Kapolsek Panggul, AKP Andi Salbi, mengatakan peristiwa bencana alam hidrometeorologi berupa tanah longsor di Desa Ngrencak, terjadi di beberapa lokasi. Peristiwa itu, terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Panggul dan sekitarnya, sejak Selasa (10/12/2024) malam.

“Tanah longsor dilaporkan terjadi tepatnya petak 72 W di Jalan Raya Panggul-Trenggalek KM 8 masuk Dusun Pager Gunung, Desa Ngrencak. Tebing setinggi 25 meter dan lebar 50 meter longsor, menyebabkan tembok penahan tanah dengan tinggi 3 meter dan lebar 13 meter mengalami keretakan,” katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (11/12/2024) tadi.

Material longsor berupa tanah dan batu yang meluber, ujarnya, hampir menutup setengah badan jalan dan mengakibatkan arus lalu lintas di jalan utama tersebut menjadi tersendat.  Sementara itu, tanah longsor juga diketahui terjadi di Dusun Kasian, Desa Ngrencak.

Baca juga :

Tembok rumah Ponijan, warga setempat dengan tinggi 3 meter dan lebar 13 meter, jebol sehingga material longsor memenuhi rumah korban. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah mengerahkan sejumlah personelnya untuk datang ke TKP dan bersama stakeholder terkait melakukan upaya penanganan dengan gotong royong membersihkan material longsor. “Jalur Panggul-Trenggalek ini merupakan jalur utama dan merupakan salah satu infrastruktur yang menggerakkan roda ekonomi. Tingkat kepadatan arus juga relatif tinggi. Jadi kita berupaya untuk segera melakukan langkah pembersihan,” imbuhnya.

Sedangkan untuk penanganan terhadap tanah longsor itu sendiri, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten untuk menghindari terjadinya longsor susulan. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati dan waspada, terutama bagi para pengguna jalan maupun warga yang berdomisili berdekatan dengan tebing tanah khususnya saat kondisi hujan deras.

“Jika mengetahui ada bencana alam sekecil apapun, mohon diinformasikan kepada kami agar bisa segera di tangani,” imbuhnya. (mil/gie)

Mengapresiasi layanan yang diberikan, Wabup Syah mengaku bangga dengan jajaran yang masih semangat memberikan pelayanan di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa. Apalagi, pelaksanaan kegiatan juga disambut antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa. Bahkan, ada juga yang masih rela mengantri sejak 12.30.

“Alhamdulillah, tadi Disdukcapil sudah selesai memberikan pelayanan. Kami bersyukur, layanan yang ada di Panggul ini bisa berjalan dengan baik,” kata Wabup Syah, Minggu (24/03/2024) tadi.

Dirinya menyebut, bahwa antusiasme masyarakat cukup bagus dalam kegiatan ini. Meski dalam situasi Bulan Puasa, namun masyarakat terlihat semangat dan antusias memanfaatkan layanan yang diberikan oleh Pemkab Trenggalek.

“Bisa kita lihat, tadi antusiasme dari masyarakat cukup luar biasa dan ada yang mulai dari 12.30. Jadi, semoga ini membawa manfaat, khususnya untuk masyarakat Panggul dan tempat-tempat lain di safari-safari kita selanjutnya,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek, Ririn Eko Utoyo, menambahkan bahwa layanan yang diberikan kali ini berjalan lancar. “Alhamdulillah, layanan hari ini berjalan lancar. Kita berkolaborasi dengan teman-teman di Dinas Sosial dan Komindag,” katanya.

Khusus hari ini, jelas pria yang akrab disapa Eko itu, pihaknya melayani 39 cetak KTP-el, KIA 9, KK 25 dan Akta Kelahiran 6. Tiap daerah permohonan tidak sama, tergantung keaktifan perangkat, mungkin sering kali atau sudah rutin ke dinas membawa dokumen penduduknya.

“Termasuk mungkin kebetulan di Panggul, juga ada UPT layanan Adminduk,” imbuhnya.

Selain Adminduk dari Disdukcapil, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek juga menyediakan layanan kesosialan. Termasuk juga Posko Gerta seperti pengajuan KIS dan yang lainnya.

Sedangkan untuk Dinas Komindag, juga tetap konsisten memberikan layanan pasar murah bagi masyarakat tidak mampu. Bahkan, disediakan sebanyak 190 paket Sembako (beras kemasan 5 kg dan minyak goreng kemasan 2 kg) seharga Rp 52 ribu. Dalam paket Sembako ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan subsidi sebesar 50 persen yang bersumber dari APBD Trenggalek. Harapannya, tentu selain meringankan beban warga masyarakat yang membutuhkan, juga diharapkan dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok yang harganya melambung.

Sambutan warga sangat luar biasa. (mil/sit)

Diketahui, bahwa rumah sakit yang dibangun bertahap sejak 2018 ini, menyediakan 50 bed atau tempat tidur bagi pasien, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan juga empat dokter spesialis dari berbagai pelayanan. Seusai meresmikan, Bupati Trenggalek mengaku senang karena RSUD Panggul dinilai bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di pesisir Selatan Trenggalek.

“Rumah sakit ini kapasitasnya hingga 50 tempat tidur dengan prasarana yang begitu memadai,” ucapnya, saat dikonfirmasi, Senin (16/10/2023) siang.

Dibangunnya RSUD Panggul, lanjutnya, diharapkan dapat memudahkan masyarakat saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pusat kota untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mengingat, Kecamatan Panggul menjadi salah satu pusat kawasan pertumbuhan di Kabupaten Trenggalek.

Baca juga:

“Jadi, masyarakat nanti tidak harus jauh kalau pelayanan kesehatan. Termasuk, tidak harus datang ke pusat kota di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini mengaku, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, utamanya soal manajemen RSUD Kelas D ini. Evaluasi ke depan, akan terus dilakukan sehingga pembenahan sesuai dengan keinginan masyarakat

“Beberapa pelayanan di RSUD Panggul, dinilai cukup untuk sekelas rumah sakit umum tipe D. Antara lain layanan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis obgyn atau kandungan, spesialis patologi klinis, dan spesialis radiologi,” kata Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Kedepannya, masih kata Mas Ipin, di wilayah-wilayah cepat tumbuh seperti Watulimo, Panggul, dan juga Dongko nantinya juga harus bisa mendapatkan pelayanan dengan cepat serta lebih baik. Dirinya menyebut, pembangunan fisik RSUD Panggul sendiri dilakukan secara bertahap hingga akhirnya izin operasi turun pada bulan 11 Oktober 2023 lalu.

“Kita jalan sambil berbenah. Sehingga, nantinya kita tahu evaluasinya akan seperti apa dan bagaimana. Nanti kita juga akan tahu dampaknya dari masyarakat, sehingga pembenahannya nanti sesuai dengan keinginan masyarakat,” tambahnya.

Termasuk, paparnya, soal cover pembiayaan layanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena tidak dapat dipungkiri, pembiayaan fasilitas kesehatan masyarakat menggunakan layanan BPJS menjadi dominan dalam layanan kesehatan sebuah rumah sakit.

Masyarakat pun berharap, penggunaan layanan kesehatan menggunakan BPJS di Rumah Sakit Panggul dapat terwujud secepat mungkin. “Kalau untuk BPJS sedang dalam proses mendesak. Insyaallah tidak sampai tahun depan harapannya sudah bisa menggunakan BPJS,” tegas Bupati Arifin.

Meskipun belum bisa mencakup BPJS, dirinya berpesan kepada masyarakat untuk tidak khawatir soal biaya untuk berobat. Karena bagi masyarakat tidak mampu, ada skema pembiayaan melalui program biaya kesehatan untuk masyarakat miskin yang dapat ditutup menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Bagi masyarakat tidak mampu ada bantuan pembiayaan dari APBD melalui program biaya kesehatan untuk masyarakat miskin. Dan pembangunan rumah sakit di Kecamatan Panggul ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” paparnya. (mil/sit)

Mendapati keluhan ini, Polsek Panggul bergerak cepat dengan meluncurkan Patroli Sambang Tirta. Patroli keamanan yang bersifat sosial kemanusiaan ini, pun menyasar berbagai desa dan perkampungan yang kekurangan air bersih.

Uniknya, Polsek Panggul memodifikasi kendaraan dinas yang biasa digunakan untuk patroli memantau Kamtibmas, menjadi kendaraan pengangkut air bersih. Kursi yang ada di bak belakang kendaraan yang biasanya dipakai membawa personel, dilepas dan diubah dengan tandon air dengan kapasitas mencapai seribu liter.

Kapolres Trenggalek, AKBP Gathut Bowo Supriyono, mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh jajaran Polsek Panggul. Hal ini, merupakan wujud kepedulian jajaran Polri terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat.

“Kehadiran Polri haruslah membawa manfaat untuk masyarakat banyak. Termasuk di antaranya membantu mengatasi kekurangan air bersih,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (22/08/2023) siang.

Baca juga :

Sementara itu, Kapolsek Panggul, AKP Sudaroini, mengatakan bahwa ide Patroli Sambang Tirta ini berangkat dari laporan Bhabinkamtibmas tentang keluhan masyarakat. Yakni keluhan terkait dengan pemenuhan kebutuhan air yang dirasa mulai sulit di masa kemarau panjang ini. Beberapa warga bahkan harus berjalan kaki ke sumber mata air yang relatif cukup jauh.

“Untuk hari ini, Patroli Sambang Tirta kami arahkan ke Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul. Karena kapasitas tandon terbatas, pengiriman air kami lakukan sedikitnya tiga kali untuk satu titik. Airnya kami ambil dari sumur Mapolsek. Kebetulan air lancar,” tutur AKP Sudaroini.

Sontak, kedatangan petugas yang membawa air bersih ini pun disambut bahagia dan antusias warga. Masing-masing nampak menyiapkan wadah air seperti ember, bak hingga galon dipinggir jalan untuk memudahkan pengisian air.

Petugas pun nampak telaten membagikan air kepada warga yang didominasi oleh ibu-ibu ini. “Patroli Sambang Tirta ini akan kita lakukan setiap hari secara bergantian. Nanti petugas piket akan kita gilir untuk mengirimkan air. Semoga bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya. (mil/gie)

Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa pembahasan KUPA-PPAS sebagai tugas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Menurutnya, pemerintah harus mulai bekerja ekstra dalam rangka pengoperasian Rumah Sakit Panggul.

“Ada hal yang menjadi pemikiran ekstra, dalam kaitannya dengan Rumah Sakit Panggul. Yaitu, agar bisa operasional masih perlu banyak anggaran yang harus dicukupi,” ujarnya, Jumat (11/08/2023) siang.

Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menyebut, Rumah Sakit Panggul untuk bisa operasional perlu banyak anggaran yang harus dicukupi. “Karena melihat kemampuan keuangan daerah, maka kita sarankan kalau APBD tidak mampu untuk membiayai jalan keluarnya adalah pinjam ke Bank Jatim atau pihak manapun,” kata Sukarudin.

Baca juga:

Politisi PKB ini menuturkan, ada salah satu permintaan atau catatan dari Komisi IV, agar Rumah Sakit Panggul ini bisa beroperasi. Misalnya, ketika resmi dibuka mesti harus sudah bisa kerja sama dengan BPJS. Sedangkan kerja sama dengan BPJS, skornya minimal harus 75. Padahal, sekarang nilainya masih 60.

“Tadi kami untuk menghitung butuh anggaran berapa untuk bisa operasional dan dijawab Rp 62 milyar sudah cukup,” imbuhnya.

Dirinya juga meminta, untuk menekan anggaran dengan total Rp 62 miliar. Karena kalau Rp 62 miliar, nanti APBD pada tahap awal harus bayar dahulu perbulan. Sedangkan, Komisi IV menyarankan agar nilai tersebut dianggarkan separo jadi tidak terlalu berat. Dan sesuai kesepakatan, mereka menyetujui dengan nilai Rp 35 miliar.

Namun, politisi dari PKB ini mempertanyakan, apakah untuk pinjam itu masuk pada APBD Perubahan atau tidak. Sehingga, perlu koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) terkait kemampuan keuangan daerah mengangsur ditahap awal.

“Kita perkirakan enam bulan ke depan setelah operasional, itu sudah mampu untuk membiayai sendiri,” tuturnya.

Selanjutnya, masih terang Sukarudin, beberapa kondisi di Rumah Sakit Panggul perlu diperbaiki dahulu sebelum operasional. Dirinya mencontohkan, untuk ruang operasi jika sudah disiapkan dokter spesialis bedah, pasti mereka akan minta ruangan yang memenuhi syarat untuk operasi.

“Kemarin kita melihat ke sana dan memang tidak memenuhi syarat. Dindingnya masih biasa dan bukan dinding yang disyaratkan. Ditambah dari sisi SDM, juga masih sangat kurang. Dokter spesialis sesuai standar Permenkes harus ada lima dokter spesialis. Sekarang dokter spesialisnyakan belum ada,” papar Sukarudin.

Untuk itu, dirinya berharap bagaimanapun ceritanya di tahun 2024, Rumah Sakit Panggul harus sudah bisa operasional. Dengan cara di APBD perubahan tahun ini, Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran dan sebisa mungkin menggandeng pihak BPJS. (mil/sit)