Surat bernomor 300/10/422.118/1/2019 berisi tentang pertama pemeriksaan sesuai dasar UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kedua PP Nomor 6 Tahun 2011 menyangkut IMB. Tujuan surat ini, pihak Satpol PP meminta klarifikasi pada pimpinan sebagai saksi/tersangka dalam perkara pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang ditanda tangani Kasatpol PP Kota Batu Robiq Yunianto.

Anehnya, Sekretaris Satpol PP M. Adhim saat dikonfirmasi melalui telepon seluler dan pesan singkat tidak menjawab hasil dari pemanggilan pimpinan D’Cordoba II. Begitu juga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan NAKER ) Kota Batu Bambang Kuncoro dikonfirmasi melalui telepon dan pesan singkat juga tak ada jawaban.

Terpisah, Kepala Desa Oro-oro Ombo Wiweko membenarkan jika diwilayahnya ada pembangunan perumahan itu. Wiweko mengakui beberapa waktu lalu pihak management sudah merapat ke kantor desa untuk meminta persetujuan dan melanjutkan proses ijinnya ke pihak dinas.

” Ya sudah pernah ke kantor, kalau dari RT dan RW setempat sudah setuju karena akan dibangunkan fasum seperti irigasi dll. Kalau desa sepertinya sudah tanda tangan saya lupa mas. Kalau status tanah lahan hijau atau kuning saya kurang faham. Dulu itu areal persawahan,” terang Wiweko, Senin (25/2/2019).

Kemudian, salah satu perwakilan Management Perum D’Cordoba II, Bambang saat ditanya hasil pertemuan dengan Satpol PP malah kembali bertanya.

” Hasilnya tanya saja ke Satpol PP mas, Satpol PP yang lebih berhak memberi jawaban,” kelit Bambang.

Saat ditanya apakah memang benar pihaknya tidak memiliki IMB dan sudah melakukan pembangunan, Bambang mengutarakan jika masih dalam proses IMB di DPMPTSP atau bidang perijinan.

” Kami masih proses, ya memang sudah ada pembangunan di perum kami,” tutupnya. ( bir/yan)

Diantaranya ruas Jalan Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu. Jalan menuju wahana wisata Jatim Park II ini rusak disebabkan buruknya drainase serta sering dilewati bus besar yang melintas menuju wahan wisata.

Salah satu pengendara roda dua mengaku terkejut saat melintas, dia merasakan jalan bergelombang dan nyaris terjatuh. Kubangan air yang menutupi lubang jalan memperparah kondisi jalan dan sangat mengancam.

“Bahaya mas harus hati-hati bisa terjatuh nanti kalau terperosok lubang seperti tetangga saya kemarin sampai luka memar dan lecet. Apalagi dimalam hari, ” ungkap Supardi Toha warga Desa Tlekung yang tiap hari melintas, Senin (26/2/2018).

Tadi, lanjut Supardi, dirinya yang berboncengan dengan putranya sempat akan terjatuh untung saja dirinya mengerem saat melaju karena lubang tergenang air. Dirinya merasa gugup saat melintas belum lagi jika ada bus lewat.

“Harus pelan-pelan mas, kalau kencang pasti nanti terpelanting jatuh karena lubang,” imbuh dia.

Dia berharap, supaya pihak pemerintah memperhatikan dan segera memperbaiki jalan. Sehingga pengendara merasa aman dan nyaman saat melintas.

Terpisah Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu saat ini sudah menganggarkan perbaikan Jalan Oro-oro Ombo. DPUPR segera melakukan eksekusi peningkatan ruas jalan. Rencananya perbaikan dimulai Maret mendatang, jalan akan di hotmix.

Memang menurut dirinya, semakin parah kondisi jalan berlubang disebabkan oleh drainase yang buruk sehingga air menggenang, apalagi beban kendaran yang melintas seperti bus wisatawan yang berkunjung sering melewati jalan tersebut.

“Drainase buruk, beban tinggi mempercepat kerusakan jalan. Untuk berapa anggarannya saya tidak bisa menjawab kalau teknisnya bisa kesaya. Untuk anggaran perbaikan jalan bisa di tanyakan ke kadis PUPR langsung, ” pungkanya. (lih/yan)

Warga Desa Oro Oro Ombo yang ingin mengikuti program sertifikasi masal diwajibkan mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK) dan menyertakan foto copy akta jual beli.

Atau akta hibah, buku petok D atau buku leter C/ buku kepemilikan tanah yang diterbitkan desa. Termasuk menyertakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Pemkot Batu.

Kepala Desa Oro Oro Ombo Wiweko menjelaskan, program sertifikasi tanah masal ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Artinya sebagian biaya saat proses pendaftaran tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) gratis.

“Nama programnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini hampir sama dengan program Proyek Nasional Agraria (Prona). Desa Oro Oro Ombo mendapatkan jatah 2000 bidang,” ungkap Wiweko saat penyuluhan hukum manfaat pendaftaran tanah bersama mahasiswa S2 Narotama Surabaya, Sabtu (4/11/2017) malam.

Praktis sejak pertengahan Oktober kemarin. Warga Desa Oro Oro Ombo. Menurut Wiweko, hingga saat ini jumlah bidang tanah didesanya yang sudah bersertifikat diperkirakan hanya mencapai 1/4 saja dari luas Desa Oro Oro Ombo.

“Sosialisasi sudah kami laksanakan hingga Ketua RT. Saat ini masyarakat sudah mengumpulkan berkas administrasinya. Kemudian akan diverifikasi dulu berkasnya ditingkat desa. Yang lolos verifikasi. Berkasanya segera dikirim ke Kantor BPN Kota Batu,” tambah dia.

Ketua Program Pendidikan (Prodi) ke Noktariatan Universitas Narotama Surabaya, DR Rusdianto Sesung S.H didepan masyarakat Desa Oro Oro Ombo menyatakan, manfaat utama jika tanah sudah bersertifikat.

Untuk kepastian hukum bagi pemilinya dan tertib administrasi bidang pertanahan. “Kalau tanah kita sudah bersertifikat kepastian hukumnya jelas. Kemudian sertifikatnya bisa dibuat anggunan/jaminan di bank,” urai Rusdianto.

Guru besar Prodi Kenoktariatan Universitas Narotama Surabaya DR Habib Adjie menambahkan, program pendaftaran secara masal sesungguhnya tidak gratis. Ada beberapa bagian yang harus dibiayai sendiri oleh pemohon.

Seperti membeli materi, membeli patok dari beton. Untu biaya foto copy dan lain lainnya. “Presiden RI Joko Widodo menargerkan hingga tahun 2019. Ada 10 juta bidang yang harus disertifikatkan. Jadi masyarakat harus memanfaatkan dan mengikutinya,” sebut Habib Adjie.

Pesan Adjie, panitia tingkat desa bertindak jujur dalam mengelola keuangan untuk program PTSL. Berdasarkan pengalaman didaerah lain yang menangani program Prona ada yang dimasukan penjara. Karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Program PTSL tidak seluruhnya gratis. Masyarakat sebagai pihak pemohon masih berkewajiban mengeluarkan biaya. Biasanya dikumpulkan ditingkat desa. Jadi yang mengelola keuangan masyarakat harus jujur,” pesannya.

Ditambahkan, sebelum program PTSL dilaksanakan. Kepala Desa Oro Oro Ombo disarankan mengundang Kejaksaan dan Kepolisian. Penegak hukum biar menjelaskan bagian mana saja yang termasuk pungutan liar (Pungli) saat mendaftarkan permohonan kepemilikan tanah dikantor BPN. (cw4/jun)