Sebagai penggerak roda pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malang menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak aspek yang perlu untuk dimaksimalkan. “Untuk itu, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang telah memberikan atensi lebih terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi.

Ditambahkannya, bahwa evaluasi sangatlah penting dan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Malang, dalam mengimplementasikan prinsip otonomi daerah yang baik. Sekaligus, menjadi nahkoda pembangunan daerah untuk memajukan Kabupaten Malang.

“Lebih dari itu, momentum seperti ini juga menjadi wadah komunikasi yang strategis untuk bertukar informasi dan berbagi pengalaman terkait strategi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik secara keseluruhan,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

Sementara itu, Dirjen Otoda Kemendagri RI, Akmal Malik, menyampaikan hasil evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Malang. Secara keseluruhan, dirinya menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Malang sudah bagus dan bahkan ada peningkatan.

“Secara umum, kinerja Kabupaten Malang itu bagus, meningkat dengan baik,” kata Dirjen Otda Akmal.

Evaluasi ini, tambahnya, merupakan Program Kemendagri RI untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten, kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur, hanya ada lima kabupaten atau kota, yang didatangi secara langsung oleh Akmal, untuk penyampaian hasil evaluasinya yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang.

“Yang kami evaluasi, untuk pemerintah provinsi ada kurang lebih 114 parameter yang kami ukur. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten, ada kurang lebih 126 parameter,” kata Akmal.

Secara khusus, terang Akmal, memberi apresiasi pada Kabupaten Malang dalam hal peningkatan jumlah UMKM. Di tahun 2023, jumlah UMKM di Kabupaten Malang meningkat sebanyak 81,57 persen. “UMKM di Kabupaten Malang khususnya, naik luar biasa,” terang Dirjen Otda Kemendagri.

Meski secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dinilai baik, Dirjen Akmal memberikan beberapa catatan terkait beberapa bidang yang masih perlu peningkatan. Diantaranya, adalah masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. (pro/gie)

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun negara. Karena itu, reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci untuk melahirkan pemerintahan yang mampu membawa perubahan nyata.

“Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang semakin profesional, maka perbaikan akuntabilitas kinerja, peningkatan SDM, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus yang terus dibenahi,” ujar Sekda Erik.

Tidak hanya itu, Sekda Pemkot juga berpesan kepada jajaran ASN Pemkot Malang, untuk terus menjaga netralitasnya di tengah situasi politik yang semakin hangat jelang Pemilu 2024 mendatang. Pihaknya meminta, agar ASN Pemkot Malang harus bebas segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Baca juga :

“Karena dengan sikap ASN yang netral akan mendorong profesionalitas birokrasi Pemkot Malang semakin kuat. ASN harus menjadi penyelenggara negara dan penyelenggara pelayanan publik yang netral. Sehingga suara ASN tetap terwadahi namun tidak boleh ASN terkooptasi atau terafiliasi pada suatu pilihan tertentu apalagi dengan menggunakan fasilitas negara,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Otoda Kemendagri, Akmal Malik, menyampaikan mengenai keharusan ASN dalam menjaga netralitasnya jelang tahun politik pada 2024 mendatang. Terlebih, para ASN juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan kewewenangannya, serta tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan kontestasi.

“Saat ini tahun politik telah dimulai, menyampaikan arahan Pak Menteri untuk diminta betul-betul menjadi ASN yang netral. Kita sebagai ASN diamanahkan kewenangan, maka dari itu jangan disalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan kontestasi. Bapak Ibu sebagai ASN dititipkan fasilitas negara, ada mobil, bangunan, dan sebagainya. Sama, jangan salahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan kontensasi,” papar Akmal Malik.

Lebih lanjut pihaknya juga memberikan apresiasi kepada kineja ASN Pemkot Malang, serta mengajak untuk terus memberikan berbagai perubahan positif demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. “Kota Malang ini adalah Kota yang hebat, tentunya perlu didukung oleh ASN yang hebat. Maka saya minta, kalau ingin Kota Malang ini menjadi luar biasa maka ASN nya jangan bekerja biasa-biasa saja. Siapa lagi yang akan membuat perubahan di republik ini kalau bukan kita. Bapak Ibu ASN diamanati oleh negara untuk memberikan perubahan ini, mari kita lakukan mulai dari diri sendiri,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

Diantaranya, untuk tidak markup soal data yang mengakibatkan terjeratnya dengan persoalan hukum. Markup atau merubah data dari tidak adanya kepastian data, akan berimbas pada tata kelola keuangan. Sehingga, OPD akan terlibat dengan persoalan hukum.

“Hasil evaluasi 2021, Pemerintah Kota Batu kinerjanya bagus. Dan, saat ini sedang proses evaluasi 2022 dan 2023. Meski sudah bagus, memang ada catatan penting yaitu jangan ada markup data. Misalnya, kalau memang yang miskin itu 200, ya buatlah perencanaan 200. Kalau anggaran tidak cukup, kita mulai tahun ini berapa,” terang Akmal Malik.

Baca juga:

Mengapa hal itu penting ditekankan, ujarnya, karena soal data harus terbuka di hadapan publik. Sehingga, publik juga mengetahui sumber daya pemerintahan bisa bekerja dengan baik. Karena, langkah tersebut merupakan bagian reformasi birokrasi yang dilakukan kepada birokrat.

“Persoalan data ini tidak bisa dianggap remeh. Ketika terjadi mark up, dipastikan berpengaruh pada penggunaan anggaran. Jadi, saya ingatkan kepada OPD agar terhindar dari persoalan hukum. Kita harapkan penggunaan fasilitas negara dan penggunaan kewenangan, sesuai dengan protap yang jelas,” urainya.

Untuk itu, tegas Akmal, disini Pj Wali Kota Batu bersama OPD diminta membuat data yang akurat dan presisi agar publik dan aparat penegak hukum sebagai pengawas mengetahui sudah berjalan dengan baik. “Jadi, pastikan data akurat dan presisi yang menjadi bagian dari perencanaan-perencanaan itu. Jangan markup,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan dengan adanya evaluasi dari Kemendagri tersebut sangat berarti menjadi motivasi agar yang kurang baik dari kinerja pemerintahan untuk dibenahi dan diperbaiki. “Tentunya, di sini seluruh OPD segera evaluasi bersama-sama,” terangnya.

Diakui Aries, bahwa tugas kepala daerah yang menjabat sebagai Penjabat (Pj), itu tidaklah gampang. Ini dikarenakan, Pj selama menjalankan roda pemerintahan melanjutkan anggaran yang sudah tersusun sebelumnya.

“Yang perlu diketahui, Pj itu menjalankan roda pemerintahan dari anggaran yang sudah tersusun sebelumnya. Artinya, bukan anggaran yang disusun oleh Pj. Disinilah, perlu perjuangan tersendiri agar menjalankan APBD dengan baik,” terangnya. (put/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika hal itu dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 tahun 2023, mengenai Penjabat Wali Kota, mengenai mekanisme dan aturannya sudah tertera didalamnya. “Mekanismenya sudah ada di situ dan sudah jelas. Tinggal kita menjaring. Mengusulkan nama itu tidak mudah menurut kami, tentu saja harus ada kualitas disitu,” tegas Made, seusai melakukan sosialisasi.

Dikatakan Made, jika pihaknya berhak mengusulkan tiga nama dari Pemerintah Kota Malang. Yakni, Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Apabila nantinya usulan nama, ujarnya, di luar nama yang ada di Pemkot Malang, maka pihaknya menganggap Pemkot Malang itu gagal menciptakan kaderisasi kepemimpinan. “Kita harapkan yang muncul nantinya adalah justru dari Kota Malang. Karena kalau mengusulkan orang dari luar Kota Malang, kita belum kenal dan kualitasnya kita belum tahu. Kalau di atas kertas, kita sudah nggak percaya, kita ingin tahu track recordnya selama ini,” papar Made.

Kemudian, pihaknya juga menginginkan untuk usulan yang diusulkan bukan hanya sekedar usulan saja. Namun, akan terus diperjuangkan sampai ditingkat kementerian. Sebab, jabatan Pj Wali Kota tersebut akan memimpin Kota Malang hampir satu tahun setengah.

“Usulan kita harus gol, karena ini jabatan Pj hampir satu tahun setengah, kalau menjelang pelantikan di Februari. Sehingga posisi yang strategis ini, kita harapkan betul-betul. Kami akan segera menjaring tiga nama akan kami kantongi. Begitu surat turun kami akan paripurnakan,” katanya.

Tentunya, di dalam penjaringan nama-nama yang akan diusulkan tersebut, pihaknya akan melihat dari hasil hearing, masukan komisi dan mengutamakan hak anggota untuk menyampaikan pendapat. Karena penjaringan yang dilakukan, itu melewati proses yang panjang.

“Kami tidak akan ambil keputusan voting, karena pasti akan musyawarah untuk mufakat. Tapi kalau kita melihat sekarang, minimal akan mengambil dua nama dari Pemkot Malang. Saya yakin nanti akan ada dan sudah ada namanya tapi belum mengerucut,” ujarnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Made juga menyampaikan, jika siapapun berhak untuk mengusulkan nama-nama siapa saja yang pantas untuk menjadi Pj Wali Kota Malang. Pihaknya menilai, jika masyarakat Kota Malang kritis untuk menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan kotanya sendiri.

“Sekarang teman-teman media pun bisa melihat dari 28 OPD yang ada, media pun berhak mengusulkan nama melalui poling atau pembicaraan di medsos, dan itu akan kami dengar. Begitupun dengan masyarakat yang biasanya kritis untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Apalagi ormas, LSM nya, penggiatnya sosialnya luar biasa,” imbuh Made.

Sementara itu, Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Didik Chusnul Yakin, mengatakan jika mekanisme saat ini memang baru dan diatur dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2023. Dimana, DPRD mempunyai kewenangan untuk mengusulkan tiga orang nama, kemudian gubernur juga mengusulkan tiga orang nama, begitupun juga dengan Mendagri.

“Jadi, totalnya ada sembilan. Dimana tiga dari DPRD, tiga dari Gubernur dan tiga dari Mendagri. Nanti penggodokan, sampai keputusan ada di meja presiden. Karena nanti, sembilan itu digodok di Kemendagri dengan berbagai lembaga. Sehingga, akan menjadi tiga calon, lalu digodok terakhir di presiden bersama kementerian hingga terpilihlah satu calon,” tutur Didik.

Lebih lanjut, sosialisi tersebut, tentunya bertujuan untuk mengantisipasi DPRD Kota Malang, untuk menyikapi Pj Wali Kota Malang. Sehingga paling tidak, ketua dan anggota DPRD Kota Malang telah berembuk terlebih dahulu.

“Paling tidak kalau sudah sosialisasi di awal ini,mereka sudah ancang-ancang. Sehingga prosesnya seperti apa dsb, mereka tidak bingung pas baru dapat surat dari menteri. Ini kan sudah ada gambaran, karena harus sudah ada surat dari menteri dulu. Kalau ini kan sudah dibicarakan oleh pak ketua DPRD dan sudah antisipasi,” tambah Didik.

Sebagai informasi, berakhirnya masa jabatan kepemimpinan Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama dengan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, akan berakhir pada 24 September 2023 mendatang. Sehingga, paling tidak sebelum 24 September berakhir, nama nama tersebut sudah harus diusulkan ke kementerian dan akan digodok.

“Sehingga, di tanggal 24 September tersebut Pj Wali Kota Malang bisa dilantik. Jangan sampai kalau itu tidak dilantik, maka harus diisi oleh pelaksana harian (PLH) dulu. Akhirnya molor lagi,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Didampingi Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM mewakili Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna, mantan camat Pagelaran ini menerima Thropy dan piagam penghargaan dinilai sebagai camat teladan. Sementara, Bagus Sulistyawan AP.Msi menjelaskan, penghargaan ini diraih berkat kerjasama yang harmonis seluruh pihak.

Tambah dia, ini juga berkat semangat persatuan kesatuan sehingga mampu terciptanya sinergitas dalam seluruh aspek dan terciptanya situasu kondisi yang kondusif.

“Semoga setelah meraih penghargaan ini, semuanya akan semakin termotifasi dalam meningkatkan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat dalam rangka mendukung tiga prioritas program Pemkab Malang sesuai arahan bapak Bupati Malang. Yakni, menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan potensi sektor pariwisata dan memperkuat daya dukung lingkungan hidup,” pungkasnya.

Seperti diketahui,dalam setahun kinerjanya menjadi Camat Dampit,sukses meraih dua penghargaan bergengsi, yakni sebagai Camat Terbaik 2017 se Kabupaten Malang dan Juara Umum Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan 2017 se Kabupaten Malang. Ia berhasil mengembangkan Kopi Dampit dengan baik.

Meski nama Kopi Dampit sudah mendunia, namun ia melakukan pemberdayaan kepada masyarakat supaya dapat mengolah kopi tersebut menjadi aneka produk. Juga mengembangkan berbagai jenis kopi yang ada tempat tersebut dan meningkatkan produktivitasnya setiap tahun. Sehingga, petani kopi yang ada di wilayah ini terus dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kopi terus meningkat.

Produktivitas kopi di wilayahnya mencapai tiga ribu ton tiap tahunnya. Dengan potensi kopi yang luar biasa itu, para pelaku usaha juga kreatif dalam mengolahnya menjadi produk yang kreatif dan memiliki nilai jual tinggi (Sur/yan)

“Ada 3 (tiga) hal yang kita dorong untuk mampu ditumbuhkan di daerah sebagai penopang mensukseskan program nasional, yakni daya inovasi, tingkat partisipasi dan derajat daya serap masyarakat terhadap program daerah, ” tegas Soni, mengawali prosesi simbolis penyerahan penghargaan kinerja pemerintah daerah.

Diinformasikan Soni, pada hari jadi ke – 22 Otonomi Daerah tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan 3 (tiga) provinsi, 10 kota dan 10 kabupaten sebagai daerah dengan kinerja terbaik di Indonesia. Kota Malang berada pada nomor urut 1 (satu) di antara 10 kota yang terpilih dengan kinerja terbaik untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah se Indonesia. Ada 700 indikator yang dinilai lintas kementerian.

“Jadi ini gawe besar, bukan hanya dari kacamata Kemendagri tapi juga penilaian yang melibatkan kementerian lainnya, ” imbuh Dirjen Otoda tersebut.

Untuk tingkat provinsi yang meraih penghargaan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Malang, Abdul Malik, mengapresiasi prestasi yang diraih kota Malang.

“Ini buah kerja bersama, kerja kreatif, dan seperti yang disampaikan Dirjen Otoda, menegaskan inovasi kuat hadir di kota Malang dan keterlibatan warga kota Malang dalam pembangunan sangat tinggi, “ujar Malik menyikapi keberhasilan kota Malang.

Acara penganugerahan juga ditandai dengan launching aplikasi berbasis android layanan “Media interaksi otonomi daerah” (Mesi otda) oleh Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Secara terpisah, Provinsi Jawa Timur akan menggelar upacara hari otonomi daerah serta memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi pada jmJumat 27 April 2018 di kantor Gubernuran Jawa Timur. (*yan)

Kegiatannya dilaksanakan dihalaman Balai Kota Malang. Penjabat sementara (Pjs) Walikots Malang Dr Ir Wahid Wahyudi bertindak sebagai inspektur upacara pagi kemarin.

Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekda Kota Malang, Wasto serta pejabat TNI, Polri dan Kejari Kota Malang hadir pada acara itu.

Upacara ini untuk memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otoda di setiap tingkatan pemerintahan pusat sampai dengan daerah. Tema tahun ini “mewujudkan Nawacita melalui penyelenggaraan Otonomi Daerah yang bersih dan demokratis”.

Membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo yang menyampaikan Bahwa otonomi daerah yang bersih dan demokratis bukan hanya menjalankan kewenangan otonomi daerah yang berlandas Undang-undang yang berlaku.

Tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada rakyat.
Oleh karena itu agar terciptanya Nawacita, otonomi daerah harus diseleng-garakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum, dan partisipatif.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah ini juga diarahkan untuk membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya agar terwujudnya tujuan utama Otonomi Daerah yaitu peningkatan kesejahteraan Rakyat yang melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi.

“Untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan terbagai terobosan. salah satunya menerbitkan peraturan nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah-an daerah,” tegasnya.

“Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara aparat pengawasan intern pemerintah (apip) dengan aparat penegak hukum sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada inidikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana,” tambahnya. (man/yan)