Salah satunya dengan meneken kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Nota kesepakatan bersama tersebut diteken Kartika Hidayati dengan Ketua Pelaksana BNK Pulang Pisau Kompol Endro Aribowo yang juga Wakapolres Pulang Pisau di Ruang Sasana nayaka, Rabu (3/10/2018). Hadir pula dalam kesempatan itu Wakil Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang.

Kompol Endro Aribowo menjelaskan tujuannya bekerjasama dengan Satlak P4GN Lamongan karena saat ini ada dermaga baru yang menghubungkan Pulang Pisau dengan Lamongan.

Adanya akses transportasi baru tersebut menurut dia perlu diantisipasi pula ekses negatif, terkait kemungkinan penyebarluasan dan penyalahgunaan narkotika.

Dia menyebutkan saat ini terjadi penyalahgunaan narkotika berupa carnophen oleh pekerja tambang. Mereka menggunakannya sebagai semacam suplemen saat bekerja.

Sekedar diketahui, Tim Satlak P4GN telah dikukhkan sejak bulan Desember 2016 sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan untuk memberi proteksi terhadap warganya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Menurut mereka di awal dikuhkannya Tim Satlak P4GN ini kinerja menggembirakan ditunjukkan melalui gerakan awalnya adalah pemetaan wilayah khusus narkoba pada bulan Januari 2017, dengan pemetaan kecamatan Paciran dan Brondong merupakan dua wilayah Kecamatan yang rawan narkoba.

Namun, mereka menyayangkan kinerja Tim Satlak P4GN dalam pengawalanya di daerah Lamongan hanya bagus di awal. “Ini sangat di sayangkan, awal yang baik dari Satlak P4GN tersebut tidak ada kesinambungan gerakan yang massif, kecuali satu kali melakukan razia pada bulan September 2017 terhadap permen yang diduga di dalamnya terdapat PCC (jenis narkoba),” kata Ketua Cabang PMII Lamongan, Fahmi Fikri, Kamis (27/9/2018).

Menurut Fahmi, dari lumpuhnya gerakan Satlak P4GN tersebut membuka ruang untuk pengedar gelap narkoba beroperasi dengan tenang. Operasi gelap pengedaran narkoba ini semakin menunjukkan dirinya dengan angka kasus penangkapan penyalahgunaan pengedaran gelap narkoba oleh POLRES Lamongan yang semakin tinggi.

“Kasus pengungkapan yang berjumlah 48 di tahun 2016, justru bertambah menjadi 57 kasus di tahun 2017, sedangkan sampai bulan Agustus 2018 telah menunjukkan angka 49 kasus. Jika angka 57 kasus pada tahun 2017, maka kemungkinan terjadi kasus 4-5 kali dalam setiap bulan dengan menikmati anggaran dari APBD Lamongan tahun 2017 sebesar Rp 300.000.000,” ujarnya.

Dari angka yang semakin tahun cenderung meningkat tersebut, Sambung Fahmi maka sangat perlu kiranya Satlak P4GN Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi kinerja secara serius.

“Maka Bupati Lamongan kiranya sangat perlu untuk melakukan restrukturisasi terhadap tim Satlak P4GN yang telah dikukuhkan sejak bulan Desember 2016 lalu. Hal ini dilakukan demi keberlangsungan generasi bangsa yang sehat nan terhindar dari bahaya narkoba,” ucapnya tegasnya.

Di sisis lain, menanggapi apa yang disampaikan para aktivis tersebut,Wakil Ketua Dewan H.Abdul Ghofur memastikan akan menggelar rapat khusus dengan pimpinan dewan terkait hal ini.

“Kami berterimakasih banyak kepada para aktivis yang sudah mengingatkan kami.Saya memastikan akan melakukan rapat husus di tataran pimpinan dewan mengenai hal ini,nanti akan ada keputusan tegas dari kami selaku pimpinan DPRD Lamongan yang nantinya juga diikuti oleh Kapolres Lamongan dan pihak – pihak yang terkait,” tuturnya. (ifa/zen/yan)