“Menurut data kami, mulai awal tahun 2020 yaitu Januari hingga Februari paling banyak di cerai gugat yakni sebanyak 120 perkara dan dicerai talak 52 perkara,” bebernya kepada awak media.

Tak hanya itu, Mazir menjelaskan, beberapa faktor utama terkait tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan diantaranya dikarenakan faktor perekonomian yang cenderung lemah.

“Yang jelas, paling mendominasi masalah faktor perekonomiannya yang lemah,” tegasnya.

Selain itu, Mazir menyebutkan, mayoritas perkara perceraian juga lebih banyak diajukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

“Mayoritas perkara perceraian lebih dominan diajukan masyarakat yang berdomisili diwilayah perbatasan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Mazir menambahkan, guna menekan angka perceraian pihak pengadilan agama selalu memperioritaskan dan memaksimalkan dengan cara mediasi dalam penangani perceraian.

“Kami selalu mengutamakan mediasi agar masyarakat dapat berfikir positif dan lebih matang dalam mengambil tindakan,” ujarnya.

Ditandaskan Mazir, disetiap pasangan suami istri yang hendak mengajukan berkas perceraian ke Pengadilan Agama Lamongan, petugas menyarankan dan memfasilitasi lebih dulu diajak bermediasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, selain perceraian.

“Intinya, kami tetap memfasilitasi dan berupaya semaksimal mungkin agar keluarganya tidak sampai bercerai. Akan tetapi hasil dari upaya tersebut tergantung juga kepada kedua belah pihak,” tandasnya. (Aju/zen/yan)

Sofwan mengatakan dari perkara yang masuk ini, sebagian sudah diputus dan sebagian masih dalam proses.

“Ada yang masih proses, seperti pembagian harta gono gini, hak asuh anak dan hak adhonah dan sebagainya,” ucapnya.

Sofwan mengungkapkan angka perceraian di Lamongan memang cenderung terus meningkat.

“Tahun 2018 ada sebanyak 2476 perkara cerai yang diputus, dengan rata-rata usia 20 sampai 35 tahun,” ujar Sofwan.

Lebih lanjut, Sofwan mengatakan perceraian yang di Lamongan ini disebabkan oleh beberapa faktor.

“Yang paling banyak ekonomi kemudian faktor pihak ketiga dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini seperti adanya Sosmed,” tutur Sofwan. (ifa/zen/yan)

“Sudah ada di komitmen kita, sanksinya teguran lisan dulu, kemudian teguran tertulis lalu kemudian sanksi berat berupa penurunan pangkat,” kata Harijah, usai deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Pengadilan Agama Lamongan, Rabu (20/2/2019).

Pemberian sanksi tersebut, dikatakan Harijah, bukan hanya sebuah gertakan, sebab pihaknya sudah menerapkan sanksi tersebut.

“Sudah kita lakukan memberikan sanksi kepada mediator, dengan tidak lagi sebagai mediator di Pengadilan Agama Lamongan, sudah dikeluarkan,” katanya. Di sisi lain, Bupati Lamongan, Fadeli berharap dengan pencanangan Zona Integritas tersebut, Pengadilan Agama Lamongan semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

“Luar biasa, sebetulnya di sini itu sudah dilakukan, hanya saja baru dilaunching. Harapan kami, kedepan terus meningkatkan pelayanan, ini yang sedang trus dituggu,” kata Fadeli.

Apalagi selama ini, kata Fadeli, pihaknya belum mendengar laporan negatif terkait pelayanan maupun proses persidangan di Pengadilan Agama Lamongan.

“Walaupun kasusnya sangat banyak, 3000 perkara. Ini kalau tidak dilakukan hati-hati, ini akan mendatangkan permasalahan sangat serius,” tuturnya. Selain Pengadilan Agama Lamongan, pencanangan Zona Integritas juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lamongan. (ifa/zen/yan)

Peningkatan pelayanan itu kini diperluas dengan mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanangannya masing-masing dilaksanakan di aula pertemuan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Lamongan, Rabu (20/2/2019).

Ketua Pengadilan Agama Lamongan Harijah Damis mengungkapkan meskipun baru dicanangkan, namun perubahan menuju ZI WBK WBBM sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Dia mencontohkan sejumlah hambatan pelayanan yang kini sudah disapu bersih. Mulai dari keberadaan calo, parkir yang semrawut, administrasi yang belum tertata, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

“Saat ini sudah tidak ada calo perkara karena telah menggunakan inovasi berupa antrian elektronik terpadu, e-court atau pengadilan secara elektronik , dan e-register. Selain itu saat ini parkir juga sudah tertata bahkan terdapat parkir bagi difabel, ruang laktasi dan tempat bermain anak,” ungkap Harijah Damis.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nova Flory Bunda mengungkapkan dia melakukan penataan pelayanan dengan membuka PTSP. Dengan adanya PTSP, pelayanan kini sudah tidak dilakukan di ruangan berbeda, sehingga bisa mencegah terjadinya tindak korupsi.