Sesi paling menarik dan ditunggu awak media adalah sesi rapat dengan BPBD Jember. Para awak media menunggu pernyataan M Jamil terkait kasus honor pemakaman kepada Bupati, Sekda, dirinya selaku Kepala BPBD dan Kabidnya.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Dari pengamatan M Djamil, datang bersama Penta Satria. Seperti diketahui selain dipanggil Pansus Dewan keduanya telah menjalani pemeriksaan pihak Satreskrim Polres Jember. Polisi juga telah menggeledah kantor BPBD di Jalan Danau Toba, Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Jember.

Di depan anggota Pansus DPRD, saat diminta menjelaskan permasalahan yang sempat viral di semua media massa nasional itu, M Djamil, mengatakan dirinya tidak bisa menjelaskan banyak. Alasannya permasalahan ini dalam penanganan pihak kepolisian.

“Pertama ada beberapa hal yang saat ini viral dan masuk atau beririsan dengan ranah hukum. Sehingga kita harus menghormati persoalan tersebut,” ujarnya saat menyampaikan di dalam rapat di DPRD Jember, Kamis (02/08).

Djamil juga menyampaikan ada proses administrasi dalam bentuk review yang sampai saat ini juga masih berjalan juga dalam ranah hukum.

“Ada proses review juga yang saat ini juga masih dalam ranah hukum dan kita juga menyiapkan materi yang sekiranya memberikan dukungan terhadap proses yang sedang berlangsung,” jelasnya.

Djamil menjelaskan saat ini sedang melakukan penyusunan gambaran dalam persoalan ini, dimana saat ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dan saat itu Jember tidak memiliki APBD sehingga tidak ada cantolan dalam penggunaan anggaran.

”Saat kami ditunjuk jadi Plt saat itu bahwa Jember tidak memiliki APBD sehingga tidak ada cantolan dalam penggunaan anggaran, untuk berlangsungnya pelayanan masyarakat dalam masa darurat,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Djamil mengungkapkan, dalam UU tersebut kewenangan APBD berada di tangan Bupati bukan ditangan Kepala OPD.

“Apalagi statusnya masih Plt hanya berwenang sebagai pelaksana dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebelum ada DPA kewenangan belum bisa melaksanakannya,” kata Djamil.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menurut Djamil telah dijelaskan bahwa dibutuhkan fungsi diskresi dan itu kewenangannya terbatas hanya pejabat yang berwenang saja yakni dalam hal ini kepala daerah.

“Kewenangan diskresi ini hanya berwenang pada kepala daerah saja, tidak pada yang lain dan ini yang bisa kami sampaikan beberapa clue yang kita pahami bersama,” terangnya. Namun usai mengikuti rapat Pansus, M Djamil tidak banyak memberikan keterangan kepada awak media. (vin/ed2)

Ketua Pansus Sinung Sudrajat, S.Sos mengatakan, melonjaknya kasus terkonfirm Covid-19 warga Bondowoso akibat penularan di tempat mereka bekerja, PT Salem Situbondo.

“Ada sekitar 1700 warga Bondowoso yang bekerja di PT Salem. Dan alhamdulillah Satuan Gugus Tugas CoViD-19 bergerak cepat dengan melakukan pencegahan dengan mengkarantina karyawan yang terkonfirm virus corona,” kata Sinung.

Sinung menghimbau, agar aturan terbaru tentang penanganan pasien CoVid-19 disosialisasikan secara masif hingga akar rumput. Sehingga seluruh warga Bondowoso paham betul aturan baru tersebut.

Ditambahkan, Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan juga perlu segera disosialisasikan. Dalam Inpres tersebut juga ditur sanksi bagi yang melanggarnya.

Dalam Raker juga dibahas perlunya ditingkatkan penajaman sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam penanganan Virus Corona. Karena tidak bisa penanganannya dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri.

“Tokoh masyarakat, seperti guru ngaji, guru Madrasah, dan Pengasuh Pondok Pesantren juga harus dilibatkan. Namun demikian, kesadaran masyarakat adalah yang paling penting,” jelasnya.

Jadi, lanjutnya, masyarakatlah yang berperan penting dalam pencegahan penularan virus corona. Artinya, masyarakat harus menjadikan dirinya sebagai agen pencegahan virus Corona. (sam/mzm)

“Tapi soal komitmen menjaga keputusan fraksi. Rapat fraksi demokrat nasdem yang dipimpin herlina sendiri jelas sudah memutuskan bahwa kita bertujuh (jumlah pimpinan dan anggota fraksi Demokrat-Nasdem) memutuskan adanya pansus covid 19 dengan pertimbangan kemanusiaan. Lha kok kemudian dia sendiri yang menghianati keputusan kolektif fraksi itu. Sikap tersebut juga melanggar tata tertib dprd surabaya pasal 46 ayat 3 bahwa peserta rapat banmus harus konsultasi dengan fraksinya sebelum mengambil keputusan. Ini tidak dilakukan herlina. Padahal sampai sekarang fraksi demokrat-nasdem belum mencabut surat usulan pembentukan pansus covid yang dikirim ke ketua DPRD,” tegas Imam.

“Jadi terasa aneh kalo kemudian herlina mengatakan sikapnya menolak pansus sebagai sikap pribadi. Dia ditunjuk sebagai anggota banmus karena jabatannya untuk mewakili fraksi Demokrat-Nasdem di banmus bersama Saiful,” tambahnya.

Lebih lanjut, Imam pun mengungkapkan jika dirinya pernah ditelepon oleh Herlina. “Ia mengatakan supaya saya berpikir ulang mengusulkan pansus.

“Alasannya walikota akan marah dan berdampak pada bla bla bla.Saya jawab kalo memang resikonya seperti itu ya harus siap dihadapi demi percepatan penyelesaian wabah covid 19. Karena korbannya adalah rakyat. Ini masalah kemanusiaan,” ungkap dia.

“Saya juga pernah dikasih tau oleh seorang teman dewan supaya tidak usah kritis dan membuat pansus covid. Teman tersebut berjanji akan mengakseskan ke pemkot supaya saya bisa dapat bagian ikut membantu membagikan bantuan beras kepada warga surabaya terdampak covid. Tawaran ini sangat menarik dan menggiurkan karena saya bisa menyapa dan menolong konstituen yang sedang membutuhkan bantuan, tanpai harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Apalagi saat anggota dewan tidak diperbolehkan kunker sejak adanya serangan virus korona. Tawaran serupa juga dialami Camelia Habibah dari PKB yang juga mengusulkan pansus covid,” pungkasnya. (ace/yan)

Namun, dihadapan awak media, Sekretaris Komisi B Anshori menegaskan bagi anggota dewan yang tidak setuju terkait pansus bukan berarti tidak dukung penangganan Covid 19.

“Pandemi Covid-19 merupakan bencana internasional yang berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat karena penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah saja. Melainkan diperlukan partisipasi dari semua pihak, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan dan Stackholder yang lain maupun individu masyarakat,” ujarnya, Senin (20/4/2020).

Menurut Anshori yang juga salah satu anggota Fraksi Gerindra mengatakan anggota dewan yang tidak menyetujuhi adanya pansus Covid-19, bukan berarti mereka secara otomatis tidak mendukung penangganan dan pencegahan virus Corona di Kabupaten Lamongan.

“Kami yakin semua anggota (DPRD) sangat mendukung pencegahan dan penanganan Covid 19, artinya bagi anggota dewan yang tidak menyetujuhi Pansus jangan diartikan tidak mendukung penanganan yang telah dilakukan Pemkab yang kini sedang berjalan,” katanya menegaskan.

Tak hanya itu, dibeberkan Anshori, ditengah rapat Paripurna berlangsung sempat di skorsing selama 20 menit karena pembentukan pansus saat ini dianggap kurang tepat.

“Waktu pembentukan pansus saat ini kurang tepat, karena refocusing dan realokasi anggaran belum di tetapkan atau di sahkan. Kondisi seperti ini lebih baik DPRD meningkatkan fungsi anggaran dan pengawasan. Kalau nanti refocusing anggaran udah di tetapkan atau di sahkan, dan pemerintah daerah punya dasar hukum penggunaan anggaran,” bebernya.

“Selanjutnya, kita akan evaluasi apakah penggunaan anggaran itu udah berjalan baik atau belum, kalau belum berjalan dengan baik kita bisa membentuk pansus, kita juga punya hak interplasi untuk meminta keterangan pada bupati terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penangan covid-19,” tambahnya.

Selain itu, dikatakan Anshori, DPRD saat ini masih memberikan kesempatan kepada Tim Gugus Percepatan Covid-19 untuk berkerja dengan alokasi anggaran rutin dinas kesehatan dan RSUD serta dana taktis lainya.

“Saat ini kita memberikan kesempatan Tim Gugus Percepatan Covid-19 untuk bekerja semaksimal mungkin dengan alokasi anggaran rutin dari dinas kesehatan dan RSUD serta dana tak terduga. Untuk itu kami meminta percepatan refocusing dan realokasi anggaran ini segera di selasaikan,” Tegas Anshori yang juga selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan.

Lebih lanjut anshori mengaku selama ini di masing-masing komisi di DPRD Lamongan sudah melakukan pengawasan, melakukan rapat dengan mitra kerja termasuk memberikan masukan ke dinas-dinas terkait.

“Selama ini di masing-masing komisi sudah melakukan pengawasan diantaranya melakukan rapat dengan mitra kerja dan memberi masukan ke dinas-dinas terkait. Alhamdulillah respon dinas-dinas tersebut cukup cepat. Kita di banggar juga udah rapat terkait refocusing dan realokasi anggaran dengan satuan tiga, untuk itu kita lebih memilih meningkatkan fungsi anggaran dan pengawasan,” tandasnya.

Di sisi lain, ditambahkan Ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur, usai menggelar Rapat Paripurna kepada awak media menjelaskan rapat dengan agenda pembentuk Pansus akhirnya ditunda.

“Tadi saat rapat terjadi tarik ulur, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Akhirnya kita pending sebentar untuk melakukan rapat fraksi. Hasilnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) setuju, Demokrat minta ditunda dan partai lainya juga minta ditunda, akhirnya rapat kita tutup dengan penundaan rapat,” jelasnya.

Selain itu, menurut H. Ghofur, dalam waktu dekat akan rapat lagi bersama pimpinan, fraksi dan komisi untuk membahas jadwal penundaan tersebut.

“Sebelum ada rapat paripurna ini sudah ada rapat pimpinan, kemudian dibawa ke Banmus dan ternyata di Paripurna terjadi tarik ulur. Ada yang setuju, ada yang ditunda dan macam-macam,” ucapnya.

Lebih lanjut, dijelaskan H. Ghofur, tujuan dibentuknya Pansus Covid -19 diantarnya untuk membantu mempercepat pemerintah daerah dalam menangani Covid 19 di Lamongan, menampung usulan saran dan masukan terkait Covid-19 dari masyarakat dan melakukan sesuatu yang tidak bisa tersalurkan melalui tim gugus atau instansi Pererintahan Daerah.

“Tujuan lainya yakni untuk membeck-Up penuh Tim gugus atau Pemkab terkait penanganan Covid 19, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan. Selain itu mempermudah kordinasi dengan Tim Gugus yang ada,” pungasnya. (fjr/zen/yan)