Langkah ini, dirasa sangat kontekstual dengan kondisi Jember saat ini. Karena meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, Gus Fawait tidak mau menutup mata terhadap realita, bahwa masih ada rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, terutama mereka yang tinggal di tepian hutan dan perkebunan.

Bagi Bupati Fawait, Jember adalah kabupaten yang kaya akan lahan, namun kekayaan itu harus dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Karenanya, dalam orasi yang penuh semangat itu, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, membedah potensi besar yang selama ini mungkin ‘tertidur’.

Jember sendiri, memiliki sekitar 36 hingga 38 ribu hektare lahan hutan sosial. Luasan itu, setara dengan puluhan ribu harapan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 atau kelompok ekonomi terbawah.

“Bayangkan, jika lahan ini dikelola oleh masyarakat miskin kita berbasis data DTKS. Mereka tidak lagi menjadi penonton di tanah sendiri, tapi menjadi pelaku ekonomi yang produktif,” kata Gus Fawait, dalam diskusi bersama pakar.

Baca juga :

Diskusi ini, menjadi sangat aktual karena menyentuh isu keadilan agraria dan pemberdayaan ekonomi secara bersamaan. Gus Fawait melihat, bahwa PTPN dan Perhutani bukan sekadar korporasi negara, melainkan mitra strategis yang memiliki kunci untuk membuka pintu kesejahteraan bagi 90 ribu kepala keluarga (KK) di Jember yang masih berstatus miskin ekstrem.

Langkah konkretnya, adalah pemanfaatan lahan tidur. Gus Fawait ingin, lahan-lahan yang belum optimal dikelola oleh PTPN, diubah menjadi lapangan kerja bagi warga lokal. Sehingga, sektor ekonomi informal di desa-desa bisa kembali berdenyut kencang,

Menariknya, Gus Fawait menyampaikan hal ini dengan nada yang rendah hati namun tegas. Dirinya mengakui, bahwa Jember saat ini mencatatkan rekor penurunan angka kemiskinan tercepat di Jawa Timur. Namun, bagi bupati muda ini, prestasi itu hanyalah angka jika belum menyentuh mereka yang paling bawah.

“Keberhasilan yang sudah diraih justru harus menjadi semangat untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem secara lebih terukur,” tegasnya.

Kehadiran tokoh-tokoh penting, seperti dari PTPN 1 Regional 5, Benny Hendricrianto dan Kepala Perum Perhutani Jawa Timur, Wawan Tri Wibowo, memberikan sinyal positif bahwa kolaborasi ini akan segera terealisasi. Bahkan, keterlibatan akademisi seperti Prof Ahmad Zainuri dan pihak BPN, menunjukkan bahwa aspek legalitas dan kajian ilmiah akan menjadi landasan utama program ini.

Masyarakat Jember kini menaruh harapan besar pada sinergi ini, dan berharap hutan serta kebun Jember tidak lagi sekadar menjadi pemandangan hijau, melainkan menjadi sumber kehidupan yang memuliakan warga miskinnya. (rio/gie/adv)

Sebagian besar masyarakat berpendapat, pelebaran jalan di kawasan Sukarno Hatta hingga Borobudur dituding menjadi penyebabnya. Pasalnya, saluran air sungai yang ada sebelumnya, kini berubah dijadikan drainase, ditutup, dan diubah fungsi menjadi trotoar. Bahkan beberapa menjadi akses parkir dan keluar masuk kawasan pertokoan.

Menanggapi hal tersebut, pakar drainase Dr. Ir. Kustamar, MT, mengatakan, derasnya hujan dengan durasi yang cukup lama sekitar 2 jam yang terjadi sore itu, dianggap wajar mengakibatkan banjir. Sebab luapan air hujan yang mengalir di jalanan tak tertampung dalam saluran air. “Dengan curah hujan dan waktu sekian, berarti sistem drainase memang tak siap dengan kondisi demikian. Karena mungkin saat itu konsentrasi pembangunannya pada pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Memang perlu ada penanganan dan solusi,” tanggap Kustamar.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor I ITN ini menambahkan, dengan kejadian tersebut, sudah waktunya sistem drainase perlu mendapatkan perhatian. Saat saluran air sungai ditutup dan berubah fungsi, harus ada penggantinya atau ditambah saluran airnya. “Kemungkinan ukuran saluran utamanya tidak didesain untuk menerima kondisi seperti itu. Saran saya, harus ada evaluasi, khususnya pada saluran utama. Coba cek dan lihat master plan saluran utamanya, sudah sesuai detail apa belum, atau apa ada kesalahan saat proses pembangunannya? Kalau ada kesalahan, berarti fungsi pengawasan tidak jalan,” terang Kus, sapaan akrabnya.

Baca: Kota Malang Darurat Banjir

Menurutnya, dinas terkait juga harus mengecek di lapangan, apakah ada hambatan dalam saluran utama, terutama pada titik-titik tertentu yang terjadi banjir. “Coba dilihat apakah ada hambatan, sampah yang menumpuk dan menutup saluran. Resiko penutupan saluran dan berubah fungsi, memang harus sering ada kontrol, terutama terkait sampah,” jelas Kustamar.

Disinggung sudut elevasi dengan genangan air banjir, Kustamar menjelaskan kontur di kota Malang tidak ada masalah. “Sebab parameter elevasi, cukup hujan biasa air akan menggenang. Namun yang terjadi saat ini, banjir terjadi ketika hujan deras dimana saluran air tak mampu menampung,” tandasnya. (rhd)