Mengawali paripurna yang memiliki tema rencana kerja pembangunan yakni ‘Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’, rancangan APBD tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan hingga mengatasi dampak inflasi.

Menanggapi hal itu, tujuh fraksi partai menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Diantaranya, yakni usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perihal pupuk dan juga wabah tikus dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan pada Dinas Pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu.

Sementara Fraksi Partai Demokrat, dalam kesempatan itu selain menyampaikan apresiasi, juga memberikan saran untuk terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Termasuk, melakukan assessment dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan juga pembinaan ketrampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai dan saluran drainase.

“Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Pusat. Kami menyarankan, untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas,” kata Sri Setyowati.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sedangkan Fraksi Partai Golkar, dalam kesempatan itu berharap, agar APBD anggaran 2023 akan dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan Bengawan Njero harus menjadi perhatian khusus. Berikutnya Fraksi PAN, Fraksi PNRI dan PDI-Perjuangan, mengharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan perbaikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, juga ekonomi yang akan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat kedepannya.

“Anggaran APBD 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. Prioritas pembangunan akses jalan harus tetap menjadi fokus utama, optimalisasi sarana prasarana pendidikan, juga peningkatan pelayanan kesehatan spesifiknya pelayanan pada pasien gagal ginjal di wilayah selatan Lamongan,” harap Moch Dachlan.

Bupati Yuhronur menanggapi hal itu, menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari berbagai fraksi partai di Kabupaten Lamongan. “Ini tadi kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda APBD 2023. Saya berterimakasih atas kritik, saran dan masukan yang diberikan. Ini akan kami tampung, insyaallah semoga dapat kami laksanakan di tahun 2023,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dari target pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp 3,1 triliun, belanja daerah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp 3,06 triliun. Sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp 60 miliar. Untuk penyeimbangan dari surplus, ditempuh melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nol. (zen/sit)

Hal ini sengaja disampaikan, untuk mewujudkan Kota Malang tumbuh, bangkit dan berkembang di tengah terpaan badai pandemi, disrupsi digital, dan berbagai perubahan yang makin dinamis, lokal, nasional maupun dunia, tentu dibutuhkan sebuah kolaborasi. “Kolaborasi antara pemerintah daerah, eksekutif, legislatif serta seluruh unsur hexahelix pemangku kepentingan Kota Malang, adalah kunci untuk mewujudkan visi,” tegas Wali Kota Malang, Sutiaji.

Pemkot Malang terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah. Kemudian, optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.

“Pendapatan Daerah yang diharapkan nantinya di tahun 2023, bisa mencapai Rp 2,393 triliun. Namun, dengan tetap memperhatikan dinamika ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dan menjaga prinsip keadilan,” paparnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Kemudian, tambahnya, Pemkot Malang juga melakukan pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) dari hulu ke hilir. Seperti penyiapan SDM, fasilitasi event kreatif, pelibatan dalam pengambilan keputusan dan penguatan kelembagaan.

“Nantinya untuk mewadahi para pelaku ekraf, akan ada di Malang Creative Center (MCC), yang memiliki delapan lantai dengan berbagai macam ruangan yang telah disediakan,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa apa yang telah dipaparkan tersebut tidak sembarang. Sebelumnya, juta telah dilakukan analisa SWOT rencana kedepan yang akan dilakukan. Jadi apa yang disampaikan sudah dipertimbangkan matang-matang.

“Ketika nanti dianggap penting atau tidak penting dari dimensinya, dari sudut pandangnya, nanti akan kita samakan. Sehingga insyaallah yang menjadi usulan-usulan kita, teman-teman DPRD selama ini, sepakat karena itu untuk kepentingan masyarakat,” imbuh Sutiaji. (hms/rsy/sit)

Seperti yang disampaikan juru bicara Partai Golkar, Abdul Aziz, yang mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun ini yang mencapai 100,08 persen lebih besar daripada tingkat realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020. Dimana pada tahun sebelumnya, realisasi pendapatan diangka 95,41 persen.

“Partai Golkar sangat mengapresiasi terhadap realisasi pendapatan tersebut. Hal ini, menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah berjalan secara maksimal,” terang Aziz.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Hal senada juga diungkapkan Jubir Partai Demokrat, Noor Fatonah, dimana pihaknya berpandangan bahwa memang Lamongan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola penyerapan anggaran belanja daerah tahun 2021. Namun, pihaknya juga menilai masih banyak program unggulan pemerintah yang belum terealisasi dengan maksimal. Untuk itu, Partai Demokrat berharap di tahun 2022 ini pemerintah bisa lebih fokus dalam meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur serta skala prioritas lainnya.

“Kami juga mengapresiasi atas tercapainya PAD yang terealisasi hingga mencapai 126,48 persen. Kami berharap, agar PAD di Kabupaten Lamongan bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Kenaikan PAD, tambahnya, juga mendapat apresiasi dari Fraksi PDI-Perjuangan, yang disampaikan melalui jubirnya, Ratna Mutia Marhaeni. Disampaikan, bahwa terdapat realisasi PAD dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan khususnya pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah. 

Sementara pada kekayaan daerah, Jubir Fraksi PKB, Aslichah, mengakui kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, semakin tinggi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maka semakin baik inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dan berinvestasi.

Apresiasi juga datang dari Fraksi Partai Gerindra, PAN dan PNRI. Melalui masing-masing jubirnya, ketiga fraksi tersebut berharap agar pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama enam kali berturut-turut dapat terus dipertahankan dan dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat. (zen/sit)

Usai memberi penjelasan, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengungkapkan bahwa terdapat 3 hal yang menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Prioritas kami ada 3 hal, pertama berkaitan dengan pandemi. Kita sadar, pandemi ini tidak bisa diprediksi sampai kapan, maka perlu perhatian di bidang kesehatan dan capaian herd imunnity harus dibangun bersama-sama,” ungkapnya pada media.

Lanjutnya, prioritas kedua adalah peningkatan ekonomi. Seperti relaksasi di semua kegiatan yang mampu mendongkrak ekonomi di masa pandemi.

“Ketiga, membangun masyarakat supaya tidak kelaparan. Yaitu dengan jaring pengaman berupa pemberian bantuan sosial (bansos) sampai pandemi ini berakhir,” sambungnya.

Untuk selanjutnya, berbagai saran dari anggota dewan akan diperhatikan oleh pihaknya. Sehingga kedepan tinggal dilakukan implementasi.

“Beberapa tadi menyarankan jangan lengah karena saat ini kondisi pandemi di Kota Malang mulai mereda. Maka nanti di hulu, seperti relawan penanganan Covid-19, akan kita kuatkan,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan akan menyegerakan penyediaan tabung oksigen dan oximeter.

“Pak Sekda sudah saya minta untuk mengurus dengan penyedia. Tapi kami juga baru saja bersurat ke Pemerintah Pusat berkaitan dengan pengadaan tabung, mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Dan saya dapat bocoran bahwa akan ada bantuan tabung oksigen dari negara lain,” tutup Sutiaji. (mus/ed2)

Tanggapan pertama disampaikan Bupati Hendy kepada fraksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Dalam pandangan fraksi yang dibacakan oleh Hafidi, sebelumnya FPKB menyoroti kinerja birokrat di BPBD Jember, yang telah mempermalukan bupati hingga viral di pemberitaan media.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

“Kedepannya kami akan lebih berhati-hati. Sehingga, kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan tidak melukai hati masyarakat. Sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf,” kata Hendy dalam sambutannya.

Ditambahkan, pihaknya sepakat untuk segera mengevaluasi dan menata kembali birokrasi dengan memperhatikan loyalitas, integritas dan kompetensi ASN. “Saya bersama Bapak Wakil Bupati, berkeyakinan bahwa perlu mengedepankan sistem meritokrasi untuk penataan birokrasi pemerintahan. Kami bersungguh-sungguh untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki kinerja pelayanan publik yang mumpuni, yaitu birokrasi yang mampu membuat desain program yang lebih tepat sasaran dan memberikan hasil optimal,” jelasnya.

Kemudian menanggapi pandangan Fraksi Nasdem, yang banyak berharap bupati dalam RPJMD menuangkan rencana kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, pun direspon positif. “Dapat kami sampaikan bahwa hal ini akan menjadikan perhatian, pemberdayaan ekonomi kreatif akan diupayakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk membuka peluang investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap munculnya potensi baru sumber-sumber penerimaan PAD,” jawab bupati.

Tanggapan berikutnya, disampaikan kepada Fraksi Partai Gerindra, yang menginginkan pengembangan dan sertifikasi tanah pesisir. “Mengenai sertifikasi tanah pesisir pantai, maksud dan tujuannya adalah pengurusan sertifikasi Hak Penggunaan Lahan (HPL) untuk mengamankan Tanah Negara khususnya yang berada di pesisir pantai dan untuk optimalisasi pemanfaatan tanah pesisir pantai oleh Pemerintah Kabupaten Jember demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember secara luas,” jawab Hendy kepada F Gerindra.

Bupati pun selanjut menanggapi sorotan FPDIP, yang memberikan perhatian pada tahapan penyusunan RPJMD yang tidak sesuai aturan.

”Rancangan RPJMD sudah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, secara prinsip pada pasal 57 sudah ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Nomor: 900/1895/35.09.411/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,” kata Hendy dalam sambutannya.

Sedang sorotan FPKS terakhir pemasaran produk lokal juga langsung dijawab bupati. “Terkait upaya market alternatif produk made in Jember telah dilakukan  secara optimal. Situasi di masa pandemi seperti saat ini tentunya bukan hal mudah, pemerintah daerah sudah beberapa kali melakukan promosi secara online melalui kolaborasi, yaitu pendatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember  dengan Bank Indonesia, Politeknik Negeri Jember dan lembaga perbankan terkait pengembangan dan pemasaran produk  UMKM,” katanya.

Pandangan FPPP terkait pengurangan angka pengangguran, juga disampaikan secara langsung. “Upaya-upaya untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan melibatkan tenaga kerja lokal dalam kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD, yaitu program padat karya, proyek-proyek infrastruktur daerah, pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, pemagangan dalam negeri, pelatihan teknologi tepat guna, kerjasama antar daerah, Job Fair, dan perlindungan Hubungan Industrial Peace (HIP),” jawab bupati.

Tanggapan bupati terakhir ditujukan kepada F Pandekar yang menyoroti perijinan usaha di Jember. “Adapun mengenai perijian usaha, dapat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, proses perizinan bidang perikanan dan kelautan di selenggerakan melalui Sistem Online Single Submission Risk Base Approach / OSS-RBA / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pemenuhan komitment perizinan berusaha bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan wilayah penguasaan lahannya,” terang Bupati Hendy. (rio/sit)

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur menyampaikan apresiasinya atas pandangan, optimisme dan pemahamannya dari fraksi-fraksi atas penyesuaian target Pendapatan Daerah Lamongan yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

“Pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan, optimisme dan pemahamannya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas penyesuaian target Pendapatan Daerah Lamongan yang mengalami penurunan minus 0,90 persen sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan dan keterbatasan aktivitas ekonomi seluruh lapisan masyarakat yang selanjutnya berpengaruh bagi fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan,” tuturnya.

Sebagaimana saran Fraksi PAN, Fraksi PNRI, dan Fraksi Gerindra mengenai strategi dalam optimalisasi pencapaian target pendapatan asli daerah, pemerintah daerah terus memperkuat basis perpajakan dengan meningkatkan kapasitas teknologi informasi, updating wajib pajak dan kegiatan sosialisasi sadar pajak secara intensif.

Bupati Yuhronur juga menanggapi tinjauan Fraksi PKB dan Fraksi PDIP terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat disampaikan bahwa kami memahami penerimaan pada komponen ini mengalami kendala dan pelemahan sebagai dampak Covid-19. Namun secara berkala tetap akan dilakukan evaluasi, baik dari sisi regulasi maupun usaha, kegiatan yang telah dilakukan guna peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah ke depannya.

Sementara untuk belanja daerah di bidang yang menjadi prioritas APBD 2021, seperti bidang pendidikan, lanjut Bupati Yuhronur, pemerintah daerah telah melakukan pengawasan secara optimal terkait, dengan pelaksanaan pengalokasian anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan utamanya, untuk sarana pembelajaran berbasis elektronik begitu juga dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh.

Selain itu, Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi PAN terhadap pengerukan waduk Jajong di wilayah Kecamatan Laren dan Solokuro. Hal itu tak lain sebagai pemenuhan kebutuhan air baku pertanian kepada masyarakat.

”Terima kasih atas apresiasinya dari Fraksi PAN berkaitan pengerukan waduk, yang di harapkan dapat menunjang produktifitas pertanian. Selain itu pada tahun anggaran 2021 Dinas PU Sumber Daya Air juga melakukan normalisasi sebanyak 15 daerah irigasi yang bersumber dari dana IPDMIP,” imbuhnya. Berkaitan dengan rincian komponen pada pembiayaan daerah sebagaimana tinjauan Fraksi PDIP, dapat disampaikan, bahwa rincian Silpa tahun sebelumnya adalah berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 09 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020. Adapun terkait alokasi penerimaan dana bergulir yang ada di tahun anggaran 2021, tersebut merupakan penerimaan dari pengembalian dana bergulir tahun sebelumnya sesuai perjanjian yang telah disepakati. (zud/zen/ed2)