Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas Pemkot Malang mencapai total sekitar Rp 92 miliar, dalam setahun. Jika pemotongan dilakukan sebesar 50 persen, maka potensi penghematan bisa mencapai Rp 46 miliar.

“Saat ini, Pemkot Malang sedang menyiapkan Surat Edaran (SE) terkait efisiensi anggaran. Sekretaris Daerah (Sekda) telah menginstruksikan pengurangan perjalanan dinas, kegiatan di hotel yang sifatnya seremonial dan penghematan lain yang tidak terlalu penting,” ujar Dwi, Selasa (04/02/2025) tadi.

Dalam hal ini, menurutnya akan menunggu arahan lebih teknis dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, Pemkot Malang juga akan mengikuti rapat daring dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.

Baca juga :

“Kami masih menunggu arahan dari pusat, terutama terkait besaran pemotongan dana transfer daerah. Namun, dengan pemangkasan perjalanan dinas 50 persen saja, kita sudah memiliki dana cadangan Rp 46 miliar,” katanya.

Dalam efisiensi anggaran ini, ujarnya, tidak hanya menyasar perjalanan dinas. Namun, juga kegiatan lain yang dapat dikurangi tanpa mengganggu pelayanan publik. Dicontohkan, seperti penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang biasanya dilakukan di hotel akan dievaluasi kembali.

“Musrenbang tingkat kota itu wajib dilaksanakan sesuai aturan. Mengapa kami menggelarnya di hotel? Karena jumlah peserta yang diundang cukup banyak. Jika diadakan di kantor, seperti di lantai 4 Mini Block Office Balai Kota, kami harus menyiapkan konsumsi dan layanan sendiri. Sementara di hotel, semuanya sudah dalam satu paket,” terangnya.

Terkait teknis pelaksanaan efisiensi di tengah tahun anggaran yang sudah berjalan, Pemkot Malang akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Perubahan Penjabaran Anggaran. Perwal ini memungkinkan perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa harus menunggu perubahan anggaran formal di DPRD.

“Dengan Perwal Perubahan Penjabaran, kita bisa langsung menyesuaikan anggaran sesuai kebijakan terbaru. Ini penting karena ada dana transfer yang sifatnya wajib digunakan, sehingga kita harus menyesuaikan belanja daerah untuk menutup kebutuhan tersebut,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

“Pada tahun 2024 nanti, kita harus melihat dahulu output yang dilakukan di 2023. Ada atau tidak dan jelas atau tidak outputnya,” katanya, Jumat (04/08/2023) tadi.

Masdawi mempertanyakan, output dari program santri entrepreneur yang semestinya sudah jelas hasilnya. Akan tetapi, Disbudporapar malah berencana mengajukan kembali anggaran sebesar Rp1,2 miliar, untuk pelatihan yang sama.

“Jika hanya dilakukan pelatihan tanpa adanya kontinuitas dan aksi nyata, maka hasilnya akan nihil. Terlebih, apa bila rentang waktu kegiatan hanya berbatas dua hingga tiga hari saja, maka skill dari peserta tidak akan terasah secara maksimal,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Masdawi mengatakan, jika program santri entrepreneur tidak jelas, maka lebih baik anggaranya dipangkas dan dialokasikan untuk membuat spot atau gerai. “Selama dua tahun, dari 2022 dan 2023, ini output Santri Enterpreneur sama sekali tidak jelas. Jangan-jangan, malah bukan santri yang diikutkan pelatihan,” ujarnya.

Apalagi, tambahnya, Komisi IV juga menerima laporan bahwa ada beberapa peserta pelatihan Santri Enterpreneur, lebih memilih untuk menjual peralatan yang diberikan sebagai bantuan. Jika hal itu benar adanya, maka pihaknya akan memberikan sanksi agar oknum terkait dihapus dari keikutsertaan salam program santri enterpreneur.

“Kami akan awasi dengan ketat. Perihal alat yang dijual, kami akan telusuri langsung. Kalau ternyata benar, maka kami hapus kepesertaannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disbudporapar Sumenep, Mohammad Iksan, mengatakan bahwa meski tidak maksimal, namun output program Santri Enterpreneur dapat terlihat dari beberapa produk seperti batik dan blangkon. Karena, pelaksanaan Santri Enterpreneur juga turut melibatkan peran organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep, dalam menyasar para peserta.

“Meskipun tidak maksimal, tapi saya rasakan ada outputnya. Memang produknya masih belum sampai ekspor, tapi banyak peserta Santri Enterpreneur. Bahkan saat ini, mulai membangun usahanya, berbekal apa yang didapatkan selama pelatihan,” terangnya. (dan/sit)