Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa buku panduan tersebut nantinya juga bisa menjadi panduan bagi masyarakat dan tenaga pendidik. Di samping, juga untuk menunjukkan keseriusan Pemkot Malang dalam menangani kasus tersebut.

“Karena di daerah lain belum seserius di Kota Malang. Makanya, di sini juga sering dijadikan rujukan, bagaimana penanganan ATS. Daerah lain yang studi kasus ke sini, itu kasus ATS bisa sampai di atas 20 ribu,” kata Kadisdikbud Suwarjana, Jumat (28/02/2025) tadi.

Ditambahkannya, salah satu tantangan dalam menekan angka ATS, adalah faktor lingkungan dan budaya. Karena banyak anak yang lebih memilih bekerja dan merasa nyaman dengan kondisinya saat ini. Atau bahkan, sudah menikah sehingga sulit diajak kembali ke bangku pendidikan.

Baca juga :

“Sudah terlanjur nyaman bekerja, nyaman dengan lingkungannya dan ada juga yang sudah menikah, jadi begitu kami datangi, itu tidak diperbolehkan suaminya. Tetapi, itu tetap kami upayakan untuk bisa kembali sekolah,” jelasnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, upaya yang dilakukan Pemkot Malang meliputi program pendidikan non formal yakni melalui kejar paket. Sehingga, meskipun saat ini anak-anak tersebut belum merasakan pentingnya ijazah, namun nantinya hal itu akan sangat dibutuhkan, terutama saat melamar pekerjaan.

“Yang jelas, kami sudah berupaya tetapi kembali lagi, bahwa terkadang orang tua itukan ingin anaknya cepat kerja dan praktis. Mereka tidak memikirkan efek ke depannya kepada si anak. Makanya, kami galakkan penanganan ATS di Kota Malang,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Suwarjana juga mengungkapkan rasa terima kasih pada pemerintah pusat yang telah memberikan data terkait dengan jumlah ATS di Kota Malang. “Kalau data itu tidak turun, mungkin kami juga belum tahu kalau ternyata ada angka ATS ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, memberikan apresiasi atas antusiasme yang ditunjukkan oleh para ASN dalam mengikuti lomba tersebut. Dirinya menyebutkan, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar ajang untuk berkompetisi, melainkan juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan solidaritas antar ASN di lingkungan Pemkab Lumajang.

“Lomba Paduan Suara ini bukan hanya sekedar kompetisi untuk mencari tim yang terbaik dalam bernyanyi. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan momentum yang baik untuk mempererat tali silaturahmi dan solidaritas antar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang,” kata Sekda Lumajang.

Dirinya juga menekankan, bahwa kegiatan ini juga sejalan dengan semangat HUT ke-53 Korpri, yaitu terus berkontribusi dan berinovasi untuk kemajuan bangsa dan negara. “Melalui kegiatan ini, kita wujudkan semangat persatuan dan kesatuan Korpri dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dindikbud Kabupaten Lumajang, Nugraha Yudha Mudiarto, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa korsa, sportivitas dan kreativitas di kalangan ASN. “Selain sebagai wadah pengembangan bakat dan kreativitas di bidang seni vokal, lomba ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar ASN,” ujar Nugraha.

Lomba Paduan Suara antar OPD ini mempertandingkan dua kategori lagu, yaitu lagu wajib dan lagu pilihan. Lagu wajib yang harus dibawakan oleh semua tim adalah Mars Korpri. Sementara itu, untuk lagu pilihan, masing-masing tim bebas memilih lagu sesuai dengan kreatifitas peserta.

Penampilan masing-masing tim dinilai oleh dewan juri yang kompeten di bidang musik dan vokal. Beberapa aspek penilaian meliputi teknik vokal, harmonisasi, penampilan dan interpretasi lagu. Para juri akan memilih tim dengan penampilan terbaik untuk menjadi pemenang dalam lomba ini.

Lomba Paduan Suara antar OPD ini berlangsung dengan meriah dan penuh semangat. Para peserta tampak antusias dan penuh semangat dalam menampilkan kemampuan bernyanyi terbaik mereka. (kom/adi/gie)

Sementara untuk peserta sendiri, merupakan guru pengampu Mapel IPA di jenjang SMP dari 48 SMP Negeri dan 6 Guru Mapel IPA dari SMP Swasta. Untuk di jenjang SD, terdapat 54 orang Guru yang mana ada 2 orang Guru mewakili tiap kecamatan.

Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nunggal Isbandi, mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menindaklanjuti hasil Lokakarya, yang telah dilaksanakan FGD draft Panduan Insersi Pendidikan Kespro untuk SMP atau sederajat. “Di mana, tim penyusunan dari KKG dan MGMP IPA telah menyelesaikan draft Panduan Insersi Pendidikan Kespro untuk SMP dan SD Sederajat. Dalam draft awal ini, tentu membutuhkan uji kelayakan dan ketepat sasaran agar insersi pendidikan Kespro remaja pada modul mampu menjadi sarana literasi atas implikasi perkawinan anak, stunting dan kemiskinan sesuai jenjang kelas SD dan SMP atau sederajat,” kata Nunggal Isbandi, Kamis (07/03/2024) tadi.

Baca juga:

Kegiatan ini, tambahnya, juga dalam rangka memastikan efektifitas Panduan Insersi Pendidikan Kespro untuk SMP/Sederajat dalam analisis kebijakan lintas sektor pendidikan, kesehatan, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Karenanya, Disdik bekerjasama dengan USAID-Erat melaksanakan uji publik.

“Tujuan kegiatan ini agar mendapatkan penilaian, saran dan masukan dari guru SD dan SMP atau sederajat dan multi stakeholder, terutama berkenaan dengan tujuan pembelajaran, materi atau substansi belajar dan evaluasi yang ada dalam draft. Serta, mendapatkan gambaran kekuatan dan kelemahan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Munif Syarif, menambahkan bahwa pelayanan publik dalam penyelenggaraan pendidikan di Lamongan, menjadi salah satu jalur strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Berkenaan dengan isu multi dimensi seperti stunting, perkawinan anak di Kabupaten Lamongan, rupanya kelembagaan sekolah memegang peran strategis, khususnya dalam pendidikan kesehatan reproduksi,” kata Munif. (kom/son/sit)