“Tetapi juga, intensifikasi serta ekstensifikasi,” tegas orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu, Selasa (12/10/2021).

Beberapa upaya akan digeber oleh Pemkot Malang, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Contoh saja untuk ekstenaifikasi, kita sudah punya e-tax, tapi belum maksimal dan belum seluruhnya. Nah ini yang harus kita kuatkan. Terus masuknya sekarang kita masih pada sistem manajemen di dalam Wajib Pajak (WP),” terangnya.

Dirinya menuturkan, bahwa ekonomi Kota Malang sempat terpuruk di bidang perdagangan dan jasa karena pandemi Covid-19. “Sehingga mau tidak mau, pasti turun,” sambungnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Bahkan, tambahnya, beberapa waktu lalu pendapatan Pajak Daerah dari segi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), saja yang masih bertahan. “Sementara pendapatan lainnya, seperti resto, hotel menurun. Padahal, dari situ yang pemasukannya termasuk banyak. Pajak Reklame juga turun tetapi tidak begitu banyak,” jelas pemilik kursi N1 tersebut.

Bahkan selain PAD, Wali Kota Sutiaji mengungkapkan, ada beberapa pos Pendapatan Daerah yang menurun. Seperti Dana Transfer maupun Dana Bagi Hasil.

“Tetapi saya punya keyakinan, bahwa ekonomi kita akan bangkit. Hal ini juga seiring dengan paparan Covid-19 atau positifity rate Kota Malang yang rendah. Selain itu, diharapkan meski wilayah aglomerasi makin banyak, kita bisa masuk ke level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ideal,” terangnya.

Optimisme itu, diungkapkannya, ibarat bola kasti yang makin keras lemparannya maka akan semakin tinggi pantulannya. “Mudah-mudahan di tahun 2022 ekonomi kita mengalami lompatan yang luar biasa. Kemarin kita terpuruk ke dalam karena pertumbuhan ekonomi minus, nanti Insyaallah munculnya akan lebih tinggi,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

“Insyaallah akan kita koreksi dan ditambah lagi,” ujar orang nomor satu di Kota Malang tersebut, Kamis (26/08).

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Namun untuk berapa banyak penambahannya, Sutiaji belum bisa memastikan nominal.

“Nanti akan kita datangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Saya kumpulkan semua Kabid di Bapenda,” tambahnya.

Sutiaji beserta jajarannya, terutama Bapenda pun telah memiliki strategi dalam mencapai target PAD. Pasalnya, semakin besar nilai PAD suatu daerah akan semakin besar pula anggaran pembangunan. Sehingga dapat membuat masyarakat akan semakin sejahtera.

“Kita list per hari ini berapa pendapatannya untuk triwulan 3. Kemarin saya sudah memerintahkan untuk merinci mana saja yang turun,” jelas pemilik kursi N1 itu.

Beberapa pajak pendapatan dikatakan Sutiaji mengalami pengurangan. Seperti Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terimbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

“Tapi kalau Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saya kira tidak turun karena kewajiban tahunan,” terangnya.

Sedangkan hingga saat ini, pemenuhan PAD tinggal Rp30 milyar dari target. “Sekarang kran perekonomian sedikit demi sedikit sudah mau dibuka lagi. Semoga bisa menggenjot PAD kita, karena per hari ini target kurang Rp 30 milyar untuk triwulan 3,” kata Sutiaji. (mus/ed2)

Kalau salah perencanaan dalam memumggut pajak daerah. Maka dampaknya targer PAD Kota Malang bisa tergelincir jauh dari target. Biasanya konsentrasi pengusaha juga pada pelaksanaan Pilkada Kota Malang.

“Selama pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres ada ratusan pengusaha konveksi mengerjakan kaos calon kepala daerah. Ada juga yang mengerjakan baliho dan spanduk. Termasuk ada yang menyiapkan jasa makanan dan transportasi,” tegas Kepala BP2D Kota Malang Ir Ade Herawanto.

Saat calon kepala daerah kalah dalam proses Pilkada. Maka dampaknya pengusaha enggan membayar pajak ke Pemkot Malang. Sebab tidak ada uang yang akan dipergunakan untuk melunasi kewajibannya.

Menurut Ade, dua hal yang dilakukan untuk mendongkrak PAD Kota Malang tahun 2018. Yaitu lewat program intensifikasi dan ekstenfikaso pajak daerah.

Pegawai BP2D Kota Malang terus mencari potensi wajib pajak baru. Berikutnya pegawai BP2D Kota Malang melakukan aksi jemput bola kepada wajib pajak.

Menggelar berbagai diskusi untuk mencari jalan keluar agar PAD Kota Malang terus meningkat.”Kita juga siap merubah atutan hukum. Bila ada usaha dari masyarakat yang tidak termasuk didalam potensi pajak daerah,” tambah dia.

Tahun ini kata Ade, PAD Kota Malang sebesar Rp 375 miliar. Dia yakin akhir tahun 2018. Target PAD Kota Malang bisa tercapai 100%. “Tahun 2017 target PAD Kota Malang bisa lebih dari 100%. Ini semua berkat kepatuhan masyarakat dalam melunasi pajak daerahnya,” ungkap dia.

Badan pekerja Malang Cooruption Watch (MCW) Fahrudin menambahkan, potensi PAD Kota Malang bisa lebih dari Rp 375 miliar per tahunnya. Asalkan BP2D Kota Malang lebih aktif dan inovatif dalam mengali wajib pajak baru.

“Seluruh potensi pajak daerah harus digali. Berikutnya bagi wajib pajak yang bandel harus diberi sanksi. Sebaliknya wajib pajak yang aktif melunasi pajaknya harus diberi penghargaan. Lebih penting lagi penggunaan PAD Kota Malang harus transparan,” pesannya. ( man/yan )