Beberapa pandangan umum mengenai Raperda itu, diantaranya Bentuk, Besaran dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus. Lalu, Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. Dan terakhir, Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Menanggapi penyampaian empat Raperda tersebut, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan pandangan melalui juru bicaranya, H Ahmad Daniyal. “Rancangan Perda tentang bentuk, besaran dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur,” kata Daniyal.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa secara prinsip, DPRD Kabupaten Malang menerima Raperda untuk dilakukan pembahasan pada tahap selanjutnya. “Pembahasan subtansi Raperda ini akan dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang. Oleh karenanya, kami perlu mendapatkan informasi, sejauh mana perkembangan pembangunan di Kawasan KEK Singhasari,” imbuhnya.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang, ini juga menjelaskan bahwa Raperda mengenai pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan pembahasan secara mendetail oleh DPRD Kabupaten Malang dan Tim Raperda Pemkab Malang. “Raperda ini memuat ketentuan diantaranya sebagaimana berikut Organ Pengelola Keuangan di Pemerintah Daerah, Organ Pengelola Keuangan di Perangkat Daerah, Penyusunan dan Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pimbinaan dan Pengawasan,” jelas Daniyal.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Daniyal juga berharap agar para pejabat yang menduduki jabatan pengelola keuangan dalam semua tingkatan, agar memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai integritas terhadap tupoksinya. Selanjutnya, Daniyal juga menjelaskan bahwa Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan bisa dijalankan dengan baik jikalau kemitraan pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik.

“Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejahteraan yang bersifat demokratis dan proporsional. Untuk itu, kami mengharapkan agar terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan percepatan pelayanan, maupun informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, bahwa tujuan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, diantaranya yakni mendudukkan fungsi LKD dan LKK sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan LKD dan LKK dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Daniyal juga mengatakan, bahwa pihaknya secara prinsip sangat mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dapat dilakukan pembahasan pada tahap berikutnya. “Namun, perlu dijadikan catatan bahwa pengalihan jabatan struktural menjadi pejabat fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tidak memberikan dampak yang tidak baik bagi pejabat yang beralih menjadi fungsional sehingga dapat mempengaruhi kinerja,” terangnya. (cw1/sit)

Dalam rapat paripurna itu, dihadiri delapan orang anggota DPRD Jember, secara luring dan diikuti 28 orang anggota DPRD secara virtual.

Baca Juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan

Dalam kesempatan itu, Bupati Jember, H Hendy Siswanto, mengawalinya dengan menjawab pandangan Fraksi Gerindra atas permintaan pertanggungjawaban anggaran Rp 107 milyar lebih. “Saat ini sedang dilakukan proses pertanggungjawaban oleh pejabat terkait dan akan segera saya ajukan kepada BPK RI untuk keputusan lebih lanjut,” kata Bupati Hendy.

Mengenai buruknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama lima tahun terakhir, Bupati Hendy menyampaikan, kejadian tersebut akan dijadikan pelajaran berharga dan ke depannya etika dan ego politik pimpinan daerah harus dijaga dan dijunjung setinggi-tingginya. Sehingga, tetap menekankan sinergi dan kolaborasi bersama semua pihak untuk percepatan menuju Jember bangkit tahun 2022 mendatang.

Bupati Hendy menjelaskan, komitmen untuk terus menjaga komunikasi yang baik antara Pemkab Jember dengan DPRD Jember, Pemprov Jatim serta Pemerintah Pusat. Sebagaimana, tertuang dalam misi ketiga yaitu membangun tatakelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

“Hal ini juga sekaligus menjawab pandangan fraksi Partai Nasdem bahwa perlu penguatan kapasitas dan komitmen yang baik antara Pemda dengan DPRD,” terang Bupati Hendy.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi PKB mengenai dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan LHP, maka pihaknya telah menentukan beberapa langkah. Diantaranya, Bupati Jember mengeluarkan surat perintah kepada seluruh pimpinan OPD dan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Timur.

“Selanjutnya dipertegas dengan Surat Sekda perihal Percepatan Tindak Lanjut LHP BPK-RI Perwakilan Jatim atas LKD tahun anggaran 2020,” kata Bupati Hendy. Selain itu, Bupati Hendy juga akan segera mendefinitifkan jabatan 730 orang pejabat eselon II, III, dan IV agar percepatan roda pembangunan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Bupati dalam kesempatan itu juga menyampaikan jawaban atas pandangan empat fraksi di DPRD Kabupaten Jember. (kom/sit)