“Mengingat urgensi dari pesta demokrasi ini, saya perintahkan kepada para camat untuk dapat menginstruksikan kepada BPD, agar segera membentuk Panitia Pilkades dan melaporkan kesiapan masing-masing desa terkait dengan situasi, kondisi dan progres pelaksanaan Pilkades,” kata Bupati Sanusi.

Perlu diketahui, sebagaimana telah dilaporkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang 2 tahun 2023 Kabupaten Malang nantinya akan diikuti sebanyak 56 desa di 26 kecamatan, dimana pemungutan dan penghitungan suaranya tersebar di 675 TPS.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan Pilkades, Panitia Pilkades haruslah mampu memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada kebijakan yang diambil di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Panitia Pilkades juga harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan camat dan Forkopimcam, baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelantikan calon kepala desa terpilih nantinya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Saya berharap, Panitia Pilkades dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi dan tanggung jawab. Jangan ada kerusuhan, tetap jaga persatuan dan kesatuan Kabupaten Malang,” tutur Bupati Malang.

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan Pilkades tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Salah satu bentuk rasa tanggung jawab masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam memilih kepala desa.

Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud pemenuhan etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Lebih lanjut, Panitia Pilkades hendaknya dapat memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci serta turut mengawasi jalannya rangkaian kegiatan Pilkades Serentak ini dari awal hingga akhir.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya, penjadwalan waktu dan alur proses pemungutan suara pada lokasi TPS selayaknya disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan pembatasan jumlah pemilih. Sehingga pelaksanaan gelaran demokrasi ini nantinya dapat berjalan lancar dan tertib. “Mari kita jalin kolaborasi yang baik agar Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua tahun 2023 nantinya dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil,” tegas Bupati.

Turut hadir pada acara sosialisasi tersebut, Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang dan Kota Batu, sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, serta Forkopimcam se-Kabupaten Malang. (pro/gie)

 “Saya menilai, Panitia Pilkades serentak kabupaten (tingkat, red), tidak profesional. Salah satu contohnya, terlihat dari surat resminya. Panitia menggunakan nama Sekretaris Daerah,” kata Edy Firman, Minggu (21/11/2021).

Pengacara yang pernah menang dalam sidang Praperadilan itu, mempertanyakan legalitas panitia yang dikomandani Asisten 1 Pemkab Bondowoso. Sebab, surat-menyurat yang dikeluarkan menurutnya ambivalen.

Ditambahkan, soal administrasi saja terkesan banci, mulai dari kop dan tanda tangan Sekretaris Daerah dan bukan Ketua Panitia. “Apalagi masalah substansi, seperti sarjana tidak lulus. Begitu juga sebaliknya, akan lebih amburadul lagi,” ujarnya.

Pemkab Bondowoso, ujarnya, menganggarkan biaya Pilkades hingga ratusan juta bahkan milaran. Dan ada honor untuk panitia. Kalau pekerjaannya seperti ini, rugi dong membayar mereka. Ingat, sebagai warga kita turut ‘menyumbang’ biaya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Secara yuridis formal, biaya yang dikeluarkan untuk Panitia Kabupaten, tidak sah. Bahkan, bisa masuk kategori korupsi. Karena saya nilai, bukan Panitia Pilkades Kabupaten di Bondowoso,” kesalnya.

Kop surat, lanjutnya, stempel dan tanda tangan atas nama Sekda bukan panitia. Sangat diragukan legalitas kepanitiaan ini. Saya mempunyai referensi Panitia Pilkades Kabupaten di Garut Jawa Barat.

Ditambahkan, Kop Surat dan Tanda Tangan atas nama Panitia, bukan atas nama Sekda. “Aduh, memalukan sekali. Saya sebagai warga Bondowoso mempunyai kapasitas pejabat seperti itu,” ujarnya.

Padahal, tambahnya, dalam Perbup sudah jelas. Panitia Pilkades Kabupaten, bukan atas nama Asisten Sekda. “Itulah yang menjadi alasan kami, menempuh jalur hukum. Panitia Pilkades Kabupaten tidak profesional dan diduga banyak kecurangan,” tambahnya. (sam/sit)

“Pemkab Bondowoso melalui Panitia Pilkades Kabupaten, sudah memprediksi akan ada Cakades yang kalah dan stres. Bahkan, juga diprediksi ada sengketa Pilkades. Karenanya, kesemuanya akan difasilitasi,” kata Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaeidi, S.Sos, Selasa (16/11/2021).

Sebetulnya, tambah pria yang menjabat sebagai Asisten 1 Pemkab Bondowoso itu, hal tersebut tidak diatur dalam Perbup. Namun, jika prediksi atau antisipasi itu benar, maka akan difasilitasi. “Baik terhadap Cakades yang stres maupun jika terjadi sengketa Pilkades,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari ratusan Pilkades yang digelar panitia, pasti ada yang tidak puas. Apalagi, jika selisihnya perolehan suaranya tipis atau hanya terpaut 1, seperti di Desa Pasarejo dan di Desa Lombok Kulon, yang selisihnya hanya 13.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Bagi yang tidak puas, tambahnya, silahkan mengadu pada panitia. Bisa mulai dari tahapan penetapan DPT, proses penghitungan, hingga penetapan Cakades terpilih.

“Setiap warga, baik pemilih, saksi, Cakades, bahkan panitia, boleh melaporkan tahapan Pilakdes pada Panitia Kabupaten. Jika ada sengketa, kami akan memediasi,” jelasnya.

Kalau masih belum puas dengan hasil mediasi, lanjutnya, silahkan tempuh jalur hukum. Tahapannya, laporkan ketidakpuasan tersebut pada Panitia Desa. Kemudian, dilanjutkan ke kecamatan dan terakhir pada Panitia Kabupaten.

Sebagaimana diberitakan, Pemkab Bondowoso menggelar Pilkades serentak di 171 desa. Ada 556 calon Kades yang memenuhi syarat, 507 laki-laki dan 49 perempuan. DPT berjumlah 444.548 orang yang tersebar di 1.004 TPS. (sam/sit)

“Itu dilakukan untuk menjaga netralitas petugas dalam demokrasi tingkat desa,” kata Sekretaris Panitia Pilkades Serentak Kabupaten, Hj Haeriyah Yuliati, S.Sos, MM, Sabtu (09/10/2021).
Haeriyah menambahkan, ketentuan tersebut seperti tertuang dalam Perbup. Artinya, siapa yang melanggar ketentuan itu, maka ada sanksinya.

Ditambahkan, walaupun tidak ada petugas pengawas khusus, namun panitia mempunyai kewajiban untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkades,l. Termasuk didalamnya, dalam hal pengawasan. Sebetulnya, masyarakat juga berhak menjadi pengawas.

Ketika melakukan rekrutmen PPS, tambahnya, panitia juga harus sudah melakukan pengawasan. Dengan memilih petugas yang mempunyai integritas tinggi dalam membangun demokrasi.

“Kalau panitia kabupaten menemukan petugas masih kerabat Cakades, pasti akan langsung diganti,” tegas perempuan yang juga sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso itu.

Panitia Pilkades sendiri, nantinya akan mulai bekerja efektif sejak 15 Oktober hingha 15 November 2021, atau saat pelaksanaan berlangsung. (sam/sit)