Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa graduasi merupakan kondisi ketika penerima manfaat dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

“Targetnya setiap tahun minimal ada 50 penerima PKH yang tergraduasi. Artinya mereka sudah layak tidak menerima PKH lagi karena sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak,” ujar Donny, Sabtu (04/07/2026) tadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Donny, angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,87 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Sementara, jumlah penerima berbagai bantuan sosial di Kota Malang mencapai hampir 200 ribu jiwa.

Baca juga :

Dikatakannya, meski hampir seluruh masyarakat miskin telah tersentuh program bantuan pemerintah, masih terdapat warga yang masuk kategori miskin ekstrem atau miskin. Khususnya pada desil 1 dan 2, yang belum menerima bantuan.

“Karena itu, kami dari Dinsos bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan rutin menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) setiap tiga bulan untuk memperbarui data penerima bantuan. Tujuannya agar masyarakat yang belum pernah menerima bantuan atau yang tiba-tiba jatuh miskin, misalnya karena sakit atau terkena PHK, bisa segera masuk dalam pendataan,” jelasnya.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa pemerintah juga menerapkan aturan agar bantuan sosial tidak diterima secara ganda. Misalnya, penerima PKH yang sudah memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak lagi menerima bantuan serupa yang bersumber dari APBD.

“Harapannya dengan diterapkan mekanisme itu, Bansos dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendorong penerima manfaat untuk berangsur mandiri hingga keluar dari program bantuan,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Donny, itu mengatakan bahwa sebelumnya ada puluhan yang dipasung oleh keluarganya. Terakhir, di tahun 2026 ini masih ada dua kasus yang berhasil ditangani melalui pendekatan kepada keluarga.

“Sekarang ini Kota Malang sudah tidak ada lagi yang dipasung, sudah zero pasung. Sebelumnya kami sudah melepaskan hampir 34 orang. Yang terakhir itu dua orang,” ujar Donny, Jumat (19/06/2026) tadi.

Donny menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik pemasungan kembali terjadi adalah melalui Program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa (Rumah Pijar). Yakni, lebih menitikberatkan pada penguatan peran keluarga, berbeda dengan rehabilitasi sosial yang menyasar penyandang disabilitas mental terlantar.

Baca juga :

“Kami menarik penanganan dari keluarga supaya penyandang disabilitas mental bisa mendapatkan hak-haknya melalui keluarganya. Peran keluarga sangat penting agar mereka tidak sampai terlantar atau mengalami pemasungan,” katanya.

Apabila terdapat laporan warga dengan gangguan kejiwaan yang mengganggu ketertiban, pemerintah terlebih dahulu memastikan status kependudukan dan keberadaan keluarganya. Jika masih memiliki keluarga serta identitas kependudukan yang jelas, penanganan dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas, layaknya pasien penyakit lainnya. Sementara, untuk penyandang disabilitas mental yang ditemukan dalam kondisi terlantar akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit jiwa.

Di akhir, dikatakan bahwa melalui Rumah Pijar, pemerintah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar penyandang disabilitas mental rutin menjalani pengobatan. Sehingga, kondisinya tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi perilaku agresif yang berpotensi memicu tindakan pemasungan.

“Kami mendukung peran keluarga, supaya penyandang disabilitas mental mendapatkan pendampingan yang baik dan tidak sampai keluar rumah dalam kondisi yang membahayakan dirinya maupun orang lain,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Sekretaris Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Niken Prabandari Aprilia, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak (KLA). Terlebih, Kota Malang telah empat kali berturut-turut meraih kategori Nindya pada KLA.

“Jurnalis ini adalah salah satu mitra dari Pemkot Malang, khususnya Dinsos P3AP2KB untuk menjadi motor bagaimana ketika anak ini ada sebagai pelaku atau korban, ataupun ketika mensosialisasikan tentang dunia anak itu menjadi motor terbaik yang kemudian tidak mendiskreditkan anak,” jelas Niken-sapaannya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa penguatan peran media menjadi bagian penting menuju visi Indonesia Emas 2045, yakni anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan optimal. Selain itu, juga memperkuat sistem perlindungan melalui Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta Satgas Perlindungan Anak yang telah terbentuk hingga tingkat kelurahan.

“Tidak hanya itu, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif sejak 2025 juga difungsikan sebagai rujukan pendampingan, termasuk memberikan rekomendasi dalam kasus perkawinan anak,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik, menyampaikan dukungan legislatif terhadap penguatan sinergi tersebut. Menurutnya, keberhasilan Perda tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi dari aktualisasi di lapangan.

“Kita ingin pelaporan mudah, korban terlindungi, proses cepat dan tidak menambah trauma. Di sini peran media juga penting agar pemberitaan tetap hati-hati,” imbuh Asmualik.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembacaan Deklarasi Jurnalis Ramah Anak, yang diikuti oleh para insan media. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa penguatan kualitas data menjadi prioritas sebelum melangkah pada kebijakan lanjutan. Menurutnya, data kemiskinan Kota Malang saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap perlu dimantapkan.

“Dengan data yang semakin akurat dan terbarui, penanganan kemiskinan bisa lebih komprehensif. Tidak hanya oleh Dinsos, tetapi melalui kolaborasi lintas perangkat daerah,” ujar Donny, Sabtu (03/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa dalam penanganan kemiskinan ke depan tidak lagi bersifat sektoral. Namun, Dinsos P3AP2KB Kota Malang akan berkolaborasi dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait. “Sehingga seluruh intervensi menggunakan basis data yang sama dan kebijakan yang diambil lebih terintegrasi, serta holistik,” tambahnya.

Baca juga :

Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Kota Malang berada pada kisaran 3,87 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Jumlah tersebut didominasi masyarakat pada desil 1 dalam DTSEN, yakni kategori miskin ekstrem. Sementara intervensi pemerintah daerah difokuskan pada desil 1 hingga desil 4, yang mencakup miskin ekstrem, miskin dan kelompok rentan.

“Selama lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Malang terus menurun, dari sekitar 4,95 persen menjadi 3,87 persen. Ini menunjukkan tren yang positif,” ucapnya.

Dalam hal ini, bentuk intervensi yang dilakukan meliputi bantuan sosial, dukungan usaha dari pemerintah provinsi, hingga pelatihan keterampilan yang melibatkan perangkat daerah lain. Namun, Donny menekankan bahwa validitas data tetap menjadi kunci utama keberhasilan program.

“Bantuan dari pusat itu sangat banyak, seperti PKH, PKH Plus, BLTS dan program lainnya. Kalau data daerah tidak valid, justru akan menyulitkan proses penyaluran,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Malang menargetkan seluruh masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dapat terjangkau intervensi pemerintah, sekaligus mencegah kelompok rentan jatuh ke kategori miskin ekstrem. “Kita ingin menjaga agar masyarakat rentan tidak semakin terpuruk, dan mereka yang berada di desil bawah bisa segera naik kelas atau tergraduasi,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Menurut Donny, kasus bullying tersebut saat ini sedang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota. Meski, belum mendapat update terbaru, namun apabila diminta bantuan pihaknya akan ikut menangani.

“Belum dapat updatenya. Kalau diminta bantuan, kita ikut menangani. Resminya bagaimana itu masih belum tahu secara mendalam. Tapi sudah koordinasi dengan PPA Polresta Malang Kota,” ujar Donny.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang akan memprioritaskan pendampingan terhadap korban. Termasuk dukungan psikolog apabila itu dibutuhkan.

Baca juga :

“Secara rutin, tim kami akan mendatangi korban,” tambahnya.

Untuk pelaku, Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta PPA Polresta agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kalau pelakunya, kami koordinasi dengan sekolah dan pihak terkait supaya ada langkah pembinaan. Kami cenderung fokus dulu ke pemulihan korban,” tegas Donny.

Sementara itu, Kepala UPT PPA Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Fulan Diana Kusumawati, menyampaikan bahwa tim saat ini sedang melakukan asesmen terhadap korban.

“Kami sedang melakukan penjangkauan ke korban. Saat ini ada empat anak yang menjadi korban, termasuk kasus di Sukun. Anak masih sekolah, jadi kami menyesuaikan waktu pendampingannya,” imbuh Fulan. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa ketiganya itu berdomisili di Kecamatan Kedungkandang. Namun, dua diantaranya itu tidak memerlukan pendampingan khusus, hanya satu korban saja yang masih mengalami trauma berat.

“Jadi yang atas nama Nanang dan Muhammad, itu tidak memerlukan pendampingan khusus. Yang perlu pendampingan khusus ada 1 anak, siswa kelas 1 SMP. Itu traumanya lumayan. Karena saat kejadian itu, anak ini berada di shaf ke lima sedangkan teman-temannya yang sekamar berada di shaf belakang. Sejak itu, dia mengalami trauma dan tidak berani tidur atau pergi sendiri,” jelas Donny, Rabu (08/10/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pendampingan itu sudah dilakukan sejak Selasa (07/10/2025) kemarin. Menurutnya, juga tidak ada korban yang mengalami luka fisik berat. Terkait keberlanjutan pendidikan para korban di Ponpes yang sama, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi apa pun.

“Kami masih menunggu kabar dari pihak Ponpes. Dua korban yang sudah kelas 3 SMP kemungkinan tetap melanjutkan. Sedangkan yang kelas 1 SMP masih menunggu keputusan,” tambahnya.

Lebih lanjut Donny juga menyebut, bahwa siswa kelas 1 SMP tersebut tercatat sebagai penerima manfaat desil 1. Apabila, tidak kembali ke Ponpes, menurutnya masih ada kemungkinan anak tersebut bisa masuk ke Sekolah Rakyat (SR), namun tentunya dengan pengawasan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Ya bisa jadi masuk SR. Karena semua korban ini kan juga dipantau oleh Kemensos,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa seluruh penerima sudah mendapatkan PKH, baik dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun dari Pemerintah Provinsi. Hanya saja, masih ada keluarga yang terlalu lama menerima bantuan tanpa beralih ke kemandirian ekonomi.

“Cuma permasalahannya itu, harusnya dari mereka yang lebih dari 5 tahun ikut graduasi. Kan tidak mungkin menerima PKH pertama kali di umur 25 tahun, lalu sampai umur 35 tahun masih dapat. Masa selama 10 tahun itu mereka tidak punya usaha,” ujar Donny, Kamis (25/09/2025) tadi.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang tidak hanya fokus pada kelompok miskin, tetapi juga menyasar masyarakat rentan. Karena itu sangat penting, agar tidak jatuh pada miskin ekstrim.

“Desil 1 itu miskin ekstrem, desil 2 miskin, sedangkan desil 3, 4 dan 5 itu rentan. Jadi kita menjaga kelompok rentan ini supaya tidak jatuh ke miskin ekstrem,” ucapnya.

Untuk itu, Dinsos P3AP2KB Kota Malang berupaya menjaga agar keluarga tetap sejahtera dengan dilakukan melalui sejumlah program. Mulai dari pelatihan, peningkatan pendapatan keluarga lewat Pemberdayaan Perempuan dan pemberdayaan sosial, hingga dukungan bantuan pangan dari OPD lainnya.

“Target kami satu tahun 130 keluarga tergraduasi. Di 2025 ini sudah terealisasi. Insyaallah tahun depan 130 juga,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa penurunan angka tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai upaya pencegahan yang dilakukan. Mulai dari penyuluhan hingga sosialisasi, untuk menekan potensi konflik rumah tangga.

“Yang jelas turun dibandingkan tahun lalu. Karena dari Dinsos selalu ada penyuluhan dan sosialisasi untuk menghindari kasus-kasus seperti ini,” ujar Donny, Sabtu (13/09/2025) tadi.

Baca juga :

Dari 53 laporan yang masuk, hampir seluruhnya terselesaikan tanpa harus masuk proses hukum di kepolisian. Donny menegaskan, bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota, terutama untuk menilai ada tidaknya unsur pidana.

“Kalau bisa di-restorative justice, kita upayakan mediasi. Jadi keluarga masih punya ruan memperbaiki hubungan,” katanya.

Lebih lanjut, Donny juga mengatakan bahwa mayoritas KDRT berawal dari persoalan ekonomi rumah tangga. Mulai dari penurunan pendapatan hingga meningkatnya ekonomi, namun berujung pada perselingkuhan. “Ada juga karena suami tidak bisa menafkahi keluarga, akhirnya muncul KDRT,” lanjutnya.

Di akhir Donny memastikan, dari seluruh laporan di tahun 2025 ini, tidak ada yang berlanjut ke ranah hukum Polresta. “Semua bisa diarahkan untuk penyelesaian secara damai dengan pendekatan keluarga,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa kenaikan tersebut bukan semata-mata menunjukkan maraknya kekerasan. Namun, lebih kepada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

“Dengan adanya kenaikan ini justru berdampak positif. Artinya masyarakat sekarang lebih berani terbuka, lebih berani speak up,” ungkap Donny, Senin (28/07/2025) tadi.

Menurut Donny, rendahnya laporan pada tahun-tahun sebelumnya bukan berarti kekerasan lebih sedikit, melainkan bisa jadi karena korban atau saksi belum berani melapor. Kini, dengan meningkatnya kesadaran dan keberanian warga, pihaknya dapat segera melakukan tindakan penyelamatan terhadap korban.

“Naiknya angka laporan bukan berarti kekerasannya meningkat. Tapi bisa juga berarti masyarakat kini lebih terbuka dan sadar untuk melapor,” katanya.

Baca juga :

Dari total kasus yang dilaporkan, bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik, baik dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap anak. Sebagian besar pelaku kekerasan justru berasal dari lingkungan terdekat korban.

“Yang sering terjadi, pelakunya adalah keluarga terdekat. Baik itu KDRT maupun kekerasan seksual,” tambah Donny.

Terkait latar belakang ekonomi, Donny menyebut bahwa kasus terjadi secara merata, tidak hanya di keluarga menengah ke bawah. “Relatif. Ada yang dari keluarga mampu, ada juga yang tidak mampu,” ujarnya.

Sebagai bentuk pencegahan, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang menekankan pentingnya penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk perilaku dan karakter anak. “Kita tidak perlu mengurus keluarga orang lain, urusi keluarga kita dulu. Perhatikan pasangan dan anak-anak kita sebelum mereka diperhatikan oleh orang lain,” tegas Donny.

Selain itu, edukasi mengenai seksualitas, kekerasan dan perlindungan anak juga terus disosialisasikan, termasuk melalui sekolah, kegiatan PKK, maupun komunitas masyarakat. “Edukasi kepada anak-anak soal kekerasan dan hak-hak mereka juga penting. Supaya mereka tahu kapan harus bicara dan ke mana harus melapor,” imbuh Donny. (rsy/sit)