Pantai Midodaren – Memontum

12 Tahun Mangkrak, Pantai Midodaren Jadi Destinasi Unggulan Tulungagung

Memontum 1 — Thu, 28 Jul 2022 14:42:03 +0000

Memontum Tulungagung – Masyarakat Tulungagung kini mempunyai wisatawan unggulan di wilayah selatan. Adalah Pantai Midodaren, yang resmi dibuka untuk umum dengan konsep modern, setelah lahan tersebut mangkrak sekitar selama 12 tahun.

Investor PT Taman Wisata Soemo Suparto (TWSS), Irjen Pol (Purn) Mudji Waluyo, mengungkapkan bahwa lokasi Pantai Midodaren sepenuhnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Adapun total luas pantai dan sekitarnya, yakni 12,5 hektare. PT TWSS sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, telah diberikan hak untuk pengelolaan pengembangan wisata.

“Terkait dengan aset ini, itu dimiliki oleh seluruh warga masyarakat Tulungagung, sebagaimana hak dan kewajiban yang diatur PKS (Perjanjian Kerjasl Sama) antara PT TWSS dengan Pemkab Tulungagung. Lokasi ini sendiri, sudah hampir 12 tahun mangkrak,” ungkap Irjen Pol (Purn) Mudji Waluyo dalam launching Pantai Midodaren, Kamis (28/07/2022) tadi.

Mantan Kapolwil Malang itu mengungkapkan, seperti yang dikatakan Bupati Tulungagung, bahwa perlu adanya destinasi wisata untuk mengembalikan idola yang sudah tercatat dalam memory book. Sebab, dahulu moncer wisata yang terkenal adalah Pantai Popoh.

“Kata Pak Bambang (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung), dahulu kalau orang turun dari bandara, itu di situ ada peta Pantai Popoh terpampang. Dimana, merupakan destinasi bagi wisatawan global maupun lokal untuk mengetahui keindahan Kota Tulungagung,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, Pantai Popoh yang sekian lama hilang dari peredaran, khususnya bagi wisatawan mancanegara, Pantai Midodaren bisa kembali menjadi pengganti.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Sinarto, menjelaskan bahwa potensi pantai di Jawa Timur, bisa dikelola menjadi destinasi wisata unggulan. Khusus untuk Pantai Midodaren, dirinya memberikan pesan hendaknya pengelola selalu menerapkan namanya prinsip-pronsip CHSE.

“Clean, Health, Safety dan juga Environment. Empat prinsip itu bisa menjadikan bersih, sehat, serta pengelolaan lingkungan secara baik,” ujar Sinarto.

Baca juga :

Dirinya melanjutkan, pengelola harus menunjukkan performa produk karakter kultur wilayah setempat. Yaitu, bisa mengembangkan dengan baik, lalu marketing dengan format digital menjadi pekerjaan penting dalam menghadapi persaingan.

Disinggung soal Pantai Midodaren apakah sudah memenuhi kriteria, Sinarto menuturkan, masih perlu tindak lanjut serta masih butuh dibersihkan dengan baik. Terlebih ketika nanti di musim penghujan, banyak sampah yang terbawa oleh ombak laut. Sehingga secara langsung akan memperburuk pemandangan pantai.

“Ini harus ada manajemen. Bagaimana memanajemen sampah agar semua terjaga dengan baik,” jelasnya.

Perihal pembinaan, pihaknya mengaku secara maksimal perlu didampingi secara berkala karena masih dasar. Sebab, ketika semua perencanaan selesai, baru menyusun manajemen yang bagus termasuk bisa menjadi desa devisa. “Nanti mencoba banyak pendekatan ke wilayah wilayah desa wisata dengan teman-teman BMD untuk mencari potensi di daerah itu punya kelebihan apa,” terangnya.

Wakil Bupati (Wabup) Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menerangkan bahwa Pantai Midodaren sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah, yang diwakili oleh Dinas Pariwisata Jatim. Pihaknya berharap, destinasi pantai ini bisa memberikan kontribusi APBD Tulungagung dan masyarakat Tulungagung, khususnya masyarakat Kecamata Besuki.

“Bisa menjaga dan andarbeni. Sehingga, para wisatawan yang datang ke tempat ini merasa aman dan senang. Akhirnya, bisa menjadi referensi ke tetangga, saudara atau teman untuk datang lagi ke Pantai Midodaren,” ujar Gatut Sunu Wibowo. (jaz/gie)

Polemik Pantai Midodaren Tulungagung, Ini Kata Disbudpar

Memontum 1 — Wed, 08 Jun 2022 10:45:06 +0000

Memontum Tulungagung – Polemik pengerjaan hingga rencana pengelolaan Pantai Midodaren Tulungagung, yang diambil alih oleh investor, mendapat respon Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Tulungagung. Dijelaskan, bahwa semua persyaratan investor sudah lengkap, sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait pembangunan tersebut.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Aris Wahyudiono, mengungkapkan terkait Pantai Midodaren, dari awal progres sampai hari ini, sudah terpenuhi semua. Mulai dari perlengkapan, syarat-syaratnya dan akhirnya terbitlah sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS).

“Antara Pemkab Tulungagung dengan investor, sudah ada PKS. Jadi, tinggal progres pembangunan. Yang jelas, tahun kemarin sudah jadi,” ungkap Aris Wahyudiono saat dikonfirmasi, Rabu (08/06/2022).

Pihaknya juga membenarkan, bahwa mulai pembangunan dan pengelolaan, adalah dari investor. Ketika adanya tuntutan dari masyarakat penghentian sementara, itu masih akan melihat siapa yang menghentikan. Karena, hanya ada dua pihak yang bisa memutuskan pembangunan tersebut.

Pria yang pernah menjadi protokoler Bupati Tulungagung ini mengaku, ketika antara Pemkab dan investor tidak ada yang keberatan, maka pembangunan akan terus berjalan. Kalau di tengah-tengah menghentikan progres pembangunan berarti menyalahi PKS.

“Kita akan menyalahi aturan, kalau kita menghentikan,” bebernya.

Baca juga :

Aris menambahkan, bagi hasil dalam PKS tidak menyebutkan antara warga dengan investor. PKS tetap hanya ada pihak 1 dan pihak 2, antara Pemkab dengan investor. Ketika nanti sudah beroperasi, dari investor pasti bagi hasil sekian persen.

Seperti dalam perjanjian, paparnya, pengelola lebih banyak serta Pemkab selaku yang mempunyai lahan, mendapat bagi hasil. Ketika sudah beroperasi, untuk setor bagi hasil langsung ke Badan Pendapata Daerah (Bapenda).

“Jadi, bagi hasil tidak ke Dinas Pariwisata. Kita hanya mengurus prosesnya saja,” imbuhnya.

Disinggung keuntungan untuk Desa Besuki, pihaknya tidak menampik juga tetap akan mendapat perhatian. Karena, desa adalah panjang tangannya pemerintah daerah, yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sehingga, Desa Besuki akan mendapat bagi hasil. Bisa berupa infrastruktur yang diarahkan ke sana, karena penyumbang PAD dari sana.

Dirinya menambahkan, investor juga sudah musyawarah dengan desa atau diwakili oleh Kepala Desa, di luar PKS dengan Pemkab Tulungagung. Ada kesepakatan dari investor, untuk menyisihkan penghasilan untuk disumbangkan ke kas Desa Besuki.

“Itu kayaknya ada, tapi saya tidak tahu nominalnya berapa,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, pembangunan Pantai Midodaren, menuai polemik warga. Alasannya, karena ada indikasi pantai yang akan menjadi ikon Tulungagung, tidak hanya dibangun pihak tiga, namun juga dikelola oleh pihak tiga. Buntut dari kekesalan warga, pun dilakukan dengan memasang banner penolakan di depan Kantor Kepala Desa, hingga akhirnya pihak Pemdes memfasilitasi aspirasi masyarakat melalui audiensi. (jaz/sit)

Bakal Jadi Icon Pantai di Tulungagung, Pantai Midodaren Jadi Alasan Polemik

Memontum 1 — Tue, 07 Jun 2022 12:41:21 +0000

Memontum Tulungagung – Pantai Midodaren masih dalam tahap pembangunan oleh investor PT Taman Wisata Soemo Suparto (TWSS). Rencananya, pantai yang berada di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Tulungagung, tersebut bakal menjadi ikon Kabupaten Tulungagung, setelah nantinya dibuka secara resmi.

“Menurut Pak Bupati, pantai ini mau dijadikan icon Tulungagung. Itu sudah lama, tahun 2020 rencana itu sudah ada. Karenanya, dari 2021 mulai perizinan sampai 2022,” ungkap Kepala Desa Besuki, Suharto.

Hasil pantauan Memontum.com di lokasi, tampak alat berat masih beroperasi untuk membangun sisi bibir pantai tepat di bawah Pohon Cemara. Selain itu, menurut Pemdes Besuki, di dalam akan ada wahana lain yang ikut menambah nyaman pengunjung.

“Sekarang rumah-rumah pohon hampir jadi, kolam renang sudah mulai dibuat,” ungkap Suharto.

Menurutnya, sebelum proses pembangunan dimulai, sudah banyak pengunjung menikmati suasana pantai. Tapi, terkendala akses jalan jauh dari Jalur Lintas Selatan (JLS) sekitar 1.850 meter. Sehingga, pihak Pemdes Besuki belum bisa mengelola dengan maksimal karena dana yang dialokasikan cukup besar.

Baca juga :

“Kalau dikelola desa, ini tentu tidak mampu. Tidak seperti Pantai Gemah, yang akses jalan turun langsung menuju pantai. Akses jalannya, itu biaya besar,” paparnya.

Suharto mengaku, sebelum proses pembangunan pada 2021 awal, sudah masuk. Kemudian pemaparan lama akhirnya mengurus perizinan dibangun pada tahun 2022 ini. Sambil menunggu legalitas dari perhutani pembangunan terus berlanjut hingga sekarang.

Pihaknya mengaku pembangunan dengan investasi diprakirakan senilai Rp 200 miliar. Target penyelesaian rencana awal Juli 2022, akan tetapi ada kemoloran hingga akhir tahun karena masih 60 persen pengerjaan. “Diperkirakan tahun baru operasional,” ungkapnya.

Lain halnya, Wakil Ketua Karang Taruna, Arik Susanto, mengungkapkan potensi Pantai Midodaren cukup menarik. Selain luas, juga membentang panjang pantai yang membuat pengunjung lebih leluasa memilih tempat berteduh. “Selain luas dan panjang juga langsung berhadapan laut lepas (pantai selatan). Tapi nanti seandainya terjadi misal tsunami itu langsung terdampak,” ujar Arik Susanto. (jaz/gie)

Pembangunan Pantai Midodaren Tulungagung Tuai Polemik Desa

Memontum 1 — Tue, 07 Jun 2022 12:22:02 +0000

Memontum Tulungagung – Masyarakat Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, menyoal pelaksanaan pembangunan Pantai Midodaren, yang kini diambil alih. Masyarakat berprasangka, bahwa dengan dibangunnya pengembangan pantai oleh investor, maka akan mengurangi potensi pengembangan dan pengelolaan desa.

Wakil Ketua Karangtaruna Desa Besuki, Arik Susanto, mengungkapkan bahwa selama ini ada miskomunikasi dari pihak desa dan masyarakat. Mereka menginginkan, bahwa pengelolaan tempat wisata itu dengan melibatkan masyarakat desa setempat.

“Masyarakat berharap, bahwa Desa Besuki memiliki wisatanya sendiri. Karenanya, pembangunan dan pengembangan, dibangun oleh masyarakatnya sendiri,” ungkap Arik Susanto, selepas audiensi antara Pemerintah Desa Besuki dengan masyarakat, Selasa (07/06/2022) tadi.

Menurutnya, sepenuhnya pengembangan pantai adalah ditangan pemerintah daerah. Karenanya, mereka berharap Pemerintah Kabupaten Tulungagung, untuk mementingkan kepentingan masyarakat lebih dahulu daripada kepentingan investor.

Dirinya menegaskan, agar sementara bisa menghentikan proyek karena terjadi gejolak di masyarakat dan belum mufakat. Kemudian, menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat, supaya ke depan tidak berkepanjangan. “Jadi, kalau nanti sudah kondusif, baru bisa mulai lagi. Atau bagaimana permasalahannya nanti, bisa segera selesai,” ungkapnya.

Arik menambahkan, masyarakat tahu ada pembangunan di kawasan pantai, kurang lebih satu hingga dua bulan yang lalu. Ketika nantinya tetap tidak diindahkan, pihaknya akan terus berjuang, memperjuangkan hak-hak masyarakat Besuki.

Baca juga :

Menyoal investor bisa atau tidak beriringan, dirinya mengungkapkan, diharapkan bisa asalkan masyarakat dilibatkan penuh. Bagaimana kesepakatan kepada investor supaya masyarakat ikut sejahtera dengan adanya wisata asli Desa Besuki itu. “Kelihatannya, ini memang miskomunikasi atau ada orang-orang tertentu yang mencari posisi untuk mengamankan adanya wisata tersebut,” imbuhnya.

Pria 40 tahun ini menjelaskan, kendati beberapa masyarakat sudah diambil sebagai pekerja namun belum ditetapkan. Itupun tidak mewakili dari jumlah masyarakat Desa Besuki. Ada Kurang lebih sekitar 50 an orang diambil untuk pembangunan menjadi tenaga kerja. “Masyarakat (yang dilibatkan) sangat belum mewakili dari kondisi Desa Besuki,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Besuki, Suharto, mengungkapkan usulan-usulan dari masyarakat itu luar biasa, terkait dengan pengembangan wisata di Tulungagung. Pemdes akan mengakomodir sesuai kategori kewenangan desa. Sehingga usulan banyak, ada kapasitasnya dari Pemdes mengusulkan ke Pemkab dan pihak invesor.

“Kami akan mengusulkan sesuai dengan kewenangan desa. Usulan-usulan itu bagus bagi masyarakat, kami mengapresiasi yang luar biasa,” ungkap Suharto.

Pemdes Besuki terkait perjanjian kepada investor PT Taman Wisata Soemo Suparto (TWSS) akan menuangkan dalam hitam di atas putih. Karena sebelumnya Pemdes hanya menerima Rp 5 juta, hal itu akan dikaji lebih jauh.

Perihal keinginan masyarakat untuk penambahan Ruko guna memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga akan diusulkan. Sebab selama ini masih ada dua kios yang berasal dari Bumdes dan Karangtaruna, sehingga perlu adanya penambahan. “Tetapi ya nanti usulannya, bagaimana menggodoknya kalau permintaan warga Besuki jalan semua. Nanti juga akan ada seleksi-seleksi dan sebagian akan kita bahas,” jelasnya. (jaz/gie)