terus peduli dan mendukung pendidikan kepramukaan demi masa depan anak anak kita yang lebih baik,” katanya.

Bunda Yuyun-sapaannya Pj Bupati Lumajang juga sekaligus mengapresiasi kinerja seluruh teman-teman Pramuka yang telah memberikan kontribusinya, bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa kenal lelah dalam proses pembangunan Bumi Perkemahan Glagah Arum yang telah dibangun sejak tahun 2020 demi kemandirian Pramuka.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, ini juga diberikan penghargaan kepada Kwarran, dengan partisipasi gugus depan tertinggi 1, 2 dan 3 pada perekaman KTA Ayo Pramuka Tahun 2024. Penghargaan itu, diberikan kepada Kwarran Senduro, Kwarran Yosowilangun dan terakhir Kwarran Candipuro. (kom/adi/gie)

Terkait kegiatan itu, Kadisbud mengatakan sangat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Himpaudi. Itu karena, kegiatan orientasi kepemimpinan sangat penting untuk meningkatan kapasitas jajaran pengurus Himpaudi, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

“Kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat penting bagi Himpaudi untuk memajukan pendidikan anak usia dini di Lumajang,” kata Yudha, Jumat (04/10/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai materi. Seperti manajemen organisasi, komunikasi efektif dan strategi pengembangan organisasi. Sehingga, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan nara sumber dan sesama pengurus Himpaudi.

Dalam kesempatan tersebut, Yudha berpesan, agar Himpaudi dapat menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk, organisasi profesi dan stakeholder pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Dengan kolaborasi yang baik, Himpaudi dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PB Himpaudi Kabupaten Lumajang, Endang Satrianingsih, mengungkapkan bahwa kegiatan orientasi kepemimpinan tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada pengurus Himpaudi tentang pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. “Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Himpaudi yang berkualitas dan mampu membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan, Saudi Rahman, mengatakan bahwa orientasi itu dilakukan untuk pengenalan tugas pada PPPK. “Orientasi kedua ini dilaksanakan secara mandiri, yang kurikulumnya dipasrahkan ke daerah dengan ketentuan materi, pengenalan tugas, etika, disiplin dan sebagainya,” katanya.

Menurut Saudi Rahman, pada orientasi pertama dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) secara virtual, dengan jangka waktu selama tujuh hari. “Ini adalah orientasi PPPK kedua, yang kami akan laksanakan selama empat hari. Sistemnya berbeda dengan orientasi pertama, yaitu secara tatap muka dan secara virtual,” ujarnya.

Baca juga :

Menurut Saudi Rahman, sebanyak 897 PPPK yang mengikuti orientasi tersebut terdiri dari berbagai formasi, mencakupi tenaga kesehatan, tenaga teknis berupa pertanian dan pengadaan barang dan jasa, serta tenaga guru. “Angkatan terdiri dari tenaga kesehatan 22 orang, tenaga teknis 46 dan sisanya adalah guru sebanyak 829,” tambahnya.

Saudi menjelaskan, kelulusan pada orientasi pertama langsung bisa diterima melalui LAN oleh setiap akun masing-masing PPPK. Pada orientasi pertama, semua anggota dinyatakan lulus. “Untuk orientasi kedua ini, kelulusannya mandiri, tetapi bagi PPPK yang tidak lulus harus mengulang untuk orientasi berikutnya,” tegasnya. (azm/gie)

“Kami apresiasi kegiatan OKK dari PWI Malang Raya ini, apalagi orientasinya ini untuk bisa bersinergi. Terlebih, di sini diikuti beberapa peserta yang dari luar Kota Malang, Kominfo dan Kasi Humas Malang Raya, ada Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang,” kata Buher-sapannya, saat memberikan sambutan.

Selain itu, pihaknya juga memberikan pesan pada peserta OKK, agar dapat memberikan informasi yang mengedukasi. Terlebih, menjelang pesta demokrasi di 14 Februari 2024 mendatang.

“Wartawan sebagai pilar melihat netralitas Polri khususnya di Malang Raya. Apabila ada oknum yang tidak netral, silakan melaporkan ke saya. Saya berpesan kepada wartawan, untuk bisa memberikan informasi yang mengedukasi kepada pemilih pemula dan masyarakat lainnya untuk tidak Golput,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Buher berharap para jurnalis bisa terus memberikan berita positif dengan mengajak pemilih pemula untuk memberikan hak suaranya. Apalagi di Kota Malang ini, menurutnya ada 62 kampus dengan jumlah mahasiswa yang lebih dari ratusan ribu mahasiswa baru dan Jawa Timur dan Luar Jawa Timur.

“Apalagi di Kota Malang ini ada 340 ribu mahasiswa baru. Sehingga, sudah berapa jumlah yang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada. Sehingga ada pengalihan surat suara, yang diurus dari jauh-jauh hari. Ini kami harapkan jurnalis untuk bisa membantu memberikan berita positif,” tambahnya.

Sementara itu, Dewan Kehormatan PWI Jatim, Djoko Tetuko, yang mewakili Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, menekankan bahwa Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah mahkota wartawan. Sehingga, seluruh proses yang dilakukan wartawan harus didasari KEJ.

“Wartawan tidak bisa dikatakan hebat kalau tidak beretika. Wartawan adalah tugas pengabdian. Akan jadi wartawan bermahkota, seperti kalau punya kebanggaan sebagai wartawan, kalau seluruh proses didasari KEJ. OKK ini penting untuk digelar, karena penting sebagaimana pilar ke 4 demokrasi, KEJ harus dijaga sungguh-sungguh,” ujar Djoko.

Lebih lanjut, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, berpesan agar para peserta OKK ke depan bisa menjaga marwah dan nama baik PWI, terlebih ketika nantinya menjadi anggota PWI Malang Raya. “Mohon dijaga marwah PWI karena sudah menjadi anggota. Kinerja juga harus sesuai kaidah jurnalistik, KEJ. Sehingga sikap dan perilaku di lapangan nantinya juga harus lebih baik dari sebelumnya,” imbuh Cahyono. (rsy/sit)

Kepala BKPSDM melalui Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Murya Triana, menyampaikan bahwa orientasi itu wajib diikuti oleh semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat. Karena, pelaksanaan ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai bekal bagi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai birokrat.

Baca juga :

“Hari ini acaranya masih persiapan. Jadi, kita lakukan gladi dahulu dan insyaallah pelaksanaannya nanti tanggal 4 September sampai 5 Oktober 2023. Untuk pembukaannya, akan dibuka oleh bapak Bupati di Pendopo,” kata Murya.

Dirinya berharap, melalui pelaksanaan ini agar PPPK terus mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Dan, bisa meningkatkan kinerjanya dengan baik.

“Sehingga, selaku Aparatur Sipil Negara mempunyai dampak penyelesaian permasalahan dan isu-isu yang ada masyarakat serta dapat meningkatkan performa organisasi atau instansi lebih baik lagi,” ujarnya. (kom/sit)