Dari 15 anggota Panwascam yang sudah dilantik beberapa pekan lalu, 11 diantaranya merupakan anggota Panwascam yang telah bertugas pada Pilpres 2024 dan tujuh dari mereka mendapat tanggapan dari masyarakat. Tanggapan itu, yakni mengenai Dumas karena diduga melakukan sederet pelanggaran.

“Nanti akan kita klarifikasi semua. Baik pelapor maupun terlapor dan orang-orang yang terkait dalam laporan tersebut. Bawaslu juga tidak menilai secara subyektif hanya perseorangan, tetapi semua akan kita klarifikasi. Betul atau tidaknya juga menunggu hasil rapat pleno pimpinan Bawaslu Kota Malang,” kata Hasbi.

Selain itu, nantinya Bawaslu Kota Malang juga akan melakukan penggalian dan pendalaman data. Seperti soal data keuangan dan juga penganggaran dari masing-masing kecamatan.

Baca juga :

“Jika dirasa nanti klarifikasi kita kurang kuat, nanti bisa kita lakukan pendalaman data. Kemudian, perihal masalah anggaran dari Panwaslu Kecamatan nanti juga akan kita sampaikan. Kita akan cari informasinya, seperti apa,” ujarnya.

Apabila nantinya laporan yang masuk memang benar terjadi, ujarnya, maka pelaku tentunya akan diberikan sanksi. Tetapi, masih akan melihat dari hasil klarifikasi terlebih dahulu.

“Kalau memang terbukti benar sanksi beratnya mungkin diberhentikan. Kalau ringan surat peringatan. Kalau sedang mungkin surat peringatan yang ke berapa 1,2,3. Tetapi nanti kita lihat hasil klarifikasinya dulu, nanti akan kita sampaikan hasilnya,” ucap Hasbi.

Diakhir, apabila itu terbukti benar-benar terjadi maka Bawaslu Kota Malang juga akan menguatkan untuk dilakukan pembinaan. Sehingga kualitas kinerja dapat ditingkatkan dengan maksimal. (rsy/sit)

Ditemui seusai acara, dirinya berpesan kepada Panwascam yang baru dilantik agar menjunjung tinggi profesionalisme dalam mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu, netralitas juga harus dikuatkan.

“Tugas ini adalah amanat yang harus dijalankan demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas, aman, damai dan demokratis di Kota Malang. Integritas dan komitmen juga harus dijunjung tinggi serta harus bertanggungjawab yang sebaik-baiknya,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota juga menekankan kolaborasi antar Panwascam, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Tujuannya, agar dalam melakukan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai.

Baca juga :

“Ini tadi sudah ada Forkopimcam dan terus harus bersinergi, berkolaborasi agar dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan ketentuan dan harapan dari masyarakat Kota Malang,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga selalu memberikan dukungan kepada Bawaslu Kota Malang. Baik itu anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan, maupun sarana dan prasarana pendukung.

“Anggaran sudah kita berikan sesuai dengan ketentuan dan sudah diterima. Kemudian juga sarana dan prasarana pendukung. Termasuk juga nanti, akan kita fasilitasi terkait apa yang dibutuhkan, tetapi sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.

Lebih lanjut Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa Pemkot Malang telah memberikan dukungannya terkait dengan kantor baru untuk Bawaslu Kota Malang. Tepatnya berada di lahan bekas kantor BPBD Kota Malang, di wilayah Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

“Karena Kantor Bawaslu yang lama itukan sempit dan pas hujan itu bocor, kan kasihan. Akhirnya kami cek dan kami usulkan ada di ex Kantor BPBD dan sudah kita berikan ke Bawaslu Kota Malang. Karena itu (tempatnya), lebih memungkinkan dan layak,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Bawaslu Kota Malang, Muhammad Arifuddin, menyampaikan bahwa dari 15 anggota tersebut, 11 diantaranya sudah pernah menjadi Panwascam dalam Pilpres dan Pileg 2024 lalu. Sedangkan empat anggota, merupakan Panwascam baru. Untuk keterwakilan perempuan, pun juga sudah terpenuhi.

“Jadi untuk yang perempuan, itu ada dua orang untuk keseluruhan dan itu sudah memenuhi. Di masing-masing kecamatan, nantinya ada tiga orang Panwascam, yakni satu ketua dan dua anggota. Masing-masing menaungi dua divisi dan satu ketua. Jumlahnya sama dengan Pilpres dan Pileg kemarin, fasilitasnya juga sama,” kata Arif.

Mengenai tugas dan wewenang, ujarnya, juga masih sama seperti Pilpres lalu. Namun, saat ini tentunya harus berselaras untuk pengawasan di Pilkada serentak tahun 2024. Karena masa kerja Panwascam sendiri yakni selama delapan bulan.

“Kerja keras mereka dimulai pasca pelantikan ini dan teman-teman Panwascam sudah bisa turun untuk di perekrutan Panwaslu Kelurahan dan Desa (PKD) yang di bawah mereka. Di kelurahan nanti, akan dilakukan seleksi wawancara dan yang mewawancarai ya dari Panwascam ini,” katanya.

Baca juga :

Menanggapi tujuh nama yang dilantik dan masuk Dumas, Arif menyampaikan bahwa masih akan berkomunikasi lebih lanjut dengan empat pimpinan Komisioner Bawaslu Kota Malang. “Komunikasi ini sebelum kita mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Pada prinsipnya, kami tetap mengatensi semua laporan dari masyarakat. Apabila nanti ada tanggapan masyarakat terkait apapun yang jadi laporan atau temuan dari masyarakat, silakan diadukan hal tersebut kepada kami sesuai bukti yang faktual dan harus dibuktikan secara utuh. Pelapor juga harus jelas identitasnya. Nanti akan kami tindak tegas,” ucapnya.

Arif juga menyampaikan, bahwa tahapan pelantikan juga harus tetap dijalankan. Apabila tahapan tersebut tidak dilaksanakan, maka menurutnya Bawaslu Kota Malang bakal mendapatkan sanksi dari Bawaslu RI.

“Kami mesti tetap menggelarnya, karena bagian dari tahapan yang harus dijalankannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk proses dan tahapan terkait dengan pemberian sanksi, akan dilakukan apabila memang terbukti terjadi pelanggaran etik. Saat ini, Bawaslu Kota Malang masih belum bisa memutuskan, karena masih diklasifikasikan dan ditelaah lebih lanjut dengan Komisioner Bawaslu lainnya.

“Kami akan memberikan jawaban kemungkinan sekitar sebulan hingga dua bulan. Apakah nantinya sanksinya itu bersifat teguran atau pemberhentian sementara. Kita masih menggodoknya bersama komisioner Bawaslu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Kota Malang, Muhammad Hanif Fahmi, menyampaikan bahwa Dumas tersebut berkaitan dengan kinerja para Panwascam. Terlebih, mereka juga merupakan anggota Panwascam lama.

“Dari 15 orang tersebut, 11 orang diantaranya merupakan Panwascam lama. Kemudian dari 11 itu, ada tujuh nama yang mendapatkan aduan masyarakat, terkait dengan kinerjanya. Sementara empat orang lainnya, itu nihil,” kata Hanif, Jumat (24/05/2024) tadi.

Baca juga :

Karenanya, sebelum dilakukan pelantikan, terhadap tujuh orang Panwascam tersebut akan dilakukan pemanggilan untuk mengikuti proses klarifikasi. Selanjutnya, dilakukan pleno untuk pengambilan keputusan.

“Dalam prosesnya, akan diklasifikasi apakah nantinya aduan yang masuk termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, sedang atau berat. Karena masing-masing ada sanksinya. Mulai teguran lisan, teguran tertulis sampai pemberhentian,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa klarifikasi itu dilakukan untuk mencari kebenaran dari aduan masyarakat. Apabila memang benar-benar fakta terjadi di lapangan, maka akan diberikan rekomendasi dan sebagainya.

“Karena itukan belum tentu fakta. Nah, tuduhan itu apakah benar atau tidak, rekomendasinya bagaimana, latar belakangnya seperti apa. Kita lihat dari klarifikasinya mereka nanti,” ucapnya seraya menambahkan bahwa terhadap tujuh Panwascam tersebut tidak berpotensi gugur menjelang dilantik. (rsy/sit)

Rapat koordinasi sendiri, rencananya akan berlangsung selama dua hari. Dimana, di hari pertama atau Minggu tadi, menghadirkan beberapa pihak sebagai pemateri. Seperti diantaranya, Komisaris Utama Memontum.com, Prayogi Pangestu, yang mengisi materi ‘Teknik wawancara’. Kemudian, KPU Kabupaten Malang, mengenai materi ‘Verifikasi faktual calon’ dan Bawaslu Kabupaten Malang, untuk materi ‘Penjelasan juknis wawancara pengawas kelurahan/desa (PKD). Sementara Senin (30/01/2023) besok, beberapa pemateri dari Bawaslu, juga akan memberikan pembekalan.

“Pola rekrutmen itu memang tidak bisa lepas dari wawancara. Karena, pada intinya rekrutmen itu untuk mengarahkan kesepahaman dan segaris dengan kebijakan yang akan dilakukan. Karenanya, ini memang sangat penting dalam mendukung persiapan hingga perekrutan,” ujar Prayogi Pangestu.

Ditambahkannya, seperti di dunia jurnalistik, selama ini sudah menghasilkan atau produk-produk dari orang-orang yang luar biasa. Dimana, tidak hanya sebatas pada hasil karya atau dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Namun, juga mengerti dan paham mengenai tanggung jawab.

“Jadi, materi penting itu ada di 5W 1H. Karena kalau kita terapkan tentang itu, kita bisa tahu materinya yang perlu untuk direkrut. Karena ada kunci menjadi acuannya,” ujar Yogi.

Oleh sebab itu, Yogi berharap dari hasil rekrutmen ini, bisa menghasilkan pengawas-pengawas tingkat desa atau kelurahan yang luar biasa. Dan, bisa mengambil sikap yang adil juga tegas bagi semua.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Panwascam harus paham siapa yang akan direkrut dari wawancara tersebut. Karena, ini akan berantai dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk suksesnya Pemilu ke depan,” imbuhnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten, George Da Silva, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa rapat koordinasi ini sangat penting guna menambah wawasan Panwascam, sebelum melangkah pada proses rekrutmen pengawas Pemilu di tingkat desa/kelurahan. Dengan bekal dari sejumlah pemateri, diharapkan akan kian memudahkan langkah lanjutan dari Panwascam.

“Karena berhubungan dengan teknik wawancara, makanya kita juga melibatkan pihak dari perusahaan media,” kata George.

Mengenai unsur 5W 1H, lanjutnya, memang sangat penting dan diperlukan di panitia pengawas pemilu. Unsur itu, juga diperlukan saat membuat berita acara pelaporan dan terutama saat berdialog dengan seseorang.

“Yang kita undang hari ini, itu 99 pengawas kecamatan ditambah 99 staf bimbingan teknik (Bimtek). Yang selanjutnya, mereka akan melakukan wawancara terhadap calon PKD,” tegas George.

Diketahui, dengan menggunakan pola 5W 1H, 99 pengawas kecamatan tersebut akan melakukan wawancara kepada 1.488 pendaftar calon PKD. Dan, dari jumlah calon itu, hasil wawancara akan menetapkan 390 orang PKD.

Sedangkan, 5W 1H adalah sebuah metode yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih kaya dan mendalam. Caranya, dengan memenuhi atau menanyakan setiap unsur dari 5W 1H tersebut kepada nara sumber. (put/sit)

Mengawali pelaksanaan, kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Phirasyad, serta dihadiri oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Mico Yudistira.

Disampaikan Rayendra Phirasyad, bahwa kegiatan konsolidasi ini sangat penting dilakukan. Tujuannya, untuk mempersatukan komitmen internal Bawaslu disetiap tingkatan dalam melakukan tugas serta fungsi sebagai pengawas Pemilu.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Ada makna besar dari kegiatan konsolidasi pada hari ini. Yaitu, bagaimana membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan Pemilu serentak 2024, yang saat ini telah dimulai. Diantaranya, yakni verifikasi faktual partai politik,” ungkap Rayendra Phirasyad. 

Kordiv Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini dirinya berharap anggota pengawas dan staf di tingkat kecamatan, bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. “Saya berharap melalui kegiatan ini, khususnya komisioner tingkat kecamatan dan staf bisa memahami materi yang disampaikan oleh pemateri nantinya. Kemudian, nantinya dapat diimplementasikan di wilayahnya masing-masing,” ungkap Mico Yudistira.

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini, Firnandes Mursai sebagai praktisi hukum dan pernah menjabat sebagian staf ahli Bawaslu Provinsi. Kemudian, Elfahmi Lubis, yaitu dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan mantan tim pemeriksa daerah DKPP. (bkl/sit)

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo, Murtapik, mengatakan bahwa prosesi pengambilan sumpah dan janji serta pelantikan Panwascam se Kabupaten Situbondo, diikuti sebanyak 51 anggota. Atau, seluruhnya hadir dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji.

Dijelaskannya, sumpah dan janji yang diucapkan anggota Panwascam, mengandung tanggung jawab besar dan mempunyai konsekuensi hukum. Karena, mempunyai tugas besar untuk mengawal dan menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Selamat datang di keluarga besar Bawaslu. Kita semua akan bekerja sama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mensukseskan Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Selain itu, saya juga berpesan kepada seluruh Panwascam, agar bisa membawa nama baik Bawaslu,” kata Murtafik.

Dirinya juga meminta kepada Panwascam seKabupaten Situbondo, untuk meningkatkan kapasitas agar Panwascam, bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan kemudian dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan maupun perundang-undangan yang ada. “Komitmen yang harus ditanamkan oleh anggota Panwascam seKabupaten Situbondo, yakni harus mampu menanamkan nama baik Bawaslu Kabupaten Situbondo. Kemudian, juga memahami regulasi serta mampu mengemban amanah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mensukseskan Pemilu,” tambah Ketua Bawaslu. (her/gie)

Koordinator Devisi PHL Bawaslu Banyuwangi, Adrian Yansen Pale mengatakan, setelah proses Penandatanganan NPHD, saat ini pihaknya akan segera mempersiapkan SDM.

“Insha Allah pada bulan November 2019 mendatang ada perekrutan Panwascam. Tapi kami masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Bawaslu pusat,” kata Kordiv PHL Bawaslu Banyuwangi, Minggu (20/10/2019) siang kepada Memontum.com.

Menurut Ansel, sapaan Adrian Yansen Pale untuk perekrutan Panwascam ini, pihaknya masih menunggu aturan. Apakah persyaratannya, masih sesuai regulasi Pilkada, mempergunakan UU 10/2016 dan Pemilu kemarin UU 7/2017, yang ada dalam Peraturan Bawaslu 19 Tahun 2017 atau ada aturan teknis baru dari Bawaslu RI.

“Kami pada posisi menunggu arahan dan Petunjuk dari Bawaslu Pusat. Namun hal yang sudah pasti sebagaimana Rencana Bawaslu RI yang disampaikan dibeberapa kesempatan, bahwa Panwascam harus sudah terbentuk maksimal sebulan sebelum PPK terbentuk,” ujar Ansel.

Ansel menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi yang berminat untuk mendaftar menjadi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk mengawasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi yang akan diselenggarakan 23 September 2020, sudah harus mempersiapkan mulai sekarang. Untuk persyaratan menjadi anggota Panwascam sudah tertuang dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu nomor 19 tahun 2017.

“Harapan kita bersama, giat Pilbup nanti berjalan lancar, aman, tertib dan sukses,” tandasnya. (ras/oso)

Dalam Rakernis yang berlangsung di Aula Favehotel Sidoarjo ini dihadiri Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Komisioner Bawaslu Kabupaten, Koordinator Sekretariat Kabupaten, Staf Sekretariat Kabupaten dan Kordiv SDM serta Kordiv Pengawasan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo.

“Rakernis ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Ini seebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan selama pengawasan Pemilu kemarin,” terang Koordinator PHL Bawaslu Sidoarjo, Mohammad Rasul kepada Memo X, Selasa (25/06/2019) petang.

Lebih jauh, Rasul menguraikan masa tugas Panwaslu Kecamatan (Panwascam) bakal segera berakhir. Begitu juga dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. Karena itu, menjadi penting untuk menyusun laporan akhir.

“Laporan hasil pengawasan Pemilu itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas amanah yang diemban selama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Rasul memastikan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan akhir itu. Oleh karenanya Panwaslu Kecamatan dihadirkan agar dapat menyampaikan secara langsung soal sejumlah ketentuan sesuai surat edaran Bawaslu RI.

“Agar semua laporan itu seusai dengan kondisi di lapangan saat Pemilu kemarin,” tandasnya. (Wan/yan)