Mengawali paripurna yang memiliki tema rencana kerja pembangunan yakni ‘Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif’, rancangan APBD tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan hingga mengatasi dampak inflasi.

Menanggapi hal itu, tujuh fraksi partai menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Diantaranya, yakni usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perihal pupuk dan juga wabah tikus dapat dikategorikan sebagai bencana alam, sehingga dalam penanganannya tidak hanya dilaksanakan pada Dinas Pertanian namun juga menggandeng berbagai pihak tertentu.

Sementara Fraksi Partai Demokrat, dalam kesempatan itu selain menyampaikan apresiasi, juga memberikan saran untuk terus berupaya mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Termasuk, melakukan assessment dan evaluasi pupuk bersubsidi, peningkatan alokasi anggaran sarana prasarana pendidikan juga pembinaan ketrampilan atlet, serta meningkatkan normalisasi waduk rawa, embung, sungai dan saluran drainase.

“Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa komitmen yang sangat baik Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Pusat. Kami menyarankan, untuk memperhatikan kebutuhan tenaga medis, peningkatan SDM juga alat kesehatan, meminta pengusulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, peningkatan sarpras pendidikan yang merata, keseriusan pembinaan atlet, normalisasi dan pengembalian fungsi waduk, rawa, embung, sungai dan saluran drainase, juga penambahan dan perbaikan rambu lalu lintas,” kata Sri Setyowati.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sedangkan Fraksi Partai Golkar, dalam kesempatan itu berharap, agar APBD anggaran 2023 akan dilandasi dengan kebijakan yang responsif, antisipatif dan komprehensif baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan Bengawan Njero harus menjadi perhatian khusus. Berikutnya Fraksi PAN, Fraksi PNRI dan PDI-Perjuangan, mengharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan perbaikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, juga ekonomi yang akan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat kedepannya.

“Anggaran APBD 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. Prioritas pembangunan akses jalan harus tetap menjadi fokus utama, optimalisasi sarana prasarana pendidikan, juga peningkatan pelayanan kesehatan spesifiknya pelayanan pada pasien gagal ginjal di wilayah selatan Lamongan,” harap Moch Dachlan.

Bupati Yuhronur menanggapi hal itu, menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran dari berbagai fraksi partai di Kabupaten Lamongan. “Ini tadi kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi atas nota keuangan Raperda APBD 2023. Saya berterimakasih atas kritik, saran dan masukan yang diberikan. Ini akan kami tampung, insyaallah semoga dapat kami laksanakan di tahun 2023,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dari target pendapatan daerah yang diperkirakan mencapai Rp 3,1 triliun, belanja daerah Kabupaten Lamongan dialokasikan sebesar Rp 3,06 triliun. Sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp 60 miliar. Untuk penyeimbangan dari surplus, ditempuh melalui penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan dan diperoleh pembiayaan netto yang sebanding dengan surplus anggaran. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nol. (zen/sit)

Seperti yang disampaikan juru bicara Partai Golkar, Abdul Aziz, yang mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun ini yang mencapai 100,08 persen lebih besar daripada tingkat realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020. Dimana pada tahun sebelumnya, realisasi pendapatan diangka 95,41 persen.

“Partai Golkar sangat mengapresiasi terhadap realisasi pendapatan tersebut. Hal ini, menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah berjalan secara maksimal,” terang Aziz.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Hal senada juga diungkapkan Jubir Partai Demokrat, Noor Fatonah, dimana pihaknya berpandangan bahwa memang Lamongan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola penyerapan anggaran belanja daerah tahun 2021. Namun, pihaknya juga menilai masih banyak program unggulan pemerintah yang belum terealisasi dengan maksimal. Untuk itu, Partai Demokrat berharap di tahun 2022 ini pemerintah bisa lebih fokus dalam meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur serta skala prioritas lainnya.

“Kami juga mengapresiasi atas tercapainya PAD yang terealisasi hingga mencapai 126,48 persen. Kami berharap, agar PAD di Kabupaten Lamongan bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Kenaikan PAD, tambahnya, juga mendapat apresiasi dari Fraksi PDI-Perjuangan, yang disampaikan melalui jubirnya, Ratna Mutia Marhaeni. Disampaikan, bahwa terdapat realisasi PAD dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan khususnya pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah. 

Sementara pada kekayaan daerah, Jubir Fraksi PKB, Aslichah, mengakui kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, semakin tinggi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maka semakin baik inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dan berinvestasi.

Apresiasi juga datang dari Fraksi Partai Gerindra, PAN dan PNRI. Melalui masing-masing jubirnya, ketiga fraksi tersebut berharap agar pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama enam kali berturut-turut dapat terus dipertahankan dan dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat. (zen/sit)

Bupati Lumajang menyampaikan, bahwa materi pandangan umum fraksi-fraksi secara umum memberikan pendapat, saran dan pertanyaan yang bersifat membangun dengan tujuan untuk mendorong semangat pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pembangunan.

Bupati dan Wakil Bupati Lumajang sudah berkomitmen untuk meningkatkan angka IPM Kabupaten Lumajang, karena IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Beberapa program dan inovasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang dapat mengungkit peningkatan IPM sudah dilakukan.

“Sinergitas program dan kegiatan OPD di tahun anggaran 2022 akan semakin dioptimalkan agar angka IPM Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan yang signifikan sesuai harapan kita bersama,” ungkap bupati.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selanjutnya, terkait penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas menyesuaikan ketersediaan anggaran di APBD. Sedangkan, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lumajang menerima tambahan pupuk bersubsidi untuk beberapa jenis pupuk, yaitu SP 36 sebanyak 114 ton, ZA 1.773 ton, NPK 1.100 ton, Organik Granul 1.944 ton, dan Organik Cair 1.910 liter.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, menjelaskan bahwa akhir tahun 2021 secara efektif kurang dari dua bulan. Oleh karena itu, manfaatkan sisa waktu sebaik mungkin dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai langkah awal penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Semoga agenda berikutnya dalam rapat-rapat komisi dengan OPD selaku mitra kerja berjalan lancar dengan tetap melaksanakan prokes, serta mengefektifkan waktu pembahasan, sehingga penetapan APBD tahun anggaran 2022 dapat tepat waktu sesuai dengan yang kita agendakan bersama,” paparnya. (kom/adi/sit)

“Adanya dorongan kritik dan saran, tidak akan bisa menyempurnakan peraturan yang tengah disusun antara eksekutif dan legislatif. Mudah-mudahan, kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua,” ungkap Wabup Syah, saat dikonfirmasi usai pelaksanaan rapat, Jumat (16/07).

Baca Juga:

• Komisi IV DPRD Trenggalek Minta Dinas Pendidikan Tindak Lanjuti Nasib Guru PPG
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Dirinya meyakini, semua pendapat, saran, kritik dan masukan yang diajukan pada dasarnya mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai pengemban amanah rakyat. “Sebagai pengemban amanah rakyat, tentu kritik dan saran sangat diperlukan. Mengingat, ini semua demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Trenggalek yang kita cintai,” imbuhnya.

Suami Fatihatur Rohmah ini berharap, semua hal-hal positif yang disampaikan semua fraksi DPRD bisa membawa Kabupaten Trenggalek lebih baik dan lebih baik lagi. “Mudah-mudahan ini dapat memacu kami untuk berkarya dan bekerja lebih baik lagi. Sehingga, kemajuan Trenggalek yang kita cita-citakan bisa segera terwujud,” terang Wabup Syah.

Adapun salah satu masukan dari fraksi-fraksi DPRD, diantaranya meminta eksekutif untuk memberikan penjelasan terkait beberapa indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di mana, IKU yang menjadi ukuran untuk menilai tercapainya tujuan RPJMD.

“Untuk mencapai itu upaya kami diantaranya memberikan insentif yang akan dilakukan pemerintah daerah pada sektor pariwisata, mengingat pariwisata adalah sektor paling terpuruk,” katanya.

Selanjutnya, prediksi laju inflasi selama 5 tahun kedepan dan Consumer Confidence Index (CCI) atau Indeks Keyakinan Konsumen sebagai alat ukur untuk mengevaluasi optimisme atau pesimisme konsumen mengenai kondisi perekonomian.

Terkait target Indeks Gini (Gini Ratio) di akhir periode RPJMD tetap sama sebesar 0,38, tidak ditekan hingga dibawah rata-rata nasional.

Perlu diketahui, Dasar Perolehan Target IPEI adalah menggunakan proyeksi tren linear dari data yang sudah ada (2011-2020) dengan melakukan penyesuaian pada batas atas dan batas bawah angka IPEI. Penentuan Batas Bawah menggunakan Proyeksi Linear : (0,0625*Tahun) + 4,8253 dengan menggunakan Konstanta 4,8253.

Penentuan Batas Atas menggunakan Proyeksi Linear : (0,0625*Tahun) + 5. Asumsi peningkatan 0,1747 sehingga menjadi 5

“Selain itu, sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi serta dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek bertekad menjadikan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan hidup masa depan (keberlanjutan),” sambung Wabup.

Hal tersebut akan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait yang berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, wisatawan dan sektor privat dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembangunan Kota Pariwisata akan memberikan dampak positif pada berbagai sektor (multiplier effect) diantaranya pertumbuhan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor UMKM, serta sektor jasa.

Pembangunan Kota Pariwisata berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan dilaksanakan dengan menyelaraskan aktivitas masyarakat dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal dan wisatawan. “Sehingga menurut kami, insentif inilah yang kita sama-sama harapkan dengan pengembangan sektor pariwisata,” paparnya. (mil/sit)

Mengawali rapat paripurna, Fraksi PKS Perindo menyampaikan pandangan dan tanggapannya. Fraksi gabungan PKS-Perindo berharap, setelah disahkan Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa dan Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, maka bisa menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dan untuk lebih bisa hadir membantu kemakmuran dan kesejateraan masyarakat.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

“Perda BUMDes nantinya bisa menjadi payung hukum optimalisasi terhadap kinerja BUMDes dalam rangka mencapai tujuan BUMDes sesuai yang termuat dalam PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes, serta Pemerintah kabupaten lebih optimal untuk melakukan pembinaan. Sehingga, Pemerintahan Desa bisa menjalankan secara optimal dengan segala potensi yang bisa dijalankan oleh BUMDes untuk bisa mencapai tujuan kesejateraan masyarakat desa,” jelasnya.

Demikian juga dengan Perda Perubahan RPJMD ini, Fraksi PKS Perindo berharap dokumen politik nantinya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan. RPJMD yang disusun secara komprehensif data-data dan informasi yang disajikan harus menunjukan validasi dan sesuai dengan kenyataan harus mampu menjadi acuan arah pembangunan untuk kesejateraan masyarakat.

Sedangkan agenda program penanggulangan kemiskinan, harus menjadi satu nilai dasar penting yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan dalam Pelaksanaan RMPJD. Selain angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur wilayah yang tertuang dalam RPJMD ini juga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka keadilan sosial dan pembukaan aksesbilitas ekonomi pedesaan.

Perda perubahan RPJMD ini, tambahnya, ke depan harapannya dapat membangun Kabupaten Jombang yang berpusat kepada pembangunan ekonomi berkeadilan dan Kesejahteraan.

“Fraksi kami dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 untuk di tetapkan Menjadi PERDA,” terangnya.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Jombang, H Mas’ud Zuremi, mengatakan rapat paripurna DPRD Jombang terkait dua Raperda yang harus ditetapkan hari ini yang sudah diagendakan dan karena situasi pandemi covid seperti sekarang juga ada PPKM Darurat. Sehingga, dilakukan secara virtual dengan aplikasi zoom. “Alhamdulillah, sudah dua kali paripurna dengan aplikasi zoom. Rapat terlaksana lancar dan sudah terselesaikan serta sudah ditetapkan 2 Raperda BUMDes dan Raperda RPJMD Kabupaten Jombang 2018 – 2023 yang sudah ada perubahannya sampai 2024. Semua fraksi menyetujui dan menerima untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2021, artinya setelah dengan adanya kajian bersama fraksi – fraksi sejak nota yang disampaikan oleh Bupati Jombang pada bulan lalu,” paparnya. (azl/sit)

Adalah agenda Jawaban Wali Kota Malang, Sutiaji, terhadap Pandangan Umum Fraksi (enam fraksi, red) DPRD Kota Malang, yang menjadi bahasan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (17/06) tadi.

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Dalam jawabannya, Wali Kota Sutiaji mengatakan, bahwa setiap rumusan kebijakan dan kegiatan serta angka yang tertera dan tertuang dalam APBD, sesungguhnya merupakan proses panjang yang telah dilalui, dibahas, dirumuskan dan disepakati bersama antara eksekutif dengan legislatif.

“Baik itu berkaitan dengan postur pendapatan, belanja, hingga asumsi Silpa beserta rencana penggunaannya nanti. Semuanya, telah terproyeksi sejak awal dalam satu rentang relasi sinergis antara eksekutif dan legislatif,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Demikian juga, jawab Sutiaji, dengan kondisi yang melingkupi postur anggaran tahun 2020. Baik dari sisi ekonomi, situasi dan kondisi dalam skala global, nasional hingga regional. Terlebih, dikatakan Sutiaji, kebijakan nasional yang bersifat rigid dan tidak bersifat opsional, harus dilakukan serta dijalankan oleh semua daerah.

“Dalam hal ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat, terkait dengan anggaran refocusing akibat pandemi Covid-19 yang bersifat instruksional dan teknis,” imbuh Wali Kota.

Oleh karenanya, ungkap Sutiaji, berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat, maka Pemkot Malang telah melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020 melalui refocusing dan realokasi belanja non prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut dijelaskan Sutiaji, menyebabkan perubahan dan penyesuaian capaian target dengan pertimbangan penggunaan bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan bukan berarti harus terserap habis.

“Sehingga, wajar apabila ada Silpa pada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang tentu dapat dipergunakan sebagai dana penyangga untuk penyelenggaraan pembangunan berikutnya. Karena Silpa salah satu yang sangat disorot, saya berharap pembahasannya dapat diletakkan secara proporsional sebagai bagian dari mekanisme manajemen anggaran daerah,” jelas Sutiaji.

Di sisi lain, orang nomor satu di Kota Malang itu juga menjawab, perihal kinerja reformasi birokrasi yang juga menjadi sorotan anggota legislatif. Menurutnya, kinerja layanan publik telah bergerak secara bersama dan harmonis dengan DPRD Kota Malang.

“Seperti halnya, berkaitan dengan revitalisasi pasar rakyat. Justru pandemi Covid-19, dapat dijadikan sebagai momen pembenahan. Sehingga, pada saat kenormalan baru menemukan ruangnya, maka revitalisasi pasar rakyat tersebut dapat dirasakan kemanfaatannya,” tambah Wali Kota.

Lebih lanjut Sutiaji mengatakan, upaya mengurai kemacetan juga terus dilakukan oleh Pemkot Malang. Diantaranya, dengan pembangunan jalan tembus antara Tlogomas dan Tunggulwulung, serta Jalan Madyopuro – Sawojajar – Sulfat dan Jalan Kedungkandang – Dirgantara.

“Saya rasa, keberadaan Jembatan Kedungkandang secara efektif mampu mengurai arus lalu lintas dari arah Selatan menuju Surabaya. Dahulu, banyak berporos melalui Jalan Raya Gadang dan Sukun. Sementara saat ini, sudah banyak yang menggunakan jalur Mayjen Sungkono melewati Jembatan Kedungkandang langsung menuju Tol Madyopuro,” terangnya.

Diakui pemilik kursi N1 itu, APBD secara siklus memang harus dilaporkan, dan DPRD akan memberi saran, masukan, serta pertanyaan. “Namun, saat ini kami dari eksekutif hanya menjelaskan secara normatif, tidak detail. Secara sistematisnya, nanti akan diperdalam tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama dengan komisi terkait,” urai Wali Kota.

Untuk selanjutnya, terang Sutiaji, akan ada nota keuangan usai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terlaksana. “Baru bisa memanfaatkan Silpa, karena Silpa muncul ketika sudah ada ketetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan LHP. Pasalnya, nanti ada pengurangan kelebihan. Jadi contoh, Jembatan Kedungkandang yang aslinya dulu anggarannya sekian, karena efisiensi menjadi sekian dan seterusnya,” papar Sutiaji.

Merespon jawaban Wali Kota Malang dari rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Wali Kota Sutiaji, terkesan umum dan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuatnya.

“Tadi, kita melihat bahwa jawaban Pak Wali, terkesan umum. Itu (jawaban, red), sesuai dengan kebijakan beliau. Maka dari itu, dewan secara khusus lewat Badan Musyawarah (Bamus) sudah menjadwalkan hearing komisi,” kata Ketua DPRD Kota Malang.

Hearing sendiri, tambahnya, akan dilakukan terhadap OPD mitra tiap Komisi di DPRD Kota Malang, untuk memperdalam jawaban Wali Kota Malang. Selanjutnya, dipaparkan politisi PDI-Perjuangan itu, tiga hari penuh komisi akan memberikan laporan kepada Badan Anggaran.

“Saya selaku Ketua Badan Anggaran, akan melihat kesimpulan dari pada hearing komisi. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2020,” tegas I Made Rian Diana Kartika.

Berkaitan dengan Silpa yang paling disoroti oleh fraksi-fraksi, Made merasa bahwa secara garis besar, masih tergolong baik. “Silpa secara garis besar, oke lah. Tapi, serapan-serapan OPD ini yang ingin kita lihat. Karena, anggaran Silpa itu besar dari masing-masing OPD munculnya. Apalagi, Pak Wali tadi bilangnya yang paling dominan karena efisiensi,” imbuh Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan Kota Malang ini.

Sehingga, tambahnya, hal tersebut akan benar-benar diperdalam oleh DPRD Kota Malang. Apakah benar karena efisiensi atau memang tidak terpakai dengan maksimal. “Kalau ternyata tidak terpakai, untuk 2022 pada saat pelemparan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), tidak usah dianggarkan lagi. Lebih baik, kita memberikan kepada OPD yang memang serapannya bagus,” jelas Made.

Tak hanya itu, Ketua DPRD Kota Malang beserta anggota, juga akan menindaklanjuti temuan BPK. Namun, diakui Made hal tersebut akan dibahas tertutup. “Temuan BPK hanya bersifat administrative. Kalau OPD mampu menyelesaikan, ya diselesaikan. Sementara kalau tidak diselesaikan dalam 2 tahun berturut-turut, maka sudah ranah pidana. Jadi, kami harap segera diselesaikan juga,” tegas Ketua DPRD Kota Malang. (mus/sit/adv)