Sekretaris Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Niken Prabandari Aprilia, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak (KLA). Terlebih, Kota Malang telah empat kali berturut-turut meraih kategori Nindya pada KLA.

“Jurnalis ini adalah salah satu mitra dari Pemkot Malang, khususnya Dinsos P3AP2KB untuk menjadi motor bagaimana ketika anak ini ada sebagai pelaku atau korban, ataupun ketika mensosialisasikan tentang dunia anak itu menjadi motor terbaik yang kemudian tidak mendiskreditkan anak,” jelas Niken-sapaannya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa penguatan peran media menjadi bagian penting menuju visi Indonesia Emas 2045, yakni anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan optimal. Selain itu, juga memperkuat sistem perlindungan melalui Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta Satgas Perlindungan Anak yang telah terbentuk hingga tingkat kelurahan.

“Tidak hanya itu, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif sejak 2025 juga difungsikan sebagai rujukan pendampingan, termasuk memberikan rekomendasi dalam kasus perkawinan anak,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik, menyampaikan dukungan legislatif terhadap penguatan sinergi tersebut. Menurutnya, keberhasilan Perda tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi dari aktualisasi di lapangan.

“Kita ingin pelaporan mudah, korban terlindungi, proses cepat dan tidak menambah trauma. Di sini peran media juga penting agar pemberitaan tetap hati-hati,” imbuh Asmualik.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembacaan Deklarasi Jurnalis Ramah Anak, yang diikuti oleh para insan media. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa penguatan kualitas data menjadi prioritas sebelum melangkah pada kebijakan lanjutan. Menurutnya, data kemiskinan Kota Malang saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap perlu dimantapkan.

“Dengan data yang semakin akurat dan terbarui, penanganan kemiskinan bisa lebih komprehensif. Tidak hanya oleh Dinsos, tetapi melalui kolaborasi lintas perangkat daerah,” ujar Donny, Sabtu (03/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa dalam penanganan kemiskinan ke depan tidak lagi bersifat sektoral. Namun, Dinsos P3AP2KB Kota Malang akan berkolaborasi dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait. “Sehingga seluruh intervensi menggunakan basis data yang sama dan kebijakan yang diambil lebih terintegrasi, serta holistik,” tambahnya.

Baca juga :

Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Kota Malang berada pada kisaran 3,87 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Jumlah tersebut didominasi masyarakat pada desil 1 dalam DTSEN, yakni kategori miskin ekstrem. Sementara intervensi pemerintah daerah difokuskan pada desil 1 hingga desil 4, yang mencakup miskin ekstrem, miskin dan kelompok rentan.

“Selama lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Malang terus menurun, dari sekitar 4,95 persen menjadi 3,87 persen. Ini menunjukkan tren yang positif,” ucapnya.

Dalam hal ini, bentuk intervensi yang dilakukan meliputi bantuan sosial, dukungan usaha dari pemerintah provinsi, hingga pelatihan keterampilan yang melibatkan perangkat daerah lain. Namun, Donny menekankan bahwa validitas data tetap menjadi kunci utama keberhasilan program.

“Bantuan dari pusat itu sangat banyak, seperti PKH, PKH Plus, BLTS dan program lainnya. Kalau data daerah tidak valid, justru akan menyulitkan proses penyaluran,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Malang menargetkan seluruh masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dapat terjangkau intervensi pemerintah, sekaligus mencegah kelompok rentan jatuh ke kategori miskin ekstrem. “Kita ingin menjaga agar masyarakat rentan tidak semakin terpuruk, dan mereka yang berada di desil bawah bisa segera naik kelas atau tergraduasi,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Menurut Donny, kasus bullying tersebut saat ini sedang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota. Meski, belum mendapat update terbaru, namun apabila diminta bantuan pihaknya akan ikut menangani.

“Belum dapat updatenya. Kalau diminta bantuan, kita ikut menangani. Resminya bagaimana itu masih belum tahu secara mendalam. Tapi sudah koordinasi dengan PPA Polresta Malang Kota,” ujar Donny.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang akan memprioritaskan pendampingan terhadap korban. Termasuk dukungan psikolog apabila itu dibutuhkan.

Baca juga :

“Secara rutin, tim kami akan mendatangi korban,” tambahnya.

Untuk pelaku, Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta PPA Polresta agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kalau pelakunya, kami koordinasi dengan sekolah dan pihak terkait supaya ada langkah pembinaan. Kami cenderung fokus dulu ke pemulihan korban,” tegas Donny.

Sementara itu, Kepala UPT PPA Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Fulan Diana Kusumawati, menyampaikan bahwa tim saat ini sedang melakukan asesmen terhadap korban.

“Kami sedang melakukan penjangkauan ke korban. Saat ini ada empat anak yang menjadi korban, termasuk kasus di Sukun. Anak masih sekolah, jadi kami menyesuaikan waktu pendampingannya,” imbuh Fulan. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa ketiganya itu berdomisili di Kecamatan Kedungkandang. Namun, dua diantaranya itu tidak memerlukan pendampingan khusus, hanya satu korban saja yang masih mengalami trauma berat.

“Jadi yang atas nama Nanang dan Muhammad, itu tidak memerlukan pendampingan khusus. Yang perlu pendampingan khusus ada 1 anak, siswa kelas 1 SMP. Itu traumanya lumayan. Karena saat kejadian itu, anak ini berada di shaf ke lima sedangkan teman-temannya yang sekamar berada di shaf belakang. Sejak itu, dia mengalami trauma dan tidak berani tidur atau pergi sendiri,” jelas Donny, Rabu (08/10/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pendampingan itu sudah dilakukan sejak Selasa (07/10/2025) kemarin. Menurutnya, juga tidak ada korban yang mengalami luka fisik berat. Terkait keberlanjutan pendidikan para korban di Ponpes yang sama, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi apa pun.

“Kami masih menunggu kabar dari pihak Ponpes. Dua korban yang sudah kelas 3 SMP kemungkinan tetap melanjutkan. Sedangkan yang kelas 1 SMP masih menunggu keputusan,” tambahnya.

Lebih lanjut Donny juga menyebut, bahwa siswa kelas 1 SMP tersebut tercatat sebagai penerima manfaat desil 1. Apabila, tidak kembali ke Ponpes, menurutnya masih ada kemungkinan anak tersebut bisa masuk ke Sekolah Rakyat (SR), namun tentunya dengan pengawasan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Ya bisa jadi masuk SR. Karena semua korban ini kan juga dipantau oleh Kemensos,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa seluruh penerima sudah mendapatkan PKH, baik dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun dari Pemerintah Provinsi. Hanya saja, masih ada keluarga yang terlalu lama menerima bantuan tanpa beralih ke kemandirian ekonomi.

“Cuma permasalahannya itu, harusnya dari mereka yang lebih dari 5 tahun ikut graduasi. Kan tidak mungkin menerima PKH pertama kali di umur 25 tahun, lalu sampai umur 35 tahun masih dapat. Masa selama 10 tahun itu mereka tidak punya usaha,” ujar Donny, Kamis (25/09/2025) tadi.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang tidak hanya fokus pada kelompok miskin, tetapi juga menyasar masyarakat rentan. Karena itu sangat penting, agar tidak jatuh pada miskin ekstrim.

“Desil 1 itu miskin ekstrem, desil 2 miskin, sedangkan desil 3, 4 dan 5 itu rentan. Jadi kita menjaga kelompok rentan ini supaya tidak jatuh ke miskin ekstrem,” ucapnya.

Untuk itu, Dinsos P3AP2KB Kota Malang berupaya menjaga agar keluarga tetap sejahtera dengan dilakukan melalui sejumlah program. Mulai dari pelatihan, peningkatan pendapatan keluarga lewat Pemberdayaan Perempuan dan pemberdayaan sosial, hingga dukungan bantuan pangan dari OPD lainnya.

“Target kami satu tahun 130 keluarga tergraduasi. Di 2025 ini sudah terealisasi. Insyaallah tahun depan 130 juga,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa penurunan angka tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai upaya pencegahan yang dilakukan. Mulai dari penyuluhan hingga sosialisasi, untuk menekan potensi konflik rumah tangga.

“Yang jelas turun dibandingkan tahun lalu. Karena dari Dinsos selalu ada penyuluhan dan sosialisasi untuk menghindari kasus-kasus seperti ini,” ujar Donny, Sabtu (13/09/2025) tadi.

Baca juga :

Dari 53 laporan yang masuk, hampir seluruhnya terselesaikan tanpa harus masuk proses hukum di kepolisian. Donny menegaskan, bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota, terutama untuk menilai ada tidaknya unsur pidana.

“Kalau bisa di-restorative justice, kita upayakan mediasi. Jadi keluarga masih punya ruan memperbaiki hubungan,” katanya.

Lebih lanjut, Donny juga mengatakan bahwa mayoritas KDRT berawal dari persoalan ekonomi rumah tangga. Mulai dari penurunan pendapatan hingga meningkatnya ekonomi, namun berujung pada perselingkuhan. “Ada juga karena suami tidak bisa menafkahi keluarga, akhirnya muncul KDRT,” lanjutnya.

Di akhir Donny memastikan, dari seluruh laporan di tahun 2025 ini, tidak ada yang berlanjut ke ranah hukum Polresta. “Semua bisa diarahkan untuk penyelesaian secara damai dengan pendekatan keluarga,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa kenaikan tersebut bukan semata-mata menunjukkan maraknya kekerasan. Namun, lebih kepada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

“Dengan adanya kenaikan ini justru berdampak positif. Artinya masyarakat sekarang lebih berani terbuka, lebih berani speak up,” ungkap Donny, Senin (28/07/2025) tadi.

Menurut Donny, rendahnya laporan pada tahun-tahun sebelumnya bukan berarti kekerasan lebih sedikit, melainkan bisa jadi karena korban atau saksi belum berani melapor. Kini, dengan meningkatnya kesadaran dan keberanian warga, pihaknya dapat segera melakukan tindakan penyelamatan terhadap korban.

“Naiknya angka laporan bukan berarti kekerasannya meningkat. Tapi bisa juga berarti masyarakat kini lebih terbuka dan sadar untuk melapor,” katanya.

Baca juga :

Dari total kasus yang dilaporkan, bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik, baik dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap anak. Sebagian besar pelaku kekerasan justru berasal dari lingkungan terdekat korban.

“Yang sering terjadi, pelakunya adalah keluarga terdekat. Baik itu KDRT maupun kekerasan seksual,” tambah Donny.

Terkait latar belakang ekonomi, Donny menyebut bahwa kasus terjadi secara merata, tidak hanya di keluarga menengah ke bawah. “Relatif. Ada yang dari keluarga mampu, ada juga yang tidak mampu,” ujarnya.

Sebagai bentuk pencegahan, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang menekankan pentingnya penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk perilaku dan karakter anak. “Kita tidak perlu mengurus keluarga orang lain, urusi keluarga kita dulu. Perhatikan pasangan dan anak-anak kita sebelum mereka diperhatikan oleh orang lain,” tegas Donny.

Selain itu, edukasi mengenai seksualitas, kekerasan dan perlindungan anak juga terus disosialisasikan, termasuk melalui sekolah, kegiatan PKK, maupun komunitas masyarakat. “Edukasi kepada anak-anak soal kekerasan dan hak-hak mereka juga penting. Supaya mereka tahu kapan harus bicara dan ke mana harus melapor,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa beberapa sekolah di Kota Malang telah menjalankan program yang mendukung keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Di antaranya ada tujuh Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), seperti SMPN 1, 3, 5, 10 dan 21, serta SMAN 7 dan 10.

“Di Kota Malang, kami akan meluncurkan gerakan Ayah Teladan. Lewat Surat Edaran (SE), kami mendorong agar saat pengambilan rapor, yang hadir adalah ayah. Ini bagian dari memperkuat peran ayah dalam pengasuhan,” ujar Donny, Rabu (16/07/2025) tadi.

Gerakan tersebut, dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap tingginya angka ketidakhadiran figur ayah atau fatherless. Merujuk data UNICEF 2021, 20,9 persen anak di Indonesia tidak memiliki figur ayah dan hanya 37,17 persen anak usia 0-5 tahun yang diasuh oleh kedua orang tua menurut BPS 2021.

“Di Indonesia, fatherless itu hampir 90 persen. Kalau di Kota Malang memang belum ada studi spesifik, tapi kasusnya ada. Indikatornya bisa dilihat dari keluarga cerai, di mana anak ikut ibu, atau ayah yang bekerja dari pagi hingga malam,” jelasnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa ketidakhadiran figur ayah akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan anak. Menurut Donny, anak nantinya akan mencari figur ayah di luar jika tidak mendapatkan di rumah. Sehingga, itu bisa berdampak pada pembentukan karakter dan perilaku.

“Absennya Ayah dalam pengasuhan anak itu sangat berdampak. Anak jadi tidak ada figur atau sosok seorang ayah. Sehingga dia pasti mencari kekosongan itu,” tambahnya.

Sehingga dalam hal ini Dinsos P3AP2KB Kota Malang pun gencar melakukan sosialisasi pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Termasuk lewat forum PKK, LPMK, hingga tingkat RT/RW. Sosialisasi itu nantinya juga dilakukan langsung ke sekolah-sekolah.

“Peran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tapi juga mendidik anak, bermain bersama, hingga menjadi teman diskusi. Itu yang terus kami tekankan,” katanya.

Meskipun belum ada laporan khusus terkait kasus anak yang terdampak langsung oleh fatherless, Donny menyebut bahwa dalam laporan kekerasan rumah tangga (KDRT), relasi tersebut sering kali muncul.

“Sering kali ibu-ibu menjadikan ayah sebagai sosok pendisiplin. Kalau figur itu tidak ada, anak bisa kehilangan batasan perilaku. Itu yang jadi perhatian kami,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Donny, itu menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap mengutamakan program-program yang esensial. Terutama yang berkaitan dengan penanganan sosial, asistensi, dan asesmen.

“Harapan kami tidak ada dampak signifikan. Tapi kelihatannya memang tidak akan terlalu berpengaruh karena sebagian besar kegiatan Dinsos memang terkait langsung dengan penanganan masyarakat. Kami hanya perlu memilih dan memilah kegiatan yang benar-benar prioritas,” kata Donny.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa di dalam Surat Edaran (SE) terkait efisiensi anggaran, tidak disebutkan secara spesifik jumlah pengurangan bagi Dinsos. Namun, ada beberapa pos anggaran yang akan dikaji ulang, termasuk perjalanan dinas.

Baca juga :

“Misalnya, perjalanan dinas dikurangi sekian persen, berarti kami harus memilih perjalanan mana yang lebih penting. Karena perjalanan dinas Dinsos seringkali berkaitan dengan penjangkauan, seperti ke panti rehabilitasi yang banyak berada di luar kota, misalnya Pasuruan, Probolinggo, Solo, dan Madiun,” jelasnya.

Menurutnya, penyesuaian akan dilakukan dengan lebih efisien. Jika sebelumnya perjalanan dinas melibatkan beberapa orang, ke depan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

“Kalau hanya mengantarkan satu orang penerima layanan, maka cukup satu petugas saja yang ditugaskan,” tambahnya.

Saat ini, Dinsos P3AP2KB Kota Malang sedang menunggu desk review dari Bappeda atau Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menginventarisasi kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan SE terkait efisiensi.

“Kami akan memilah kegiatan, kemudian dalam desk review nanti akan ditanya urgensinya. Kalau memang urgen, kemungkinan masih bisa dilaksanakan,” imbuh Donny. (rsy/sit)