Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Karangbesuki 3, Jamingan, mengatakan bahwa ada beberapa keluhan dari orang tua siswa, yang mengaku kesulitan dalam mengakses internet untuk kebutuhan belajar anaknya. Termasuk, ada juga kendala akibat hanya memiliki satu handphone (Hp), sementara alat komunikasi itu juga diperlukan orang tua murid saat bekerja.

“Akibat keluhan-keluhan itu, sekolah akhirnya mensiasati dengan masih melakukan luring. Jadi, meski pun sekolah melakukan daring, tetapi tetap juga melakukan luring.  Sementara ketika ada atau diberikan tugas, secara manual mereka ngambil ke sekolah. Begitu juga ketika ujian, juga dilakukan luring,” ujar Jamingan pada Memontum.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (07/10) tadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, termasuk keramaian di Sekolah saat mengambil dan mengumpulkan tugas, tambah Kepsek, pihak sekolah membentuk sebuah paguyuban. Di mana, paguyuban tersebut berisi perwakilan murid dari masing-masing kelas.

“Dari paguyuban itu, mereka mengambil tugas dan mengumpulkan tugas ke sekolah. Sehingga, tidak memunculkan kerumunan di area sekolah. Termasuk, mengantisipasi penyebaran Covid 19,” ujar pria berkumis itu.

Selain mensiasati dengan langkah itu, lebih lanjut ia mengatakan, guru-guru juga melakukan kunjungan ke rumah siswa. Hal tersebut dilakukan, agar tidak ada murid yang tertinggal jauh dengan pelajaran.

“Jadi, kalau ada murid yang tidak paham, atau tidak bisa menggunakan internet, guru bisa memantau. Termasuk, seperti murid tidak ada sarana HP, karena dibawa orang tua, pun dibantu oleh guru,” imbuhnya.

Tidak maksimalnya bantuan paket data gratis, pun disampaikan Kepala SD Negeri Karangbesuki 1, Suroto. Menurutnya, karena untuk mendapatkan paket data harus melakukan register dan mengisi persyaratan, membuat wali murid yang tidak paham.

“Mereka kebingungan, seperti harus registrasi dahulu. Sedangkan wali murid, memakai Hp nya pun, kadang yang bukan akses internet,” ujarnya. (mg1/sit)

Wanedi menjelaskan, penyediaan sarana dan prasarana wifi gratis, sudah tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun anggaran 2020. Hanya saja, untuk uraian secara rincinya, seperti jumlah wifi yang harus dipasang, bisa dikonfirmasikan kepada Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom).

“Untuk lebih jelasnya mengenai uraian pemasangan, bisa ditanyakan langsung kepada Infokom (Dinas). Yang kami tahu, di beberapa titik sudah terpasang. Salah satunya, seperti di RW 07- Perumahan Pondok Indah Sukun,” ujarnya.

Ditambahkan Wanedi saat didampingi bersama dua anggota Komisi B DPRD Kota Malang, bahwa untuk pemasangan sudah dimulai sejak seminggu terakhir. Jika pelaksanaan sudah mulai terealisasi di lapangan, harapannya pada akhir bulan ini, pemberian WiFi gratis bisa segera rampung seluruhnya.

“Rencananya, ada sekitar 550 titik, yang akan menjadi sasaran pemasangan wifi gratis. Jika pemasangan bisa rampung cepat, maka tujuan membantu anak-anak muda yang memiliki kreatifitas dan inovasi dengan sarana dan prasarana, bisa segera terealisasi,” tambahnya.

Masih menurut dirinya, bahwa bantuan Pemkot di setiap RW tersebut, berbeda dengan bantuan paket data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, untuk paket data dari Kemendikbud, hanya untuk anak sekolah dan guru. Atau, bukan untuk masyarakat.

“Perlu kami jelaskan, bahwa wifi gratis dari Pemkot untuk setiap RW, bukan untuk rumah masing masing. Namun, lebih kepada lingkungan agar bisa dirasakan oleh masyarakat,” paparnya. (mg1/sit)