Penandatanganan pakta integritas pencegahan penyalahgunaan narkoba dihadiri Kabag, Kasat, Kasi, perwakilan Kapolsek jajaran dan personil Sat Narkoba bertempat di Gedung Jombang Comand Center (JCC) Polres Jombang, Kamis (20/05).

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama
• Pererat Kebersamaan, Pemkab Jombang Gelar Lomba Gerak Jalan Rojo

Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan komitmen bersama itu merupakan tindak lanjut Polri guna memerangi Narkoba yang merupakan perbuatan melawan hukum.  Apabila dikemudian hari terbukti maka harus siap dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Narkoba merupakan musuh bangsa yang harus diberantas secara serius di seluruh sendi kehidupan masyarakat karena dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Penandatanganan pakta integritas ini merupakan komitmen bersama dalam memerangi narkoba yang tidak hanya di luar lingkungan, Tetapi juga dilakukan dengan tegas di internal Polres Jombang dan jajaran, ” tutur Kapolres Jombang.

Permasalahan narkoba yang dihadapi saat ini tidak lagi hanya dimonopoli masyarakat semata, melainkan juga menjalar hingga aparat penegak hukum baik itu terlibat sebagai pengguna, pengedar, maupun sebagai backing peredaran Narkoba.

“Adanya komitmen bersama ini merupakan warning atau peringatan bagi personel yang masih main-main dengan narkoba,” ujar Kapolres

Penyataan komitmen bersama tersebut sekaligus mengingatkan kepada seluruh personel agar jangan sampai ada yang memiliki keterlibatan terhadap Narkoba. Sesuai instruksi Kapolri yang secara tegas akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kapolres menegaskan, tidak akan mentolerir kepada anggotanya yang terlibat narkoba. Oleh sebab itu ia akan melakukan tes urin secara rutin kepada Anggota Polres Jombang untuk memastikan polisi terbebas dari penyalahgunaan narkoba. (azl/ed2)

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Dr Supriyanto SH MH, menjelaskan bahwa pagi ini dilakukan apel bersama untuk zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

“Hari ini adalah kegiatan apel bersama pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani Kejaksaan Negeri Batu. Ini adalah langkah awal bahwa Kejari Batu ingin berubah menjadi lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga : PPKM Skala Mikro Tahap I Rampung, Angka Konfirm Covid-19 Batu Mengalami Kenaikan

Perubahan itu, tambahnya, merupakan keinginan melayani masyarakat secara maksimal. Karenanya, Kejari berupaya memberikan pelayanan tanpa ada pungutan liar tanpa ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena hal-hal itu, merupakan esensi dari wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

“Keinginan kami untuk berubah kearah sana. Maka, tadi kami menandatangani komitmen bersama seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Batu dan juga menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja, tiga variabel ini adalah faktor menuju WBK dan WBBM,” imbuhnya.

Kita menyadari, tambahnya, bahwa kita adalah pelayan dan abdi masyarakat. Tugas kita, melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Dengan cara ini, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi terbaik pada masyarakat.

“Dengan kinerja yang baik ini, semoga bisa tercapai di tahun ini,” paparnya.(bir/sit)

Janji kinerja yang dicanangkan bertujuan untuk mewujudkan tata nilai budaya kerja Kemenkumham yaitu PASTI, dan meningkatkan integritas serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance.

Baca Juga : Bupati Lamongan Launching Mobil Sekolah Keliling

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lapas Lamongan ini diikuti secara khidmat dengan dilaksanakan pembacaan Deklarasi Janji Kinerja dan Pakta Integritas oleh perwakilan pegawai yang diapit oleh pembawa bendera Pataka (Merah Putih dan Pengayoman) dan diikuti oleh seluruh pegawai. Jumat (19/02).

Acara hari ini pun, turut disertai dengan pengukuhan tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPSPATNAL) oleh Kalapas Lamongan, Supriyana, yang dalam pelaksanaannya bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan, serta pembinaan kepada seluruh petugas lapas Lamongan yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP.

Harapannya, dengan adanya kegiatan ini merupakan salah satu cara menata kembali Birokrasi Pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. (azl/ed2)

Pakta integritas itu, mulai Kepala Kejari Sidoarjo, jaksa sampai staf, bergantian membubuhkan tanda tangan di atas banner berpigora yang bertuliskan komitmen bersama mewujudkan WBK dan WBBM.

Komitmen ini dikuatkan melalui penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas Kejari Sidoarjo menuju WBK dan WBBM oleh Kepala Kejari Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono. Kemudian tanda tangan itu, diiikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo sebagai saksi. Sebagai saksi pertama Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang dilanjutkan Kapolresta Sidoarjo yang diwakili Wakapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo serta Kepala LP Sidoarjo dan Kepala BPS Sidoarjo.

Kepala Kejari Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono mengatakan untuk menuju WBK dan WBBM diperlukan berbagai fasilitas pendukung. Diantaranya diterapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, pengawasan internal jajarannya juga dilakukan. Hal itu, bertujuan agar jajaran Kejari Sidoarjo terhindar dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Upaya ini sudah dilakukan dengan dibentuknya tim pengawasan. Selain itu juga didirikannya pos pelayanan pengaduan. Selain di kantor Kejari, pos pengaduan juga bisa dilayangkan melalui Media Sosial (Medsos) Kejari Sidoarjo,” katanya.

Selain itu, lanjut Budi kedepan dirinya juga akan menggandeng Pemkab Sidoarjo terkait pelayanan tilang. Nantinya pelayanan tilang akan diarahkan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jalur Lingkar Timur Sidoarjo.

“Harapannya kedepan nanti tidak ada penumpukan antrian tilang dan masyarakat mendapatkan layanan tilang dengan baik,” tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengapresiasi pakta integritas yang dilakukan Kejari Sidoarjo. Selain itu, pihaknya mengucapkan selamat atas pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tersebut. Wabup berharap kesungguhan mewujudkan WBK dan WBBM Kejari Sidoarjo akan membuahkan hasil bagi kemajuan pelayanan untuk masyarakat.

“WBK dan WBBM ini, menuntut masyarakat semakin terlayani dengan baik. Saya ucapkan selamat, bukan hanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tapi juga Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) juga akan berhasil diraih Kejari Sidoarjo,” tandasnya. Wan/yan

Kapolres Kediri AKBP Roni Faisal S.I.K menehaskan, tugas pemberantasan narkoba bukan hanya tugas fungsi satuan narkoba saja, tetapi merupakan tugas seluruh anggota polri. Oleh karena itulah Polres Kediri melakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh anggota.

“Pakta integritas ini kita lakukan untuk menekan kasus peredaran narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kediri,” ungkapnya, pada pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas. Selasa (6/8/2019)

Dalam Pakta Integritas, terdapat tiga poin, diantaranya seluruh anggota Polres Kediri akan ikut berperan aktif dalam pemberantasan narkotika. Tidak menyalahgunakan narkotika. Tidak terlibat dalam peredaran narkotika.

Lebih lanjut AKBP Roni menegaskan, pada poin ketiga merupakan hukuman bagi anggota yang menyalahgunakan narkoba. Mereka harus siap dengan resiko karena menyalahgunakan narkoba. Yaitu hukuman baik sidang disiplin, sidang kode etik bahkan hukuman pidana.

“Sebelum kita melakukan pemberantasan di luar. Kita lakukan pemberantasan dari dalam terlebih dahulu. Yaitu memastikan tidak ada anggota yang menyalahgunakan narkoba,” tegas AKBP Roni. (aji/uni/yan)

Kembali Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto membuat gebrakan. Kali ini Jum’at (22/6/2018) Bupati mengumpulkan sebanyak 578 orang yang terdiri dari para Kepala Sekolah Dasar (SD), SMP, Para Pengawas sekolah dan para Penilik sekolah se Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bakti Praja. Mereka menandatangani pakta integritas bersama Kepala Dinas Pendidikan Gresik.

Pakta Integritas diatas kertas bermatrei tersebut berisi 8 point yang harus ditaati yaitu, berperan aktif dalam pencegahan kurupsi, kolusi dan nepotisme. Tidak menerima suap, bersikap transparan jujur, obyektif dan akuntabel. Menghindari conflict of interest. Patuh terhadap perundangan yang berlaku. Menyampaikan informasi penyimpangan. Siap menghadapi konsekwensi pada setiap pelanggaran.

Dalam arahannya Bupati Sambari menyampaikan bahwa selama ini banyak sekali sms yang masuk ke ponsel miliknya tentang laporan masyarakat terkait penyimpangan yang ada pada dunia Pendidikan di Gresik.

“Meski laporan itu tidak semuanya benar, namun saya mengingatkan kepada saudara agar anda bekerja dengan sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Kalau memang berita dan informasi dari masyarakat tersebut tidak benar, anda harus berani menanggapi bahkan kalau perlu mengadukan fitnah itu kepada pihak yang berwajib. Agar bisa diketahui siapa yang benar dan salah” tandasnya.

Penyerahan Piagam Penghargaan terkait, dalam semester pertama, Polres Mojokerto berhasil menyabet Terbaik Pertama dalam kategori Penyerapan Anggaran 2017 Satker Se-Kab Mojokerto. Kemudian di Semester Kedua ini Polres Mojokerto berhasil memperoleh Terbaik Kedua dalam kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2017. Piagam Penghargaan diserahkan langsung oleh Rizkian Lestari, Kepala KPPN Kabupaten Mojokerto.

Selain penyerahan piagam, juga dilaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 dan Penandatangan Pakta Integritas.

Usai menerima Piagam Penghargaan AKBP Leo menyampaikan, kami patut bersyukur atas Piagam Penghargaan yang kembali diterima oleh jajaran Polres Mojokerto. “Ini yang menjadikan semangat untuk bekerja lebih baik,” ujar Kapolres singkat. (ar/yan)