Seperti adanya larangan warga untuk menyaksikan jalannya perhitungan suara yang dalam hal ini hanya disaksikan oleh pihak-pihak tertentu saja.Kemudian, juga tidak dilakukannya penghitungan beberapa jumlah surat suara tersisa yang tidak dicoblos, itu dengan berakhirnya pelaksanaan pemungutan surat suara tanpa diperlihatkan kepada para saksi.

Hal yang dinilai sangat fatal dalam pelaksanaan pesta demokrasi perebutan jabatan orang nomor satu di desa berpenduduk sekitar 9000 jiwa ini yakni dengan dilakukannya pencoblosan surat suara di kediaman warga.Padahal, kebijakan ini seharusnya hanya diberlakukan bagi pemilih yang sakit dengan kondisi fisik yang tidak dimungkinkan untuk keluar rumah.

Dalam persidangan dengan Ketua Majelis Hakim Judi Prasetya ini,pihak penggugat didampingi 3 kuasa hukum seperti Hendra Siagian Mhum, Fariz Aldiano Modal SH dan Aldi Fermansyah MH.

“Jadi, diantara saksi yang dihadirkan oleh tergugat itu turut membenarkan,jika semua itu tidak dilakukan dalam pasal-pasal yang saya sebutkan,” terang Hendra Siagian M Hum ditemui seusai persidangan, Kamis (27/2/2020) sore.
Tambah Hendra, hal yang utama dalam pandangan dia selaku praktisi hukum,seperti munculnya persoalan saat ini, itu
lahir dari latar belakang akibat ketidak pastian hukum yang berkaitan dengan pengaturan tentang Pilkades.

Lanjut Hendra, dalam negara ini Pilkades hanya dituangkan dalam satu pasal saja,yakni dalam Undang-Undang Dasar, toh itu diatur lebih lanjut, tetapi hanya dalam skala kecil seperti dalam Permendagri dan Perda-Perda, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota.

“Menurut hemat kami, dalam peraturan tersebut, keseluruhannya hanya memberikan ruang penyelesaian perselisihan tentang rekapitulasi yang diselesaikan oleh pejabat eksekutif.Ini kan tidak relevan.Karena ekskutif itu bukan bagian daripada proses penegakkan hukum atau yudikatif, ” urai Hendra.

“Kami berharap, agar pemerintah terkait termasuk legislatif segera menerbitkan peraturan khusus yang mengatur bagaimana pelaksanaan Pilkades, sampai kemudian bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa,” ulasnya.

Ditempat yang sama, Fariz Aldiano Modal SH menyimpulkan, ternyata masih ada beberapa aturan yang telah disepakati oleh para calon dan panitia,dalam pelaksanaan Pilkades di desa berpenduduk sekitar 9000 jiwa ini juga dilanggar.

Seperti dalam ketentuan masa berakhirnya pencoblosan yang harusnya pukul 13.00 WIB,ternyata harus molor selama 15 menit.

“Dalam memberikan keterangannya,para saksi itu tidak sama. Ada yang bilang 15 menit,bahkan ada juga yang menyebut hingga molor selama 1 jam.Alasannya,karena banyaknya DPT yang belum hadir untuk melakukan pencoblosan,” tandas Fariz.

Dari semua keterangan para saksi dari tergugat dan turut tergugat itu disimpulkan, ternyata itu sangat bertentangan dengan Tata Tertib yang sudah dibuat panitia.

“Dalam artian telah terjadi ketidak sesuaian, baik mulai dari awal pelaksanaan hingga di akhir acara ternyata ada beberapa mekanisme yang tidak dilakukan oleh panitia,” ungkap Aldi Firmansyah SH juga kuasa hukum penggugat.

Dan yang menjadi sebuah catatan penting tambah Aldi, yang kurang efisien adalah dalam penghitungan surat suara yang harusnya setiap kandidat menghadirkan 2 orang.Tetapi dalam hal ini hanya ditetapkan 1 orang saksi yang bertugas untuk mencatat dan melihat.

“Ke depan kami berharap,agar semua masyarakat ini lebih memposisikan Tata tertib yang telah ditetapkan. Karena Pilkades ini harus bersifat Jurdil. Artinya, biar adil oleh semuanya tanpa ada kecurangan seperti yang terjadi di Desa Pandesari saat ini,” urai Aldi mengakhiri wawancara.

Sementara itu, Kiswanto Ketua tim pemenangan Ansori Cakades nomor urut 1 sekaligus pihak penggugat berharap,agar adanya penegaan supremasi hukum di negeri tercinta ini. Hal itu agar tidak terjadi secara berlarut-larut seperti halnya di Desa Pandesari.

“Yang paling fatal dalam pelaksanaan Pilkades Pandesari, panitia tidak melakukan penghitungan surat suara yang ditumpahkan ke meja. Surat suara itu langsung dibuka tanpa dihitung dulu,” katanya.

BACA : Sidang ke-7 Sengketa Pilkades Pandesari Pujon, Optimis Menang, Warga Nanti Minta Pilihan Diulang

Disinggung terkait adanya pencoblosan yang dilakukan panitia dirumah warga?pengusaha paralayang ini membenarkan kejadian tersebut.

“Tetapi yang didatangi panitia itu hanya khusus Dusun Kerajan saja.Kalau memang panitia itu bersikap Jurdil, harusnya datang di 5 kerajan. Sebagai perwakilan warga Desa Pandesari kami minta, kalau itu memang terbukti adanya penyimpangan,nantinya dilakukan Pilkades ulang, ” pungkasnya. (sur/oso)

Hal itu dengan didukung bukti kecurangan yang sempat terekam dalam video. Ditemui dikediamannya Dusun Maron Sebaluh Selasa(18/2/2020)siang, Suliono tokoh pemuda setempat menjelaskan, diantara bukti kecurangan yang diduga terjadi, termasuk dugaan seperti saksi tidak bisa melihat karena cepatnya proses penghitungan.

Selanjutnya, karena setiap meja, seperti kesepakatan sebelumnya, harusnya ada dua orang saksi, namun begitu masuk ternyata setiap meja hanya ada satu orang saksi.

“Dalam gedung itu ada 3 meja penghitungan yang seharusnya ada 6 saksi.Tetapi disitu hanya ada 3 orang saksi.Bagaimana bisa melihat dengan jelas.Mau mencatat saja sudah kewalahan. Perhitungan suara itu dilakukan tertutup dalam gedung yang didalamnya hanya ada panitia. RT, RW gak boleh masuk.Toh itu menggunakan proyektor, namun tanpa suara dan itu kurang maksimal, ” beber Suliono dengan nada kecewa.

Di tempat yang sama, Kiswanto Ketua tim pemenangan Ansori Cakades nomor urut 1 sekaligus pihak penggugat berharap, jika PN Kepanjen memutuskan pihak panitia bersalah, kita minta dilakukan Pillkades ulang.

“Selagi masih ada celah, warga tetap melanjutkan proses ini, karena demi tegaknya demokrasi dan ini murni permintaan warga,” terangnya.

Ada kecurangan yang paling menonjol dalam penghitungan, masih kata Kiswanto, pertama DPT dari satu RT yang tidak dapat kartu panggilan hampir 30 orang seperti halnya Rt 35 Rw 07 Dusun Krajan.Ada juga diantara warga mencoblos dengan menggunakan KTP namun ditolak. Padahal, dalam aturan itupun diperbolehkan.

“Setelah ditumpahkan dari kotak suara,itu tanpa dihitung lagi, langsung dibuka dibaca nama calon nomor urut 3 dengan suara cepat.Yang jelas, mulai proses undangan pencoblosan hingga penghitungan suara tidak sesuai prosedur, ” ulasnya.

Dalam persidangan ke-7 nanti, selain menghadirkan 3 orang saksi, dari kuasa hukum warga juga akan saksi juga menambahkan bukti kecurangan yang sempat diabadikan dalam rekaman video.

Seperti diketahui, dalam sidang gugatan sengketa Pilkades Pandesari ini juga menghadirkan sejumlah tergugat, seperti, Ketua Panitia Pilkades Pandesari, Kecamatan Pujon. Kemudian, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandesari, Camat Pujon, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, termasuk Bupati Malang.

Akhirnya, warga berharap demokrasi yang bersih untuk selanjutnya. Itu bukan masalah kalah atau menang, tetapi demokrasi ke depan harus betul-betul bersih. (Sur/tim)