Memontum Banyuwangi – Destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi tujuan wisatawan selama libur panjang Hari Raya Idul Adha hingga Hari Lahir Pancasila, atau 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Bahkan, tercatat mencapai 90.968 wisatawan yang datang untuk menikmati indahnya berbagai destinasi wisata yang.

Hal itu, sebagaimana dijelaskan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (05/06/2026) tadi. Berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, mencatat bahwa total kunjungan wisatawan selama periode libur panjang, mencapai 90.968 orang. Diantaranya, 89.870 merupakan wisatawan domestik dan 1.098 lainnya merupakan wisatawan mancanegara.

“Kami bersyukur, Banyuwangi tetap menjadi jujugan wisatawan di setiap momen libur panjang. Banyuwangi akan terus berupaya menyajikan pelayanan yang semakin baik di semua destinasi,” kata Bupati Ipuk.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar Banyuwangi, Hartono, menjelaskan bahwa hampir seluruh destinasi di Banyuwangi mengalami lonjakan pengunjung. Hotel dan penginapan juga mencatat kenaikan okupansi hingga 100 persen. Bahkan, mobilitas penumpang di sejumlah stasiun di Banyuwangi terpantau mengalami peningkatan.

“Libur Idul Adha membawa berkah bagi Banyuwangi. Tercatat hampir semua destinasi selalu ramai. Hotel dan penginapan juga kebanjiran tamu,” ujar Hartono.

Baca juga :

Dirinya juga menyebut, Pantai Pulau Merah menjadi destinasi yang paling ramai dikunjungi dengan total pengunjung mencapai 11.589 orang. Destinasi ini, populer dengan panorama eksotis saat matahari terbenam.

Kemudian, Hutan De Djawatan yang mencatat sebanyak 11.027 pengunjung. Destinasi yang terkenal dengan deretan pohon trembesi berusia ratusan tahun itu selalu menjadi favorit di setiap masa libur panjang. Pantai Marina Boom mencatat 8.824 pengunjung, disusul Banyuwangi Park sebanyak 6.000 pengunjung dan Kawah Ijen 3.664 pengunjung.

Sales Manager Aston Banyuwangi, Sari, mengatakan bahwa selama libur panjang, jumlah kunjungan wisatawan turut berdampak pada okupansi hotel. Sejumlah akomodasi bahkan mencatat tingkat hunian hingga 100 persen selama periode libur panjang. “Peningkatannya signifikan. Pesanan kamar sudah full sejak 28 – 31 Mei,” kata Sari.

Hal serupa juga terjadi di Villa Solong yang menawarkan panorama Selat Bali. Penginapan tersebut juga mengalami lonjakan okupansi selama long weekend kali ini. “Semua kamar penuh mulai 28-31 Mei. Dan semua tamu kami dari luar kota,” ujar Executive Marketing Villa Solong, Imam Solehan.

Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan bahwa ada lonjakan dan peningkatan mobilitas penumpang di sejumlah stasiun di Bumi Blambangan. KAI Daop 9 Jember mencatat, sebanyak 77.508 penumpang naik-turun selama periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 38.045 penumpang berangkat dan 39.463 penumpang datang. “Jumlah ini merupakan yang tertinggi di seluruh wilayah KAI Daop 9,” katanya.

Jumlah penumpang tersebut lebih banyak dari jumlah yang turun-naik di Stasiun Jember (67.032 penumpang), Kota/Kabupaten Probolinggo (8.405 penumpang), Kabupaten Lumajang (4.105 penumpang) dan Kota/Kabupaten Pasuruan (4.046 penumpang). (kom/bwi/gie)

Gelaran yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 ini, menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan kebangsaan dan semangat gotong royong warga desa. Sementara untuk rangkaian kegiatan sendiri, mengusung tema ‘Harmoni Nyawiji Hanggayuh Kapti’, yang berarti keselarasan untuk bersatu dan rukun demi mencapai kejayaan serta kesejahteraan bersama.

Wabup Lathifah dalam keterangannya mengapresiasi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan itu. “Kami apresiasi atas usia desa yang telah mencapai 184 tahun. Ini sebagai bukti perjalanan panjang masyarakat dalam membangun desa yang harmonis dan berbudaya. Saya menekankan, bahwa tradisi Pecah Cikal bukan sekadar seremonial, melainkan warisan luhur yang mengandung nilai filosofis tentang syukur, doa dan keselamatan bagi masyarakat,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Perayaan tersebut, juga menjadi ajang memperkuat sinergi antara ulama, pemerintah (umara) dan seluruh lapisan masyarakat. Menariknya, disebutkan pula bahwa hampir 100 persen warga Desa Ngabab merupakan pemeluk agama Islam dan 99,9 persen berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, baik secara kultural maupun struktural.

Wabup Malang juga mengingatkan, akan pentingnya sikap guyub (gotong royong) dan ketaatan kepada pemimpin selama berada di jalur syariat. Menurutnya, kebesaran agama Islam itu karena berjamaah, guyub dan kekuatannya ada pada seorang pemimpin.

Selain pelestarian budaya, peringatan HUT ini juga menjadi momentum pembahasan ekonomi desa. Berdasarkan diskusi dengan Ketua Panitia, Pemerintah Kabupaten Malang berencana menghidupkan kembali potensi Kopi Arabika dan Kakao di wilayah tersebut.

“Desa Ngabab bisa dijadikan salah satu pilot project untuk menghidupkan kembali kopi dan kakao di Kabupaten Malang,” ujar Wabup Lathifah.

Seluruh rangkaian kegiatan seni dan budaya tersebut, dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan. Terhitung, yakni sejak pembukaan pada 1 Juni hingga penutupan pada 8 Juni 2026. (pro/gie)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat paling terasa di kawasan pusat perbelanjaan serta area makan dan minum di tengah kota. Pusat keramaian paling tinggi berada di Mal Olympic Garden (MOG) dan kawasan Kayutangan Heritage.

“Memang kunjungan masyarakat paling signifikan ada di tempat makan dan minum. MOG menjadi salah satu lokasi favorit, begitu juga Kayutangan, terutama pada malam hari,” ujar Jaya-sapaannya, Sabtu (16/05/2026) tadi.

Jaya menjelaskan, kepadatan lalu lintas di sekitar MOG juga berdampak pada ruas Jalan Tenes. Namun, kondisi tersebut lebih disebabkan antrean kendaraan yang menunggu giliran masuk di area parkir pusat perbelanjaan.

Baca juga :

Meski terjadi peningkatan mobilitas, Jaya memastikan arus lalu lintas di jalan protokol maupun jalan nasional masih relatif lancar dan jauh dari kondisi padat seperti saat libur Lebaran.

“Kalau dibandingkan Lebaran, kondisi sekarang masih lengang. Kendaraan berat yang masuk juga tidak banyak. Dari pemantauan langsung maupun CCTV, kepadatan masih biasa saja dan tetap bergerak,” jelasnya.

Kepadatan menurutnya hanya terpantau di kawasan pusat kota, khususnya sepanjang Kayutangan hingga persimpangan Jalan Semeru menuju Bromo. Namun, arus kendaraan tetap berjalan tanpa kemacetan berarti. “Peningkatan aktivitas masyarakat umumnya terjadi mulai pukul 15.00 WIB hingga malam hari,” katanya.

Sementara, untuk destinasi wisata, peningkatan kunjungan tidak terlalu signifikan. Arus kendaraan yang melintas di koridor Jalan Ahmad Yani, Borobudur hingga Soekarno-Hatta lebih banyak bersifat kendaraan melintas menuju Kota Batu.

“Tempat wisata kita tidak seberapa. Di Kayutangan hanya di malam hari aja, selebihnya mereka hanya lewat aja. Prediksinya nanti malam masih ada kepadatan, besok (Minggu, 17/05/2026) sudah kembali, istilahnya mudik,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, mengatakan bahwa angka tersebut merupakan capaian rata-rata seluruh hotel di Kota Malang. Mulai dari hotel melati hingga hotel berbintang lima.

“Rata-rata okupansi di Kota Malang ada di kisaran 70 persen. Angka itu sudah cukup bagus,” ujar Agoes, Sabtu (16/05/2026) tadi.

Menurutnya, mayoritas tamu hotel masih didominasi wisatawan nusantara. Meski begitu, sejumlah wisatawan mancanegara juga tercatat menginap di beberapa hotel selama periode libur panjang saat ini.

Baca juga :

Agoes menyebut, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Kota Malang yang terus berupaya bangkit dan berinovasi. “Kami di PHRI selalu berupaya tetap optimis dan terus berkreasi agar tingkat hunian bisa meningkat,” katanya.

Meskipun rata-rata okupansi berada di angka 70 persen, namun menurutnya beberapa hotel juga mencatat adanya tingkat hunian yang jauh lebih tinggi. “Ada beberapa hotel yang okupansinya mencapai 90 persen, bahkan sampai 100 persen,” ucapnya.

Ke depan, PHRI berharap kondisi Kota Malang semakin kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama peningkatan sektor pariwisata.

“Harapannya kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat semakin kuat agar pariwisata Kota Malang terus berkembang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pemanfaatan perangkat digital menjadi strategi utama dalam memantau kondisi jalan secara cepat dan akurat. Menurutnya, teknologi tersebut mampu memberikan laporan situasi lalu lintas secara real time, sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan ketika terjadi kepadatan kendaraan.

“Mengenai upaya ekstra sudah kami siapkan. Kami menggunakan teknologi dan aplikasi yang mampu memberikan laporan kondisi jalan secara langsung,” ujar Jaya, sapaannya, Rabu (13/05/2026) tadi.

Menurutnya, optimalisasi sistem digital juga menjadi solusi atas keterbatasan jumlah personel di lapangan. Melalui pemantauan berbasis teknologi, Dishub dapat menentukan prioritas penanganan tanpa harus menempatkan petugas di seluruh titik secara bersamaan.

“Kalau di titik tertentu muncul kemacetan, kami bisa langsung mengirimkan petugas ke lokasi untuk melakukan penguraian,” katanya.

Baca juga :

Berdasarkan hasil pemetaan Dishub, sejumlah ruas jalan diprediksi berpotensi mengalami kepadatan selama libur panjang. Di antaranya Jalan Ahmad Yani yang menjadi jalur utama kendaraan dari arah Gerbang Tol Singosari menuju Kota Malang. Kemudian, Jalan Borobudur juga menjadi perhatian karena merupakan kawasan kuliner sekaligus akses penghubung menuju Jalan Soekarno-Hatta hingga Kota Batu.

“Untuk Jalan Basuki Rahmat perkiraan ramai karena adanya aktivitas wisata di kawasan Kayutangan Heritage dan Jalan Merdeka di sekitar Alun-Alun Merdeka juga menjadi pusat aktivitas masyarakat,” tambahnya.

Terkait kemungkinan rekayasa lalu lintas, Dishub memastikan kebijakan tersebut tetap memerlukan koordinasi bersama Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota karena berkaitan dengan aturan teknis di lapangan. Meski begitu, Dishub memperkirakan kepadatan di jalur nasional penghubung Kota Malang dan Kabupaten Malang tidak setinggi periode libur panjang sebelumnya.

“Tetapi kami menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi potensi anomali, artinya kondisi yang awalnya diperkirakan lancar bisa saja tiba-tiba terjadi kemacetan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, menegaskan bahwa kondisi Bendungan Lahor hingga saat ini masih berada dalam kategori aman. Namun, upaya pencegahan tetap perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan.

“Alhamdulillah, kondisi bendungan sampai saat ini masih dalam kategori aman. Namun kita harus memahami bahwa usia bendungan semakin menua, sehingga ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu dimitigasi agar risiko di masa depan dapat dicegah,” ujar Erwando, dalam konferensi pers di Kantor Pusat PJT I, Jumat (08/05/2026) tadi.

Menurutnya, rencana pembatasan akses bukanlah respons terhadap gangguan operasional terbaru, melainkan kebijakan yang telah direncanakan sejak tabun 2025 berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu pertimbangan teknis pembatasan akses, adalah potensi dampak getaran kendaraan berat terhadap tubuh bendungan.

“Lalu lintas kendaraan dengan beban tinggi berisiko mengganggu alat pemantau sensitif sekaligus mempercepat degradasi struktur bendungan dan jalan inspeksi yang berfungsi melindungi tubuh bendungan,” katanya.

Baca juga :

Selama masa sosialisasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan pada April hingga Juli 2026, operasional gate portal tetap berjalan sesuai ketentuan sebelumnya. Pengaturan baru rencananya mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026.

“Nantinya kendaraan roda empat atau lebih tidak diperkenankan melintas di jalur puncak Bendungan Lahor, kecuali kendaraan operasional bendungan, ambulans dan kendaraan kepolisian. Sementara kendaraan roda dua tetap diperbolehkan melintas dengan pengaturan kartu akses khusus atau kontribusi pemanfaatan aset,” jelasnya.

Erwando menegaskan bahwa jalur di puncak bendungan bukanlah jalan umum, melainkan jalur inspeksi untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan. “Kami harus memprioritaskan keamanan bendungan terlebih dahulu dibandingkan pertimbangan lainnya, termasuk pendapatan. Kontribusi yang diperoleh dari akses kawasan ini bahkan tidak mencapai satu persen dari kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan bendungan,” tuturnya.

Selain aspek keselamatan, PJT I juga mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan tersebut. Masyarakat yang tinggal dalam radius sekitar dua kilometer dari bendungan, pelajar, serta pelaku usaha mikro tertentu akan mendapatkan pembebasan biaya akses.

Sementara itu, Kepala Divisi Jasa ASA Wilayah Sungai Brantas PJT I, Agung Nugroho, menambahkan bahwa pembatasan akses juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kawasan wisata di sekitar bendungan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. “Harapannya masyarakat tidak hanya melintas, tetapi singgah. Nantinya akan dikembangkan kantong-kantong parkir dan kawasan wisata baik dari sisi Malang maupun Blitar,” imbuh Agung. (rsy/sit)

Agro Wisata Tamansuruh (AWT) sendiri, tampil sebagai primadona utama dengan angka kunjungan tertinggi mencapai 8.037 orang. Di posisi kedua, kawasan hutan ikonik De Djawatan Forest sukses memikat 7.254 pengunjung, baru kemudian Pantai Boom Marina yang mencatatkan 5.883 kunjungan.

Tingginya arus pelancong ini, membuktikan bahwa diversitas destinasi Banyuwangi mulai dari wisata buatan, alam, hingga pantai tetap menjadi daya tarik utama secara nasional. Meluapnya jumlah pengunjung, berdampak linear terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor perhotelan.

Baca juga :

Tingkat okupansi sejumlah hotel melambung tinggi, di mana Villa So Long mencatatkan angka keterisian sebesar 90 persen. Performa serupa, juga terlihat di Ijen Estate yang mencapai 89 persen, serta Hotel Santika yang menyentuh angka 83 persen.

Menanggapi fenomena ini, Plt Kadisbudpar Banyuwangi, Hartono, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan cepat berpuas diri. Lonjakan ini justru menjadi momentum untuk terus membenahi aspek pelayanan dan infrastruktur di lapangan demi kenyamanan pengunjung.

“Lonjakan wisatawan yang luar biasa ini adalah amanah bagi kami. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan standar wisata agar setiap pengunjung mendapatkan pengalaman yang aman, nyaman dan berkesan selama berada di sini,” tegasnya, Selasa (05/05/2026) tadi.

Meledaknya angka kunjungan di awal Mei ini, diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih luas. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, Banyuwangi optimis tren positif ini akan terus terjaga sepanjang tahun, memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pilar pariwisata terbaik di Indonesia. (kom/bwi/gie)

Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan bahwa langkah ini menindaklanjuti imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang dirilis secara nasional terkait potensi kemarau panjang. Meskipun pihaknya berharap dampak El Nino tidak berakibat fatal, langkah antisipasi sejak dini diperlukan.

“Strategi yang disiapkan mencakup mitigasi komprehensif terhadap potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” kata Partana, Senin (27/04/2026) tadi.

Satgas ini, nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi, TNI-Polri, BMKG, Basarnas, pengelola Taman Nasional Alas Purwo, hingga elemen masyarakat. “Saat ini, statusnya masih kesiapsiagaan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tim sudah siap,” tambah Partana.

Dalam proses mitigasi, BPBD telah memetakan 11 kecamatan dengan tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Wilayah tersebut, meliputi Wongsorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Blimbingsari, Kabat, Gambiran, Purwoharjo, Siliragung, Muncar, Bangorejo dan Pesanggaran.

Baca juga :

Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan sedang, tercatat ada Kecamatan Glagah, Kalipuro, Giri dan Cluring. Sementara itu, 10 kecamatan lainnya seperti Banyuwangi Kota, Rogojampi, Tegalsari, Srono, Songgon, Glenmore, Genteng, Licin, Kalibaru dan Sempu masuk dalam kategori kerawanan rendah.

“Selain pemetaan air bersih, kami juga memberikan atensi khusus pada pemetaan titik-titik potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hutan produksi maupun taman nasional,” imbuhnya.

Koordinasi sendiri, telah dilakukan melalui rapat awal dengan sejumlah stakeholder di Banyuwangi hingga tingkat provinsi. Hal ini, bertujuan agar setiap instansi dapat melakukan mitigasi sesuai dengan wewenang dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan prediksi BMKG, potensi kemarau panjang tahun ini dimulai sejak awal April dan diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September mendatang. “Karena itulah, kami mengumpulkan seluruh stakeholders. Untuk OPD, tugas pokok dan fungsinya sudah jelas. Peran utama ada di Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan PUDAM untuk memastikan kecukupan debit air serta kelancaran suplai air bersih bagi warga,” jelasnya.

Meski tengah bersiap menghadapi kemarau, BPBD juga tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi lainnya seperti banjir dan angin kencang. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi masih kerap mengguyur sejumlah wilayah di Banyuwangi dan menyebabkan kenaikan debit air sungai.

“Salah satu dampaknya adalah amblesnya jembatan di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, akibat terjangan banjir beberapa hari lalu. Belum lama banjir juga terjadi di Kalibaru,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Menurut Husnul, dampak dari paparan frekuensi suara tinggi, tidak bisa dirasakan secara langsung. Gangguan pendengaran, baru mungkin terjadi setelah terpapar dalam jangka panjang dan dengan intensitas yang sering.

“Kalau sekarang kena paparan frekuensi yang melebihi batas normal, itu tidak bisa langsung. Butuh waktu dan intensitas yang lama, baru diketahui ada gangguan pendengaran,” kata Husnul, Senin (18/08/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, ada tiga faktor yang memengaruhi potensi risiko. Yakni frekuensi suara, jarak dengan sumber suara, serta lama durasi mendengarkan. “Kalau sehari mendengarkan 2 hingga 3 jam, maka dalam jangka 5 hingga 10 tahun ke depan bisa saja berdampak,” tambahnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa efek awal biasanya hanya berupa telinga berdengung. Namun, bila terjadi berulang dalam waktu lama, gangguan pendengaran bisa muncul. Meski begitu, Husnul menegaskan perlu ada pemeriksaan medis dengan tes khusus untuk memastikan adanya gangguan tersebut.

“Kalau kasus THT itu kan sudah ada. Tetapi apa penyebabnya, itu kan sampai sekarang ini belum ada yang penyebab satu-satunya karena sound horeg. Itu belum ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk kasus penyakit THT di Kota Malang, hingga saat ini masih didominasi oleh infeksi telinga seperti Otitis Media Purulenta (OMP), lalu perilaku salah dalam membersihkan telinga, serta faktor usia. “Kalau kasus penyakit THT ya tetap ada, tetapi lebih banyak itu tadi. Kalau usia itu juga memengaruhi kualitas pendengaran sehingga, kami sarankan untuk memakai alat bantu dengar,” imbuh Husnul. (rsy/sit)