“KPK berterima kasih atas dukungan dari segenap pihak, khususnya masyarakat Probolinggo, dalam kegiatan tangkap tangan yang berlangsung pada Minggu, 29 Agustus 2021 dini hari. Dukungan masyarakat sangat penting dan berarti bagi KPK, untuk dapat terus melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi secara optimal,” terangnya, Senin (01/09) tadi.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Ditambahkan, tentu tidak hanya sebatas dalam penanganan sebuah perkara. Namun juga pada area pencegahan maupun pendidikan antikorupsi.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa korupsi masih jamak terjadi di sekitar kita. Dari lingkup skala kecil hingga besar, dengan berbagai modus dan para pelakunya.

“Kejahatan korupsi yang begitu kompleks dan memberikan dampak domino, harus kita stop bersama. KPK tidak bisa bekerja sendirian. Pelibatan masyarakat adalah suatu keniscayaan,” paparnya.

KPK yakin, dengan langkah bersama seluruh elemen masyarakat untuk terus saling dukung, pemberantasan korupsi akan makin kuat dan dapat terus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan masyarakat.

Sebagaimana diberitakan, dari OTT yang awalnya mengamankan sebanyak 10 orang, yang diantaranya Bupati Probolinggo bersama suami, selanjutnya dalam pengembangan penyidikan berhasil menetapkan sebanyak 22 tersangka. Dari total dugaan TPK jual beli jabatan itu, empat orang ditetapkan sebagai penerima dan 18 sebagai pemberi. (sit)

Tidak heran, jika kemudian KPK menetapkan empat orang sebagai penerima dan 18 lainnya sebagai pemberi, dalam pengembangan penyidikan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati dan suami. Termasuk, mengaku prihatin atas TPK secara berjamaah itu.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

“KPK menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal ini sangat menciderai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya,” Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK-Jakarta, Selasa (31/08) tadi.

Lantas, bagaimana nama-nama lain bisa terlibat? Dalam konstruksi perkara, Wakil Ketua KPK menjelaskan, bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa (Kades) serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2020, dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung dilaksanakan pada 9 September 2021 mendatang. Terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, yang selesai menjabat.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat,” terang Alexander.

Selain itu, tambahnya, ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan Aminuddin (HA) selaku anggota DPR RI yang juga suami Bupati Probolinggo, P Tantriana Sari (PTS) dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Ada pun tarif untuk menjadi pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

“Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui camat,” tambah Alexander.

Masih menurut Alexander, kemudian pada Jumat (27/08) atau beberapa hari sebelum OTT, 12 pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK atau Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan.

“Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im) dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp 20 juta. Sehingga terkumpul sejumlah Rp 240 juta. Lalu untuk mendapatkan jabatan selaku pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR atau Muhammad Ridwan Camat Laiton, telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp 112.500.000 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. “Pada Minggu (29/08), tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga sudah disiapkan dan diberikan oleh DK atau Doddy Kurniawan sebagai Camat Krejengen bersama SO atau Sumarno Kades Karangren. Sebelumnya, DK dan SO telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon pejabat kepada desa serta sejumlah uang untuk diserahkan kepada HA, untuk dilakukan seleksi dan membubuhkan paraf sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS. Saat diamankan oleh tim KPK, DK dan SO membawa uang sejumlah Rp 240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat Kepala Desa yang diduga berasal dari para ASN di pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang mengungkap posisi untuk menjabat Kades di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan MR turut diamankan bersama uang Rp 112,500 juta di rumah kediaman pribadinya,” terang Alexander. (sit)

“Baru saja saya menerima tugas dari Gubernur. Mudahan-mudahan kepercayaan ini saya jalankan dengan baik sisa waktu dari pemerintahan Ibu Bupati,” kata Timbul.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly
• Pastikan Kesiapan Operasional dan Keselamatan Perjalanan Penumpang, PT KAI Cek Lintasan

Bupati Plt berharap, selama menjabat nantinya, Forkompimda bisa membantu melaksanakan pemerintahan Kabupaten Probolinggo. “Kami harus lari kencang karena ada beberapa agenda yang harus kita tuntaskan. Salah satunya seperti pembahasan P-APBD,” ujarnya.

Terkait beberapa kekosongan jabatan di Probolinggo, dirinya mengatakan akan menggelar konsolidasi internal dengan Sekda dan jajaranya untuk membahas banyak hal. “Nanti ada proses Pj (penjabat) untuk pengisan jabatan. Kami tetap laksanakan tugas dan fungsi untuk melayani masyarkat sebaiki baiknya,” jelasnya. Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang tersangka, dalam OTT Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin yang juga merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem. Sejumlah pihak, pun mulai menjalani proses penahanan oleh KPK. (ade/sit)

Dari total 22 tersangka itu, empat diantaranya sebagai penerima dugaan tindak pidana korupsi (TPK). Keempat nama itu, masing-masing PTS, HA, DK dan MR.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Sementara 18 terduga yang ditetapkan sebagai pemberi, diantaranya adalah pejabat Kades atau mereka yang menginginkan posisi serupa. Ada pun identitas atau inisial terduga, masing-masing Sumarto atau SO, yang sebelumnya turut menjadi OTT.

Lalu, ada nama Ali Wafa atau AW, Mawardi atau MW, Mashudi atau MU, Maliha atau MI, Mohammad Bambang atau MB, Masruhen atau MH, Abdul Wafi atau AW, Kho’im atau KO. Selain nama-nama itu, juga ada Ahkmad Saifullah atau AS, Jaelani atau JL, Uhar atau UR, Nurul Hadi atau NH, Nuruh Huda atau NUH, Hasan atau HS, Sahir atau SR, Sugito atau SO, dan Samsudin atau SD.

“Sebagai pemberi, SO dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK-Jakarta, Selasa (31/08) tadi.

Sedangkan sebagai penerima, HA, PTS, DK dan MR, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Penahanan tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021. HA ditahan di Rutan KPK pada kapling C1, PTS ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DK ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, MR ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan dan SO ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” terangnya. Ditambahkan, bahwa KPK menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal ini sangat menciderai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya. (geo/sit)