Program ini, melindungi sekitar 1.800 hektare lahan sawah, yang tersebar di lima kecamatan prioritas. Yakni, Kecamatan Candipuro, Pasirian, Rowokangkung, Pronojiwo dan Kecamatan Yosowilangun, yang wilayahnya berada dalam zona rentan terhadap erupsi Gunung Semeru maupun ancaman banjir.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Retno Wulan Andari, menyampaikan bahwa program asuransi ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Anggaran preminya bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, sesuai alokasi wilayah.

“Dari total 1.800 hektare lahan, 800 hektare preminya ditanggung penuh oleh Pemprov Jatim. Sedangkan 1.000 hektare sisanya, didukung 80 persen oleh Pemprov dan 20 persen oleh APBD Lumajang. Ini bukti keberpihakan pemerintah dalam menjaga petani dari risiko ekonomi akibat kegagalan panen,” ujar Retno saat dikonfirmasi, Kamis (10/07/2025) tadi.

Baca juga :

Asuransi ini, tambahnya, memberikan perlindungan sebesar Rp 6 juta perhektare permusim tanam, yang bisa diklaim ketika terjadi kerusakan lahan sesuai ketentuan. Mekanisme klaim pun, dirancang agar responsif terhadap kondisi lapangan. Sehingga, petani tetap memiliki modal untuk memulai kembali usahanya.

Lebih dari sekadar bantuan finansial, program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam membangun sistem ketahanan pangan berbasis perlindungan sosial. Keberadaan asuransi, juga mendorong petani untuk lebih percaya diri dalam bertani meski menghadapi risiko cuaca ekstrem atau bencana alam.

“Dengan adanya jaminan ini, petani tidak lagi memulai dari nol jika lahannya terdampak. Ini adalah bentuk gotong royong fiskal antara pemerintah dan petani untuk menjamin keberlanjutan pangan kita,” tambah Retno.

Ke depan, Pemkab Lumajang berharap program perlindungan ini dapat diperluas ke kecamatan lain, seiring peningkatan alokasi anggaran dan literasi asuransi pertanian di kalangan petani. Upaya ini, tidak hanya soal perlindungan, tapi juga tentang membangun kepercayaan petani terhadap masa depan pertanian yang lebih tangguh. (kom/adi/gie)

Babinsa Koramil 0823, Sertu Sepingi, menjelaskan bahwa pendampingan kepada masyarakat petani sebagai salah satu upaya membantu petani untuk meningkatkan produktivitas hasil panen tanaman jagung. “Kami memberikan pendampingan rutin kepada petani untuk pemeliharaan dan pengobatan tanaman jagung yang merupakan bagian Komsos dari upaya pemberdayaan pertanian di wilayah binaan,” katanya, Sabtu (27/01/2024) tadi.

Sertu Sepingi menambahkan, bahwa pendampingan ini bukan hanya sebagai wujud keterlibatan Babinsa dalam mendukung ketahanan pangan. Akan tetapi, juga sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Baca juga :

“Dengan memberikan arahan dan bantuan teknis, diharapkan hasil pertanian dapat meningkat, memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sertu Sopingi mengaku, pihaknya memberikan informasi dan petunjuk kepada petani terkait praktik terbaik dalam pemeliharaan tanaman jagung. Termasuk, pencegahan dan penanganan penyakit tanaman.

“Babinsa akan terus mendukung petani dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang pertanian,” ucapnya.

Dirinya berharap, melalui pendampingan ini, para petani dapat mengoptimalkan hasil pertaniannya yang berdampak terhadap meningkatkan kesejahteraan petani. “Kegiatan ini juga merupakan bagian dari sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan yang kokoh,” paparnya. (her/sit)

Salah satu petani asal Desa Palengaan Daja Muhammad Subti, mengatakan bahwa sudah genap dua bulan dirinya menanam tembakau. Sehingga, masa panen tembakau akan terjadi di beberapa bulan ke depan atau usia empat bulan pasca tanam.

“Tembakau itu, biasanya bisa dipanen itu ketika umur 100 hari atau empat bulan pasca ditanam,” paparnya, Selasa (11/07/2023) tadi.

Karenanya, dirinya berharap agar BEP tahun bisa dikeluarkan dan seimbang dengan biaya produksi petani. Itu karena, biaya pengolahan lahan sampai dengan panen, sangatlah tinggi. Bahkan, pupuk sulit untuk didapat.

Baca Juga :

“Harapan saya, harga tembakau tahun ini bisa tinggi daripada tahun sebelumnya. Apalagi, biaya dari pengolahan lahan, ongkos cangkus, bibit, sampai biaya panen sangatlah mahal,” paparnya.

Diketahui, bahwa kewenangan untuk menentukan harga tembakau tersebut berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP) Pamekasan dan beberapa stakeholder terkait. Informasinya, DKPP telah mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Komisi II DPRD Pamekasan hingga perwakilan pabrikan rokok dan organisasi pertanian, untuk membahas industri pertembakauan. Hanya saja, untuk BEP masih belum ditentukan.

”Nanti saja. Ini kan masih mau dibahas lagi. Saya tidak mau nanti salah menentukan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pamekasan, Ajib Abdullah. (azm/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Yuhronur mengaku bangga atas terselenggaranya PGP. Dimana, bahwa guru penggerak dapat memberdayakan dan membangun peradaban.

“Pendidikan tidak hanya sekedar mengajar dan pendidikan tidak hanya menuai hasil belajar. Tetapi lebih dari itu, bahwa yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar adalah melahirkan generasi bangsa, generasi pembaharu yang tentu akan menjawab tantangan zaman. Untuk itu sebagai tugas pendidik adalah membangun peradaban,” paparnya.

Seiring dengan Program PGP, tambahnya, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus konsen pada pembangunan sumber daya manusia yang diwujudkan dengan Program Pendidikan Berkualitas dan Gratis (Perintis). Termasuk, pemberian beasiswa bagi guru berprestasi.

Di hadapan seluruh peserta CGP Lamongan, Bupati Yuhronur juga menyampaikan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan. “Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyakarat. Sehingga, untuk mencapai sesuatu yang diimpikan atau dicita-citakan, perlunya merawat dan mengembangkan benih-benih tersebut,” jelasnya.

Baca juga :

Benih-benih tersebut, paparnya, ibarat anak didik. Jadi, perlunya dididik agar memiliki wawasan luas yang pada saatnya nanti akan membangun negeri ini menjadi bangsa yang maju.

“Untuk itu, kita juga harus fokus dalam mensukseskan guru-gurunya. Salah satunya, dengan Program PGP ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP), Abu Khaer, mengatakan bahwa Program PGP merupakan program Kementrian Pendidikan RI, yang ditujukan kepada guru-guru terbaik bangsa. Guru yang merasa terpanggil untuk mendorong perubahan pendidikan negeri ini ke arah yang lebih baik. Untuk itu melalui program ini, dirinya mengajak tenaga pendidik untuk memperbaharui dan meningkatkan mindset, skill set dan toolset.

“Seorang pendidik harus terus mengupgrade dan mengupdate kemampuannya. Melalui Program PGP yang dilakukan selama enam bulan dengan pelatihan daring, lokakarya dan pendampingan individu yang diikuti lintas guru jenjang TK hingga SMA. Diharapkan, ini dapat menjadikan guru menjadi lebih berdaya dan teladan bagi guru lainnya,” tuturnya. 

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lamongan, KH Abdul Rouf, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, H Munif Syarif, serta kepala OPD terkait. (zen/gie)

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa potensi perikanan di Jawa Timur, cukup tinggi dan khusus untuk budidaya, saat ini masih didominasi ikan Bandeng, disusul Lele dan Udang. Sementara untuk pasar ikan Lele, saat ini sangat besar dan bahkan sampai ke luar Jawa.

Republik Lele, tambahnya, sebagai sentra budidaya Lele yang cukup besar di Kabupaten Kediri, dinilai belum mampu mencukupi permintaan pasar di Surabaya. Untuk itu, dirinya menilai perlu penguatan lebih terhadap budidaya ikan berkumis ini.

“Kalau ini kemudian dikuatkan lagi, saya rasa (produksi lele ini) akan bisa melampaui produksi Bandeng di Jawa Timur,” katanya, seusai mengikuti kegiatan panen Lele dan tebar benih Lele mutiara bersama Bupati Kediri.

Khofifah menyebut, Lele jenis mutiara banyak dipilih para pembudidaya ikan di Kabupaten Kediri. Hal itu, lantaran jenis ini dinilai lebih tahan terhadap penyakit, sehingga minim risiko kematian. Selain itu, jenis ini memiliki masa pemeliharaan yang singkat.

Untuk menguatkan produksi Lele jenis mutiara tersebut, lanjut Khofifah, dibutuhkan indukan yang banyak. Pihaknya mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur dapat mempersiapkan indukan lele jenis mutiara. “DKP provinsi saya rasa nanti sinergi dengan Dinas Perikanan di Kabupaten Kediri bagaimana persiapan indukan lele jenis mutiara bisa dimaksimalkan,” tuturnya.

Baca juga :

Bupati Hanindhito Himawan Pramana menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus bersinergi dengan pihak manapun, untuk mengembangkan potensi yang ada termasuk sektor perikanan. Melihat data yang ada, produksi Lele untuk konsumsi memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mencapai Rp 250 miliar pertahun.

“Makanya, pemerintah tidak boleh tutup mata,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito.

Selain budidaya Lele untuk konsumsi, Kabupaten Kediri juga menjadi daerah penghasil benih Lele yang tinggi. Bahkan, berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, produksi Lele pada 2022 sebanyak 16.310,1 ton mengalami kenaikan dari 2021 yang jumlahnya sebanyak 16.279,8 ton.

Adapun untuk produksi benih Lele pada 2022, sebanyak 13,65 miliar ekor. Jumlah ini, pun mengalami kenaikan dari 2021 yang jumlahnya 13,36 miliar ekor. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perikanan, menurut Mas Dhito terus melakukan program penguatan perikanan budidaya melalui peningkatan SDM pelaku perikanan dengan menerapkan teknologi budidaya yang efisien.

Diakui Owner Republik Lele, Muhammad Yusron, bahwa sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan benih ikan Lele jenis mutiara, para pelaku budidaya di Kabupaten Kediri, tidak sampai keluar daerah. Begitu pula, untuk pemenuhan kebutuhan pakan.

“Perlu diketahui, Kabupaten Kediri menghasilkan lebih dari 70 hingga 120 juta ekor benih yang dikirim ke seluruh Indonesia,” bebernya.

Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, dirinya berharap dapat semakin memperkuat produksi Lele yang ada di Bumi Panjalu. (kom/pan/sit)

Pelaksanaan lokakarya sendiri, diikuti oleh 105 orang guru penggerak angkatan ke tujuh. “Esensinya, guru penggerak ini bagaimana mereka untuk meningkatkan mutu sistem pembelajaran di Kabupaten Jember,” kata Bupati Hendy.

Dirinya menambahkan, guru penggerak untuk selalu menjadi pribadi yang tergerak dan menggerakkan kemajuan pendidikan di Kabupaten Jember. Selain itu, mereka diharapkan untuk menularkan apa yang didapatkan dari lokakarya ini kepada guru lain.

“Dalam lokakarya ini, mereka akan digembleng untuk meningkatkan mutu pendidikan kepada para siswa. Diharapkan, para anak muda unggul di berbagai bidang dan itu esensinya di sana,” lanjutnya.

Baca Juga :

Sekedar diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan pendidikan guru penggerak. Program ini, mengajarkan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran.

Program ini, meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan selama enam bulan bagi calon guru penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

Program ini, akan menciptakan guru penggerak yang dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik.

Kemudian, mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Dapat berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid.

Selanjutnya, mampu mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas, untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Serta, mampu mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. (kom/rio/gie)

Salah satu petani pembibitan Jeruk Siam warga Desa Torongrejo, Heni Atmawati (38), menjelaskan bahwa dirinya memilih pembibitan jeruk dari pada produksi karena hasil perputaran uangnya yang lebih cepat. “Saya memang memilih pembibitan jeruk daripada menanam dan panen. Karena, jeruk bisa dirasakan buahnya baru ketika memasuki usia tanam empat tahun. Artinya, itu terlalu lama menunggu juga perputaran uangnya,” terangnya di area pembibitan jeruknya di Desa Torongrejo, Minggu (28/05/2023) tadi.

Untuk saat ini, tambahnya, jumlah bibit Jeruk Siam yang dikembangkan sebanyak 15 ribu bibit yang ditanam dengan sistem dalam polibag. Itu, dikembangkan mulai dari usia harian hingga dua tahun, yang notabene siap tanam.

Baca juga :

Siklus pembibitan, imbuh Heni, diawali dari biji yang semainya kemudian dipindahkan dalam polibag. Selanjutnya, jika sudah cukup umur masa tanamnya, maka dilakukan stek tanaman yang bertujuan untuk pembiakan tanaman melalui potongan.

“Untuk harga perbibit mulai dari Rp 7 ribu hingga Rp 15 ribu dan Rp 20 ribu. Semua, tergantung dari usia tanaman. Di sini, orang mengambil ada yang 500 bibit, 1 ribu bibit sampai 2.000 bibibit. Hari ini saja, ada kiriman Kalimantan dan Bali masing-masing 500 bibit,” tambahnya.

Diakui Heni, sebenarnya saat ini harga pupuk kimia semakin mahal. Salah satu contohnya, pupuk daun harganya Rp 100 ribu perkemasan kecil. Untuk itu, dengan kondisi harga pupuk semakin mahal, sehingga dipilihnya pembibitan daripada menanam hingga panen.

“Merawat jeruk itu tidak mudah sampai pada masa panen, itu harus dikompres dengan pupuk yang bermacam-macam. Tapi, sekarang pupuk harganya mahal. Makanya, saya pilih pembibitan perawatan tidak lama dan perputaran lebih cepat. Peminat bibit Jeruk Siam di wilayah Kota Batu ini banyak. Hampir semua petani jeruk di Desa Torongrejo menanam Jeruk Siam. Selain itu juga di daerah Klerek, Tutup juga sekitar Temas. Pastinya, tanaman Jeruk Siam semakin berkembang di Kota Batu,” jelasnya. (put/gie)

“Dengan adanya bibit padi BK Situbondo 01 dan 02 Agritan, ini tentu akan menjadi angin segar dan harapan baru bagi penguatan produksi padi di Jawa Timur,” kata Gubernur Khofifah, seusai melakukan panen perdana.

Disampaikan Gubernur Jatim, bahwa hasil panen padi yang berlipat dan berkualitas unggul dari padi jenis BK 01 dan BK 02, maka akan semakin menguatkan peningkatan produktivitas padi di Jawa Timur. Apalagi, bibit padi BK-900 yang kemudian disebut dengan BK Situbondo 01 dan 02, adalah bibit varietas unggul baru yang mampu memproduksi padi dalam jumlah lebih besar. Termasuk, masa panen setelah tanam sangat genjah atau lebih singkat dibanding bibit padi pada umumnya.

“Padi varietas unggul baru BK 01 dan 02, ini mampu berproduksi hingga mencapai 10,56 ton per hektare,” urainya.

Sementara itu, dalam penghitungan panen padi varietas BK 01 dan BK 02, dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk, mantri statistik dan disaksikan langsung oleh Gubernur Khofifah usai melakukan panen padi. Sedangkan dari hasil ubinan 2,5×2,5 meter, mampu menghasilkan 6,6 kilogram gabah kering panen (GKP).

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

“Dengan demikian, produktivitas padi varietas unggul baru BK 01 dan 02 ini bisa mencapai 10,56 ton gabah kering panen per hektare atau produktivitasnya dua kali lipat dari padi varietas pada umumnya,” tambah Gubernur Khofifah.

Bupati Karna Suswandi, pada kesempatan sama menyampaikan bahwa berdasarkan hasil timbang panen padi siang itu mencapai 5,175 kg. Dengan hasil itu, maka mampu menghasilkan GPK sebesar 8,8 ton per hektare.

“Alhamdulillah, produksi bisa melampaui dari target kami yang semula 7,9 ton per hektare. Hari ini kita lihat bersama, hasil penimbangan mencapai 8,8 ton per hektare,” ujar Bung Karna-sapaan akrab Bupati Karna.

Ditambahkannya, bahwa apabila dihitung dari luas areal 30.388 hektare produksi beras di Situbondo 138.721 ton, dengan adanya varietas unggul baru BK 01 dan 02, maka sangat berpotensi mampu produksi beras hingga 489.655 ton. “Jadi kalau kami hitung, rata-rata produksi tiap panen dengan luas lahan tersebut bisa meningkat hingga 220 persen,” imbuhnya.

Dalam panen perdana padi BK 01 dan 02 ini, juga turut hadir Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Jatim, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dan Forkopimda Kabupaten Situbondo. (her/sit)

“Panen Raya Padi Nusantara hari ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Jombang. Akan tetapi, juga telah dilakukan serempak di 10 provinsi dan 66 kabupaten atau kota se-Indonesia yang telah diawali pada 8 Maret di Kabupaten Kebumen dan hari ini Bapak Presiden Jokowi panen di Ngawi,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Ditambahkannya, bahwa pihaknya hari ini juga bersama-sama turut melakukan Panen Raya dalam rangka Panen Padi Nusantara Satu Juta Hektar di Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben. Selain panen raya, juga menyerahkan secara simbolis bantuan bahan pengendalian hama tikus kepada petani Desa Carangrejo. Termasuk, melaksanakan santunan kepada anak yatim.

“Kita patut bangga, Kabupaten Jombang juga turut ambil bagian didalamnya. Kita sudah membuktikan Kabupaten Jombang adalah lumbung pangan nasional dan kita berharap negara kita bisa mandiri menyediakan pangan oleh para petani kita sendiri,” terangnya.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Bupati Mundjidah Wahab berharap, produktivitas padi tahun ini jauh lebih tinggi. Sehingga, para petani bisa menikmati harga yang lebih baik.

Untuk itu, peran asosiasi komoditas yang telah dibentuk sebagai salah satu sarana untuk melakukan pembelian di tingkat petani, diharapkan untuk lebih dioptimalkan, dengan didukung oleh para petugas yang ada di lapangan.

Terlebih lagi, paparnya, tantangan yang dihadapi petani cukup besar dari adanya dampak perubahan iklim, potensi banjir saat musim hujan, serta potensi meningkatnya serangan hama penyakit tanaman dapat menjadi kendala bagi petani. Demikian juga, dengan ketersediaan pupuk serta kelangkaan ketersediaan BBM untuk alat mesin pertanian juga menjadi perhatian kita bersama.

Bupati berharap, Panen Raya Nusantara tahun ini akan menjadi bukti pencapaian serta keberhasilan para petani, poktan-gapoktan, penyuluh dan seluruh pelaku usaha pertanian dari hulu hingga hilir. (kom/sit)