Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan bahwa pemanfaatan perangkat digital menjadi strategi utama dalam memantau kondisi jalan secara cepat dan akurat. Menurutnya, teknologi tersebut mampu memberikan laporan situasi lalu lintas secara real time, sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan ketika terjadi kepadatan kendaraan.

“Mengenai upaya ekstra sudah kami siapkan. Kami menggunakan teknologi dan aplikasi yang mampu memberikan laporan kondisi jalan secara langsung,” ujar Jaya, sapaannya, Rabu (13/05/2026) tadi.

Menurutnya, optimalisasi sistem digital juga menjadi solusi atas keterbatasan jumlah personel di lapangan. Melalui pemantauan berbasis teknologi, Dishub dapat menentukan prioritas penanganan tanpa harus menempatkan petugas di seluruh titik secara bersamaan.

“Kalau di titik tertentu muncul kemacetan, kami bisa langsung mengirimkan petugas ke lokasi untuk melakukan penguraian,” katanya.

Baca juga :

Berdasarkan hasil pemetaan Dishub, sejumlah ruas jalan diprediksi berpotensi mengalami kepadatan selama libur panjang. Di antaranya Jalan Ahmad Yani yang menjadi jalur utama kendaraan dari arah Gerbang Tol Singosari menuju Kota Malang. Kemudian, Jalan Borobudur juga menjadi perhatian karena merupakan kawasan kuliner sekaligus akses penghubung menuju Jalan Soekarno-Hatta hingga Kota Batu.

“Untuk Jalan Basuki Rahmat perkiraan ramai karena adanya aktivitas wisata di kawasan Kayutangan Heritage dan Jalan Merdeka di sekitar Alun-Alun Merdeka juga menjadi pusat aktivitas masyarakat,” tambahnya.

Terkait kemungkinan rekayasa lalu lintas, Dishub memastikan kebijakan tersebut tetap memerlukan koordinasi bersama Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota karena berkaitan dengan aturan teknis di lapangan. Meski begitu, Dishub memperkirakan kepadatan di jalur nasional penghubung Kota Malang dan Kabupaten Malang tidak setinggi periode libur panjang sebelumnya.

“Tetapi kami menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi potensi anomali, artinya kondisi yang awalnya diperkirakan lancar bisa saja tiba-tiba terjadi kemacetan,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Gus Fawait – sapaan Bupati Jember, mengatakan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk memastikan bahwa solusi yang direncanakan telah berjalan sesuai jalurnya. Dalam peninjauan itu, dirinya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menunjukkan komitmen nyata, dalam menindaklanjuti permohonan perbaikan jalan dari Pemkab Jember.

“Secara administratif, jalan ini memang berada di bawah wewenang provinsi. Namun secara moral, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di sini, adalah tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat Jember. Kami bersyukur, komunikasi yang intensif antara daerah dan provinsi membuahkan hasil cepat,” kata Gus Fawait.

Baca juga :

Bupati Fawait juga menekankan, bahwa pembangunan infrastruktur yang mumpuni adalah fondasi utama bagi kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu, dirinya secara rutin mengirimkan laporan pembaruan mengenai titik-titik jalan rusak di seluruh Jember kepada instansi terkait di level yang lebih tinggi.

Selain titik Kencong, Gus Fawait juga memaparkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pengajuan perbaikan yang mencakup jalur Jombang, Kencong, hingga Gumukmas. Di sisi lain, perwakilan dari Tim Teknis Lapangan, Hermawan, memberikan penjelasan tambahan mengenai detail pekerjaan.

“Proses pengerjaan meliputi pemadatan struktur tanah sebelum dilapisi aspal panas (hotmix) berkualitas tinggi agar memiliki daya tahan yang lama terhadap beban kendaraan berat,” jelas Hermawan.

Gus Fawait menutup kunjungannya, dengan meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan dukungan moral kepada para pekerja di lapangan. Dirinya juga membocorkan rencana jangka menengah, berupa pelebaran jalan nasional mulai dari Tanggul hingga Mangli yang dijadwalkan mulai pengerjaannya pada pertengahan tahun ini. Sinergi ini, diharapkan mampu menciptakan wajah Jember yang lebih modern dan terkoneksi dengan baik. (rio/gie/adv)

“Kami mengecek agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok tetap terjaga di pasaran. Karena selama Ramadan, biasanya mengalami kenaikan,” kata Bupati Ipuk.

Selama satu pekan Ramadan, tambahnya, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Seperti telur, saat ini berada di harga Rp 31 ribu dari sebelumnya Rp 27 ribu – Rp 28 ribu. Daging sapi naik dari Rp 125 ribu menjadi Rp 145 ribu dan daging ayam naik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 36 ribu.

Sementara Cabai yang sempat naik hingga Rp 130 ribu perkg, kini turun menjadi Rp 98 ribu. Bawang merah juga naik menjadi Rp 45 ribu – Rp 48 ribu perkg. Sementara sejumlah komoditi harganya stabil diantaranya gula pasir Rp 17 ribu perkg, minyak goreng Rp 17.500 – Rp 19.500 perliter, bawang putih Rp 30 ribu -35 ribu perkg, beras premium Rp 74.500/5 kg dan beras medium Rp 68.500/5kg.

Baca juga :

Bupati Ipuk mengatakan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok. “Untuk mengendalikan harga, kami bersama stakeholder terkait terus menggelar pasar murah secara massif sejak awal Ramadan, merata di seluruh kecamatan. Silakan manfaatkan,” kata Bupati Ipuk.

Kepala Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza, mengatakan dinamika kenaikan harga sejumlah komoditi bahan pokok saat ini masih dalam batas wajar. Sehingga, tidak berpotensi menyebabkan inflasi.

“Kami meminta TPID untuk menggelar pasar murah dalam rangka pengendalian harga,” kata Iqbal.

Ditambahkan Kapolresta Banyuwangi,  Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan, bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi penimbunan komoditas bahan pokok di Banyuwangi. “Kami akan ikut memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan sejumlah kebutuhan masyarakat lainnya selama Ramadan hingga Idul Fitri,” katanya. (kom/bwi/gie)

Pemantauan udara ini dilakukan, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan seluruh unsur, dalam memberikan pelayanan keselamatan kepada masyarakat. Pemantauan ini, difokuskan pada titik-titik krusial di wilayah Jawa Timur. Mulai dari jalur Tol Trans – Jawa hingga titik penyeberangan Jawa – Bali.

Rombongan sendiri, lepas landas dari Base Ops Lanudal Juanda, Sidoarjo, dengan menggunakan helikopter Basarnas jenis Dauphin HR 3601. Helikopter tersebut, bergerak menuju arah timur melintasi rute Pasuruan, Probolinggo, Situbondo hingga daerah Banyuwangi.

Baca juga :

Dari pantauan udara, Kabasarnas, Gubernur Jatim, Kasdam V Brawijaya, Direktur Operasi Basarnas dan Kepala Kantor SAR Surabaya, melihat langsung kondisi arus lalu lintas di ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi (Prosiwangi). Jalur ini, menjadi perhatian khusus karena diprediksi mengalami peningkatan volume kendaraan wisatawan yang menuju Bali.

Pemantauan udara ini dimaksudkan, juga untuk memastikan bahwa seluruh alur pergerakan masyarakat, baik di jalur bebas hambatan maupun arteri, terpantau dengan baik. Sejauh ini dari pantauan udara, arus lalu lintas di Tol Prosiwangi masih terpantau lancar dan terkendali.

Selain jalur darat, titik berat pemantauan tertuju pada aktivitas penyeberangan di Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) dan Pelabuhan Gilimanuk (Bali). “Kesiapsiagaan personel dan juga Alut di titik ini sangat penting, mengingat tingginya mobilitas masyarakat serta faktor cuaca yang seringkali dinamis di perairan Selat Bali,” ujar Kabasarnas.

Basarnas menyiagakan Alat Utama (Alut) SAR laut dan personel rescue di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kondisi darurat secara cepat (quick response). “Siaga SAR Khusus Nataru 2025/2026 ini dijadwalkan akan terus berlangsung hingga awal Januari 2026 mendatang. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu memantau prakiraan cuaca dari BMKG sebelum melakukan perjalanan jarak jauh,” tambahnya. (hms/gie)

Dirinya memastikan, integrasi penanganan bencana antara BPBD, Polri, TNI, serta relawan lokal berjalan lancar. “Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar setiap respons cepat dan tepat sasaran. Posko Darurat yang terintegrasi memungkinkan kita memantau kondisi sungai secara real time dan menyiapkan langkah mitigasi lebih awal,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ex Officio Kepala BPBD Lumajang, Sabtu (06/12/2025) tadi.

Baca juga :

Pemerintah Daerah (Pemkab) Lumajang menekankan, pendekatan ini bersifat proaktif. Tim gabungan melakukan pemetaan wilayah rawan, memperkuat tanggul sungai dan membekali relawan dengan pengetahuan serta perlengkapan darurat. Hal ini, bertujuan agar risiko terhadap warga dapat ditekan sebelum terjadinya banjir lahar dingin berikutnya.

“Kesiapsiagaan tidak hanya tentang menunggu bencana datang, tetapi juga menyiapkan strategi mitigasi, jalur evakuasi dan penguatan fisik tanggul. Semua ini harus berjalan bersamaan agar warga tetap aman,” urainya.

Langkah-langkah tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama, sekaligus membangun ketahanan masyarakat melalui penguatan kapasitas relawan dan sinergi lintas instansi. Dengan strategi ini, diharapkan dampak banjir lahar dingin di Candipuro dapat diminimalkan dan kesiapsiagaan masyarakat semakin tinggi. (kom/adi/gie)

“LKPM memberikan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan daerah. Penyampaian laporan yang tepat dan tepat waktu menjadi sangat penting bagi pengambilan keputusan strategis,” ujar Paiman, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPM bagi para pelaku usaha, di Ballroom Abby Hotel Lumajang, Rabu (19/11/2025) tadi.

Disampaikan Paiman, pemahaman yang sama terkait pentingnya LKPM harus dimiliki seluruh pelaku usaha. “Melalui Bimtek ini, kami memfasilitasi pelaku usaha agar dapat menyampaikan laporan dengan benar, sekaligus membantu mengatasi kendala teknis dalam pengisian melalui sistem Online Single Submission (OSS),” jelasnya.

Baca juga :

Paiman juga menambahkan, dukungan ini tidak hanya mendorong kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daerah dan nasional untuk memastikan investasi tetap terpantau dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan. Dirinya menekankan, data yang terkumpul melalui LKPM menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah, mulai dari perencanaan infrastruktur hingga kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pelaporan yang tepat waktu dan akurat menjadi fondasi bagi pengembangan investasi yang berkelanjutan.

Bimtek yang diikuti pelaku usaha dari berbagai sektor ini, diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang transparan, akuntabel dan mendukung pembangunan daerah. Dirinya berharap, agar pelaku usaha tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menyadari peran strategis laporan mereka bagi kemajuan Lumajang. (kom/adi/gie)

Bersama Bupati Ipuk, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul dan Luhut, serta rombongan, duduk santai menikmati kopi robusta khas desa tersebut. “Kopinya mantap,” celetuk Luhut saat menyeruput kopi lanang robusta Gombengsari.

Selain mencicipi kopi, mereka juga melihat proses pengolahan kopi yang masih dilakukan secara tradisional oleh petani setempat. Mulai biji disangrai, lalu ditumbuk hingga diayak, menghasilkan bubuk kopi halus yang siap seduh.

Gus Ipul dan Luhut juga melihat produk-produk kopi Banyuwangi, yang tidak lain adalah milik UMKM Banyuwangi, yang turut dipamerkan. Rombongan nampak kagum, dengan berbagai produk kopi Banyuwangi yang dikemas dengan apik.

“Brandingnya sudah bagus,” timpal Gus Ipul.

Ditambahkan Luhut, Banyuwangi berpotensi besar dalam pengembangan kopi. Oleh karena itu, pihaknya merencanakan melakukan riset sekaligus pembangunan laboratorium pengembangan kopi di daerah tersebut.

Baca juga :

“Di sini ekosistemnya sudah terbentuk, ini yang sangat penting. Kita akan coba riset kopi disini, juga rencana membangun laboratorium (pengembangan kopi) di Banyuwangi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menambahkan bahwa Gombengsari merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di Banyuwangi. Desa ini memiliki luas kopi rakyat sekitar 600 hektare.

Ekosistem pertanian di kawasan ini, juga terintegrasi dengan peternakan. Sehingga, lebih berkelanjutan.

“Dari hulu ke hilirnya sudah tertata. Dari peternakan, kotorannya diolah menjadi pupuk. Pupuk organiknya untuk menyuburkan tanaman kopi mereka,” kata Bupati Ipuk.

Ketua Gapoktan Gombengsari, Haryono, mengatakan potensi produksi kopi di desanya cukup besar. Dari luasan kebun, produksi bisa mencapai 1 hingga 2 ton per hektare. Kopi disini diproduksi menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi.

“Dahulu sebelum ada dukungan pemerintah, harga kopi kami hanya Rp 18 ribu sampai Rp 20 ribu. Sekarang harga kopi jauh lebih baik, yaitu di Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu perkilogramnya. Sehingga, petani yang tergabung dalam masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG), lebih terjamin,” ujarnya.

Tidak jauh dari lokasi itu, rombongan juga mengunjungi peternakan kambing perah milik kelompok ternak setempat. Gus Ipul dan Luhut juga sempat mencicipi susu segar hasil produksi peternakan ini. (kom/bwi/sit)

Bupati Warsubi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Aplikasi Jaga Desa merupakan terobosan baru yang sangat penting bagi kepala desa. Tujuannya, yaitu agar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, serta membangun sesuai dengan peraturan yang ada.

“Aplikasi Jaga Desa hadir untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan desa. Dengan berbagai fitur mulai dari laporan keamanan, informasi desa hingga bantuan darurat. Aplikasi ini, untuk memastikan setiap warga bisa tetap terhubung dan terinformasi,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Aplikasi Jaga Desa bertujuan untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, serta mencegah terjadinya penyimpangan. “Kami berharap dengan adanya Aplikasi Jaga Desa, pembangunan di Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan baik. Sehingga, Jombang maju dan sejahtera untuk semua juga terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Nul Albar, menyampaikan bahwa Aplikasi Jaga Desa bertujuan untuk membantu aparat desa dalam pengelolaan Dana Desa. “Pemerintah menginginkan, dalam pembangunan di desa tidak ada hambatan, karena saat ini masyarakat menunggu pelayanan dari pemerintah,” ungkapnya.

Nul Albar menjelaskan, untuk bisa memanfaatkan mekanisme penggunaan Aplikasi Jaga Desa, maka ada beberapa prosedur. Seperti, membuka Aplikasi Jaga Desa melalui browser, buat pengaduan, isi form pengaduan, unggah bukti, kirim pengaduan, pantau status, input data dan yang terakhir monitoring dari kejaksaan.

“Kami mengimbau kepada kepala desa, agar tidak takut untuk melaksanakan pembangunan. Akan tetapi, untuk pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan aturan,” imbuhnya. (azl/gie)

“Situasi di lapangan terus kami pantau. Kami mengajak masyarakat untuk tidak khawatir dan mendukung proses distribusi ini dengan tetap tertib,” kata Bunda Indah.

Pemerintah daerah juga memastikan, komunikasi terbuka antara SPBU, dinas teknis dan aparat keamanan terus berjalan untuk memantau kebutuhan masyarakat dan mempercepat respons jika diperlukan. Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak.

Menurutnya, pelayanan publik akan berjalan lebih baik, apabila semua pihak saling menjaga suasana yang kondusif.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang, Yudho Hariyanto, menyampaikan bahwa beberapa SPBU di Jalur Probolinggo–Jember, saat ini sedang dalam tahap penerimaan dan pembongkaran BBM. “Distribusi tetap berjalan. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan layanan di SPBU tetap berjalan optimal,” ujar Yudho.

Baca juga :

Sejumlah SPBU di Lumajang, tambahnya, terpantau sedang menjalankan proses bongkar muat BBM. Diantaranya, SPBU Klakah (5467303), Pertalite 24 KL, Bio Solar 16 KL dan Pertamax 8 KL saat ini sedang dibongkar. Sedangkan Bio Solar 8 KL dijadwalkan menyusul.

SPBU Kedungjajang (5467306), Pertalite 8 KL, Pertamax 8 KL dan Bio Solar 24 KL dalam tahap bongkar, sedangkan Pertalite tambahan 8 KL dalam antrean GO. Selanjutnya SPBU Wonorejo (5467304), roses bongkar untuk Pertalite 24 KL dan Pertamax 8 KL sudah berjalan. Sementara Bio Solar 24 KL belum GO karena kendala teknis jaringan.

Di SPBU Mlawang (5467319) dan SPBU Banyuputih (5467308), tengah menunggu giliran pengiriman. Khusus SPBU Wonorejo, Yudho menjelaskan bahwa gangguan koneksi wifi akibat kabel putus di sekitar Terminal Wonorejo menyebabkan layanan transaksi terganggu.

“Petugas sedang menangani kendala teknis ini agar layanan bisa kembali normal secepatnya,” tambahnya.

Yudho menambahkan, koordinasi telah dilakukan dengan depo-depo Pertamina di Malang, Surabaya, Madiun dan Tuban untuk mendukung kelancaran distribusi, khususnya di Lumajang. “Mari kita jaga bersama kenyamanan pelayanan publik ini. Apabila ada informasi teknis atau hal yang perlu ditindaklanjuti, masyarakat dapat menyampaikannya melalui jalur resmi,” ujarnya. (kom/adi/gie)