Mengawali pelaksanaan, Bupati Sanusi secara simbolis memanen dengan cara menggunting pangkal buah bersama-sama Ketua TP PKK Kabupaten Malang, dari depan green house. DMF sendiri, mengembangkan budi daya melon hidroponik sebanyak 10 green house, dengan luas 10×30 meter per green house. Setelah 100 hari pengembangan, para petani dapat mulai memanen hasil pertaniannya.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanusi mengapresiasi budidaya para petani melon hidroponik Sumberoto, yang kini juga bersiap tembus ekspor ke sejumlah negara tetangga. Diantaranya, seperti Hongkong dan Singapura.

Diketahui, bahwa DMF sendiri telah berhasil membudidayakan melon varietas golden atau melon kuning berkualitas ekspor. “Tentu saja, kami mendukung penuh progam budidaya melon menuju swasembada ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Malang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan dalam program swasembada pangan khususnya pertanian green house melon. Hal ini karena hasil produksi yang sangat bagus dan pasar yang sangat menjanjikan,” kata Bupati Sanusi. (pro/gie)

Menurutnya, komposisi makanan dalam program MBG dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya terkait pemberian susu sebagai salah satu menu utama.

“Sekitar 70 persen orang Asia, termasuk Indonesia, memiliki intoleransi laktosa. Jadi konsumsi susu setiap hari belum tentu cocok bagi semua anak,” ujar Rochelle, Sabtu (16/05/2026) tadi.

Dirinya menilai, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber pangan lokal berbasis nabati yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam program pemenuhan gizi nasional. Bahkan, menurutnya di berbagai daerah Indonesia memiliki beragam jenis polong-polongan.

“Tempe saja masih dari kedelai semua, padahal sebenarnya bikin tempe itu bisa dari polong-polongan yang lain-lain. Buktinya kan kalau di pasar ada tempe kacang merah gitu kan, tempe kacang. Nah, itu kan belum dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.

Baca juga :

Selain lebih sesuai dengan kondisi masyarakat, pangan nabati dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya dan nilai gizi. Dirinya juga menyoroti, penggunaan ayam potong sebagai sumber protein hewani dalam penyediaan makanan massal yang dinilai perlu dikaji kembali dari aspek kualitas nutrisi dan metode produksi.

“Pola makan berbasis nabati masih kerap dipandang sebelah mata di Indonesia karena dianggap berisiko menyebabkan kekurangan gizi atau protein. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan kebutuhan gizi tetap dapat terpenuhi melalui kombinasi pangan nabati yang tepat,” tambahnya.

Karena itu, Rochelle mendorong adanya pelatihan bagi penyedia makanan MBG maupun pengambil kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar lebih memahami potensi pangan lokal berbasis nabati.

“Perlu ada training bagi penyedia MBG dan pengambil kebijakan supaya pangan lokal dan protein nabati bisa lebih banyak dimasukkan dalam menu, demi kesehatan balita jangka panjang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Slamet, itu mengatakan bahwa serapan produk pangan lokal Kota Malang untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum optimal. Bahkan, diperkirakan masih jauh dari angka 50 persen kebutuhan dapur SPPG.

“Baik itu dari kelompok tani, urban farming, peternak hingga pembudidaya ikan memang belum banyak terserap. Kami belum menghitung persentasenya secara pasti. Tapi kalau ditanya apakah sudah menyentuh 50 persen, sepertinya belum sampai,” ujar Slamet, Kamis (14/05/2026) tadi.

Rendahnya penyerapan tersebut, menurutnya, bukan karena minim produksi masyarakat, melainkan adanya standar ketat bahan pangan yang ditetapkan masing-masing dapur SPPG. Baik itu dari sisi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas pasokan.

Sejak awal pelaksanaan MBG, Dispangtan Kota Malang sebenarnya telah berupaya menjembatani pelaku pertanian lokal dengan pengelola dapur program nasional tersebut. Sosialisasi dilakukan kepada kelompok tani, komunitas urban farming, peternak hingga pembudidaya ikan agar hasil produksi mereka bisa masuk ke rantai pasok MBG.

Baca juga :

“Kami sudah memperkenalkan kelompok tani, urban farming, pembudidaya ikan maupun peternak kepada pengelola SPPG supaya hasil mereka bisa terserap,” jelasnya.

Namun di lapangan, sebagian besar dapur SPPG telah memiliki pemasok tetap. Kondisi itu membuat produk pangan lokal harus bersaing untuk bisa masuk sebagai penyedia bahan pangan MBG.

“Di Kota Malang sendiri sebenarnya ada 115 kelompok urban farming. Nanti akan kami satukan dalam satu koordinator agar hasilnya bisa dikumpulkan dan punya daya tawar lebih kuat ke dapur SPPG,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa mayoritas urban farming di Kota Malang menghasilkan komoditas sayur-mayur. Beberapa kelompok bahkan mengembangkan sistem terpadu, seperti budidaya ikan dalam ember (budikdamber). (rsy/sit)

Prosesi gelaran ini, diawali dengan penyerahan tebu dari HM Kholili kepada Direktur Utama Rajawali I, Daniyanto. Pelaksanaan yang berlangsung live streaming itu, untuk proses penggilingan ditandai dengan penekanan suling launching, tanda dimulainya giling.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Tatang Yuliono, mengatakan capaian kesuksesan hasil giling dari tahun ke tahun di PG Krebet. Dirinya melakukan kunjungan kembali ke Kabupaten Malang, khusus untuk belajar mengenai koperasi yang juga merupakan bagian penting program dari Presiden.

“Kabupaten Malang merupakan sentra produksi tebu. Semoga giling perdana tebu di PG KBB, nantinya mampu memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia,” katanya seraya menyampaikan salam hangat dari Menko yang berhalangan hadir dalam kesempatan itu.

Sementara itu, Bupati Sanusi mengucapkan selamat dan sukses atas dimulainya Musim Giling Pabrik Gula Krebet Baru II tahun 2026. Menurutnya, ini menjadi momentum penting bagi sektor pergulaan daerah sekaligus penopang ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas gula.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menegaskan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi besar di sektor tebu, dengan ribuan hektare lahan yang tersebar di berbagai wilayah. Potensi ini, diperkuat melalui kemitraan erat antara petani tebu, pabrik gula dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut, dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas, rendemen, serta kesejahteraan petani.

“Semoga giling tahun ini dapat berjalan lancar, aman dan produktif, dengan efisiensi proses produksi yang semakin baik. Peningkatan kinerja industri gula, diharapkan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani serta keberlanjutan industri gula di Kabupaten Malang. Karenanya, mari jadikan momentum ini untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, produktif dan berkeadilan di Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi.

Direktur Utama Rajawali I, Daniyanto, mengatakan bahwa Krebet mengawali buka giling perdana di tahun 2026 di Jawa Timur, bertepatan dengan HUT PG KBB. “Kalau mundur kasihan petani tebunya, biaya produksi kebun juga mengalami kenaikan 25 persen, baik itu dari segi angkutan transportasi atau plastik. Alhamdulillah dengan perencanaan yang baik harga gula dapat bisa lebih baik dari tahun lalu. Karena tantangan kita saat ini dari biaya produksi belerang yang sulit dan mahal, mohon doa restu tahun ini keuntungan dan keberkahan bagi seluruh mitra perusahaan yang ada di wilayah PG KBB,” harapnya.

Komisaris Utama Rajawali I, Iqbal Andi Pakki, menambahkan kegiatan ini merupakan sebuah refleksi kesiapan perusahaan baik dari segi oprasional maupun manajerial ditengah tantangan. Dirinya mengapresiasi kepada tim produksi, mesin, pengadaan bahan baku yang lebih efektif dan efisien.

“Industri gula saat ini mulai mengalami fluktuasi harga, karena persaingan global. Semoga kita mampu menjaga stabilitas kualitas produksi, dengan mendorong peningkatan sinergi dengan petani maupun mitra strategis. Sehingga, target rencana perusahaan dapat tercapai dan izinkan kami berinovasi agar mampu meningkatkan produktivitas,” paparnya. (pro/gie)

Hadir dalam pelaksanaan itu, Bupati Malang, HM Sanusi, bersama jajaran YSPN, termasuk Ketua Dewan Pembina, Letjen TNI (Purn) Tatang Sulaiman dan Ketua Umum, Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo. Turut hadir pula, unsur Muspika dan kepala dinas terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menegaskan bahwa ketahanan pangan harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Dirinya mengajak generasi muda, untuk tidak memandang rendah profesi petani, melainkan menjadikannya sebagai peluang masa depan berbasis teknologi dan bisnis.

“Jangan malu jadi petani. Jadilah petani modern yang menguasai teknologi. Pangan adalah masa depan kita. Siapa yang menguasai pangan, dia yang akan memimpin dunia,” kata Bupati Sanusi.

Sementara itu, Ketua Umum YSPN, Daryatmo, memaparkan konsep sederhana namun berdampak besar. Dirinya mencontohkan, jika setiap siswa menanam tiga pohon cabai, maka potensi produksi nasional dapat mencukupi kebutuhan masyarakat secara mandiri.

Baca juga :

“Tujuan kami bukan hanya menghasilkan produk, tetapi juga mengatasi krisis regenerasi petani. Pertanian harus dipahami sebagai sektor agribisnis yang menjanjikan,” ujarnya.

Dirinya juga menilai, Kabupaten Malang memiliki potensi luar biasa untuk menjadi percontohan nasional. Itu karena, kesuburan tanahnya yang mendukung, sebagaimana keberhasilan program serupa di berbagai daerah lain di Indonesia.

Dalam rangkaian pelaksanaan itu, juga dilakukan penyerahan bantuan bibit kepada siswa secara simbolis, serta pemberian cinderamata kepada Bupati Malang. Rombongan kemudian meninjau langsung kebun sekolah, yang berfungsi sebagai laboratorium alam bagi para siswa.

Kepala SMP Negeri 1 Wajak, Endang Miswati, menjelaskan bahwa siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dalam mengelola tanaman seperti cabai, tomat, sayuran daun, hingga budidaya ikan. Menariknya, sistem pertanian yang diterapkan mengedepankan prinsip ramah lingkungan, dengan penggunaan pupuk organik hasil olahan limbah kantin sekolah.

“Inilah edukasi pangan yang nyata. Anak-anak belajar mandiri, bertanggung jawab dan memahami pentingnya ketahanan pangan sejak dini,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak sekolah di Kabupaten Malang yang terinspirasi untuk mengembangkan program serupa. Sehingga, menjadikan ketahanan pangan sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa sekaligus solusi jangka panjang menuju kedaulatan pangan nasional. (hms/gie/adv)

Kepala Cabang Bulog Banyuwangi, Dwiana Puspita, mengatakan bahwa jumlah bantuan pangan yang didistribusikan adalah untuk alokasi periode Februari-Maret 2026. “Distribusi di lapangan dilakukan dari tanggal 16 Maret hingga 31 Mei. Hingga saat ini, 13,31 persen telah terealisasi,” kata Dwiana, Senin (13/4/2026) tadi.

Program bantuan pangan ini, tambahnya, diberikan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga beras dan minyak goreng. Untuk saat ini, distribusi dilakukan dalam kerangka stabilitas selama hari libur keagamaan nasional.

Baca juga :

“Diharapkan dengan distribusi program Banpang di bulan ini, kenaikan harga pangan, khususnya di Banyuwangi, dapat dicegah,” ujar Dwiana.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa terdapat perubahan dalam petunjuk teknis (Juknis) untuk penyaluran bantuan selama periode ini. Salah satu perubahan tersebut, menyangkut persyaratan kartu keluarga untuk alokasi bantuan.

“Agar proses pengecekan dan pemasukan ke dalam sistem membutuhkan waktu lebih lama,” lanjutnya. (kom/bwi/sit)

Bantuan pangan berupa beras ribuan kilogram tersebut, diangkut belasan truk besar. Momentum ini, menandai dimulainya babak baru pendistribusian bantuan sosial hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Jember dan Bulog.

Bupati Fawait dalam pelaksanaan itu tidak hanya melepas armada secara seremonial. Karena tidak lama setelah truk berangkat, dirinya bersama Kepala Bulog Cabang Jember, M Ade Saputra, langsung bergerak menuju Kelurahan Kaliwates.

Di sana, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menunjukkan sisi humanisnya dengan melakukan kunjungan door to door. Mantan anggota DPRD Jawa Timur tersebut kemudian mendatangi rumah warga yang sakit atau lanjut usia yang tidak mampu datang ke kantor kelurahan untuk mengambil jatah bantuan. Langkah ini diambil, untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan.

Gus Fawait menyampaikan, bahwa penurunan jumlah penerima bantuan ini adalah sinyal positif turunnya angka kemiskinan di Jember. Dirinya beranggapan, bahwa semakin sedikit orang yang bergantung pada bantuan pangan, berarti semakin banyak warga yang sudah mampu mandiri secara ekonomi.

“Tujuan utama kita adalah menekan inflasi daerah dan meringankan beban harian masyarakat. Bantuan ini adalah bantalan agar harga pangan di pasar tetap stabil,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Keamanan dan ketepatan sasaran, ujarnya, menjadi prioritas. Bulog Jember telah menerapkan aplikasi khusus dan menyiagakan petugas di setiap kelurahan. Hal ini, bertujuan meminimalisir potensi salah sasaran.

Gus Fawait pun berpesan kepada warga, agar aktif bersuara jika menemukan kejanggalan. Melalui kanal pengaduan Wadul Gus’e, masyarakat diminta melaporkan jika ada warga yang benar-benar tidak mampu namun justru luput dari pendataan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bulog Jember, M Ade Saputra, membawa kabar yang cukup mengejutkan sekaligus menggembirakan bagi citra pembangunan daerah. Tercatat, total penerima bantuan pangan di Jember mencapai 390.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menariknya, angka ini menempatkan Jember sebagai kabupaten dengan jumlah penerima bantuan pangan terendah di seluruh Provinsi Jawa Timur. Fakta ini, menjadi indikator penting bahwa kemandirian ekonomi masyarakat Jember mulai menguat secara bertahap.

Untuk alokasi periode Februari dan Maret ini, volume bantuan yang digelontorkan sangat besar. “Kurang lebih 8 ribu ton beras dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan warga. Selain itu, kami juga menyiapkan 1,8 juta liter minyak goreng yang siap didistribusikan,” jelas Ade Saputra.

Fokus awal penyaluran hari ini dipusatkan pada wilayah kota, yakni Kecamatan Kaliwates, Patrang dan Sumbersari, sebelum merambah ke seluruh wilayah pelosok kabupaten. (rio/gie/adv)

Langkah ini, juga sebagai upaya memperkuat posisi Kabupaten Jember sebagai arah pilar ketahanan pangan nasional. Hal ini, ditegaskan Bupati Fawait dalam agenda formal pelaksanaan Program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desaku) di Desa Suco, Selasa (07/04/2026) tadi.

“Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa akselerasi pembangunan pertanian saat ini didorong oleh integrasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto,” tegas Bupati Fawait.

Hal ini, terefleksi dari signifikansi alokasi anggaran yang dikucurkan, baik melalui instrumen APBD maupun APBN, yang mencatatkan nilai tertinggi dalam sejarah pembangunan sektor agraria di Kabupaten Jember. Alokasi ini, direncanakan akan terus meningkat secara progresif pada tahun 2026.

Inti dari strategi peningkatan produktivitas tahun ini, bertumpu pada Program Optimalisasi Lahan (Oplah). Berdasarkan data teknis, Pemkab Jember menargetkan perluasan cakupan Oplah dari angka sebelumnya yang berkisar di 4 ribu hingga 5 ribu hektare menjadi 7 ribu hingga 8 ribu hektare.

“Oplah merupakan instrumen utama kami untuk memaksimalkan potensi lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman. Fokus ini diambil, berdasarkan arahan teknis dari Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan peningkatan volume produksi nasional,” ungkap Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Selain aspek perluasan lahan, Pemerintah Kabupaten Jember juga menaruh perhatian besar pada aspek efisiensi biaya produksi melalui kemandirian pupuk. Kebijakan yang diambil, adalah memberikan otonomi sepenuhnya kepada kelompok tani untuk mengembangkan dan memproduksi pupuk organik secara mandiri.

Pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan teknis dan edukasi, tanpa melakukan intervensi yang bersifat kompetitif terhadap unit produksi rakyat. Hal ini, dipandang sebagai solusi strategis untuk memperkuat struktur ekonomi pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi.

Terkait arah pembangunan infrastruktur, Bupati Fawait menjelaskan mengenai skala prioritas yang menempatkan Oplah di atas pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk periode jangka pendek. Secara teknis, optimalisasi lahan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan tonase hasil panen, yang merupakan prasyarat utama sebelum memperkuat aspek distribusi.

Meskipun demikian, sinergi dengan pemerintah pusat tetap menjamin ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) modern guna mendukung mekanisasi pertanian di Jember. Gus Fawait juga menekankan, bahwa keberhasilan transformasi pertanian ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama kelompok tani sebagai subjek utama di lapangan. Dirinya menyatakan komitmen pemerintah, untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

“Kunci dari keberhasilan program nasional ini terletak pada kolaborasi yang harmonis antara pengambil kebijakan dan pelaksana teknis di tingkat bawah,” tambahnya.

Program Jember Baru Jember Maju di sektor pertanian, ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani secara individu, tetapi juga memantapkan posisi Kabupaten Jember sebagai daerah penyangga pangan strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas pangan nasional di masa depan. (rio/gie/adv)

Gus Bupati-sapaan Muhammad Al Barra, menyebut bahwa bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng tersebut adalah cadangan pangan pemerintah pusat. Dijelaskannya, bahwa di Kabupaten Mojokerto, jumlah penerima bantuan kali ini sebanyak 156.513 penerima.

“Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa bantuan beras dan minyak goreng untuk tahun 2026. Pada Februari dan Maret, yang diberikan kepada 156.513 penerima se-Kabupaten Mojokerto,” katanya.

Ditambahkannya, para penerima bantuan pangan periode Februari-Maret 2026, masing-masing menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Jumlah ini adalah kalkulatif dari tiap bulannya bantuan masing-masing penerima adalah 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.

Bupati Muhammad Al Barra turut menjelaskan, terkait rincian para penerima. Dirinya menyebut, bahwa warga yang berhak menerima bantuan adalah warga yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

Baca juga :

DTSEN sendiri, adalah basis data terintegrasi milik Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola bersama oleh Kementerian Sosial, BPS dan lembaga terkait untuk memuat data individu atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan atau desil. “Penerimanya adalah yang termasuk dalam DTSEN Kementerian Sosial. Jadi penerima bantuan se-Kabupaten Mojokerto ada datanya,” terangnya.

Bantuan pangan yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini, bertujuan untuk melanjutkan usaha Presiden Prabowo dalam mewujudkan swadaya pangan yang berkelanjutan. Menurutnya, bantuan yang didistribusikan oleh Kantor Cabang Bulog Kabupaten Mojokerto itu juga berperan sebagai salah satu usaha untuk menekan harga bahan pokok pasca Lebaran Idul Fitri, ditengah konflik global saat ini.

“Ini adalah stimulus untuk menstabilkan harga, utamanya bahan-bahan pokok, karena akhir-akhir ini setelah Lebaran ditakutkan nanti harga bahan pokok semakin meninggi,” tambahnya.

Sebagai informasi, terkait penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sebelum acara launching bantuan pangan, Gus Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Teguh Gunarko dan para Pimpinan OPD Kabupaten Mojokerto, mengikuti entry meeting tentang pemeriksaan atas laporan keuangan 8 kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Ditjen PKN V) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Entry meeting yang digelar secara online di Satya Bina Karya tersebut, bertujuan menyamakan pemahaman, membangun komunikasi, serta menekankan kooperatif entitas atau kelembagaan dalam menyediakan data untuk menjamin transparansi pengelolaan anggaran. (kom/moj/gie)