Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, kepada Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, dalam acara SAKIP Award 2024 di Jakarta, Rabu (02/9/2024) tadi. Sementara SAKIP sendiri, merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan secara rigid dan terukur.

Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program dan kinerja sasaran. Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras.

SAKIP sendiri memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Rata-rata, pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya. Seperti, penurunan angka pengangguran.

Baca juga :

Banyuwangi sendiri, sebelumnya berhasil mempertahankan predikat SAKIP A selama tujuh tahun beruntun sejak 2017. Saat itu, Banyuwangi juga menjadi kabupaten pertama peraih SAKIP A.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, mengatakan bahwa SAKIP Banyuwangi berhasil terkerek menjadi AA lantaran beberapa hal. Diantaranya, pemanfaatan data yang selalu update dan realtime. Sehingga, mendukung program pembangunan yang akurat dan efektif, pengolahan data kinerja menggunakan teknologi digital serta ⁠implementasi data yang berdampak pada program prioritas pembangunan.

Misalnya penurunan angka kemiskinan, stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi dan berbagai indikator makro pembangunan lain dengan rata-rata di atas nasional. “Banyuwangi sendiri sudah lama menjadi best practise SAKIP nasional. Harapannya, peningkatan nilai ini bisa menjadi semangat bagi daerah lain untuk berupaya lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Pj Sekda Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengaku bersyukur Banyuwangi dapat meraih SAKIP AA. Menurut Guntur, semua OPD dituntut untuk fokus pada kinerja yang menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja.

“Penghargaan ini menjadi tanggung jawab dan evaluasi bagaimana kita bisa terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja yang terukur. Bagaimana program-program yang dijalankan Banyuwangi bisa berhasil menurunkan kemiskinan misalnya,” ujar Guntur.

Dirinya berharap, semoga raihan ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. (kom/bwi/sit)

Hal itu, disampaikan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Nanik Murwati, dalam acara Launching CSIRT Sektor Pemerintah Pusat, di Kantor BSSN, Selasa (01/08/2023).

“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana penguatan peran keamanan siber (cyber security). Untuk itu menjadi penting bagi pemerintah melakukan penguatan cyber security dan mempersiapkan orang-orang yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital,” ujarnya.

Apresiasi diberikan kepada BSSN yang berkomitmen kuat untuk mendukung perkembangan transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara besar di tahun 2045. Dalam konteks teknologi informasi dan pemanfaatan data pemerintahan, digital trust merupakan kepercayaan yang ditempatkan pada suatu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi digital pihak lain. Yakni dengan cara yang menguntungkan dan melindungi mereka terkait dengan informasi tersebut.

Disampaikan bahwa langkah strategis digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penerapan Arsitektur SPBE telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kebijakan Perpres 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dalam penguatan keamanan informasi. Selain juga penguatan aspek lainnya seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur untuk menghasilkan layanan digital terintegrasi.

Arsitektur SPBE Nasional akan mengakselerasi implementasi keamanan siber. Domain keamanan berperan sebagai penopang dalam memperkuat operasional infrastruktur TIK, interoperabilitas aplikasi serta data dan informasi, untuk menciptakan layanan digital pemerintah yang aman dan tepercaya, melalui layanan kriptografi dan CSIRT.

Baca juga :

Sejalan dengan langkah tersebut, dalam proses melakukan transformasi digital di pemerintahan, pihaknya juga mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di berbagai negara. Seperti pemerintah Inggris untuk melakukan transformasi digital dimulai dengan terbentuknya Arsitektur Digital Government atau dikenal dengan nama The cross-Government Enterprise Architecture pada tahun 2005. Serupa dengan Arsitektur SPBE Nasional di Indonesia. Karakteristik transformasi digital yang dilakukan memiliki keunggulan terintegrasi dan simpel.

Sementara, transformasi digital di Estonia dilakukan dengan berfokus pada 2 hal, yakni peningkatan kapabilitas SDM digital, tidak hanya dilakukan kepada seluruh ASN, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Kemudian penyediaan infrastruktur TIK secara masif sehingga akses internet bukanlah menjadi hambatan.

“Peran sentral dan strategis BSSN untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui ketahanan dan kehandalan keamanan informasi, menjadi sangat penting untuk mencapai Kedaulatan Digital Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala BSSN, Hinsa Siburian mengatakan peluncuran CSIRT merupakan upaya kesiapsiagan dalam mengamankan ruang siber. CSIRT sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan instansinya.

“CSIRT merupakan bagian penyelenggaraan teknologi informasi. Oleh karenanya CSIRT dapat berada pada unit kerja atau dinas yang memiliki kewenangan penyelenggaraan layanan TI di suatu organisasi,” katanya.

Adapun fungsi CSIRT adalah memberikan layanan relatif berupa koordinasi insiden, triase insiden serta resolusi insiden. Fungsi lain yakni memberikan layanan proaktif seperti mempublikasikan informasi kerawanan, keamanan, dan tren teknologi serta audit keamanan informasi. Kemudian juga memberikan layanan peningkatan kualitas keamanan seperti konsultasi, cyber drill, dan pelatihan atau workshop. (hms/gie)

Bahkan, selama 3 tahun berjalan, Aplikasi POL sudah melayani 3.598 pelanggan dan sudah merekrut 5.805 pedagang dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.247.765.700. sehingga pada tahun 2021 dan 2022, berhasil menyumbang PAD sebesar Rp 160.000.000. Sementara pada tahun 2023 ini, inovasi POL berhasil masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Bertempat di Command Center Pemkab Lamongan, Bupati Yuhronur melakukan Paparan TOP 99 KIPP di hadapan Tim Panel Independen KIPP secara daring, Selasa (11/07/2023) tadi. Dalam paparan tersebut, dirinya menjelaskan bahwa sejak lahirnya POL pada tahun 2020 hingga 2023, POL terus melakukan pengembangan. Seperti, perluasan dan integrasi POL di seluruh pasar di Lamongan hingga mengembangkan layanan jasa kesehatan (massage) untuk memberikan akses pada disabilitas (tuna netra). Kemudian, menyediakan layanan tailor (penjahit) hingga penambahan fitur GPS yang tentunya akan memberi nilai tambah pada pengguna aplikasi terobosan Pemkab Lamongan.

Baca Juga :

“Kami terus melakukan terobosan, diantaranya tarif POL yang relatif bisa bersaing dengan e-commerce lain. Termasuk, kemudahan belanja melalui aplikasi atau whatsapp customer service (0823-3544-0008 atau 0878-6872-977). Bahkan melalui POL masyarakat dapat bertransaksi dengan pembelian produk sembako, fashion, makanan, serta order ojek online maupun jasa lainnya,” kata Bupati Yuhronur.

Tidak hanya itu, POL juga menambah fitur pembayaran dengan saldo E-Wallet dari Aplikasi POL serta bekerjasama dan bersinergi dengan delivery lokal dan jasa ekspedisi dalam hal pengiriman pesanan atau orderan. “POL juga menyiapkan menu layanan untuk pembayaran E-Retribusi Pasar, Tagihan PDAM, Tagihan Listrik dan pembayaran PBB,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam rangka keberlanjutan inovasi Aplikasi POL, Bupati Yuhronur menggalakkan program #AyoBeliProdukLamongan dan #Ayoditumbasi melalui POL dan mensinergikan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memasukkan UMKM, IKM, dan Pedagang binaan dinas tersebut di Aplikasi POL. (zen/sit)